Optimisme Masyarakat Indonesia Akan Perekonomian Menurun

Konsumen Indonesia tetap optimistis terhadap kondisi perekonomian pada masa depan walau indeks kepercayaan konsumen sedikit turun dari 116 menjadi 115 poin. Kewaspadaan untuk membelanjakan uang dilakukan karena resesi ekonomi diyakini sedang terjadi di belahan dunia.

Secara global, setelah pada permulaan dua kuartal tahun ini mengalami peningkatan optimisme, kepercayaan global justru turun tiga angka ke 90 poin.

Ini mengindikasikan hilangnya harapan konsumen di beberapa belahan dunia akan perbaikan ekonomi secara penuh.

Direktur Pengelola The Nielsen Company Indonesia Catherine Eddy dalam pemaparan hasil ”Survei Kepercayaan Konsumen Global Nielsen” di Jakarta, Kamis (28/10), mengatakan, tingkat kepercayaan konsumen di atas ataupun di bawah 100 menunjukkan derajat optimisme dan pesimisme konsumen.

Nilai 90 merefleksikan kenyataan bahwa sebagian besar konsumen di 53 negara tetap pesimistis tentang prospek pekerjaan, keuangan pribadi, dan kemampuan membeli barang yang diinginkan di tahun mendatang.

Survei dilaksanakan pada 3-21 September 2010 dengan jumlah responden 29.000 orang di 53 negara di Asia Pasifik, Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Amerika Serikat, mengenai tingkat kepercayaan dan pandangan ekonomi.

Catherine menegaskan, ”Secara global, berita positif dan konsisten tak cukup banyak untuk mempertahankan outlook positif yang ditunjukkan konsumen pada awal tahun. Di Asia Pasifik justru yang terjadi sebaliknya,” ujar Catherine.

Dalam survei itu, juga terungkap soal persepsi responden tentang resesi ekonomi negaranya. Ketika ditanya apakah Anda pikir negaramu saat ini dalam kemunduran atau resesi ekonomi, 53 persen responden Indonesia menyatakan ”ya”, sedangkan sisanya 47 persen menjawab ”tidak”.

Konsumen kini lebih berhati- hati dalam membelanjakan uangnya. Negara-negara di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, menghemat kebutuhan rumah tangga dengan mengurangi belanja baju baru, mengurangi hiburan, menunda pembelian barang teknologi, serta berhemat untuk penggunaan listrik dan bensin. Konsumen Indonesia juga menghemat pengeluaran untuk penggunaan telepon.

Soal resesi ekonomi, Jepang dipandang lebih parah lagi karena 81 persen responden menyatakan, Jepang sedang resesi. Disusul, Korea Selatan (73 persen), Selandia Baru (70 persen), serta Filipina dan Taiwan masing-masing 59 persen.

Sementara Thailand (53 persen), Malaysia (46 persen), India (33 persen), Vietnam (31 persen), China (23 persen), Hongkong (22 persen), Australia (19 persen), Singapura (11 persen), serta negara- negara di Asia Pasifik rata-rata 39 persen.

Prospek pekerjaan

Catherine mengatakan, walaupun resesi ekonomi diyakini terjadi, persepsi prospek pekerjaan menunjukkan tanda-tanda positif di sebagian besar negara, terutama Singapura dan Thailand, yang lebih dari 75 persen percaya prospek pekerjaan bagus.

”Untuk Indonesia, 61 persen yang merasa prospek pekerjaan bagus. Pada awal tahun 2010, kepercayaan responden masih 70 persen,” kata Catherine.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi secara terpisah memandang penurunan prospek pekerjaan diakibatkan keterlambatan pencairan anggaran belanja pemerintah.

Akibatnya, proyek pembangunan infrastruktur di daerah yang membuka lapangan pekerjaan ikut tertunda. ”Investasi padat karya kini tak banyak yang masuk. Investasi baru sebagian besar hanya terjadi di pasar modal. Bukan ke sektor riil yang membuka lapangan pekerjaan,” kata Sofjan.

Menurut dia, investasi baru juga terhambat karena keterbatasan penyediaan energi listrik. Akibatnya, industri sulit meningkatkan kapasitas produksi. Padahal, saat ini produk industri juga sedang menghadapi persoalan pelik berupa membanjirnya produk impor.

Sofjan menambahkan, investasi baru di bidang kelapa sawit pun kini tertunda tekanan isu-isu lingkungan dan moratorium. Kepastian usaha sesungguhnya bisa mendorong terbukanya pekerjaan.

Industri Asuransi Akan Siapkan Asuransi Bencana Alam

Pelaku usaha di sektor asuransi bersedia menyediakan produk asuransi bencana dengan syarat dilakukan melalui suatu konsorsium. Konsorsium diperlukan karena cakupan risikonya tidak hanya perlindungan jiwa, tetapi juga perlindungan harta benda.

”Sarana produknya bisa diselenggarakan melalui konsorsium bersama AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia) karena cakupan risikonya bukan hanya life (jiwa), tetapi juga harta benda,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Evelina Fadil Pietruschka di Jakarta, Kamis (28/10).

Secara terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, asuransi bencana adalah suatu inisiatif yang lazim ada di negara maju. Meski demikian, hingga saat ini, Indonesia belum memilikinya.

”Kami masih dalam taraf mempelajari itu. Saya sudah meminta Ketua Bapepam-LK untuk mempelajari asuransi bencana dan dalam waktu dekat akan dipaparkan di Kementerian Keuangan tentang prinsip asuransi bencananya,” ungkapnya.

Dengan demikian, pada dasarnya pemerintah sudah menyetujui adanya asuransi bencana, termasuk menggunakan dana APBN untuk membayar premi asuransi. Asuransi ini pada prinsipnya seperti asuransi kerugian yang lain, tetapi yang ini dinamai asuransi bencana.

”Belum bisa dipastikan, apakah ini (premi asuransinya) bisa masuk APBN 2011 atau tidak. Kalau soal urgensinya, bagus sekali kalau kita mempunyai asuransi semacam itu. Namun, mengenai bentuknya, bagaimana klaimnya itu bisa ditarik dengan baik, masih kami pikirkan,” katanya.

Menurut Agus, asuransi bencana itu harus direasuransi ke perusahaan reasuransi dunia yang kuat. ”Karena di Indonesia saya melihat tidak ada yang siap menjalankan reasuransi. Akan dilakukan lewat konsorsium,” ungkapnya.

Pengamat asuransi Ahmad Muhtarom menegaskan tidak setuju jika bencana menjadi obyek asuransi. Sebab, keuntungan dari probabilitas akan diambil oleh perusahaan asuransi, sedangkan ketidakmampuan biaya klaim akan dikembalikan kepada negara.

”Selain itu, kalaupun ada yang mau menerima risiko bencana alam, pasti meminta premi dalam jumlah besar. Di sisi lain, masalah bencana adalah urusan negara untuk melindungi rakyatnya sendiri,” katanya.

Krakatau Steel Bangun Pabrik Baja Kapasitas 3 Ton Di Celegon

PT Krakatau Posco yang merupakan perusahaan berbadan hukum hasil kerja sama patungan antara PT Krakatau Steel (Persero) dan Posco mulai membangun pabrik baja berkapasitas produksi 3 juta ton per tahun di Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Target pembangunan pabrik baja itu selesai akhir tahun 2013. Hadir dalam acara peletakan batu pertama dimulainya pembangunan pabrik baja PT Krakatau Posco, Kamis (28/10), antara lain, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Kim Ho-young, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, serta jajaran pemimpin PT Krakatau Steel (KS) dan Posco.

Mustafa Abubakar mengatakan, kerja sama antara PT KS dan Posco akan lebih memperkuat lagi kerja sama ekonomi yang lebih luas antara Indonesia dan Korea.

”Pemerintah Indonesia sepenuhnya mendukung proyek pabrik baja terpadu berkapasitas produksi 6 juta ton ini dengan nilai investasi total sebesar 5,6 miliar dollar AS,” katanya.

Tenaga kerja 2.000 orang

Dampak positif proyek kerja sama ini terhadap perekonomian Indonesia, kata Mustafa, antara lain tecermin dari kontribusinya terhadap peningkatan produk domestik bruto kotor yang diperkirakan Rp 497 triliun serta kontribusi fiskal dari penerimaan pajak dan laba perusahaan yang diperkirakan akan mencapai Rp 74,3 triliun.

Selain sumbangan langsung terhadap perekonomian Indonesia, proyek ini juga menjadi salah satu bukti iklim kondusif di Indonesia bagi kegiatan investasi yang diharapkan dapat menjadi katalis bagi perkembangan iklim investasi di berbagai sektor industri nasional.

Khusus bagi PT KS, yang merupakan salah satu BUMN utama di Indonesia, proyek ini membuktikan kemampuan perusahaan untuk melakukan kerja sama kemitraan internasional.

”Hal ini merupakan bagian dari beberapa inisiatif strategis yang dilakukan perusahaan guna peningkatan value creation bagi segenap pemangku kepentingan, termasuk inisiatif pencatatan saham perdana perusahaan di pasar modal (IPO) yang saat ini juga tengah memasuki proses final,” kata Mustafa.

Direktur Utama PT KS Fazwar Bujang mengatakan, acara ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara Posco dan KS untuk membangun pabrik baja terpadu terintegrasi yang telah ditandatangani pada 4 Agustus 2010.

”Langkah selanjutnya adalah rencana pematangan lahan yang diikuti dengan proses konstruksi. Sejak proses awal pembangunan hingga selesai dan beroperasi, pabrik baja ini diperkirakan akan banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian bangsa,” kata Fazwar.

Pembangunan tahap pertama pabrik PT Krakatau Posco tersebut diperkirakan menghabiskan biaya 2.844 juta dollar AS dan mempekerjakan sekitar 2.000 pekerja.

Ditanya soal harga penawaran saham KS Rp 850 per lembar yang dinilai terlalu rendah, Fazwar berkilah pandangan tersebut bersifat relatif.

”Semua sudah dilakukan melalui berbagai upaya. Saya sudah roadshow di hadapan 126 investor di luar negeri,” ujar Fazwar.

Kebijakan Pemerintah Harus Mendorong Pembukaan Lapangan Pekerjaan

Kebijakan pembangunan ekonomi nasional harus mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru mengingat Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah kemiskinan dan sulitnya masyarakat mendapat pekerjaan.

Pada saat yang sama, negara juga harus mampu mentransformasi perusahaan BUMN menjadi pemain global. Pola pikir bangsa juga harus berubah: Indonesia bukanlah negara korban perdagangan bebas, tetapi pemain ekonomi global.

Demikian pandangan yang mengemuka dalam diskusi ”Framing the Future, Repositioning the Indonesian Economic Development”, Rabu (27/10) malam di Jakarta. Diskusi diselenggarakan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Pakar ekonomi, yang juga Guru Besar Ekonomi UI, Anwar Nasution mengungkapkan, China maju karena kebijakan ekonominya mampu mendorong terciptanya lapangan kerja bagi ratusan juta rakyatnya. Mereka menarik investor besar-besaran, baik dengan modal asing maupun patungan.

China membebaskan bea masuk impor bahan baku yang belum bisa diproduksi di dalam negerinya asal untuk tujuan ekspor. Dengan demikian, akan banyak tersedia lapangan kerja di China yang akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat.

”Kita membeli produk impor dari China, seperti telepon seluler yang komponennya semua diimpor. China hanya merakitnya, itu bisa mendatangkan pekerjaan. Kebijakan yang sama bisa diterapkan di Pulau Jawa dengan mengembangkan industri manufaktur,” katanya.

Di Indonesia, saat ini banyak orang yang tidak bisa bekerja. Mereka terpaksa bekerja di luar negeri sebagai pekerja kasar karena tidak memiliki keahlian. Akan lebih baik kalau pemerintah menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya ke kampung dengan menarik investasi sebesar- besarnya. ”Yang penting produk yang dihasilkan industri harus diekspor,” katanya.

Dekan FEUI Firmanzah mengatakan, ada sebanyak 31,23 juta orang Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan, kalau menggunakan standar hidup 1,6 dollar AS, terdapat 100 juta orang Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. AS sudah menggunakan standar 5 dollar AS.

”Kita ingin ada revolusi budaya untuk membangun kembali semangat kerja. Sekarang era globalisasi, persaingan ketat, kompetisi berbasis waktu. Kalau sekarang ada perusahaan yang sudah efisien, belum tentu bisa terus menang. Persis lomba lari maraton. Ini tantangan berat bagi kita semua,” katanya.

Pemerintah India bisa memberikan jaminan orang miskin bekerja tiga hari dalam seminggu. Mereka punya kepastian untuk bekerja. Bagaimana Indonesia?

Pengusaha Mooryati Sudibyo mengatakan, yang penting dalam era globalisasi, Indonesia seharusnya memikirkan rumah tangganya sendiri. ”Sekarang ini kekayaan alam kita diekspor tanpa nilai tambah,” katanya.

Dalam perdagangan bebas ini, harus siap dengan SDM. Pendidikan harus menunjang

Bank Mandiri Tertarik Untuk Membeli Kredit Macet

Bank Mandiri membukukan laba bersih triwulan III-2010 sebesar Rp 6,386 triliun, meningkat 38,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2009. Penyaluran kredit selama triwulan III-2010 mencatat Rp 231,853 triliun, meningkat 23,1 persen.

Demikian paparan kinerja Bank Mandiri triwulan III-2010 di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (28/10), yang dihadiri para direktur. Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini dan Wakil Dirut Riswinandi tidak hadir.

