Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan tengah menggenjot penerimaan pajak melalui penegakan aturan. Sebelum mengambil tindakan, Bambang mengaku tengah menelisik secara cermat data wajib pajak.
Tak tercapainya target pajak, ujar Bambang, ada kemungkinan disebabkan oleh pendataan yang kurang akurat. Dia mengaku pernah menemukan pemilik rumah elite dan mobil mewah Lamborghini di Jakarta yang lolos dari kewajiban pajak. "Ternyata dia tidak punya NPWP," tuturnya di seminar Economic Briefing, Selasa, 10 Desember 2014.
Bambang mengatakan hal semacam ini yang seharusnya dihindari. Dia mengaku bisa melacak wajib pajak yang potensial (punya nilai kewajiban pajak yang besar) hingga ke luar negeri. "Semua akan dikejar, karena penerimaan pajak yang optimal akan sangat memperlebar ruang fiskal," ujarnya.
Menurut Bambang, pengurangan subsidi bahan bakar minyak bukan satu-satunya cara yang bisa diupayakan pemerintah untuk menggenjot kemampuan anggaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ruang fiskal, tutur Bambang, seharusnya diperlebar dengan penerimaan pajak yang besar. "Jika begini-begini saja, kita tidak dapat banyak," katanya.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku telah mengantongi data yang cukup tentang profil wajib pajak. "Senjata" itulah yang akan dipakai untuk memaksa para wajib pajak untuk lebih patuh.
"Sebut saja Mister X. Rumahnya elite di Jakarta. Kita bisa tahu transaksi apa yang dilakukan, berapa Lamborghini yang sudah dibeli, berapa apartemennya. Kemudian, kita cek, berapa pajak yang dibayar setiap tahun," ujarnya dalam Economic Briefing di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 10 Desember 2014.
Menurut Bambang, upaya itu diambil untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ia berjanji kebijakan ini tidak akan sampai mengganggu pelaku usaha. "Kalau kita melakukan peningkatan penerimaan, tidak dalam posisi mengganggu iklim usaha. Kita tidak bicara peningkatan tarif pajak, tidak bicara pajak dibayar di muka. Kita bicara soal kepatuhan. Kalau tadi bicara ada pembeli Lamborghini tidak punya NPWP (nomor pokok wajib pajak), itu ada yang salah," tuturnya.
Pada kesempatan itu, Bambang mengungkap dua jurus memenuhi target penerimaan pajak yang diminta Presiden Joko Widodo. Pemerintah menetapkan target setoran pajak sebesar Rp 600 triliun tahun depan.
Dua jurus itu yang akan jadi fokus Direktorat Jenderal Pajak yaitu perbaikan tingkat kepatuhan dan law enforcement. "Dua itu yang (selama ini) membuat penerimaan pajak kita rendah," ujarnya.
No comments:
Post a Comment