Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan uang sebesar Rp 5,8 triliun untuk menangani dampak lumpur yang diakibatkan PT Minarak Lapindo Jaya melalui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Jumlah uang tersebut merupakan penanganan dampak lumpur sejak 2008 hingga 2014.
Juru Bicara Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Dwinanto Hesti Prasetyo mengatakan, dana sebesar itu untuk membiayai kegiatan operasional BPLS dalam mengalirkan lumpur ke Kali Porong lalu ke laut Selat Madura. Sedangkan untuk bidang Infrastruktur, BPLS merelokasi jalan ateri, pembangunan tanggul dan pemeliharan kali porong.
Dalam anggaran tersebut, BPLS juga membangun tanggul Kendo Bendo untuk mendung lumpur Lapindo. Pembangunan tanggul senilai Rp 15 miliar ini dimulai sejak awal bulan Desember 2014 dan ditargetkan rampung akhir bulan ini.
Sebelumnya, BPLS mengusulkan dana Rp 9,53 triliun untuk menangani dampak lumpur Lapindo selama 2008 hingga 2014. Namun pemerintah menyetujui anggaran sebesar Rp 5,8 triliun. "Kami seperti halnya kementerian lain, mengusulkan dana dan pemerintah yang memutuskan," katanya.
Untuk tahun depan, BPLS mengusulkan dana Rp 750 miliar. "Tidak ada program baru, kami lanjutkan penanganan area terdampak, pemiliharaan kali porong, pembangunan tanggul yang mengalami jebol atau bocor," katanya.
No comments:
Post a Comment