Salah seorang direktur Bank Mandiri, Thomas Arifin, menjawab pertanyaan soal restrukturisasi kredit macet mengatakan, selama triwulan VI-2010, Bank Mandiri berharap memperoleh Rp 500 miliar hingga Rp 600 miliar dari restrukturisasi kredit macet. Dana kas dan nonkas ini diincar dari kredit bermasalah 30 debitor.

Dari restrukturisasi utang Garuda Indonesia diharapkan dapat diperoleh dana kas ataupun nonkas sekitar Rp 1,7 triliun hingga Rp 2 triliun. Mandiri belum lama ini sukses merestrukturisasi kredit macet kelompok usaha Domba Mas sebesar 180 juta dollar AS atau Rp 1,62 triliun yang dibeli kelompok Bakrie.

Sementara salah seorang direktur Bank Mandiri yang lain, Pahala N Mansury, menjelaskan, pertumbuhan dana pihak ketiga tidak setinggi pertumbuhan kredit. Hal ini menjadi strategi Bank Mandiri menjaga besaran rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (LDR).

Ditanya soal rights issue atau penambahan modal melalui penerbitan saham baru, direktur yang hadir dalam jumpa pers menolak berkomentar. Alasannya, saat ini sudah masuk tahap persiapan sehingga tidak boleh membicarakan hal tersebut.

”Soal rights issue, pemegang saham yang lebih banyak berperan,” kata Abdul Rachman, salah seorang direktur Bank Mandiri.

Pahala menambahkan, ”Rights issue akan dilakukan tahun 2011. Pengaruhnya adalah tersedianya cukup modal untuk tumbuh. Target pertumbuhan tahun 2011 adalah 15-20 persen.”

Permata naik 58 persen

Sementara itu, PT Bank Permata Tbk mencatat laba bersih setelah pajak (konsolidasi-tidak diaudit) sebesar Rp 789 miliar selama sembilan bulan pertama 2010 yang berakhir pada 30 September 2010. Laba bersih ini naik 58 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2009.

Bank Permata, Kamis, juga mengumumkan kinerja operasionalnya yang meningkat dalam sembilan bulan pada tahun 2010. Total pendapatan operasional naik 11 persen menjadi Rp 3,042 triliun yang didorong pertumbuhan pendapatan bunga dan fee based income. Pendapatan bunga bersih naik 21 persen hingga mencapai Rp 2,4 triliun.

Direktur Utama Bank Permata David Fletcher mengatakan, perseroan tetap mengoptimalkan fungsi intermediasinya dalam perekonomian Indonesia sebagaimana tecermin dalam pertumbuhan kredit yang kuat sebesar 23 persen menjadi Rp 46,4 triliun di akhir periode.

Sementara itu, total aset secara konsolidasi per 30 September 2010 mencapai Rp 67,1 triliun atau naik 18 persen.

Adapun dana pihak ketiga Bank Permata tumbuh 27 persen menjadi Rp 53,6 triliun. Giro dan tabungan masing-masing naik 41 persen dan 38 persen menjadi Rp 12,4 triliun dan Rp 11,6 triliun.

Adapun deposito naik 18 persen menjadi Rp 29,6 triliun pada akhir September 2010.

Bank Permata, lanjut David, juga menunjukkan perbaikan yang berkesinambungan dalam hal kualitas kreditnya sebagaimana yang tecermin dalam rasio nonperforming loan (NPL) net yang mengalami perbaikan signifikan dari 2,1 persen pada September 2009 menjadi 0,9 persen per September 2010.

Kredit Property Sangat Rawan Krisis

Kebijakan keuangan yang longgar serta kesenjangan yang besar antara sektor keuangan dan kegiatan ekonomi riil akan membuat dunia akan selalu menghadapi ancaman krisis.

Di tengah dunia seperti itu, penjaminan simpanan sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Hal itu menjadi salah satu kesimpulan dari Konferensi Tahunan Asosiasi Internasional Penjamin Simpanan (International Association of Deposit Insurance) di Tokyo, Jepang, 27-28 Oktober.

Menurut Ketua Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Firdaus Djaelani, untuk meningkatkan peran LPS dalam melaksanakan fungsi penjaminan, dibutuhkan beberapa amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. ”Amandemen itu dibutuhkan agar sesuai dengan perkembangan yang ada,” katanya.

Dengan demikian, LPS dapat lebih optimal menjalankan peran dan fungsinya. Amandemen itu, antara lain, menyangkut pengawasan. Menurut Firdaus, kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan harus dijaga, salah satunya dengan penjaminan.

Kebutuhan terhadap penjaminan simpanan, menurut Guru Besar Ekonomi Universitas Keio Jepang Naoyuki Yoshino, semakin dibutuhkan. Ini untuk mengantisipasi terjadinya krisis karena perekonomian di beberapa negara dunia masih penuh dengan gelembung ekonomi.

Waspadai kredit properti

Di Jepang, indikator terjadinya gelembung ekonomi antara lain tampak dari meningkatnya rasio kredit untuk real estat terhadap total kredit perbankan, yakni dari 16 persen sebelum krisis menjadi 32,6 persen.

”Tidak sebandingnya antara pertumbuhan kredit real estat dan ekonomi riil serta semakin besarnya porsi pendapatan pekerja yang dialokasikan untuk perumahan,” ujar Yoshino.

President Institute for Monetary Affairs Jepang Toyoo Gyohten juga menyatakan, krisis keuangan global yang terjadi sejak tahun 2007 dipicu oleh persoalan kredit perumahan.

”Krisis karena gelembung perumahan bukan hal baru. Itu terjadi berulang kali dan di beberapa tempat. Jadi, sebenarnya hanya drama lama, yang dimainkan di teater berbeda,” kata Toyoo Gyohten.

Krisis keuangan global tahun 2008 seharusnya menyadarkan pelaku usaha bahwa pasar tidak selalu sempurna. ”Pasar keuangan menciptakan produk dan memperdagangkannya bukan untuk tujuan memfasilitasi pasar, melainkan hanya untuk mengeruk uang,” katanya

Stasiun Kereta Api Cikarang Akan Beroperasi Februari 2011

Jika stasiun kereta api di Cikarang, di Kawasan Industri Jababeka di Bekasi, Jawa Barat, beroperasi pada Februari 2011, hal itu bisa mengurangi kemacetan di jalan raya.

Sebab, nantinya dari Cikarang semua jenis barang bisa diangkut dengan KA menuju Surabaya dan kota-kota lain di Pulau Jawa. Pengiriman barang ke Stasiun Cikarang juga bisa diangkut dengan kereta api.

Demikian dikatakan Direktur Komersial PT Kereta Api Sulistyo Wimbo Hardjito, Kamis (28/10), di Jakarta. ”PT Kereta Api Indonesia bersama Jababeka akan membangun emplasemen stasiun beserta lapangan penumpukan peti kemas,” katanya.

Stasiun Cikarang beserta fasilitas lapangan penumpukan yang dikenal sebagai Cikarang Dry Port berdiri di atas lahan 200 hektar. Di Jababeka dan sekitarnya terdapat setidaknya 2.500 perusahaan.

”Kami berupaya menggenjot pendapatan dari angkutan barang,” kata Wimbo. PT KAI telah memproyeksikan kebutuhan 100 lokomotif di Jawa dan 1.200 gerbong datar untuk mengangkut kontainer.

Di Pulau Jawa, PT KAI menargetkan mampu mengangkut 4,57 juta ton barang (2011) dan terus meningkat hingga 25,49 juta ton barang (2015). Barang yang diangkut adalah peti kemas, parsel, semen, dan pupuk.

Wimbo juga mengatakan, PT KAI sedang membangun jalur ganda secara parsial di Sumatera Selatan untuk angkutan batu bara. ”Pembangunan prasarana rel sebenarnya tanggung jawab pemerintah, tetapi karena prioritas pemerintah tak di sana, maka kami bangun,” ujarnya.

Kepala Divisi Regional III PT KAI Budi Noviantoro menjelaskan, jalur ganda yang akan dibangun sekitar 80 kilometer dari Muara Enim hingga Kertapati, Palembang. ”Ditargetkan selesai tahun 2014,” ujarnya.

PT KAI mempunyai kontrak dengan PT Tambang Batu Bara Bukit Asam. Bila tahun 2009 diangkut 10,5 juta ton batu bara, ada komitmen untuk mengangkut 22,7 juta ton tahun 2014.

Pengamat perkeretaapian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Taufik Hidayat, mengingatkan PT KAI agar memerhatikan keandalan sarana supaya pengangkutan barang lancar.

”Bentuk direktorat sarana di PT KAI karena selama ini urusan sarana kurang diperhatikan dengan serius. Tugas utamanya, memastikan keandalan lokomotif dan gerbong kereta,” ujarnya.

Kesejahteraan Petani Belum Beranjak Membaik

Produksi sebagian besar komoditas pertanian terus naik. Namun, dalam waktu bersamaan, sebagian besar petani masih belum beranjak dari kubang kemiskinan. Harus diakui, pemerintah sudah melakukan banyak hal, tetapi sepertinya semua itu belum cukup mendorong kesejahteraan petani.

Apa yang salah dengan kebijakan pembangunan pertanian? Mengapa peningkatan produksi tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan mayoritas masyarakat miskin, yang umumnya petani?

Mengapa peningkatan anggaran sektor pertanian tidak juga berarti? Bagaimana dukungan kebijakan riset di bidang teknologi pertanian, dukungan sumber daya, kebijakan tata niaga, hingga jaminan pasar?

Delapan prasyarat

Ada delapan prasyarat bagi petani untuk bisa mencapai tingkat hidup yang layak.

Pertama, pengusahaan lahan pertanian. Bagi petani Indonesia, untuk mencapai taraf hidup ideal, mereka harus memiliki lahan pengusahaan dua hektar per rumah tangga petani. Pengusahaan lahan ini cukup memenuhi kebutuhan petani dengan tiga anggota keluarganya.

Dengan mengelola lahan dua hektar, petani padi, misalnya, setiap tahun bisa mendapatkan penghasilan bersih sekitar Rp 40 juta. Pendapatan petani bisa Rp 60 juta jika lahan itu bisa ditanami padi tiga kali setahun.

Kenyataannya lain. Pendataan usaha tani oleh Badan Pusat Statistik tahun 2009 menunjukkan, ada 58,08 persen dari total rumah tangga tani padi (sebanyak 14,99 juta rumah tangga) menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Adapun untuk rumah tangga petani jagung 51,88 persen dari total 6,71 juta rumah tangga.

Dengan lahan sesempit itu, untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup, petani menyambi sebagai buruh tani atau pekerja kasar lainnya.

Prasyarat kedua, tersedianya infrastruktur dasar pertanian, seperti jaringan irigasi, jalan, listrik, hingga transportasi. Namun, data Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan, lebih dari 340.000 hektar saluran irigasi rusak berat, sedangkan 1,16 juta hektar lainnya rusak ringan.

Buruknya infrastruktur juga didera petani hortikultura, pekebun, dan nelayan. Padahal, infrastruktur pertanian yang memadai mendorong produktivitas dan menekan biaya, memperlancar arus barang kepada konsumen, dan memberikan insentif pendapatan bagi petani.

Prasyarat ketiga, dukungan teknologi pertanian dalam bentuk varietas dan teknik budidaya yang bisa meningkatkan pendapatan petani. Faktanya, komersialisasi benih tidak jalan. Lembaga penelitian dan industri pembibitan jalan sendiri-sendiri.

Khusus jagung, lebih dari 50 persen sumber benih dipasok perusahaan multinasional, yang harganya terus melambung. Khusus untuk kedelai, tebu, dan kacang-kacangan belum berhasil. Perakitan benih padi bagus, tetapi masih harus terus dipacu.

Keempat, dukungan sarana produksi. Biaya produksi mahal akibat naiknya harga benih, pupuk, obat-obatan, sewa lahan, dan buruh tani. Di Karawang saja, bayaran buruh tani per hari Rp 50.000 per orang. Harga alat-alat pertanian mahal.

Kelima, jaminan pasar dalam bentuk jaminan harga dan barang. Meski pemerintah punya tanggung jawab terkait pasar, kebijakan ke arah sini belum tampak.

Kebijakan pembangunan pertanian terlalu berat pada peningkatan produksi. Adapun pasar acap ditinggalkan. Petani dengan sumber daya manusia rendah dibiarkan bertarung sendiri dengan pasar global.

Di Merauke, Papua, misalnya, lebih dari separuh transmigran-petani di Distrik Sota beralih menjadi buruh bangunan. Pemicunya, mereka selalu merugi dalam usaha tani. Biaya produksi mahal, sementara pasar terbatas, harga jatuh.

Pengelolaan pascapanen dan pasar komoditas diabaikan pemerintah. Petani meminta lantai jemur juga tidak digubris. Praktis hanya sedikit dikembangkan pasar pertanian baru.

Keenam, perlunya perlindungan kepada petani dari serbuan produk barang impor. Perlindungan bisa dengan menghambat produk asing masuk. Namun, bisa dengan meningkatkan daya saing produk petani.

Ketujuh, pemerintah harus bisa menciptakan pekerjaan alternatif bagi petani dengan membangun sektor industri. China, AS, Jepang, dan Korea Selatan sudah melakukannya.

Kedelapan, tantangan melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Tidak sinkron

Untuk memastikan arah pembangunan pertanian benar, lihatlah kebijakan makro pembangunan pertanian yang ada.

Dalam lampiran pidato kenegaraan Presiden pada 16 Agustus 2010, dicanangkan tujuh prioritas pembangunan pertanian.

