RAPBN-P 2015 Fokus Pada Pangan dan Infrastruktur Dengan Ruang Fiskal Rp. 230 Triliun

Presiden Joko "Jokowi" Widodo menggelar rapat kabinet paripurna menjelang libur Natal di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/12/2014) petang. Seluruh menteri hadir untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.

Presiden menegaskan bahwa fokus pemerintah tahun mendatang adalah menggerakkan sektor infrastruktur dan pangan. “Saya berikan arahan bahwa 2015, fokus kita pada infrastruktur. Kedua, di kegiatan yang berkaitan dengan pangan. Artinya lebih banyak di kementerian pertanian. Fokus kita sementara berada pada dua hal tadi,” kata Jokowi saat membuka rapat.

Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah saat ini memiliki ruang fiskal yang cukup untuk melakukan pembangunan. Maka dari itu, kesempatan itu dinilai Jokowi tepat untuk mendorong sektor produktif.  “Apa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang produktif, membangun jalan, bangun tol, bangun pelabuhan,” ujarnya.

Hadir dalam rapat paripurna sore ini di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Perekekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

Rapat membahas RAPBN-P hari ini adalah untuk finalisasi RAPBN-P 2015 yang akan diajukan pemerintah pada minggu kedua bulan Januari. Sebelum rapat membahas RAPBN-P digelar, Jokowi terlebih duhulu melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri membahas skema BBM bersubsidi.

Pemerintah sempat mengusulkan adanya subsidi tetap per liter untuk premium dan solar. Dengan adanya subsidi tetap itu, alokasi dana BBM bersubsidi tak lagi membebani anggaran negara. Pemerintah telah menyusun kerangka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2015. Sejumlah asumsi makro pun diubah dalam postur anggaran perbaikan itu.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan asumsi-asumsi makro yang digunakan pemerintah dalam RAPBN-P 2015. Dia memaparkan pertumbuhan ekonomi disepakati 5,8 persen, inflasi 5 persen, dan surat perbendaharaan negara selama 3 bulan yakni 6,2 persen.

Selain itu, pemerintah juga menggunakan patokan nilai tukar Rp 12.200 per dollar AS dan harga minyak mentah yakni 170 dollar AS per barel. Adapun lifting minyak yang ditetapkan yakni 849.000 barel per hari dan lifting gas sebesar 1,12 juta barel per hari.

Beberapa asumsi makro yang digunakan berubah dibandingkan APBN 2015 yang ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beberapa hal yang diubah yakni inflasi yang sebelumnya hanya 4,4 persen dan nilai tukar yang sebelumnya ditetapkan Rp 11.900 per dollar AS.

Lainnya yaitu lifting minyak pada APBN 2015 yakni 900.000 barel per hari dan lifting gas pada APBN 2015 sebesar 1,248 juta barel per hari. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menuturkan RAPBN-P 2015 ini akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada minggu kedua bulan Januari.

“Minggu kedua bulan Januari begitu DPR mulai aktif, akan kami serahkan kerangka ini,” kata dia. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan ruang fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 mencapai Rp 230 triliun. Dana tersebut akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur.

"Ruang fiskal RAPBN-P 2015 mencapai Rp 230 triliun, dari optimalisasi pajak dan penurunan harga minyak," kata Bambang dalam jumpa pers usai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Rabu (24/12/2014).

Bambang mengatakan pemerintah akan melakukan optimalisasi penerimaan melalui penambahan penerimaan pajak dengan menegakkan kepatuhan para wajib pajak. Penurunan harga minyak dunia diakui pula sebagai sumber ketersediaan ruang fiskal tersebut.

Menurut Bambang, ruang fiskal--dana APBN di luar pengeluaran rutin dan pembayaran utang plus bunganya--itu akan dibelanjakan untuk sektor infrastruktur. Karena itu, sebut dia, akan ada tiga kementerian yang bakal mendapatkan alokasi dana cukup besar.

"Kementerian Pekerjaan Umum, Kemenhub, Kementan adalah yang dapat tambahan anggaran terbesar. Detil masih diselesaikan. Setelah pemerintah ajukan RAPBN-P baru bisa dilihat," kata Bambang.

Selain untuk infrastruktur, lanjut Bambang, ruang fiskal ini juga akan digunakan untuk tambahan dana perlindungan sosial. Untuk alokasi ini, papar Bambang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Sosial akan mendapat tambahan dana. "Jumlahnya bisa bertambah Rp 50 triliun sampai Rp 60 triliun dari APBN yang lalu," ungkap Bambang.