Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan pemerintah dan bank sentral sudah melakukan koordinasi untuk menghadapi inflasi. "Kami tengah mengupayakan langkah penanggulangan," ujar Agus di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin petang, 29 Desember 2014.
Agus mengatakan, pemerintah akan lebih aktif dalam mengendalikan harga. Terutama pada harga yang diatur pemerintah dan harga fluktuatif makanan. "Kalau dibiarkan, angka inflasi year-on-year bisa mencapai 8,1-8,2 persen," kata Agus. Selain itu, Agus juga menyambut baik persiapan pemerintah dalam menyiapkan kebijakan ihwal subsidi tetap BBM yang lebih struktural. Menurutnya pengurangan subsidi BBM pada November lalu akan berdampak baik untuk jangka menengah.
Ia mengatakan, efek buruk jangka pendek kenaikan harga BBM sedang dirasakan pada bulan ini. Pada bulan November, "Dampak pengurangan subsidi BBM sebesar 0,6 persen," ujarnya. Sedangkan pada bulan Desember pengaruhnya mencapai 2,1-2,2 persen.
Pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi menjadikan inflasi Desember adalah inflasi terbesar dibandingkan bulan-bulan lain pada 2014. Selain kenaikan harga BBM, Agus mengatakan, hari raya Natal dan tahun baru juga ikut memberi kontribusi terhadap kenaikan inflasi.
Pemerintah mematok beberapa asumsi makroekonomi dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015. Dalam pemaparan di Kantor Presiden, Rabu, 24 Desember 2014, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan asumsi itu akan segera diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat.
Salah satu yang ditetapkan adalah asumsi kurs atau nilai tukar Rp 12.200 per dolar Amerika Serikat. Selain kurs acuan, pemerintah juga menetapkan asumsi makroekonomi lainnya, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen, inflasi (5 persen), dan bunga surat perbendaharaan negara tenor tiga bulan (6,2 persen).
Untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP), pemerintah menetapkan acuan US$ 70 per barel. Sedangkan lifting atau produksi minyak dan gas masing-masing 849 ribu barel dan 1,12 juta barel per hari. Bambang menuturkan pemerintah mendapatkan ruang fiskal yang cukup besar, yaitu Rp 230 triliun. Ruang fiskal tersebut diperoleh dari hasil optimalisasi penerimaan berkat upaya peningkatan kepatuhan dan penegakan wajib pajak, pengalihan subsidi bahan bakar minyak, dan penurunan harga minyak mentah dunia.
Menurut Bambang, ruang fiskal itu akan dialokasikan untuk program-program yang produktif, seperti belanja infrastruktur dan pertanian. Ada tiga kementerian yang mendapat tambahan dana cukup besar, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian.
No comments:
Post a Comment