IMF : 2 Trilun Dolar Habis Tiap Tahun Untuk Suap Pejabat

Dana Moneter Internasional (IMF) mengestimasi korupsi dalam bentuk suap menyedot sekitar US$1,5 triliun hingga US$2 triliun per tahun di seluruh dunia atau sekitar dua persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global. Tak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, praktik tersebut juga membuat negara kehilangan pemasukan pajak, dan memperlebar ketimpangan pendapatan.

“Korupsi juga memiliki dampak yang lebih besar terhadap masyarakat. Korupsi mengurangi kepercayaan pada pemerintah dan menggerus standar etika masyarakat,” tutur Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dikutip dari laman resmi IMF, Kamis (12/5).

Laporan terbaru tim peneliti IMF tentang dampak korupsi terhadap ekonomi, ‘Corruption: Cost and Mitigating Strategy’, menyatakan bahwa korupsi yang lebih tinggi umumnya berkorelasi dengan pelayanan sosial yang lebih rendah bagi masyarakat miskin. Selain itu, korupsi juga menghambat implementasi dan efektivitas kebijakan pemerintah.

Budaya kepatuhan yang dirusak, membuat korupsi meningkatkan tindakan penghindaran pajak. Hal itu membuat negara kehilangan penerimaan yang bisa berdampak pada kemampuan negara dalam memberikan pelayanan kepada publik. Lagarde mencontohkan korupsi pengadaan infrastruktur dengan menggelembungkan biaya proyek, terbukti menurunkan kuantitas dan kualitas dari proyek yang dikerjakan.

Korupsi juga menyakiti sektor swasta karena memberi peluang bagi pemburu rente sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk masuk dan berkompetisi dalam satu sektor usaha tertentu. IMF menilai dengan secara aktif memerangi tindakan korupsi dan segala bentuk kecurangan, suatu negara bisa meningkatkan stabilitas ekonomi dan mendongkrak pertumbuhan ekonominya.

“Mengingat potensi dampak dari korupsi pada stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, IMF telah secara aktif membantu anggota untuk merancang dan mengimplementasikan strategi anti-korupsi,” ujar Lagarde. Ia menyatakan strategi untuk melawan korupsi mensyaratkan adanya transparansi, kerangka legal yang jelas, aturan yang kredibel, dan komitmen kuat baik dari para pemimpin pemerintahan maupun swasta dalam melakukan deregulasi perekonomian.

Beberapa pendekatan yang telah terbukti efektif di sejumlah negara untuk melawan korupsi diantaranya membayar pegawai negeri sipil lebih besar; menyiapkan pengadilan khusus anti-korupsi; menghukum perusahaan-perusahaan untuk praktek korupsi di negara lain; dan mendirikan kantor khusus untuk mengumpulkan pajak dari Wajib Pajak besar untuk meningkatkan kepatuhan