Pengusaha Kecam Usaha Buruh Untuk Suarakan Pendapatnya

Rencana para buruh menggelar demo besok, 1 September 2015 ditanggapi pelaku usaha. Menurut pengusaha, kondisi ekonomi Indonesia yang sedang bergejolak, perlu dukungan semua pihak untuk dapat membantu pemerintah mengatasi tantangan ekonomi. Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, dalam situasi seperti ini dibutuhkan kerjasama, kekompakan untuk terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif, sehingga kepercayaan pasar dan investor terhadap ekonomi Indonesia semakin besar. Sehingga nilai rupiah kita perlahan lahan tapi pasti semakin menguat.

"Termasuk dalam hal kaum buruh yang akan turun demo pasda tanggal 1 September 2015 agar dapat mempertimbangkan rencana tersebut. Di kala kondisi ekonomi kita seperti ini,buruh demo kelihatannya kurang tepat dan makin menambah ketidak percayaan investor kepada kita," kata anggota dewan pengupahan DKI Jakarta ini dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/8/2015)

Ia mengatakan, seharusnya aspirasi buruh yang ingin disampaikan kepada pemerintah tidak perlu turun ke jalan, karena akan mengganggu aktivitas perdagangan dan bisnis. Alangkah baiknya aspirasi itu disampaikan melalui dialog atau dengan audensi akan lebih efektif dan terarah dari pada harus demo kejalanan yang menurunkan produktivitas pekerja.

Beberapa aspirasi buruh yang ingin disampaikan antara lain:

• Permintaan menurunkan harga barang pokok dan BBM (karena harga minyak dunia telah turun).
• Meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk tidak terjadinya PHK besar-besaran akibat dampak kurs rupiah yang semakin melemah dan menurunnya daya beli masyarakat akibat pertumbuhan ekonomi kita tidak sesuai target.
• Memproteksi masuknya tenaga kerja asing.
• Kenaikan upah minimum tahun 2016 sebesar 25%.
• Merevisi jaminan kesehatan, jaminan pensiun, perbaikan aturan kesehatan dan keselamatan kerja dan pengadilan Hubungan Industrial dengan merevisi UU 2/2004.

"Semua tuntutan tersebut semuanya ada pada kebijakan pemerintah. Jika belum puas perwakilan buruh melalui Serikat Pekerja dapat meneruskan aspirasi tersebut ke DPR dan DPD yang kita yakini mampu memperjuangkan aspirasi tersebut," katanya.

Ia berharap, para buruh bisa manfaatkan institusi formal yang tersedia untuk menyalurkan aspirasi dan mengurangi aksi demo turun ke jalan dalam rangka menjaga iklim usaha dan investasi yang kondusif. "Di era AEC (ASEAN Economic Community) 2015 yang akhir tahun ini akan diberlakukan tidak tepat lagi buruh demo turun ke jalan, karena persaingan dengan tenaga kerja dari 9 Negara ASEAN lainnya akan terbuka. Buruh kita harus meningkatkan kompetensi, skill, dan produktivitas untuk dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri," katanya.

Sarman juga menanggapi soal permintaan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2016 sebesar 25% masih terlalu dini dibicarakan, karena Dewan Pengupahan sampai saat ini masih dalam proses survei. Khusus di DKI Jakarta, Dewan Pengupahan akan melakukan survei sebanyak 4 kali dan saat ini sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali untuk menetapkan angka KHL, sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan besaran kenaikan UMP 2016.

Sampai saat ini dewan pengupahan masih memakai peraturan yang ada dalam melakukan survei maupun menetapkan UMP 2016. Ia berharap agar kaum buruh/pekerja dalam menuntut kenaikan UMP 2016 tidak berlebihan,harus melihat realitas yang ada yaitu situasi dan kondisi ekonomi terkini.

"Kita harapkan pada kondisi seperti ini dunia usaha jangan melakukan PHK, sembari kita menunggu langkah konkret pemerintah untuk memulihkan kembali perekonomian kita dari keterpurukan," katanya.

Kejatuhan Ringgit Terhadap Dolar dan Krisis Ekonomi Malaysia Tidak Akan Menular Ke Indonesia

Ekonomi Malaysia sedang bergejolak. Nilai tukar ringgit sudah jatuh ke titik terendah dalam 17 tahun terhadap dolar Amerika Serikat (AS).  Penyebabnya banyak, mulai dari krisis politik akibat dugaan korupsi Perdana Menteri (PM) Najib Razak, rendahnya harga-harga komoditas, hingga penguatan dolar AS. Muncul lah anggapan kalau krisis di Malaysia itu bakal menular ke Indonesia, seperti pada masa krisis moneter ASEAN 1998 silam. Benarkah demikian?

