Rencana Subsidi Tetap BBM

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan skema subsidi tetap untuk bahan bakar minyak akan ditetapkan pada 2015. Menurut JK, saat ini pemerintah masih menghitung nilai subsidi tetap sebelum kemudian diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. "Masih dihitung," kata JK seusai menghadiri CNBC Summit di Hotel Grand Hyatt, Selasa, 9 Desember 2014.

Skema subsidi BBM tetap sudah diwacanakan sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hingga kini rencana itu belum terwujud. Sebelumnya, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri menganjurkan skema subsidi tetap agar pemerintah dan DPR tidak disibukkan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

Faisal mengatakan selama ini pemerintah dan DPR kerepotan membahas APBN Perubahan ketika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Oil Price (ICP) mengalami perubahan. Menurut dia, postur APBN terganggu jika ada perubahan ICP dan program-program pemerintahan yang telah dianggarkan melalui APBN terbengkalai.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini pemerintah tengah merumuskan kebijakan yang tepat setelah terus menurunnya harga minyak internasional. Menurut dia, skema subsidi tetap tersebut masih dibahas. "Nanti saat APBN Perubahan 2015 diajukan, sudah jelas kebijakan untuk subsidi BBM," katanya.

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Faisal Basri, menganjurkan pemerintah untuk memberlakukan skema subsidi tetap untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak ditolak sejumlah elemen masyarakat, termasuk di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, Presiden Joko Widodo menganggap itu menjadi satu risiko yang harus dihadapinya.

Hal itu tidak menyurutkan langkah Jokowi untuk tetap menaikkan harga BBM. Bahkan Jokowi mengaku tidak takut dibenci ataupun tidak terkenal gara-gara menaikkan harga BBM. "Saya jadi presiden bukan untuk dikenal, tapi untuk bekerja demi kepentingan masyarakat," ujar Jokowi di sela kunjungannya ke Kendari, Kamis malam, 6 November 2014.

Pada Kamis siang, sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berunjuk rasa menolak kedatangan Presiden Joko Widodo, Kamis, 6 November 2014. Mereka menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Jokowi mengungkapkan, selama lima tahun terakhir, pembangunan infrastruktur dan kesehatan sangat minim akibat uang negara lebih banyak dipakai untuk subsidi BBM. Karena itu, menaikkan harga BBM dan mengurangi dana subsidi akan lebih bermanfaat karena dana yang ada bisa dialihkan untuk kepentingan pembangunan lainnya yang memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi bagi masyarakat.

Jokowi bersama sejumlah menteri dari Kabinet Kerja berkunjung ke Kendari pada Kamis sore. Kunjungan Jokowi hanya sekitar tiga jam. Jokowi meninjau pelabuhan perikanan Samudra yang ada di Kelurahan Talia serta membuka Musyawarah Nasional Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama)

Menurut Faisal, dengan skema subsidi tetap, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak harus disibukkan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). "Tujuannya untuk memuluskan pembahasan anggaran," kata Faisal di Hotel Le Meridien, Senin, 17 November 2014.

Faisal mengatakan, selama ini pemerintah dan DPR kerepotan membahas APBNP ketika harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Oil Price (ICP) mengalami perubahan. Menurut dia, postur APBN terganggu jika ada perubahan ICP dan program-program pemerintahan yang telah dianggarkan melalui APBN akan terbengkalai.

Dosen Universitas Indonesia itu mencontohkan, dampak subsidi BBM terasa pada program penting yang berkaitan dengan kesejahteraan, seperti anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dari APBN akan mengalami perubahan jika harga minyak mentah naik turun.