Hal itu, antara lain, terpeliharanya ketersediaan beras dan meningkatnya ketersediaan pangan pokok lainnya dari produksi dalam negeri. Selain itu, tercapainya tingkat pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan rata-rata 3,7-3,9 persen per tahun dan membaiknya tingkat kesejahteraan petani yang diindikasikan peningkatan indeks nilai tukar petani 115-120 dan nelayan 115-120.

Secara eksplisit, kebijakan itu belum menjawab prasyarat bagi petani untuk hidup layak. Dan, bagaimana Kementerian Pertanian menerjemahkan kebijakan makro itu?

Kemtan mencanangkan tujuh gema revitalisasi, yakni revitalisasi lahan, perbenihan dan perbibitan, infrastruktur dan sarana, sumber daya manusia, pembiayaan, kelembagaan petani, serta teknologi dan industri hilir.

Tujuh gema revitalisasi pertanian itu nyaris cita-cita sempurna. Tetapi, bagaimana operasionalisasinya? Rencana Strategis Pembangunan Pertanian 2009-2014 menunjukkan, alokasi anggaran pertanian yang besar dimanfaatkan untuk program khusus yang menjangkau sejumlah kecil petani.

Sebaliknya, anggaran yang kecil dipakai untuk menjalankan program yang bersifat umum, yang diperuntukkan bagi sebagian besar petani.

Misalnya, dana pengembangan usaha agribisnis pedesaan yang tiap tahun dananya lebih dari Rp 1 triliun tidak bisa dinikmati semua petani. Itu pun kalau tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

Begitu pula dana yang disalurkan pada Program Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat dan Sarjana/Pemuda Membangun Desa. Untuk program yang bersifat umum, Kemtan mengalokasikan 300 ton benih padi dan 80 ton jagung per tahun untuk lebih dari 20 juta petani padi dan jagung dengan luas lahan 15 juta hektar.

Program pembiayaan usaha perbibitan sapi melalui program Kredit Usaha Perbibitan Sapi juga lamban. Begitu juga realisasi kredit usaha rakyat untuk sektor pertanian. Pencetakan 100.000 hektar lahan baru per tahun dalam program Reforma Agraria juga jalan di tempat.

Gerakan para penyuluh dalam mendorong petani memanfaatkan pupuk organik juga rendah. Hingga September 2010, penyerapan pupuk organik baru 30 persen dari rencana.

Memang ada bantuan sarana pascapanen, seperti traktor, pompa air, mesin penggilingan, perontok, pengering, sarana penyimpanan, alat pemerah susu, rumah potong hewan, serta alat pengolahan kompos dan biogas, tetapi tidak banyak.

Tampaknya kebijakan makropertanian dan kebijakan sektoral pertanian tidak menjawab persoalan mendasar petani. Ibarat calon penumpang, petani diminta menunggu kereta yang tak akan pernah lewat.

Usaha Jeruk Karo Di Ambang Kebangkrutan

Wasit Ginting tengah mencatat jumlah jeruk yang hendak diangkut hari itu. Ia duduk sambil memencet-mencet kalkulator ditemani beberapa rekannya di dalam pondok tempat usahanya. Ia tampak tidak bersemangat ketika bercerita soal jeruk karo.

Dulu, tahun 2004 sampai 2005 saat jeruk karo berjaya, saya bisa mengangkut jeruk sebanyak empat sampai lima truk ke luar kota. Sekarang hanya dua truk,” kata Wasit, pemilik UD Sona GS, yang berdagang jeruk dan juga melayani jasa pengiriman jeruk ke sejumlah tempat.

Cerita Wasit, warga Desa Begading, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, ini menjadi cerita sedih warga Kabupaten Karo—sentra jeruk di Sumatera—pada umumnya.

Kalau saja ada yang masih bertahan, mereka hanya mendiamkan jeruk itu karena biaya perawatan sangat mahal.

”Sangat mahal Bang. Beberapa tahun lalu saya hanya mengeluarkan Rp 10 juta untuk perawatan 200 tanaman jeruk saya selama setahun, sekarang sekitar Rp 20 juta setahun,” kata Jhon Ginting, petani muda, menceritakan kebutuhan biaya perawatan tanaman jeruk.

Biaya perawatan tanaman jeruk menjadi mahal karena tanaman jeruk rentan berbagai penyakit.

Kepala Seksi Hortikultura Dinas Pertanian Sumut Unedo Koko Nababan mengatakan penurunan produksi terjadi akibat semakin banyaknya hama dan penyakit yang menyerang jeruk, semisal ulat penggerek batang dan virus CPVD.

Tidak mengherankan apabila petani meninggalkan tanaman jeruk karena biaya perawatan itu. Akibatnya, areal panen jeruk terus merosot.

Tidak sedikit petani mulai menanam tanaman lain semisal kopi. Di sejumlah kebun, petani membuat ”tumpang sari” kopi dengan jeruk. Cara ini secara agronomis tidak dibenarkan karena malah tidak menguntungkan.

”Kata tetangga, perawatan tanaman kopi lebih mudah,” tutur Jhon Ginting. Ia menunjukkan tanaman jeruk yang dibiarkan mengering, sementara di bawahnya terdapat tanaman kopi.

Serbuan jeruk dari China

Tingginya harga perawatan itu menjadikan biaya produksi jeruk juga tinggi. Untuk saat ini, biaya pokok produksi sekitar Rp 2.000 per kilogram. Sekitar 30 persen dari biaya itu digunakan untuk membeli pupuk. Angka ini diperkirakan jauh di bawah biaya produksi jeruk asal China yang masuk ke Sumatera Utara. Di tengah situasi seperti ini, sudah pasti pedagang melirik jeruk asal China.

Akibatnya, impor jeruk asal China deras masuk ke Sumut. Data impor jeruk ke Sumut mendukung dugaan itu. Data Dinas Pertanian Sumut menunjukkan impor jeruk dari China melonjak dari sekitar 200.000 ton pada tahun 2007 menjadi 1,5 juta ton pada tahun 2009.

Dampak berikutnya, harga jeruk asal Karo makin tertekan. Bahkan, Kepala Subbagian Program Dinas Pertanian Sumut Lusyantini mengatakan, harga jeruk siam pernah anjlok hingga Rp 300 per kilogram di tahun 2008. Kejadian ini membuat petani kelabakan.

Kalau pada awal September petani tengah menikmati harga yang bagus, yaitu Rp 5.000 hingga Rp 6.000 per kilogram, hal itu lebih disebabkan tanaman di China sedang terkena. Banjir dan longsor di China bagian selatan menjadikan usaha pertanian terganggu.

Masalah lain adalah rantai perdagangannya pun panjang. Nomi mengatakan, sejak awal, petani harus memberikan uang tunjuk kepada orang yang menunjukkan lahan jeruknya pada pedagang. Setelah dipanen, jeruk harus melewati pedagang pengumpul, pedagang perantara, hingga ke kios buah. Jeruk Karo sepertinya tengah menghadapi senja kala apabila sejumlah masalah tidak diatasi.

Menggantungkan Hidup Pada Tanaman Jeruk Karo

Jeruk karo dan krisis finansial global. Dua hal yang sepertinya tidak berhubungan, tapi bagi Eta Ginting dan Pingkan Sembiring kedua hal itu sangat berhubungan. Suami-istri yang terkena pemutusan hubungan kerja saat krisis finansial global tahun 2008 itu terselamatkan oleh jeruk.

”Kami terkena pemutusan hubungan kerja tahun 1998. Perusahaan tempat kami bekerja di Cikarang, Kabupaten Bekasi, tutup karena krisis global itu,” kata Pingkan Sembiring mengawali kisahnya.

Setelah itu mereka berpikir untuk mencari cara agar bisa bertahan hidup bersama Firdaus, satu-satunya anak mereka. Bertahan terus di Cikarang sama dengan berspekulasi soal hidup mereka.

Mereka kemudian memutuskan kembali ke kampung halaman di Desa Kinepan, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Mereka memilih untuk merawat tanaman jeruk yang dibeli dari hasil tabungan Pingkan.

”Sejak dua tahun lalu saya dan suami merawat 120 batang pohon jeruk. Saya telah memutuskan untuk hidup di sini dari pohon jeruk ini,” katanya. Selain menanam jeruk, mereka juga menjual jeruk di jalan raya yang menghubungkan Kabanjahe (Kabupaten Karo) dengan Kutacane (Kabupaten Aceh Tenggara).

Mereka pasrah akan masa depan mereka di tengah harga jeruk yang tidak stabil. Kadang bisa mencapai Rp 6.000 per kilogram, tapi kadang jatuh hingga Rp 1.000 per kilogram. Orang bisa membayangkan apa yang terjadi dengan mereka ketika kita mengetahui ongkos produksi jeruk sebesar Rp 2.000 per kilogram.

Kisah yang mirip dialami Jhon Ginting, warga Desa Begading, Kecamatan Simpang Empat. Ia yang lulus sekolah menegah atas tahun ini tak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena ia tidak diterima pada seleksi tiga bulan lalu.

“Saya memilih menjadi petani jeruk untuk sementara. Selain dapat uang, saya juga bisa berlatih menjadi petani karena tahun depan saya ingin kuliah di jurusan pertanian,” kata Jhon yang berpenampilan anak baru gede itu.

Ia mengelola sekitar 200 pohon jeruk. Ia telah terampil merawat tanaman jeruk dari mulai menyemprot pestisida hingga memberi pupuk. Beberapa waktu lalu ia menjual jeruk hingga mendapat uang hingga lebih dari Rp 10 juta.

Sudah pasti banyak kisah lain di kalangan warga Karo yang bergantung hidup pada jeruk. Akan tetapi, sepertinya mereka bertanya-tanya soal keberlangsungan usaha pertanian jeruk yang semakin senja.

Jeruk impor yang masuk juga menjadikan nasib usaha tani jeruk tidak menentu. Mereka yang bergantung pada jeruk bisa makin tak menentu hidupnya. Untuk itulah sejumlah cara dicari dan diterapkan agar usaha tani jeruk ini terus berlangsung. Banyak persoalan di seputar usaha tani jeruk yang perlu diselesaikan.

Usaha tani

Untuk menanggulangi masalah di seputar usaha tani jeruk, petani perlu menerapkan budidaya jeruk model baru yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah juga perlu memangkas rantai pemasaran jeruk untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Ketua Koperasi Serba Usaha Masyarakat Jeruk Indonesia Usaha Barus mengatakan jeruk jenis keprok baru sekitar 400 batang yang ditanam di Karo. Sejauh ini masih diteliti harga dan kecocokannya pada lahan di Karo. Selama ini petani menanam jeruk siam madu.

Usaha mengatakan pihaknya justru telah menemukan budidaya jeruk baru menggunakan metode semi organik. Budidaya dilakukan dengan meminimalkan penggunaan pupuk kimia hingga 50 persen dan menggunakan pupuk biologi sebanyak 50 persen.

Budidaya juga menggunakan irigasi tetes yang lebih murah. Irigasi ini telah diterapkan di banyak negara. Menurut Usaha, biaya produksi bisa ditekan hingga 50 persen meskipun biaya tenaga perawatan meningkat.

Jika dengan cara konvensional biaya produksi minimal Rp 2.000 per kilogram jeruk, dengan cara perawatan baru itu Usaha menjamin biaya produksi antara Rp 1.000 hingga Rp 1.250 per kilogram jeruk. Hasil produksi juga meningkat 25 hingga 30 persen per hektar. Namun, hasilnya baru bisa dilihat pada tahun kedua. Pada tahun pertama tanah perlu diremajakan sehingga biaya produksi mencapai Rp 2.500 per kilogram. ”Sampai sekarang sudah ada sekitar 1.000 hektar lahan jeruk yang menggunakan teknologi budidaya itu atau sekitar 10 persen petani di Karo,” tutur Usaha. Hingga akhir tahun 2010 diharapkan ada 2.000 hektar yang sudah menggunakan budidaya baru itu.

Usaha mengatakan dalam waktu dekat juga akan didirikan asosiasi pemasaran buah dan sayur-mayur untuk memutus rantai perdagangan buah dan sayur yang sangat panjang. Rantai yang panjang menjadikan harga di tingkat petani dan konsumen sangat timpang.

Ia memberi contoh ketika harga jeruk di tingkat petani hanya Rp 3.000 per kilogram, di tingkat konsumen di Medan dan Jakarta harga berlipat tiga hingga lima kali, antara Rp 10.000 hingga Rp 15.000 per kilogram.

Melihat situasi sekarang, saatnya warga Karo cerdik memikirkan cara dan strategi agar jeruk karo tetap bertahan. Banyak jalan bisa digunakan agar batang jeruk tetap bisa menjadi gantungan hidup warga Karo

Dana Tambahan Bencana Nasional Sangat Diperlukan

Banyaknya bencana alam yang melanda Indonesia dalam dua hari terakhir ini mendorong Kementerian Keuangan meminta persetujuan Badan Anggaran DPR RI untuk mendapatkan tambahan dana tanggap darurat sebesar Rp 150 miliar.

Hal itu dilakukan karena dana tanggap darurat yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tinggal tersisa Rp 50 miliar dan dikhawatirkan tidak akan mencukupi.

”Dalam hari-hari ini, kami akan mengusulkan tambahan dana on call (setiap saat bisa dipakai dalam kondisi darurat) BNPB kepada DPR sebesar Rp 150 miliar. Saat ini, dana on call yang dipegang BNPB sebesar Rp 50 miliar,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati di Jakarta, Rabu (27/10).