"Bahwa mereka (Malaysia) dalam gejolak, iya, tapi apakah kita masuk ke krisis? Nah, yang dikhawatirkan adalah investor itu melihat beberapa kemiripan, kesamaan bukan dari sisi politik dari sisi sama-sama komoditas basisnya, kepemilikan asing di bonds cukup besar juga," kata Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (31/8/2015).

"Cuma kita lebih bagus relatif ya, sekali lagi relatif ya, cadangan devisa kita masih di US$ 107 miliar, mereka (Malaysia) sudah turun sampai US$ 87 miliar dari US$ 140-an miliar," jelasnya. Seperti diketahui, nilai tukar ringgit semakin jatuh terhadap dolar AS. Sepanjang 2015, mata uang Malaysia itu sudah jatuh 18% terhadap mata uang Paman Sam.

Selain ringgit, rupiah juga mengalami hal yang sama dengan koreksi sekitar 12% sejak awal tahun ini. Nilai tukar ringgit semakin jatuh terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Sepanjang 2015, mata uang Malaysia itu sudah jatuh 18% terhadap mata uang Paman Sam. Ini merupakan titik ringgit terendah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) lebih dari 17 tahun yang lalu, alias ketika Asia Tenggara mengalami krisis moneter (krismon) pada akhir 90-an.

Pada perdagangan hari ini, seperti dikutip dari data Reuters, Senin (31/8/2015), dolar AS berada di kisaran 4,193 ringgit sedikit lebih rendah dibandingkan posisi akhir pekan lalu di 4,190 ringgit. Ringgit menjadi mata uang paling jeblok di Asia Tenggara gara-gara pelemahannya tersebut. Selain tekanan dari ekonomi global yang lesu, Malaysia juga sedang mengalami gejolak politik gara-gara dugaan PM Najib Razak terkait skandal korupsi.

Kemarin ribuan warga Malaysia melakukan demonstrasi di kawasan Dataran Merdeka. Massa yang menyebut diri sebagai Bersih 4.0 berdemo sejak pagi hingga Senin dini hari pukul 00.01 waktu setempat. Ringgit bukan satu-satunya mata uang yang melemah cukup dalam. Rupiah juga sudah jatuh 12% sepanjang 2015 ini.

Bank Indonesia Ingin Indonesia Tinggalkan Dolar Karena Semakin Naik Tak Terkendali

Di tengah penguatan dolar AS yang mencapai Rp 14.000, Indonesia harus perlahan meninggalkan mata uang negeri paman sam itu. Dalam perdagangan ekspor-impor, Indonesia bisa mulai mengurangi pemakaian dolar AS. "Makanya perdagangan antar negara Asia, misalnya Indonesia dengan Jepang bisa dibayar dengan yen. Itu akan bantu, iya kan. Maka kalau impor dari Jepang bisa pakai yen," ungkap Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Bila ini dilakukan, lanjut Mirza, tekanan pelemahan rupiah ke perekonomian dalam negeri bisa berkurang. "Jadi memang effort (usaha) jangka menengah panjang adalah ‎mendiversifikasi pembayaran perdagangan tidak pada dolar saja, pasti akan lebih baik," kata Mirza. Selain itu juga, dalam perdagangan dengan China, Indonesia juga bisa menggunakan yuan sebagai alat pembayaran.

"Usaha itu harus dilakukan bersama. Jadi ya pembelinya harus bisa menempatkan yuannya. Terus terang dapatkan yen lebih gampang daripada renminbi (yuan). Kan renminbi belum fully comfortable dibandingkan yen," tukasnya. Seperti diketahui, Indonesia memiliki perjanjian Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) yang digunakan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan bilateral dan memperkuat kerjasama keuangan antara kedua negara, serta mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dolar AS.

Saat ini BI telah memiliki BCSA dengan China dan Korea. Nilai kerja sama dengan Korea: KRW (won) 10,7 triliun atau Rp 115 triliun (ekuivalen US$ 10 miliar), sementara dengan Bank Sentral China (PBoC) adalah CNY (yuan) 100 miliar atau setara Rp 175 triliun.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Emil Salim, meminta semua pihak untuk menghemat pengeluaran yang menggunakan dolar Amerika Serikat (AS), bahkan bila perlu hentikan sementara apabila tidak punya urgensi tinggi. Langkah ini perlu dilakukan untuk menghindarkan Indonesia dari krisis ekonomi yang parah seperti 1998.

