BPK Akan Fokus Audit Pajak

Rizal Djalil yang resmi menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menggatikan Hadi Poernomo yang memasuki masa pensiun pada 21 April lalu, memiliki sejumlah ambisi. Meski hanya menjabat hingga Oktober mendatang, Rizal memastikan akan melakukan banyak hal, termasuk meningkatkan kualitas audit kinerja pemerintah.

Rizal akan berfokus pada audit program subsidi dan penerimaan perpajakan. Soal pentingnya audit penerimaan perpajakan ini tak lepas dari rencana BPK melakukan audit lanjutan terhadap kontrak karya yang diharapkan bisa makin menggenjot penerimaan negara. “Subsidi dan penerimaan negara harus menjadi prioritas,” kata Rizal, di kantornya, Jumat pekan lalu. Berikut ini petikan wawancaranya.

Apakah BPK juga akan melakukan audit lanjutan terhadap kontrak karya. Banyak temuan perusahaan tambang tak tuntas membayar royalti?
Bukan hanya kontrak karya. Semua hal yang terkait dengan peningkatan penerimaan negara juga akan menjadi prioritas kami.  Soal pajak, kami akan mencari tahu penyebab PPh pribadi yang rendah sekali. Pajak ini saka guru ekonomi, tiang utama penerimaan negara. Ini harus betul-betul tertata karena menyangkut hak wajib pajak dan berkaitan dengan kepentingan negara yang lebih besar. Pemeriksaan yang terkait dengan pajak harus dilakukan secara hati-hati.

Apakah pengelolaan pajak selama ini masih belum optimal?
Saya melihat itu. Silakan tulis besar-besar, saya setuju pajak itu harus menjadi badan tersendiri. Mengapa? Porsi penerimaan negara pada sektor pajak lebih dari 80 persen, tapi masih di bawah satu departemen.  Untuk mengangkat pegawai saja lama. Waktu saya memimpin Panitia Khusus Pajak, sudah hampir ketok palu agar pajak jadi badan sendiri. Saya melihat Direktorat Jenderal Pajak sudah saatnya bisa menjadi badan sendiri atau di bawah presiden, dan berkoordinasi dengan menteri keuangan.

Apakah bisa selesai dalam enam bulan?
Kami akan langsung turun dan tentukan prioritas. Ada audit yang sudah selesai pada level eselon satu, salah satunya mengenai pajak. Pasti selesai. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Rizal Djalil selain berfokus mengaudit penerimaan perpajakan juga berencana mengintensifkan audit terkait bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah selama ini. Meskipun hanya menjabat hingga Oktober mendatang, Rizal yang menggatikan Hadi Poernomo karena memasuki masa pensiun pada 21 April lalu, optimistis semua ambisinya terlaksana. “Subsidi dan penerimaan negara harus menjadi prioritas,” kata dia, kepada Angga Sukma Wijaya dan Faiz Nasrillah dariTempo, di kantornya, Jumat pekan lalu. Apa saja program prioritas dan bagaimana BPK menjaga independensi dalam audit tersebut, Rizal menjelaskan panjang lebar. Berikut ini petikan wawancaranya.

Apa yang akan Anda lakukan selama enam bulan masa jabatan ini?
Saya akan meningkatkan jumlah pemeriksaan terkait dengan kinerja. Contohnya, audit terhadap kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bisa diketahui apa penyebab mahalnya harga obat di sini. Untuk audit seperti bantuan sosial, tidak perlu diminta. Itu akan muncul dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Saya juga berniat memasyarakatkan hasil audit. BPK tidak bisa seperti institusi yang dianggap menyeramkan. Kami akan berusaha mengajak stakeholder mencegah penyimpangan.

Seberapa efektif audit kinerja terhadap perbaikan kebijakan pemerintah dan pengelolaan keuangan?
Dengan audit kinerja, akan diketahui output dari program pemerintah. Mengapa target tidak tercapai dan apa persoalan mendasarnya. Artinya, audit akan diprioritaskan untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat. Misalnya, audit mengenai program beras miskin, itu sudah ke tema tertentu. Kami ingin tahu bagaimana uang Rp 21 triliun itu dikelola.

Apakah audit subsidi akan menjadi prioritas BPK?
Bisa saja kami melakukan audit kinerja yang sarat akan kepentingan publik. Tidak tertutup kemungkinan kami akan melakukan audit kinerja terkait dengan PLN, Pertamina, dan sebagainya.

Bagaimana koordinasi dengan penegak hukum?
Kami siap diminta penegak hukum, seperti kasus Universitas Indonesia yang bisa kami temukan karena bekerja sama dengan penegak hukum. Kami siap bekerja sama, bahkan mendukung penegak hukum dalam mempercepat penuntasan kasus yang menurut penegak hukum terkait dengan pidana.

Pimpinan BPK banyak dari kalangan politikus, termasuk Anda. Bagaimana cara menjaga integritas dan independensi BPK dalam pemeriksaan?
Tidak perlu lagi berdebat soal sipil-militer, atau politikus dan bukan politikus. Negara ini dibangun oleh politikus. Soekarno-Hatta itu politikus. Sekarang media bisa mengawasi, DPR bisa mengawasi, dan semua orang bisa mengawasi. Sekarang ini masanya orang harus bekerja dengan integritas tinggi. Apalagi menyangkut kerugian negara.