Menunggu persetujuan DPR

Menurut Anny, dana penanggulangan bencana alam yang tersedia dalam APBN Perubahan (APBN-P) Tahun 2010 mencapai Rp 3,9 triliun.

Dari jumlah itu, sebesar Rp 1,9 triliun di antaranya akan digunakan untuk anggaran tanggap darurat pada bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu.

”Dengan demikian, masih ada dana penanggulangan bencana alam yang tersisa sekitar Rp 2 triliun,” ungkapnya.

Dana Rp 2 triliun itu masih ada di kas Kementerian Keuangan (Kemkeu), belum ditransfer ke BNPB. Kalau mau dialihkan ke BNPB, harus ada izin dulu dari DPR.

Bencana alam yang menyebabkan jatuhnya banyak korban antara lain gempa bumi berkekuatan 7,2 skala Richter yang diikuti tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pada Senin.

Jumlah korban tsunami di Mentawai sekitar 282 orang tewas dan 500 orang lebih dinyatakan hilang. Kemudian, Selasa, Gunung Merapi di Yogyakarta meletus. Sementara ini sudah ada 30 korban tewas.

Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng menegaskan, tidak alasan bagi pihaknya untuk menahan-nahan persetujuan tambahan dana tanggap darurat itu.

Meski demikian, dia masih menunggu usulan resmi dari Kemkeu sebelum memberikan persetujuan.

”Kalau usulannya sudah masuk, kami akan langsung menyetujui. Kemkeu dapat menggunakan dana di pos anggaran 99, yang terdiri atas dana tanggap darurat yang dapat digunakan untuk kepentingan darurat, meskipun sebelum penggunaannya harus ada persetujuan dari DPR,” katanya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz mengungkapkan, pemerintah harus segera menangani bencana tsunami di Mentawai dan letusan Gunung Merapi tersebut karena banyak masyarakat yang menantikan bantuan dari pemerintah.

”Menteri Keuangan perlu cepat merespons dari sisi anggaran untuk bencana,” ujarnya. Dana tanggap darurat di dalam APBN sudah pernah digunakan sebelumnya saat Menteri Keuangan masih dijabat Sri Mulyani Indrawati.

Dana itu digunakan antara lain untuk gempa di Aceh yang dicairkan pada tahun 2008 sebesar Rp 7 triliun, gempa di Padang Rp 5,1 miliar pada tahun 2009, dan gempa di Yogyakarta pada tahun 2006 sebesar Rp 1,075 triliun.

Dalam Rancangan APBN tahun 2011, dana tanggap darurat atau bencana telah disepakati DPR dan pemerintah sebesar Rp 4 triliun

Pemerintah Keberatan Kepemilikan Tunggal Perbankan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang mengendalikan Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Rakyat Indonesia keberatan dengan kewajiban kepemilikan tunggal yang akan diberlakukan Bank Indonesia.

Pemerintah berharap Kementerian BUMN yang selama ini sudah berperan seperti perusahaan induk mendapat pengecualian dari aturan itu.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengungkapkan hal itu seusai membuka diskusi kelompok perbankan BUMN di Yogyakarta, Rabu (27/10).

Diskusi diselenggarakan Komite Kebijakan Publik Kementerian BUMN yang dihadiri antara lain Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman Hadad, Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini, dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara Iqbal Latanro.

”Kami berharap Kementerian BUMN yang sudah seperti holding tidak perlu lagi membentuk holding (perbankan) baru. Kami harap masing-masing (bank BUMN) stand alone sesuai segmen mereka masing-masing yang sudah jelas,” ujar Mustafa.

Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan BI Nomor 8/XVI/ PBI/2006 yang mengatur kepemilikan tunggal perbankan. Regulasi ini mewajibkan satu pihak hanya boleh memiliki satu bank.

Kondisi ini yang membuat Kementerian BUMN mengharapkan pengecualian dari BI. Pendapat ini berlandaskan prinsip hak kedaulatan pemerintah sebagai pemegang saham pengendali keempat bank tersebut.

Saat ini Bank Mandiri, BTN, BNI, dan BRI berkontribusi 40 persen dari portofolio kredit nasional. BRI dan BTN sudah memiliki segmen kuat dalam usaha mikro dan perumahan.

Ekonom M Fadhil Hasan mengungkapkan, dirinya memahami kegelisahan pemerintah terkait peraturan kepemilikan tunggal perbankan tersebut.

Namun, apabila bank BUMN mendapat pengecualian dari bank swasta, hal ini dapat menimbulkan persoalan keadilan. Apalagi, kata Fadhil Hasan, undang-undang tentang penanaman modal menekankan tentang perlakuan yang sama dalam investasi.

Kredit Perumahan Bagi Pekerja Sektor Informal

Kredit rumah bersubsidi ternyata belum menjangkau pekerja sektor informal. Padahal, mereka mendominasi struktur ekonomi masyarakat sehingga perlu didorong untuk menyerap kredit perumahan melalui koordinasi pemerintah, perbankan, dan pengembang.

Hal itu terungkap dalam diskusi ”Menyelaraskan Regulasi yang Mendukung Industri Properti” yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta, Rabu (27/10).

Diskusi antara lain menghadirkan pengamat ekonomi Indef Aviliani, Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono, dan Ketua Kehormatan REI Enggartiasto Lukita.

Aviliani mengatakan, struktur ekonomi masyarakat Indonesia saat ini didominasi sektor informal, yang mencapai 75 persen. Namun, pekerja sektor informal nyaris tidak terjangkau kredit perumahan.

Kendala utama masyarakat sektor informal dalam mengakses kredit perumahan adalah penghasilan yang tidak tetap. Hal ini juga menjadi persoalan bagi pengembang dalam menyediakan rumah.

Guna mendorong penyerapan rumah bagi sektor informal, ujar Aviliani, diperlukan terobosan skim pembiayaan dengan pola cicilan kredit harian atau disesuaikan dengan kemampuan pendapatan masyarakat.

Sigit Pramono mengemukakan, perbankan dalam posisi sangat siap untuk mengucurkan kredit. ”Meski demikian, bank cenderung berhati-hati dalam memberikan kredit bagi sektor properti,” ujar Sigit.

Ada kecenderungan di sejumlah negara, ujar Sigit, sektor properti menjadi pemicu krisis akibat gelembung (bubble) ekonomi yang ditimbulkan serta penyumbang kredit bermasalah terbesar.

Total kredit yang disalurkan perbankan hingga Juni 2010 telah mencapai Rp 1.600 triliun dengan rasio kecukupan modal (CAR) 18 persen dan kredit bermasalah (NPL) 3 persen.

Jumlah kredit yang sudah disalurkan ke sektor properti berkisar Rp 240 triliun atau 15 persen dari total kredit perbankan. Adapun pertumbuhan kredit sektor properti berkisar 7,53 persen per tahun.

Bank komunitas

Terobosan kredit untuk sektor informal di antaranya memberdayakan bank komunitas dan lembaga pembiayaan mikro. Hal itu di antaranya bank perkreditan rakyat atau BRI unit desa.

Bank komunitas umumnya menerapkan pola cicilan yang lebih fleksibel, yakni debitor dapat mencicil sesuai kemampuan atau tagihan harian meskipun suku bunga kredit dengan cicilan harian cenderung lebih tinggi daripada kredit umum.

Pola cicilan harian itu, jelas Sigit, sulit diterapkan oleh bank- bank umum yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan internasional.

Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa mengakui, sektor informal selama ini belum optimal terjangkau kredit perumahan. Pihaknya kini sedang mengkaji pembentukan tabungan perumahan kolektif bagi masyarakat sektor informal guna meningkatkan kelayakan kredit perbankan (bankable).

Mulai 1 Oktober 2010, pemerintah menggulirkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). FLPP berupa suku bunga kredit tetap sebesar 8,15 persen-9,95 persen selama 15 tahun.

Aviliani mengingatkan, subsidi bunga yang digulirkan pemerintah belum tentu menyelesaikan masalah perumahan sebab daya beli masyarakat menurun.

Selama tahun 1998-2008, tingkat inflasi 150 persen, tetapi peningkatan pendapatan tak sampai 150 persen. Sementara itu, harga tanah dan rumah terus meningkat. Harga tanah, misalnya, rata-rata mencapai 10 persen per tahun. Laju kenaikan harga itu menyebabkan konsumen berpenghasilan menengah ke bawah kesulitan menjangkau rumah di perkotaan.

Dana Hasil IPO Krakatau Steel Jangan Untuk Membiayai Kampanye Politik

Harga penawaran saham perdana PT Krakatau Steel sebesar Rp 850 per lembar dinilai terlalu rendah untuk perusahaan yang memiliki nilai strategis dan kinerja yang terus membaik.

Oleh karena itu, IPO PT KS sebaiknya digeser waktunya sampai didapat momentum respons pasar yang konstruktif dengan harga IPO yang pantas.

Hal itu diungkapkan Ismed Hasan Putro, Ketua Masyarakat Profesional Madani, di Jakarta, Rabu (27/10). Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ujar Ismed, sebaiknya menunggu waktu yang tepat agar didapat harga yang menguntungkan negara dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja dan usaha KS dalam jangka panjang.

”Ironi jika IPO PT KS justru hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan terkait dengan agenda penyediaan dana politik,” ujar Ismed.

Menurut dia, sejatinya IPO PT KS akan memberi dan membuka opportunity yang prospektif bagi KS. Bukan sebaliknya justru mengalami kesulitan untuk mendapatkan likuiditas yang memadai sesuai dengan nilai strategis dan kinerja yang semakin membaik belakangan ini.

”Harga pasar PT KS seharusnya bisa berada di level Rp 1.500-Rp 1.750 per lembar,” ujar Ismed Hasan Putro.

Di Yogyakarta, Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, perkembangan bisnis baja global dan regional semakin prospektif sehingga membuat investor asing berani membayar mahal untuk membeli saham perdana PT KS.

Namun, ujar Mustafa, pemerintah memilih menetapkan Rp 850 per lembar saham demi mengakomodasi investor domestik. Pemerintah menawarkan 20 persen saham KS senilai Rp 4 triliun kepada publik.

”Dari pembentukan harga (bookbuilding), jelas mulai Rp 800, Rp 825, Rp 850, Rp 900, dan begitu sampai Rp 925 langsung anjlok permintaan. Kalau diputuskan di harga Rp 900, kemungkinan ada investor yang tidak masuk,” kata Mustafa.

Menteri BUMN mengumumkan rentang harga saham Rp 800-Rp 1.150 per lembar dan kemudian menetapkan harga Rp 850 per lembar.

Menurut Mustafa, penetapan tersebut memprioritaskan kemampuan investor domestik yang berorientasi jangka panjang. Namun, Mustafa tidak secara spesifik menjelaskan siapa yang dimaksud investor domestik itu.

Investor asing yang berminat sudah menyatakan siap membeli saham KS pada harga berapa pun yang ditetapkan pemerintah.

Akan tetapi, pemerintah tetap ingin memprioritaskan investor domestik dan menjaga pergerakan saham KS tetap positif untuk jangka panjang di bursa saham.

Sistem Penjaminan Uang Rakyat Di Bank Ditetapkan Pemerintah

Untuk mengubah batas maksimum penjaminan simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan harus menunggu keputusan pemerintah.

”Wewenang untuk menetapkan batas penjaminan ada pada pemerintah. LPS hanya memberi masukan dan melaksanakan apa yang diputuskan pemerintah,” tutur Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Firdaus Djaelani pada Konferensi Tahunan International Association of Deposit Insurance di Tokyo, Jepang, Rabu (27/10).

Diakui, dengan menaikkan batas maksimum simpanan yang dijamin dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar, risiko yang ditanggung LPS menjadi lebih berat.

”Batas yang dijamin kan naik 20 kali lipat, sementara LPS tidak boleh menaikkan premi yang harus dibayar bank,” ujar Firdaus.

Ia berpendapat, kalaupun batas maksimum simpanan yang dijamin diturunkan, harus dilakukan bertahap. Hal ini untuk menjaga keberadaan para nasabah besar. ”Mungkin diturunkan, dari Rp 2 miliar ke Rp 1 miliar. Tidak bisa drastis ke Rp 100 juta, seperti awal,” katanya.

Untuk periode 15 Oktober 2010-14 Januari 2011, ketentuan penjaminan ditetapkan, maksimum simpanan yang dijamin Rp 2 miliar, adapun tingkat suku bunga maksimum 7 persen untuk simpanan di bank umum dalam rupiah dan 2,75 persen untuk simpanan dalam valuta asing. Untuk Bank Perkreditan Rakyat, suku bunga yang dijamin maksimum 10,25 persen.

Pemerintah menaikkan batas maksimum simpanan yang dijamin sejak dua tahun lalu, yakni dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi krisis keuangan global dengan menjaga agar dana nasabah-nasabah besar tidak ditarik dari perbankan nasional.

Sekarang situasi perekonomian dunia dinilai sudah mulai stabil. Negara yang saat terjadi krisis keuangan global tahun 2008 memberlakukan penjaminan simpanan secara penuh kini mengubah kebijakannya menjadi penjaminan secara terbatas atau menurunkan batas maksimal simpanan yang dijamin.

ASEAN-China Berkomitmen Cegah Hama Penyakit Pertanian

ASEAN dan China menyepakati perlunya komitmen bersama dalam melindungi produksi pertanian dari ancaman hama penyakit berbahaya lintas negara sebagai dampak perdagangan bebas dalam kerangka free trade agreement.

Pencegahan hama penyakit juga dilakukan dalam rangka pengamanan lingkungan dan kesehatan manusia.

Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan internasional The 2 ASEAN-China Ministerial Meeting on Quality Supervision, Inspection, and Quarantine di Kamboja dengan tema ”Penguatan Pemeriksaan Hewan dan Tumbuhan” serta kerja sama perkarantinaan dalam upaya mencegah penyebaran hama penyakit pada lintas batas negara.

Pertemuan yang diselenggarakan di Phnom Penh, Senin (25/10), itu dihadiri para menteri pertanian dari sepuluh negara anggota ASEAN dan Menteri Perkarantinaan China. Menteri Pertanian Indonesia Suswono juga hadir dalam pertemuan itu.

Kepala Badan Karantina Pertanian Hari Priyono di Jakarta, Rabu, menyatakan, selain komitmen pencegahan hama penyakit, pertemuan itu juga menyepakati komitmen penguatan manajemen perkarantinaan serta peran petugas teknis secara aktif dalam pencegahan hama penyakit.

Kerja sama dilakukan melalui pertukaran tenaga ahli perkarantinaan dalam analisis risiko, surveillance terhadap ledakan penyakit berbahaya, perlakuan karantina, pengembangan teknologi pengendalian, manajemen risiko terhadap hama penyakit berbahaya, dan pertukaran informasi.

Ketua Umum Dewan Hortikultura Nasional Benny A Kusbini menyambut baik beberapa kesepakatan perkarantinaan. Namun, yang harus diwaspadai dalam perdagangan dengan China adalah Indonesia tak jarang mengalami beberapa kendala pada saat ekspor. ”Tak jarang China menerapkan sistem proteksi lain,” katanya.

Bagaimanapun China dengan penduduk 1,3 miliar jiwa merupakan pasar potensial. Namun, kesulitan Indonesia selalu tidak bisa memasok permintaan produk pertanian mereka, khususnya hortikultura, secara terus- menerus, dalam volume yang sama dan kemasan terstandar.

”Tak ada pilihan lain bagi kita selain meningkatkan volume produksi, kualitas, dan kemasan yang memadai. Pemerintah harus memberikan beberapa fasilitas untuk mendorong peningkatan produksi, perbankan juga jangan hanya memburu rente,” katanya.

Laba BTPN, BCA, dan NISP Meningkat Tajam

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank OCBC NISP Tbk berhasil meningkatkan kinerja keuangan yang cukup signifikan selama sembilan bulan pertama tahun 2010. Peningkatan kinerja keuangan ini antara lain ditopang kebijakan perseroan yang fokus terhadap segmen masing-masing. Perseroan juga berhasil memperbaiki struktur pendanaan dan meningkatkan pendapatan bunga menyusul pertumbuhan kredit yang signifikan.

BTPN mengumumkan, per 30 September 2010 mencatat laba bersih Rp 577,5 miliar atau tumbuh 117 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 266,2 miliar. Per 30 September 2010, BTPN membukukan pertumbuhan kredit 58 persen sehingga total kredit mencapai Rp 21,8 triliun dibandingkan 30 September 2009 yang tercatat Rp 13,8 triliun.

Wakil Direktur Utama BTPN Ongki W Dana, Rabu (27/10), mengatakan, kepercayaan masyarakat pada kinerja BTPN juga terus meningkat, tecermin pada naiknya dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 24,5 triliun, atau tumbuh 47 persen dari periode yang sama tahun 2009 yang tercatat Rp 16,6 triliun.

Menurut Ongki, pertumbuhan kinerja keuangan BTPN ini ditopang keunikan strategi BTPN dalam bisnis yang memadukan misi bisnis dan sosial, yaitu fokus pada pangsa pasar pensiunan serta usaha mikro dan kecil. ”Ini landasan bagi BTPN untuk terus bertumbuh,” katanya.

Sementara per 30 September 2010, BCA membukukan laba bersih Rp 6,1 triliun, naik 20 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 5,1 triliun.

BCA juga mempertahankan pendapatan bunga dan nonbunga sebesar Rp 15,1 triliun pada kurun waktu yang sama. Kondisi ini cukup stabil karena pada periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 14,5 triliun.

DPK yang dihimpun BCA naik sebesar 12,1 persen year on year menjadi Rp 262,8 triliun pada September 2010.

Mengenai jumlah DPK yang tidak terlalu besar, Presiden Direktur BCA Djohan Emir Setijoso mengatakan, BCA memang tidak memberikan bunga tinggi untuk deposito. ”Mungkin kurang kompetitif dibandingkan yang lain. Pertumbuhan deposito rendah,” ujar Djohan.

Sementara itu, per 30 September 2010, NISP mencatat kenaikan laba bersih 20 persen, dari Rp 309,9 miliar pada periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 370,4 miliar.

Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja mengatakan, pertumbuhan laba bersih ini didorong kenaikan pendapatan bunga bersih dari kenaikan kredit dan menurunnya beban bunga karena membaiknya struktur pendanaan, khususnya kenaikan signifikan tabungan sebesar 54,4 persen.

Dari sisi DPK, NISP mencatat pertumbuhan 24 persen dari Rp 26 triliun menjadi Rp 32,1 triliun. Pada periode itu, NISP berhasil memperbaiki struktur pendanaan dengan pertumbuhan dana murah sehingga komposisi dana murah menjadi 60 persen dari total DPK.

Harga Saham IPO Krakatau Steel Murah

Wacana privatisasi PT Krakatau Steel yang bergulir lebih dari dua tahun lalu akhirnya terwujud. Investor menyambut antusias privatisasi yang dilakukan melalui penawaran umum saham perdana atau initial public offering ini. Namun, di tengah tingginya animo pasar, harga saham perdana produsen baja terbesar di Indonesia itu malah terkesan diobral.

Sebanyak 20 persen atau 3,15 miliar saham PT Krakatau Steel (KS) akan dilepas ke publik, 2-4 November 2010. Boleh dibilang, inilah initial public offering (IPO) paling menarik publik tahun 2010.

Sebagai salah satu badan usaha milik negara yang strategis, IPO KS sejak lama dinanti pasar karena menjanjikan keuntungan yang tinggi. Secara empiris, saham perdana BUMN memang terbukti menguat tajam setelah diperdagangkan di pasar sekunder.

IPO KS tambah menarik setelah Kementerian BUMN menetapkan harga saham perdananya Rp 850, mendekati batas bawah harga indikatif yang ditetapkan sebelumnya Rp 800-Rp 1.150 per saham.

Di tengah tingginya permintaan terhadap saham KS, pasar menilai harga itu cukup murah. Selama masa penawaran awal 12-22 Oktober lalu, saham KS kelebihan permintaan sembilan kali. Permintaan investor Asia mencapai Rp 6 triliun (belum investor di Eropa dan AS).

Bagi pengamat pasar modal Yanuar Rizky, penetapan harga itu terkesan janggal sebab umumnya saat permintaan membeludak, emiten akan menetapkan harga perdana yang tinggi agar dana yang diperoleh maksimal.

Pengamat ekonomi Dradjad Wibowo mengatakan, di tengah kondisi pasar saham cukup kondusif dan indeks yang terus menguat, penetapan harga saham KS di batas bawah sungguh kebangetan. Apalagi, prospek saham KS cukup baik dan arus modal asing sangat besar.

Prospek KS

Saham KS cukup menjanjikan karena ditopang proyeksi pertumbuhan perseroan yang tinggi. Ini seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia dan permintaan baja yang terus meningkat.

Saat ini konsumsi baja Indonesia hanya 29 kilogram per kapita. Jauh dibandingkan dengan Singapura sebesar 515 kg per kapita. Kebutuhan itu akan terus meningkat menyusul percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konsumsi baja berbagai industri.

Jika tahun 2009 permintaan baja nasional hanya 6,5 juta ton, tahun 2014 diperkirakan 12 juta ton. Sebagai pemimpin pasar, KS mengantisipasi lonjakan permintaan itu dengan meningkatkan produksi dari 2,75 juta ton saat ini menjadi 4,25 juta ton tahun 2014.

Kepala Riset Bhakti Securities Edwin Sebayang memperkirakan, tahun 2011 laba KS bisa Rp 3,99 triliun atau tumbuh 95 persen dari proyeksi laba bersih tahun 2010 sebesar Rp 2 triliun. Jika perkiraan itu tepat, target harga saham KS tahun 2011 bisa Rp 2.850 atau naik 235 persen dari harga perdananya.

Berdasarkan berbagai data di atas, memang menjadi tanda tanya mengapa pemerintah menetapkan harga perdana KS hanya Rp 850 per saham.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, harga saham KS tidak dipatok terlalu tinggi agar dalam jangka panjang menggairahkan perdagangan saham KS di pasar sekunder.

Sebelumnya, Komisaris Utama KS Zacky Anwar kepada sejumlah media mengindikasikan harga saham KS akan ditetapkan di harga premium karena tingginya permintaan.

Jelas pihak internal KS kecewa dengan penetapan harga rendah. Entah mengapa, Kementerian BUMN mau menetapkan harga perdana Rp 850.

Politisi

Yanuar Rizky menyinyalir, penetapan harga Rp 850 untuk mengakomodasi kepentingan sejumlah pihak di dalam negeri, terutama dari kalangan pejabat dan politisi. Dugaan ini karena dari keterangan manajemen KS sebelumnya, mayoritas investor domestik memberikan harga penawaran Rp 1.000.

Namun, pendapat lain mengatakan, harga perdana KS Rp 850 per saham ini sebenarnya tidak murah. Harga itu 20 persen lebih tinggi daripada harga saham Pohang Steel and Iron Corporation (Posco) dari Korea Selatan dan Tata Steel asal India yang masing-masing merupakan produsen baja terbesar keempat dan kedelapan di dunia.

Soal kemungkinan Kementerian BUMN mendapat tekanan dari politisi dan pejabat negara agar harga saham perdana PT KS ini semurah mungkin, Dradjad Wibowo menyatakan bahwa bisa saja hal itu terjadi. ”Saya mendengar hal itu, tetapi saya tidak bisa menyebutkan secara detail,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Dradjad, pemerintah, manajemen KS, dan penjamin emisi harus memaparkan secara rinci kepada pihak mana saja saham KS dialokasikan, terutama pihak yang mendapat penjatahan pasti (fixed allotment). ”Harus dibuka agar tidak menimbulkan dugaan adanya permainan,” katanya.

Menurut Yanuar, keterbukaan tentang alokasi saham KS mutlak dilakukan karena sebagai BUMN, KS terikat pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tanpa UU itu pun, KS harus transparan karena telah menjadi perusahaan publik.

Privatisasi KS melalui proses IPO tentu harus disambut sebagai langkah maju karena, dengan menjadi perusahaan terbuka, KS tidak hanya memperoleh dana untuk ekspansi, tetapi juga dituntut lebih profesional.

Sejumlah studi menunjukkan, perusahaan terbuka lebih cepat menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Karena itu, tujuan mulia dari IPO KS kiranya tidak tercemari oleh kepentingan pihak tertentu. Untuk itu, transparansi di KS harus dimulai saat BUMN ini masih dalam tahap IPO.

Bank Yang Tidak Umumkan Suku Bunga Kredit Akan Dikenai Sangsi

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menegaskan, pihaknya tidak akan mengintervensi perbankan dalam menetapkan besaran suku bunga kredit (prime lending rate). BI hanya akan mendorong perbankan mengumumkan besaran suku bunga kredit masing-masing.

Berbicara di Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/10), seusai pelantikan dan serah terima jabatan pimpinan Bank Indonesia Bandung dari Yang Ahmad Rizal kepada Lucky Fathul, Darmin menegaskan, jika BI menetapkan besaran suku bunga dasar kredit bank, secara otomatis itu akan merusak mekanisme pasar.

Namun, Darmin yakin, dengan keharusan mengumumkan suku bunga kredit, hal itu bisa menciptakan mekanisme pasar yang lebih transparan sehingga mendorong tingkat suku bunga kredit perbankan perlahan turun.

”Aturan itu membuka peluang negosiasi antara nasabah dan bank. Mekanisme pasar akan terbentuk,” ujarnya.

Darmin justru merasa heran ada kalangan yang tidak menyetujui rancangan aturan publikasi suku bunga tersebut. Bahkan, ia menyindir perbankan Indonesia selama ini masih menjadi industri karena belum transparan mengumumkan suku bunga dasar pinjaman secara terbuka kepada nasabah.

Menurut Darmin, pengumuman suku bunga kredit adalah hal yang lazim dan normal dilakukan perbankan di seluruh dunia. ”Kebijakan itu dinilai mampu menciptakan persaingan yang sehat di antara para pelaku perbankan nasional,” ujarnya. BI masih menyusun sanksi bagi perbankan yang tak mengumumkan suku bunga kredit tadi.

Rapat DPR Tentang Kenaikan Listrik Berakhir Ricuh

Dalam Sidang Paripurna DPR yang mengagendakan pengesahan Rancangan Undang-Undang APBN 2011 menjadi UU APBN 2011 di Jakarta, Selasa (26/10), sempat terjadi kekisruhan menyangkut kenaikan tarif dasar listrik yang akan mulai berlaku tahun depan.

Soal kenaikan tarif dasar listrik (TDL) itu diatur dalam Pasal 8 Ayat 2b RUU APBN 2011. Pasal ini menyebutkan, TDL tetap dinaikkan pada tahun 2011.

Beberapa anggota DPR menyatakan protes atas keberadaan pasal tersebut karena dinilai bertentangan dengan hasil pembahasan di Komisi VII DPR dan Badan Anggaran DPR.

