Indonesia Jadi Tuan Rumah Sidang Tahunan Islamic Development Bank

Indonesia akan menjadi tuan rumah Sidang Tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-41. Pertemuan ini akan digelar pada tanggal 15-19 Mei 2016 di Jakarta Convention Center (JCC). "Forum ini tentunya sangat bermanfaat bagi Indonesia di mana saat ini peranan ekonomi syariah di Indonesia masih relatif terbatas, mungkin masih lima persen dari keseluruh dan kami akan meningkatkan di mana mendatang," ungkap Andin Hadiyanto, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kerja Sama Internasional dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (11/5).

Rencananya, sidang ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro selaku Dewan Gubernur IDB. Sekitar 2700 partisipan diperkirakan akan hadir. Partisipan berasal dari perwakilan dari 56 negara anggota IDB mulai dari pemerintah, sektor swasta, praktisi ahli hingga lembaga internasional.

“Tema yang diangkat dalam pertemuan ini adalah penguatan pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan inklusi keuangan,” ujarnya. Enam topik besar yang dibahas dalam pertemuan ini antara lain koordinasi dan kerja sama teknis untuk pembangunan antar negara anggota, ketahanan ekonomi, kemajuan investasi syariah, pengentasan kemiskinan dan pendanaan infrastruktur.

Topik besar itu akan terbagi dalam 29 agenda yang terdiri dari seminar dan diskusi untuk membahas beragam topic spesifik diantaranya krisis air, pemanfaatan teknologi, transportasi ramah lingkungan hingga perempuan dalam sistem keuangan. Dalam sidang itu, Pemerintah Indonesia dan IDB juga akan menandatangani kerangka Kemitraan Strategis Negara Anggota (Member Country Partnership Strategy/MCPS) IDB untuk Indonesia tahun 2016 – 2020.

“MCPS 2016-2020 adalah sebuah kerangka pembangunan Indonesia yang fokus pada pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, sistem pendanaan syariah, peningkatan peran sektor swasta, serta program Reverse Linkage,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil IDB di Indonesia (Representative Resident) Ibrahim Shoukry, mengungkapkan posisi penting Indonesia. Selain sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi global, Indonesia juga merupakan salah satu negara pendiri IDB.

Selama beroperasi di Indonesia IDB telah berkontribusi di berbagai area penting seperti pembangunan infrastrukur, peningkatan pendidikan di level pendidikan tinggi, dan pembangunan berbasis komunitas dan pengentasan kemiskinan. "Hingga kini, IDB telah mengoperasikan US$ 4,2 miliar untuk di berbagai sektor di Indonesia," ujarnya.

Selain memberikan pinjaman, IDB juga membantu pemerintah dalam menyusun roadmap keuangan syariah, membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyusun program keuangan mikro dan inklusi keuangan. “Kami tengah bekerja untuk membuat agenda kerjasama lima tahun dengan pemerintah Indonesia dan juga melibatkan sektor swasta. Hal itu akan dibahas dalam Sidang Tahunan IDB nanti,” ujarnya.

Pemerintah akan menarik pinjaman baru dari Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IDB) hingga US$500 juta pada tahun ini.  Penandatangan kesepakatan pinjaman akan dilakukan pemerintah di sela Sidang Tahunan IDB ke-41, yang akan berlangsung di Jakarta pada 15-19 Mei 2016.  Ayu Sukorini, Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, mengungkapkan pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai berbagai proyek, yang masuk dalam kerangka Kemitraan Strategis Negara Anggota (MCPS) IDB untuk periode 2016 – 2020.

MCPS 2016-2020 merupakan kerangka pembangunan Indonesia yang fokus pada pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, sistem pendanaan syariah, peningkatan peran sektor swasta, serta program Reverse Linkage. “Untuk tahun ini, nilai pinjaman barunya sekitar US$400-an hingga US$500 juta,” tutur Ayu di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (11/5).

Menurutnya, pencairan pinjaman dilakukan berdasarkan progres proyek yang akan disepakati dalam perjanjian. Secara umum, pinjaman itu akan disalurkan untuk proyek infrastruktur, pendidikan, sosial, dan pembangunan berbasis komunitas. “Proyek-proyek IDB biasanya terkait dengan pendidikan tapi bisa juga untuk community development seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyakat (PNPM),” tutur Ayu.

Ayu menerangkan, dari total komitmen pinjaman proyek IDB yang mencapai US$5 miliar dalam lima tahun ke depan, sebanyak US$2 miliar akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek pemerintah. Sedangkan sisanya ditujukan bagi lembaga non-pemerintah dan sektor swasta.

Dia menuturkan, pinjaman IDB cukup kompetitif dibandingkan dengan pinjaman yang ditawarkan lembaga keuangan dunia lain seperti Bank Dunia maupun Bank Pembangunan Asia (ADB). Ditemui terpisah, Wakil IDB di Indonesia Ibrahim Shoukry belum bersedia memberikan konfirmasi terkait besaran pinjaman baru itu. “Nanti saja pada waktu pertemuan Sidang Tahunan IDB kami beritahukan detailnya,” ujarnya.

Namun demikian, Shoukry menekankan kerjasama antara IDB dan Indonesia akan terus dilanjutkan. Menurutnya, Indonesia, selain sebagai anggota, juga memegang peran penting sebagai salah satu negara pendiri IDB.Hal itu terlihat dari komitmen IDB dalam membantu pembangunan Indonesia di berbagai sektor. “Hingga hari ini IDB telah mengoperasikan US$4,2 miliar di Indonesia ke berbagai sektor,” ujarnya.

Selain memberikan pinjaman, IDB juga membantu pemerintah dalam menyusun roadmap keuangan syariah dan membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyusun program keuangan mikro dan inklusi keuangan. Sebagai informasi, hingga akhir April 2016, pemerintah telah mencairkan US$248,97 juta dari total pinjaman IDB senilai US$987,54 juta untuk 12 proyek yang sedang berjalan.