Rencana Kerja Jokowi Untuk Wujudkan Ambisi Swasembada Pangan Dalam 5 Tahun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan swasembada beberapa komoditas pangan dalam 5 tahun ke depan, termasuk beras. Namun untuk mencapainya perlu langkah nyata. Plt Deputi II Kementerian Perekonomian Bambang Adi Winarso mengatakan ada beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan Jokowi untuk mencapai itu.

1. Pertama, perlu koordinasi lintas sektoral yang lebih baik, terutama soal tumpang tindih tugas pokok dan aksi yang masih terjadi antar kementerian. Misalnya soal kewenangan tanggung jawab pembangunan dan perawatan sistem irigasi. "Irigasi kita harapkan antara PU (Kementerian Pekerjaan Umum) dan Kementerian Pertanian bisa menyelesaikan, PU yang primer dan sekunder, Kementan yang tersier (irigasi kecil)," kata Bambang di acara Seminar Nasional Kedaulatan Pangan di kantor Bulog, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (29/12/2014).
2. Kedua, menurut Bambang adalah persoalan pendistribusian subsidi pupuk yang tidak tepat sasaran dan tak tepat waktu. Jokowi harus mampu memecahkan masalah tersebut agar jalan menuju swasembada bisa dicapai dengan lebih mudah."Pupuk sering banyak masalah, bagaimana ini diperbaiki dan bisa sampai langsung ke tangan petani. Begitu juga perbenihan, ketidaksediaan benih juga harus terselesaikan," katanya.
3. Ketiga, menekan potensi kehilangan hasil panen, atau gagal panen yang diakibatkan banjir, kekeringan, dan lainnya. "Kalau bisa mengurangi ini, ini akan mampu mengungkit produksi yang ada," tambahnya
4. Keempat, adalah peningkatan penyuluh-penyuluh ‎pertanian. Menurut Bambang, persoalan di level penyuluh pertanian bukan cuma soal kualitas namun juga jumlahnya yang masih kurang banyak.

‎"Kita sangat besar kekurangan penyuluh di lapangan. Tak hanya jumlah, tapi kualitas dan produktivitas para penyuluh. Nanti kita akan penyuluh swadaya bekerjasama dengan provinsi. Apabila 5 komponen ini diperbaiki, maka akan meningkatkan penghasilan. Itu menjadi kunci utama," tutupnya.

‎Sementara itu, Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia‎ (Perhepi) Bayu Krisnamurthi mengatakan kondisi lahan pertanian di Indonesia sudah semakin menipis tergusur proyek-proyek pabrik, perumahan dan alih fungsi lahan lainnya. Untuk mengantisipasinya perlu ada kebijakan tegas yang diambil pemerintah.

Ia mengatakan, pemerintah perlu menerapkan peningkatan pajak penjualan untuk lahan-lahan yang dijual tersebut, agar alih fungsi lahan pertanian bisa diminimalisir.

‎"Pajak penjualan lahan naikkan 300% itu akan membendung. Repotnya soal lahan ini," tutur Bayu.

Menurutnya jual beli lahan merupakan hak si pemilik lahan. Juga di sisi lain Bayu mengakui, lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi‎proyek properti, pabrik atau yang lainnya memiliki sisi keuntungan ekonomi yang lebih besar. Meski demikian, menurutnya itu tidak bisa dibenarkan karena menggerus lahan pertanian.

"Return of investment satu hektar sawah dan satu hektar ruko, ruko akan memberikan keuntungan return of investment 500 kali lebih. Kalau kita biarkan, nanti program apapun mau produksi di mana," tuturnya.

Mantan Wakil Menteri Perdagangan ini usul agar pemerintah bisa menerapkan kebijakan strategis untuk mencegah lahan-lahan pertanian dijual dengan bebas dan dialihfungsikan untuk peruntukan lain.

"Sekarang betul, di Karawang sana misalnya bukan rumah di tengah sawah, tapi sawah di tengah rumah," tutupnya.