”Ini masalah serius. Perlu diungkap siapa yang telah memasukkan pasal ini. Apakah pihak pemerintah atau dari dalam internal DPR sendiri,” ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Effendi Simbolon.

Pemimpin Sidang Paripurna DPR Priyo Budi Santoso pada akhirnya mencabut keberadaan Pasal 8 Ayat 2b yang mengatur tentang kenaikan TDL tersebut.

Keputusan pimpinan sidang itu langsung disetujui peserta sidang. Akan tetapi, penghapusan pasal itu tidak serta-merta memuaskan semua anggota DPR.

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Dewi Aryani, menegaskan, orang yang sengaja memasukkan pasal tentang kenaikan TDL itu harus ditindak keras. ”Sebaiknya DPR meminta aparat hukum untuk menangkap pelakunya,” katanya.

Sempat memperingatkan

Sebelumnya, pada September 2010, Kementerian Keuangan memperingatkan bahwa penolakan pada rencana kenaikan TDL sebesar 15 persen pada tahun 2011 akan menimbulkan beban baru terhadap APBN.

Jika TDL tidak jadi dinaikkan, harus ada pemangkasan anggaran pada kementerian dan lembaga bukan kementerian.

”Kalau kenaikan TDL tidak bisa dilakukan, akan ada risiko. Kami akan cenderung mengurangi anggaran dari KL (kementerian dan lembaga bukan kementerian) sehingga KL dapat berhemat dan dapat memahami beban yang muncul akibat tidak bisa mengatasi masalah energi. Yang kami minta adalah mengurangi anggaran, terutama anggaran rutin,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Kementerian Keuangan tidak berniat menambah utang untuk menutup subsidi listrik. Karena pemerintah ingin menjaga APBN tetap sehat, salah satunya ditandai oleh defisit APBN yang tetap dipertahankan sesuai rencana awal, yakni 1,8 persen dari produk domestik bruto.

”Tentu akan ada yang berpikir, kalau TDL tidak naik, akan timbul risiko. Kami di Kementerian Keuangan tetap berusaha meyakinkan DPR bahwa kita perlu penyesuaian. Kalau tidak bisa dilakukan, kami harus sepakat bahwa upaya-upaya penghematan dan kombinasi energi input dapat terwujud. Kami tidak ingin dilimpahkan ke risiko fiskal dengan tambah utang,” ujarnya.

Pada awalnya, pemerintah mengusulkan kenaikan TDL pada tahun 2011 sebesar 15 persen. Usulan itu disampaikan melalui Rancangan APBN 2011.

Tujuan kenaikan TDL untuk menjaga agar anggaran pemerintah tetap sehat. Anggaran subsidi menjadi masalah besar karena komposisinya mencapai 30 persen dari total anggaran belanja negara setiap tahun.

Menurut Agus, pemerintah juga mengalokasikan dana cadangan Rp 10 triliun dalam APBN 2011, yang akan digunakan jika kinerja PT PLN buruk.

Jika kinerja PLN buruk, pemerintah harus mengalokasikan dana tambahan untuk menutup subsidi listrik tahun 2011 yang dipastikan bisa melonjak karena opsi kenaikan TDL tahun depan telah ditolak DPR.

Semua Warga Indonesia Yang Hendak Keluar Negeri Akan Bebas Fiskal Mulai 1 Januari 2011

Semua warga Indonesia yang hendak bepergian ke luar negeri, baik melalui bandar udara maupun pelabuhan internasional, akan dibebaskan dari pungutan fiskal mulai 1 Januari 2011. Dengan ketentuan ini, warga Indonesia, termasuk juga wajib pajak, tidak perlu lagi menunjukkan nomor pokok wajib pajak untuk bebas fiskal saat akan bepergian ke luar negeri.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Iqbal Alamsyah dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (26/10), menegaskan, mulai 1 Januari 2011, semua warga, baik yang memiliki NPWP maupun yang tidak memiliki NPWP, akan sama-sama dibebaskan dari biaya fiskal tersebut.

Saat ini, warga Indonesia yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri dan tidak membawa atau memiliki NPWP diwajibkan membayar fiskal Rp 2,5 juta per orang bagi yang bepergian ke luar negeri dengan pesawat udara.

Pungutan fiskal sebesar Rp 1 juta per orang dikenakan kepada mereka yang pergi ke luar negeri menggunakan angkutan laut. Jika tidak membayar, mereka tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke luar negeri.

Menurut Iqbal Alamsyah, pembebasan fiskal ini ditetapkan dalam Pasal 25 Ayat 8e Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Disebutkan, Ditjen Pajak memberlakukan bebas fiskal luar negeri bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun.

Sebelumnya, pada periode 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010, pembebasan fiskal hanya terbatas diberikan kepada pemilik NPWP yang hendak bepergian ke luar negeri. Aturan ini dibuat untuk mendorong orang membuat NPWP sekaligus mendorong semakin banyak mereka yang membayar pajak.

”Pembebasan fiskal luar negeri secara penuh ini merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat yang hendak ke luar negeri. Karena bisa saja mereka yang ke luar negeri itu dalam rangka berobat atau melanjutkan studi,” kata Iqbal.

Jumlah warga Indonesia yang bepergian ke luar negeri terus meningkat. Sedikitnya ada 1.135.906 buku paspor yang dikeluarkan sepanjang tahun 2010 (per Juni)

Subsidi BBM Akan Segera Dikurangi

Pemerintah sedang mengkaji pembatasan subsidi bahan bakar minyak untuk sektor perikanan. BBM subsidi untuk nelayan dibatasi hanya untuk kapal tangkap ikan berbobot mati maksimum 60 ton. Ketentuan itu diharapkan sudah bisa mulai diterapkan tahun 2011.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono di Jakarta, Selasa (26/10), mengemukakan, pihaknya masih menunggu perubahan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang harga jual eceran BBM dalam negeri serta Perpres No 9/2006 tentang perubahan atas Perpres No 55/ 2005.

Perubahan perpres itu di antaranya akan mengatur pembatasan kriteria bobot kapal nelayan yang berhak mendapat BBM subsidi. Selama ini, semua kapal tangkap ikan dalam negeri diperbolehkan mendapat BBM subsidi.

”Harus disadari subsidi BBM adalah menggunakan uang rakyat, maka peruntukannya harus tepat sasaran,” ujar Tubagus.

BPH Migas dan Pertamina kini sedang mengkaji kebutuhan volume BBM subsidi bagi sektor perikanan. Besar kuota BBM subsidi itu mulai tahun 2011 direncanakan berkisar 900.000 kiloliter (kl)-1 juta kl per tahun.

Selama ini, kuota BBM subsidi untuk sektor perikanan rata-rata 1,5 juta kl per tahun. Setiap bulan, nelayan mendapat jatah BBM subsidi maksimum 25 kl.

Pengurangan jatah BBM subsidi sektor perikanan, ujar Tubagus, telah memperhitungkan kebutuhan BBM subsidi untuk nelayan dengan kapal ikan berbobot mati maksimum 60 ton.

Kuota BBM subsidi untuk sektor perikanan tersebut lebih rendah daripada usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar 2,5 juta kl per tahun. Kebutuhan itu meliputi 1.955.376 kl untuk nelayan dan 561.600 kl untuk pembudidaya ikan.

Adapun harga BBM subsidi nelayan mencakup bensin premium seharga Rp 4.500 per liter dan solar Rp 4.500 per liter.

Tubagus menilai kebutuhan BBM nelayan bervariasi, bergantung pada bobot kapal yang digunakan.

Untuk itu, dia meminta KKP menyerahkan data yang akurat mengenai jumlah nelayan dan kebutuhan riil BBM subsidi.

Dijelaskan, jumlah kapal nelayan berbobot mati di bawah 30 ton mencapai 343.000 unit. Sejumlah 193.000 unit di antaranya merupakan kapal motor tempel yang butuh sedikit BBM.

”Kebutuhan BBM subsidi bulanan tidak bisa disamaratakan untuk setiap kapal,” ujarnya.

Daya saing tergerus

Tubagus mengemukakan, pihaknya meminta Pertamina menambah stasiun penyalur BBM nelayan. Kekurangan lembaga penyalur BBM nelayan menyebabkan distribusi BBM subsidi kerap terhambat.

Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Perikanan Indonesia Herwindo mengatakan, pengurangan alokasi BBM subsidi akan memukul daya saing sektor perikanan.

Dicontohkan, kapal ikan penangkap tuna yang berbobot mati di atas 100 ton membutuhkan BBM subsidi untuk melaut selama tiga bulan.

Apabila dikenakan BBM komersial, biaya produksi akan melonjak dan usaha menjadi tidak efisien. Padahal, persaingan dengan negara produsen semakin ketat.

”Pemerintah seharusnya mendukung usaha perikanan dengan menjamin kemudahan usaha. Tanpa perlindungan, sektor perikanan akan terpuruk,” ujar Herwindo.

Menurut Direktur Ocean Watch Herman Jaya, nelayan selama ini selalu didera kesulitan BBM. Di sejumlah sentra nelayan, pasokan BBM bersubsidi langka.

Jika pun tersedia, harga jual umumnya lebih mahal sehingga tidak terjangkau nelayan. Padahal, kebutuhan BBM menghabiskan 40 persen dari biaya operasional.

Pusat Riset Penelitian Kelapa Sawit Di Medan

Tak usah bingung jika ingin mengetahui sejarah keberadaan kelapa sawit. Sebab, sejak Selasa (26/10), Pusat Penelitian Kelapa Sawit siap melayani keingintahuan soal kelapa sawit lewat 8.636 judul buku tentang kelapa sawit yang disiapkan dalam perpustakaan kelapa sawit.

Perpustakaan kelapa sawit terbesar nasional berlokasi di Medan, Sumatera Utara, ini diresmikan Direktur PT Riset Perkebunan Nusantara (Persero) Teguh Wahyudi dan Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Witjaksana Darmosangkoro, Selasa (26/10). PPKS merupakan lembaga riset kelapa sawit tertua yang juga produsen benih unggul terbesar nasional.

Sejumlah tokoh perkelapasawitan hadir dalam acara sederhana ini. Di antara mereka, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Asmar Arsjad dan Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Timbas Prasad Ginting.

Koleksi buku perpustakaan PPKS terbilang lengkap dan sepertiga di antaranya memuat catatan sejarah kelapa sawit di nusantara sejak akhir abad ke-19. Oleh karena itu, PPKS optimistis fasilitas tersebut dapat mendukung perkembangan riset perkelapasawitan nasional.

Teguh mengatakan, PPKS bisa melengkapi terobosan positif itu dengan mengaitkan sistem informasi ke situs perpustakaan atau pusat riset internasional. ”Jadi, upaya sederhana (merenovasi perpustakaan) ini bermanfaat bagi tujuan yang lebih besar. Oleh karena itu, sinergi dengan lembaga penelitian lain juga penting demi efisiensi dan efektivitas riset,” ujar Teguh.

Sejak tahun 2007 Indonesia telah menjadi produsen utama minyak kelapa sawit mentah (CPO) global. Bersama Malaysia, Indonesia memasok 85 persen kebutuhan CPO global.

Namun, penelitian dan pengembangan perkelapasawitan nasional masih tertinggal dari Malaysia. Malaysia sejak tahun 1980 sudah mengoptimalkan penelitian mendorong industri hilir untuk meningkatkan penciptaan nilai tambah CPO.

Dari 7,9 juta hektar perkebunan kelapa sawit, areal yang tertanam baru 5 juta hektar. Produktivitas tanaman kelapa sawit nasional, terutama perkebunan rakyat seluas 3,2 juta hektar, masih rendah.

Perkebunan rakyat baru mampu memproduksi 10-13 ton tandan buah segar (TBS) kelapa sawit per hektar per tahun akibat pupuk yang mahal. Sementara perkebunan swasta dengan manajemen baik dapat mencapai produktivitas 25 ton TBS per hektar per tahun.

Perpustakaan menempati gedung berlantai dua di sayap kanan kompleks PPKS di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Koleksi buku terbaru dan hasil penelitian ilmiah berada di lantai dasar, lalu ribuan buku dari akhir tahun 1800 sampai 1900 berada di lantai dua.

Koleksi langka yang memuat nilai sejarah membuat pengelola meningkatkan pengawasan dengan memakai kamera pengintai. Pengelola juga menyediakan jaringan internet bagi pengunjung yang ingin mencari bahan penelitian sesuai kebutuhan.

Kepala Urusan Kerja Sama dan Dukungan Penelitian PPKS Yohannes Samosir menjelaskan, perpustakaan itu direncanakan menjadi acuan pencarian bahan riset oleh pemangku kepentingan. Pengelola juga akan membuat kajian ilmiah berkait isu kelapa sawit terbaru bagi anggota perpustakaan.

”Kami ingin menciptakan pusat informasi perkelapasawitan yang bisa memenuhi kebutuhan banyak orang. Secara bertahap langkah menuju ke sana kami siapkan,” ujar Yohannes

BAPENAS Harus Diberdayakan Untuk Memaju Pertumbuhan Ekonomi

Peran Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional untuk mengoordinasikan dan menyinkronkan program serta penganggaran sebaiknya dipertegas lagi agar penggunaan anggaran tepat sasaran. Tanpa itu, takkan terjadi perubahan capaian dari APBN 2011.

Demikian dikatakan anggota Panitia Anggaran DPR, Nursyirwan Soejono, Selasa (26/10) di Jakarta, menanggapi proses finalisasi RAPBN 2011.

