Pemerintah dan Komisi VII, Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati sejumlah asumsi energi untuk diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Untuk volume bahan bakar minyak bersubsidi, diusulkan sebesar 47-48,6 juta kilo liter. "Dari jumlah tersebut, volume premium sebesar 29,39-30,75 kiloliter, minyak tanah sebesar 0,85 juta kiloliter dan biodiesel mencapai 16,76-17 kiloliter," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis 3 Juli 2014.
Untuk lifting migas, kata Jero, dalam RAPBN 2015 akan diusulkan sebesar 2.065-2.130 Barels of Oil Equaivalent per Day (BOEPD). "Rinciannya terdiri dari lifting minyak bumi sebesar 830-870 barel per hari serta lifting gas bumi mencapai 1.235-1.260 BOEPD," ujarnya. Lifting minyak bumi pada tahun depan, ditargetkan naik dibandingkan tahun ini. Dalam APBN 2014, lifting minyak bumi ditargetkan 820 barel per hari.
Adapun asumsi volume LPG 3 kilogram dalam RAPBN 2015 diperkirakan mencapai 5.766 juta ton. "Ada asumsi kenaikan volume LPG 3 kilogram sebesar 700 juta ton dari APBN Perubahan 2014 karena ada prediksi pertumbuhan rumah tangga baru dan usaha mikro pada 2015," kata Jero. Selain itu, kuota volume LGV dalam RAPBN 2015 ditargetkan mencapai 2.830 kiloliter.
Selain itu, dalam RAPBN 2015, subsidi untuk bahan bakar nabati (BBN) akan ditambah. "Total subsidi untuk BBN diusulkan mencapai Rp 6,4 triliun," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis, 3 Juli 2014.
Jero mengatakan tambahan subsidi untuk BBN dalam APBN 2015 diusulkan Rp 1.500 per liter untuk Biodiesel dan Rp 2.000 per liter untuk Bietanol. Adapun kebutuhan BBN jenis Biodiesel diperkirakan sebesar 3,83 juta kilo liter dan kebutuhan bioetanol mencapai 335 ribu kilo liter. "Jadi kalkulasinya ialah subsidi untuk biodiesel mencapai Rp 5,75 triliun dan bioetanol yang membutuhkan subsidi hingga Rp 707 miliar," katanya.
Sementara itu, Jero juga memastikan bahwa subsidi untuk BBM seperti premium dan solar tidak ditambah anggaran subsidinya. Sehingga kata Jero, "Masih tetap pada harga Rp 6.500 per liter untuk premium dan Rp 5.500 per liter," katanya.
Adapun subsidi listrik dalam APBN 2015 diusulkan mencapai Rp 64-79 triliun. Angka subsidi tersebut sudah menyangkut asumsi pertumbuhan penjualan listrik 9 persen. Selain itu pemerintah juga sudah menghitung rencana pengendalian subsidi listrik dengan menaikkan tarif pada 2015 dengan skema berkala untuk golongan Industri Menengah I-3, Industri Besar I-4 serta Rumah Tangga di atas 1.300 VA maupun golongan Pemerintah P-2 di atas 200kVA.
Untuk Indonesia Crude Price (ICP) dalam RAPBN 2015 disepakati sebesar US$ 100-105 per barel. Namun, patokan harga tersebut diprotes oleh anggota Komisi VII DPR RI, Isma Yatun. Menurut Isma, asumsi harga ICP perlu diberi jarak harga untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia.
PT Pertamina (Persero) mencatat penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi pada Januari hingga Mei 2014 mencapai 18,98 juta kiloliter. Ini berarti, kuota BBM bersubsidi yang disalurkan sudah 41,26 persen dari angka yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan dengan realisasi ini, kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014 diperkirakan akan jebol. Dalam APBNP 2014, pemerintah mematok jatah BBM bersubsidi yang disalurkan sebanyak 46 juta kiloliter.
"Prognosanya kalau tidak melakukan apa-apa, penyaluran oleh Pertamina saja mencapai 47,261 juta kiloliter. Selain Pertamina ada juga badan usaha pendamping," kata Hanung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Juli 2014.
Pada 2013, penyaluran BBM bersubsidi oleh Pertamina mencapai 46,25 juta kiloliter dengan rincian 29,26 juta kiloliter Premium, 15,88 juta kiloliter solar dan 1,11 juta kiloliter minyak tanah. Hanung memperkirakan untuk tahun ini, penyaluran Premium saja akan naik 3,2 persen atau bertambah 877.000 kiloliter. "Pertambahan jumlah kendaraan saja setahun ada 1 juta lebih mobil, motor 7,8 juta," kata Hanung.
Dalam APBNP 2014, pemerintah memangkas kuota BBM bersubsidi sebanyak 2 juta kiloliter dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter. Untuk mengurangi penyaluran BBM bersubsidi sebanyak 2 juta kiloliter ini, salah satu cara yang dipaparkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Badan Anggaran DPR adalah mengurangi jumlah nozzle atau selang penyalur BBM bersubsidi.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Mohamad Hidayat mengatakan saat ini pemerintah masih mematangkan rencana pengurangan nozzle. Hidayat mengatakan pengurangan nozzle BBM bersubsidi di 59 kota ini direncanakan bisa megurangi konsumsi BBM bersubsidi hingga 950.000 kiloliter. "Kami sedang bekerja terus untuk menyiapkan. Sehingga pada waktunya nanti sudah siap semua perangkat hukumnya," kata Hidayat.
No comments:
Post a Comment