Proyek Kereta Cepat Shinkansen Jakarta-Surabaya Dibangun Agar Industri Properti Dapat Tumbuh

Pemerintah menargetkan proyek kereta cepat Shinkansen Jakarta-Surabaya 6 tahun lagi. Di setiap stasiun ini nantinya akan dibangun kawasan terpadu. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, kereta ini akan dibangun di jalur baru, bukan di jalur kereta Jakarta-Surabaya yang kini sudah beroperasi yaitu di jalur Pantura.

"Nanti mungkin sebagian ada yang elevated (melayang)," kata Bambang, dikutip Kamis (3/7/2014). Bambang mengatakan, pembangunan proyek ini akan menggunakan dana yang besar, yaitu mencapai ratusan triliun rupiah. Yang mana separuhnya menurut Bambang harus dibiayai pemerintah.

Agar layak secara finansial, di setiap koridor atau stasiun kereta ini akan dibangun kawasan terpadu, atautransit oriented development. "Dia digabungkan dengan real estate di setiap stasiun atau koridor. Khususnya di stasiun," katanya.

Pemerintah akan membangun jaringan kereta api super cepat Jakarta-Surabaya, layaknya Shinkansen di Tokyo, Jepang. Ada alasan khusus yang melatarbelakangi pembangunan proyek yang ditaksir senilai ratusan triliun ini.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, di negera-negara maju dan berkembang seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lain, kereta cepat menghubungkan dua kota-kota besar sentra pertumbuhan ekonomi.

"Kota di dunia itu, biasanya pusat finansial terbesar dihubungkan moda transportasi ini. Contohnya terakhir ini Tokyo dan Osaka, di Korea Selatan itu Seoul dan Wusan, di China itu Beijing dan Shanghai," kata Bambang, Kamis (3/7/2014).

Bambang mengatakan, studi mengenai proyek ini masih terus dilakukan. Hingga saat ini menurut Bambang belum bisa diputuskan apa proyek tersebut layak apa tidak. "Kalau yang ada sekarang dikatakan belum feasible (layak) itu betul," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Bambang, secara finansial, proyek ini butuh anggaran ratusan triliun rupiah, lebih dari separuhnya harus dibiayai dari APBN. "Kalau dilihat dari ongkos yang dibangun itu sekitar Rp 200 triliun. Itu membutuhkan dukungan permintaan yang cukup besar, lebih dari setengah itu nharus dari pemerintah," katanya.

Bambang mengatakan, termasuk dengan lama perencanaan dan studi yang dilakukan hingga proses pembangunan, proyek ini bisa beroperasi 6 tahun lagi. "Itu biasanya perencanaan sampai operasi itu 5-6 tahun," tutupnya.