Nursyirwan menegaskan, kenaikan belanja negara pada RAPBN 2011 menjadi Rp 1.229,58 triliun, dari Rp 1.126,1 triliun pada APBN-P 2010, tidak banyak berarti tanpa adanya koordinasi program yang jelas.

”Saya cenderung pesimistis dengan anggaran besar itu. Bahkan, tanpa koordinasi yang jelas, dapat saja tujuan, seperti pengentasan rakyat dari kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, dan pengurangan angka penggangguran, menjadi tidak tercapai,” ujar Nursyirwan.

Biasanya, katanya, campur tangan Bappenas hanya berhenti pada penyusunan rencana kerja pemerintah. Padahal, yang terpenting adalah koordinasi dari program lintas sektor dan subsektor.

Dicontohkan, kemacetan di Jakarta pada Senin kemarin adalah bukti dari buruknya koordinasi dan sinkronisasi dalam program dan penganggaran. ”Kita sama-sama mengerti bahwa kemacetan itu hanya dapat dituntaskan dengan transportasi massal, tetapi kok tidak ada anggarannya,” ujarnya.

Nursyirwan pun mencontohkan anggaran Ditjen Perkeretaapian yang ”hanya” Rp 4 triliun. ”Bisa apa uang Rp 4 triliun untuk kereta itu? Anggaran sekecil itu takkan mengubah keandalan transportasi kita,” katanya.

Sudar D Atmanto, Wakil Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, sependapat. ”Bappenas memang perlu terlibat dalam sinkronisasi penggunaan keuangan antarsektor dan supervisor efektivitas alokasi karena kini terlihat sekali benturan antarsektor,” ujarnya.

Sudar mencontohkan, pembangunan infrastruktur sungai, misalnya, sering kali tidak sinkron dengan penghijauan. Akibatnya, umur infrastruktur menjadi pendek dan ada investasi yang terbuang percuma.

”Akan tetapi, perlu ada revisi pada UU Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Keuangan supaya Bappenas tidak dibatasi pada perencanaan dan program saja,” kata Sudar.

Lenyapkan egosektoral

Namun, dia menambahkan, antardeputi dan antardirektorat di Bappenas juga harus bersinergi dan melenyapkan semangat egosektoral. Bila tidak, penentuan program pun tak dapat dilakukan dengan proporsional.

Baik Nursyirwan maupun Sudar sama-sama berpendapat bahwa Kementerian Keuangan tidak efektif bekerja dalam mengawasi penggunaan anggaran. ”Kemkeu hanya disibukkan dengan penerimaan negara,” ujar Nursyirwan.

Sementara itu, Sudar menekankan peran Kemkeu yang hanya bertugas bagi-bagi anggaran. ”Bila anggaran tidak terserap, malah dianggap efisiensi. Harusnya anggaran itu diserap. Tegasnya, Kemkeu tidak bertugas sampai hasil dari APBN terealisasi,” katanya

Harga Saham Krakatau Steel Dijual Terlalu Murah

Penetapan harga saham perdana Krakatau Steel Rp 850 per lembar dinilai terlalu rendah sehingga mengurangi besaran dana yang seharusnya bisa diraih perseroan melalui proses penawaran umum saham perdana. Pemerintah dan manajemen Krakatau Steel serta penjamin emisi perlu menjelaskan apa alasan saham perdana KS ditetapkan cukup rendah.

Demikian disampaikan pengamat ekonomi dan pasar modal Dradjat Wibowo dan Yanuar Rizky, Selasa (26/10). Keduanya juga menilai pemerintah, manajemen KS, dan penjamin pelaksana emisi perlu menjelaskan secara transparan soal alokasi saham perdana KS.

Dradjat Wibowo mengatakan, di tengah kondisi pasar saham yang cukup kondusif dan indeks yang terus menguat, tidak seharusnya harga perdana KS ditetapkan pada batas bawah. Apalagi, belakangan ini arus modal asing yang masuk ke Indonesia cukup besar.

”Belakangan ini saham-saham yang tidak bagus pun diborong investor asing karena kondisi makroekonomi kita cukup baik. Kenapa saham KS yang dikatakan punya prospek cukup cerah dijual murah. Dalam bahasa Jawa, harga Rp 850 itu kebangetan,” kata Dradjat.

Pemerintah melalui Kementerian BUMN menetapkan harga IPO KS Rp 850 per lembar. Harga ini hampir mendekati batas bawah harga indikatif yang ditetapkan di kisaran Rp 800-Rp 1.150 per saham. Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, harga itu tidak tinggi sehingga untuk jangka panjang berpotensi menggairahkan perdagangan saham KS di pasar sekunder.

Yanuar Rizky mengatakan, harga saham perdana KS patut dipertanyakan mengapa ditetapkan mendekati batas bawah, padahal pada masa penawaran awal (book building), saham perdana produsen baja terbesar di Indonesia itu mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 9 kali. Selain itu, total penawaran investor asing yang masuk saat proses book building mencapai Rp 6 triliun.

”Biasanya, saham-saham perdana yang mengalami kelebihan permintaan cukup besar akan ditetapkan di harga maksimal, paling tidak mendekati harga indikatif tertinggi,” kata Yanuar. Yanuar ataupun Dradjat mengatakan, harga yang ideal untuk saham perdana KS seharusnya minimal Rp 1.000.

Bank Mutiara eks Century Belum Laku Dijual

Penjualan Bank Mutiara, eks Bank Century, belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini nilai jual bank itu masih jauh dari nilai minimum yang harus dicapai.

Nilai jual yang harus dicapai minimal sama dengan dana yang telah dikucurkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam penyelamatan bank tersebut, yakni sebesar Rp 6,7 triliun.

Menurut Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani di Tokyo Jepang, Selasa (26/10), saat ini ekuitas Bank Mutiara baru mencapai Rp 700 miliar.

”Namun, kita tidak bisa melihat hanya ekuitasnya. Biasanya nilai jual dua hingga tiga kali lipat dari ekuitasnya. Kalau berdasarkan itu, masih jauh angka yang harus dicapai,” ujar Firdaus seusai mengikuti Pertemuan Komisi Regional dalam kaitan Pertemuan Tahunan International Association of Deposit Insurance Ke-31.

LPS masih terus mendorong Bank Mutiara untuk tumbuh. ”Selain itu, upaya untuk mengejar aset yang dibawa kabur terus dilakukan, baik melalui jalur pemerintah, mutual legal assistance, maupun perdata untuk aset yang ada di bank Swiss. Kalau berhasil, akan menaikkan ekuitas bank itu,” ujar Firdaus.

Ia menjelaskan, LPS baru menangani Bank Mutiara sekitar dua tahun. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, pada tahun ketiga LPS harus menawarkan bank yang dalam penanganannya kepada publik.

Bank tersebut harus dijual minimum sama dengan dana yang telah dikucurkan untuk penyelamatannya.

”Kalau pada tahun ketiga ternyata belum laku, atau belum mencapai harga minimumnya, LPS diberi kesempatan untuk menanganinya satu tahun lagi dan bisa diperpanjang satu tahun. Kalau sampai dengan lima tahun belum mencapai Rp 6,7 triliun, bisa dijual kepada penawar tertinggi,” ujar Firdaus. Saat ini, menurut dia, operasi Bank Mutiara berjalan seperti biasa. Tidak rugi dan terus tumbuh.

Omong Besar Tanpa Kinerja Di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam evaluasi setahun kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Staf Ahli Komunikasi ESDM Kardaya Wanika mengklaim banyak yang telah dilakukan dan dicapai. Kementerian ESDM antara lain menyebut keberhasilan merealisasikan pembangunan fasilitas penampung gas alam cair di Teluk Jakarta.

Selain itu, penghematan bahan bakar minyak bersubsidi dan pemanfaatan gas bumi untuk domestik. Namun, Kardaya sama sekali tidak menyinggung soal produksi minyak mentah yang kembali gagal mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010.

Sampai 30 September 2010, rata-rata produksi minyak 956.509 barrel per hari (bph) dari target 965.000 bph. Salah satu penurunan produksi paling besar terjadi di Chevron Pacific Indonesia (CPI).

CPI kehilangan produksi hampir 30.000 bph sejak tiga minggu lalu karena kebocoran pada pipa gas yang seharusnya memasok gas untuk injeksi sumur bor mereka.

Anggota Tim Pengawas Peningkatan Produksi Migas, Rudi Rubiandini, mengemukakan, tingginya frekuensi gangguan produksi yang tidak direncanakan (unplanned shutdown) menjadi penyebab utama produksi minyak mentah tidak mencapai target.

”Ini menunjukkan kurangnya pengawasan operasional yang sayangnya tidak dilakukan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas,” kata Rudi.

Tim sudah berulang kali memberikan masukan kepada Menteri ESDM. Namun, disesalkan rekomendasi yang sangat detail terkait operasi migas tidak pernah diperhatikan. Salah satu anggota tim mengeluhkan Menteri ESDM selalu balik mengajari para anggota tim dengan ide-ide makro yang terlalu ideal untuk dijalankan.

Anggota Komisi VII DPR, Satya Wira Yudha, mengatakan terlalu banyak klaim keberhasilan Kementerian ESDM yang sebenarnya hanya melanjutkan program.

”Fasilitas penampung gas alam cair adalah program lama pemerintah yang memang sudah berjalan. Evaluasi kinerja juga tidak menyinggung kegagalan Kementerian ESDM dalam mengawal program konversi minyak tanah ke gas yang memakan korban tewas puluhan konsumen,” ujar Satya.

Pembatasan BBM subsidi

Klaim penghematan BBM juga jauh dari kenyataan. Faktanya, masyarakat dibuat pusing dengan rencana pembatasan BBM subsidi yang maju mundur. Rencana pembatasan pemakaian BBM subsidi untuk kendaraan produksi tahun 2005 dan setelahnya diragukan efektivitasnya.

Pengamat migas Pri Agung Rakhmanto menilai pemerintah tidak memiliki kebijakan efisiensi bahan bakar yang jelas. ”Kebijakan pemerintah melulu reaktif dan tidak kreatif. Kalau memang mau membatasi penggunaan BBM subsidi, harus diperjelas pengguna di kategori mana saja yang tidak lagi layak disubsidi, subsidi itu akan dialihkan untuk apa saja, semua harus jelas,” kata Pri Agung.

Di subsektor energi terbarukan, Kementerian ESDM mengklaim berhasil meningkatkan pemanfaatan panas bumi. Ironisnya, Asosiasi Panas Bumi Indonesia justru mengeluhkan kemandekan proyek-proyek panas bumi.

Keputusan Menteri ESDM atas harga panas bumi sebesar 9,7 sen dollar per kWh diacuhkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Alasan PLN, lelang wilayah panas bumi yang dilakukan pemerintah daerah tidak sepenuhnya layak secara ekonomis.

Padahal, proyek pembangkit listrik yang memanfaatkan panas bumi menjadi andalan pemerintah dalam program percepatan kelistrikan tahap kedua. Dengan beberapa hambatan itu, target 6.400 megawatt listrik dari panas bumi pada tahun 2014 kemungkinan besar tidak bakal tercapai.

Di subsektor kelistrikan, belum ada jaminan pasokan bahan bakar untuk PT PLN. Perseroan kembali merencanakan impor batu bara. Padahal, Kementerian ESDM mengklaim sukses menerapkan kewajiban memasok batu bara bagi kebutuhan domestik.

Masalah di subsektor pertambangan tidak kalah serius. Dua tahun setelah Undang-Undang Mineral dan Batu Bara diterbitkan, peraturan pelaksananya belum juga lengkap. Dari empat peraturan pemerintah (PP) yang direncanakan, baru dua yang selesai. Itu pun belum bisa diterapkan di daerah. Anggota Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Irwandy Arif, mengkhawatirkan kevakuman aturan itu akan semakin menciutkan pelaku industri.

”Kita semakin tidak atraktif dari segi iklim investasi,” ujar Irwandy.

Idealnya, yang harus memimpin Kementerian ESDM adalah figur dari kalangan profesional yang memiliki kompetensi dan memahami sektor energi secara menyeluruh.

Sektor energi akan semakin terpuruk jika dipegang orang yang tidak mempunyai kapabilitas dan integritas di bidang ESDM.

Terlalu mahal ”ongkosnya” bila persoalan ESDM yang dinilai sangat krusial bagi masyarakat banyak dipimpin oleh pejabat publik yang tidak kompeten dan tidak diterima para pemangku kepentingan di sektor ini.

Meskipun figur pimpinan di Kementerian ESDM merupakan jabatan politis dan merupakan kewenangan serta hak prerogatif dari Presiden, sektor ini tidak layak bila dipimpin oleh mereka yang tidak memiliki disiplin dan integritas.

Persyaratan itu penting dimiliki orang nomor satu di Kementerian ESDM agar bisa diterima para pemangku kepentingan di sektor ini dan diapresiasi para investor yang bergerak di industri migas.

Setahun kinerja Kementerian ESDM tidak hanya diukur dari pencapaian target-target kuantitatif, tetapi juga ditentukan oleh karakter dan disiplin dari pimpinan di kementerian ini.

Waktu setahun tidak cukup bagi seorang menteri yang tidak memiliki penguasaan tentang masalah energi.

Pameran Trade Expo Indonesia Gagal Total

Kegagalan optimalisasi transaksi perdagangan furnitur dalam pameran Trade Expo Indonesia bakal berdampak pada pencapaian target ekspor furnitur tahun 2010. Hingga Juni 2010, realisasi ekspor baru 1,677 miliar dollar AS. Padahal, target ekspor tahun ini ditetapkan 2,8 miliar dollar AS.

Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Tjahyono di Jakarta, Selasa (26/10), mengatakan, ”Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) salah satu faktor yang memberikan kontribusi atas kegagalan mencapai target ekspor furnitur. Bayangkan, selama ini TEI selalu memberikan ruang pameran yang sangat luas bagi industri furnitur.”

Menurut Ambar, areal pameran industri furnitur dikurangi drastis hanya tinggal 20 persen demi mengedepankan misi ”Brand of Indonesia”. Tahun sebelumnya, industri furnitur diberikan lahan seluas 10.000 meter persegi. Karena itu, Asmindo ke depan hanya akan fokus pada pameran International Furniture and Craft Fair Indonesia pada Maret dan September 2011.

Dari data Badan Pusat Statistik, total ekspor furnitur dan kerajinan Indonesia tahun 2008 mencapai 2,654 miliar dollar AS. Tahun 2009, krisis finansial global menyebabkan ekspor hanya 2,249 miliar dollar AS.

Ambar mengatakan, tahun 2010, Asmindo memperkirakan target ekspor furnitur dan kerajinan sebesar 2,8 miliar dollar AS. Namun, target ini kini sulit dicapai.

Restrukturisasi Mesin Tekstil Sangat Mendesak

Restrukturisasi industri tekstil dan produk tekstil masih perlu dilanjutkan guna mengatasi ketertinggalan Indonesia. Bantuan permesinan tekstil yang dilakukan pemerintah masih belum sepenuhnya mampu meningkatkan daya saing industri tekstil.

Presiden PT Sri Rejeki Isman, Iwan Setiawan Lukminto, di Sukoharjo, Jawa Tengah, akhir pekan lalu, mengatakan, ”Restrukturisasi kini merupakan jawaban atas keresahan industri TPT (tekstil dan produk tekstil). Tanpa komitmen pemerintah, industri tekstil akan semakin sulit berdaya saing di pasar global.”

Geliat industri tekstil terlihat di dua pabrik tekstil yang bekerja komprehensif, mulai dari pembuatan benang, kain hingga garmen atau pakaian jadi. Tuntutan permintaan pasar dirasakan semakin membutuhkan peningkatan kualitas. Perusahaan yang dikenal dengan sebutan Sritex yang banyak menangani pesanan ekspor, khususnya seragam militer mancanegara, itu kian dituntut mampu menghasilkan sesuai kebutuhan konsumen global.

Dalam program restrukturisasi mesin tekstil, Sritex telah menerima bantuan pemerintah sejak tahun 2007 untuk peremajaan mesin tekstil. Selama tiga tahun berturut-turut (2007- 2009), Sritex telah mendapatkan stimulans dari pemerintah berupa potongan harga pembelian mesin tekstil sebesar Rp 5 miliar per tahun. Tahun 2010, karena semakin besarnya peserta program restrukturisasi, Sritex memperoleh bantuan senilai Rp 2,93 miliar. Dari bantuan tersebut, Sritex secara total telah memperbesar investasinya senilai Rp 218,89 miliar.

”Berkat stimulus pemerintah, industri tekstil seakan mendapatkan napas baru. Sebab, selama ini industri tekstil umumnya sulit mendapatkan permodalan dari perbankan. Perbankan belum terbuka terhadap industri tekstil,” ujar Iwan.

Menurut dia, stimulus ini sangat membantu produsen. Namun, pemerintah perlu lebih serius memperbesar lagi stimulus yang diberikan mengingat kemajuan industri tekstil akan mencerminkan produktivitas dan peningkatan jumlah tenaga kerja.

Hal senada diungkapkan Presiden PT Danliris Michelle Tjokrosaputro. Sejak krisis melanda, industri tekstil dihadapkan pada sulitnya meremajakan mesin. ”Jangankan mengganti mesin baru, mengganti suku cadang mesin saja mesti berpikir 1.000 kali. Suku cadang mesin tekstil bisa mencapai 50.000 dollar AS (sekitar Rp 450 juta) per unit, sedangkan suku cadang garmen bisa 1.000 dollar AS,” katanya.

Direktur PT Danliris Djoko Santosa mengatakan, sejak terjadi krisis moneter, industri tekstil yang dahulu merupakan primadona di negara ini justru terpuruk dan kurang diperhatikan pemerintah. Banyak industri tekstil menunggu gulung tikar.

”Untuk bisa bertahan, industri tekstil yang kesulitan keuangan hanya bisa melakukan kanibalisme dari mesin yang satu ke mesin lainnya,” kata Djoko.

Dalam program restrukturisasi, Danliris memperoleh stimulus pemotongan harga mesin tekstil mulai tahun 2008 sebesar Rp 287 juta, tahun 2009 sebesar Rp 1,23 miliar, dan tahun 2010 Rp 493 juta. Dari seluruh stimulus itu, Danliris mampu meningkatkan investasi Rp 20,165 miliar.

Bahan baku dan bunga

Direktur Sandang dan Aneka Kementerian Perindustrian Budi Imawan dalam kunjungan kerjanya mengatakan, problematika industri tekstil sesungguhnya terjadi di pasar domestik yang kini semakin tergerus oleh produk ilegal. Tidak dapat dimungkiri terjadi mengingat tingkat pendapatan masyarakat masih rendah sehingga sulit menjangkau produk industri domestik.

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian Ariyanto Sagala mengatakan, restrukturisasi mesin tekstil bukan sekadar mengganti mesin dengan teknologi terbaru. Dari pengamatan, produksi rata-rata bisa naik 15-28 persen, penghematan listrik 6-8 persen, dan kini kecepatan operasional mesin naik 7-17 persen.

”Problematika yang masih dihadapi adalah ketersediaan bahan baku katun yang umumnya 99 persen bergantung pada impor. Selain itu, suku bunga perbankan juga tidak kompetitif. Bunga kredit di China bisa 4 persen, sedangkan Indonesia masih dua digit,” ujar Ariyanto.

Tahun 2010, pemerintah menargetkan pertumbuhan industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki sebesar 2,15 persen. Hingga triwulan II-2010, realisasi pertumbuhan industri pengolahan ini minus 0,09 persen.

Bakrie Lunas Semua Hutangnya Di Bank Mandiri

Bakrie Sumatera Plantations Tbk membayar semua pinjaman kelompok usaha Domba Mas di Bank Mandiri. Nilai pinjaman yang dilunasi mencapai 180 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,62 triliun dengan asumsi nilai tukar ada di level Rp 9.000 per dollar AS.

”Semua proses transaksi telah dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Apalagi counterpart (pasangan kerja) kami dalam transaksi ini salah satunya adalah Bank Mandiri yang merupakan bank terkemuka dengan reputasi yang sangat baik dalam hal tata kelola,” ujar Direktur Utama PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk Ambono Janurianto di Jakarta, Minggu (24/10), sebagaimana dipublikasikan dalam siaran pers Bank Mandiri kemarin.

Data Bank Mandiri menunjukkan, nilai keseluruhan kredit Domba Mas yang bermasalah sejak tahun 2005 di Bank Mandiri mencapai 320 juta dollar AS. Setelah pembayaran sebelumnya, yaitu sejak tahun 2005 hingga 2009, sisa kredit bermasalah masih sekitar 180 juta dollar AS.

Direktur Treasury, Financial Institutions, and Special Asset Management Bank Mandiri Thomas Arifin mengatakan, struktur transaksi yang disepakati dengan para investor merupakan struktur yang paling optimal di mana investor mengambil alih utang Domba Mas dengan penyelesaian kredit yang berjangka 18 bulan hingga tujuh tahun pada bunga komersial.

”Paling penting bahwa seluruh rangkaian proses transaksi ini akhirnya bisa diselesaikan dan diumumkan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku,” kata Thomas menjelaskan.

Sebelumnya, PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) berupaya merampungkan akuisisi aset Domba Mas senilai Rp 2,2 triliun. Konsekuensinya, UNSP harus merestrukturisasi utang beberapa perusahaan oleokimia di bawah grup ini.

Jual Beli Tebu Langsung Dari Petani Sangat Merugikan Pabrik Gula

- Perdagangan tebu petani kian marak terjadi. Tebu petani tidak lagi digiling langsung ke pabrik gula, tetapi diperjualbelikan kepada pedagang. Bila tidak diantisipasi, hal ini bakal mendorong liberalisasi perkebunan tebu rakyat.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Arum Sabil, Minggu (24/10), saat dihubungi di Surabaya, Jawa Timur, mengungkapkan, kondisi ini terjadi akibat petani kesulitan dalam menggilingkan tebu di pabrik gula (PG).

Petani yang tidak punya kedekatan dengan PG harus mengantre lama saat mau menggiling tebunya. ”Akibatnya, petani frustrasi dan memilih menjual tebu mereka kepada pedagang, yang memiliki akses ke PG,” katanya.

Arum mengatakan, luas areal tebu nasional mencapai 450.000 hektar. Dari luasan itu, sekitar 350.000 hektar merupakan real tebu rakyat, baik dalam bentuk kerja sama dengan PG seluas 300.000 hektar maupun petani tebu mandiri 50.000 hektar.

”Diperkirakan, saat ini tak kurang dari 30 persen areal tebu rakyat yang tebunya diperdagangkan di pasar bebas dan tidak digiling langsung ke PG. Jumlahnya terus meningkat setiap tahun,” katanya.

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia sekaligus Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Jember Rudi Wibowo mengingatkan, bila tidak ada langkah konkret untuk mengatasinya, akan terjadi liberalisasi perkebunan tebu rakyat.

”Konsep perkebunan tebu rakyat akan lenyap dan berganti dengan liberalisasi. Karena siapa yang punya modal kuat akan mampu membeli dengan harga tinggi,” katanya.

Kalau itu terjadi, ke depan PG hanya akan menjadi ”tukang jahit”. PG tak punya lagi kewajiban membina petani tebu. Akibatnya, petani dilepas sendiri, dan dampak jangka panjangnya serius bagi industri pergulaan nasional.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus turun bersama mengantisipasi ancaman liberalisasi itu. Salah satu penyebab utama perdagangan tebu juga karena terjadi penurunan produksi tebu yang berakibat PG kesulitan bahan baku.

Untuk mencapai kinerja optimal yang efisien, PG harus bekerja sesuai kapasitas produksi. Karena pasokan tebu kurang, mereka mengejar, termasuk membeli langsung dari petani ataupun pedagang.

BI Susun Peraturan Bunga Kredit Perbankan

Bank Indonesia masih menyusun aturan tentang keharusan bank mengumumkan suku bunga dasar kredit. Setelah selesai disusun, aturan itu segera diberlakukan. Bank-bank yang menolak mengumumkan suku bunga dasar kredit akan dijatuhi sanksi.

Namun, Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah menolak menyebutkan bentuk sanksi tersebut.

”Tunggu saja, aturannya sedang disusun. Harapannya, tahun ini sudah bisa,” kata Halim di sela-sela pembukaan pameran properti di Jakarta, Sabtu (23/10).

Menurut Halim, peraturan keharusan bank mengumumkan suku bunga dasar tersebut untuk meningkatkan keterbukaan dan membuat persaingan antarbank lebih sehat.

Masyarakat akan mengetahui bank yang menawarkan suku bunga lebih kompetitif. Selain itu, suku bunga ini akan menunjukkan kondisi perbankan secara keseluruhan.

Suku bunga dasar kredit (prime lending rate) juga dapat dijadikan sebagai sistem peringatan dini bagi masyarakat ataupun pemerintah mengenai kondisi ekonomi terakhir.

Saat dimintai tanggapan mengenai adanya bank yang keberatan dengan keharusan memublikasikan suku bunga dasar kredit, Halim mengatakan, ”Keberatan atau takut bersaing? Kita lihat tujuan mengumumkan itu untuk apa.”

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 5 Oktober 2010 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate (suku bunga acuan) pada tingkat 6,5 persen.

Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali mengatakan, BRI tidak ada masalah untuk mengumumkan suku bunga dasar kredit kepada publik.

”Justru efeknya lebih bagus sehingga masing-masing bank akan kelihatan besaran suku bunganya,” katanya. Pengumuman suku bunga dasar kredit akan memicu persaingan antarbank.

Namun, kata Ali, persaingan itu diyakini akan memicu ke arah efisiensi perbankan yang lebih baik. Dalam komponen suku bunga kredit, ada unsur biaya dana, suku bunga, dan pengeluaran.

Tidak bisa dibandingkan

Kinerja BRI menunjukkan, per semester I-2010 berhasil membukukan laba Rp 4,318 triliun. Aset per akhir Juni 2010 sebesar Rp 319,9 triliun.

Beberapa waktu lalu, Direktur Risk Management Bank Mandiri Sentot A Sentausa menyebutkan, suku bunga kredit antarbank tidak bisa dibandingkan.

”Nah, ini malah antarbank dibandingkan. Perlu panduan yang jelas agar pemahamannya sama. Diduga, aturan publikasi suku bunga ini agar suku bunga bank tidak naik setelah penerapan aturan loan to deposit (LDR) dan giro wajib minimum (GWM). Ibaratnya, kontrol bunga oleh pasar dan pesaing,” kata Sentot.

Publikasi suku bunga dasar kredit yang nantinya harus diumumkan adalah suku bunga dasar yang ditetapkan bank sebelum memasukkan komponen premi risiko.

Mulai 1 November 2010, bank wajib memiliki GWM dalam rupiah sebesar 8 persen dari dana pihak ketiga dalam rupiah. Sedangkan mulai 1 Maret 2011, perbankan wajib memiliki LDR pada kisaran 78 persen-100 persen.