"Kita harus hemat. Ini tidak perlu dicemaskan karena krisis bisa diatasi. Untuk itu harus ada prihatin, prihatin menggunakan dolar karena dolar ini sedang gonjang-ganjing. Kita harus hemat dolar," ucap Emil usai Seminar Perekonomian Indonesia dari Masa ke Masa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Sebagai langkah penyelamatan terhadap rupiah, yang saat ini dolar AS sudah Rp 14.000, menteri di era pemerintahan Presiden Soeharto ini meminta pemerintah melakukan moratorium atas proyek-proyek yang dibiayai dengan dolar AS, terutama proyek yang tidak mendesak dibutuhkan rakyat, misalnya kereta cepat. "Karena yang dikhawatirkan dolar outflow, maka kita harus mendorong agar proyek-proyek pemerintah jangan mendorong dolar outflow. Artinya, jangan ada pembangunan yang justru banyak memakan dolar," tandasnya.

Pembangunan gedung-gedung baru pun perlu dikurangi agar tidak menyedot devisa negara. "Semua pengeluaran yang tidak ada urgensinya tapi memakan dolar harus distop, dimoratorium. Sebanyak 25% daricost bangun gedung itu selalu ada dolar. Harus prihatin kita," Emil menegaskan.

Selain menghemat dolar, mantan Kepala Bappenas di era Orde Baru ini mengusulkan supaya pemerintah memberikan tax holiday tak hanya kepada industri-industri besar, tapi juga kepada industri-industri kecil di pedesaan. Dengan begitu, angka kemiskinan bisa ditekan, lapangan kerja bertambah, dan ada nilai tambah yang tercipta dari industri.

Langkah ini diyakininya bisa membuat ekonomi Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah gejolak perekonomian global.  "Usul saya, industri basis desa, ada industri keramik dan sebagainya, diberi tax holiday agar tumbuh seperti halnya perusahaan besar. Jadi jangan prioritas ke yang besar-besar saja," tutupnya.

Rizal Ramli Ogah Salahkan Amerika, China dan Korea Sebagai Penyebab Buruknya Ekonomi Indonesia

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli kembali melontarkan pendapat yang berlawanan dengan pernyataan kedua bosnya di Istana Kepresidenan maupun para koleganya di tim ekonomi pemerintah. Kali ini menyangkut soal analisa penyebab perlambatan ekonomi nasional yang menurutnya bukan karena pengaruh global.

"Kita sering menyalahkan semua faktor di dunia internasional. Faktor Fed (Bank Sentral Amerika/ The Federal Reserve), faktor Malaysia, faktor Korea, faktor Cina dan lain-lain. Menurut kami sudah waktunya bagi kita menghentikan menyalahkan faktor-faktor di luar itu," tutur Rizal dalam Pembukaan Perkuliahan Tahun Ajaran Baru Universitas Mercu Buana, Jakarta, Senin (31/8).

Dia menilai ringkihnya struktur ekonomi nasional menjadi penyebab utama gejolak ekonomi saat ini. Menurutnya, jika fundamental perekonomian Indonesia kuat, dengan sendirinya mampu menghalau pengaruh negatif dari luar. "India misalnya, mestinya kan India juga kena virus dari China, virus penurunan ekonomi Korea dan lain-lain, tapi (perekonomian) India bisa tumbuh 7,3 persen" kata Rizal.

Demikian pula dengan perekonomian Filipina, lanjut Rizal, saat ini tumbuh 7,2 persen di tengah ketidakpastian ekonomi global, lebih tinggi dari capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Mantan Menteri Keuangan era Gus Dur itu, sebaiknya semua pihak memanfaatkan momentum perlambatan ekonomi saat ini untuk bertransformasi menjadi bangsa yang hebat dengan cara berani berinisiatif di luar dari kebiasaan.

Misalnya, ujar Rizal, ketika dia menjabat sebagai Menko Perekonomian di awal tahun 2000-an, pemerintah mengeluarkan izin operasional maskapai baru di industri penerbangan domestik, yang ditandai dengan lahirnya Group Lion Air. Akibatnya, harga tiket pesawat menjadi semakin kompetitif dan jumlah penumpangnya melonjak empat kali lipat dibandingkan saat krisis 1998.

"Itu adalah contoh bagaimana bisa mengubah Indonesia cukup dengan strategi policy tidak perlu utang," ujarnya. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan perlambatan ekonomi yang terjadi sampai tengah tahun ini sebagian besar dipengaruhi faktor eksternal, yakni kondisi ekonomi global yang masih anjlok.

Kejatuhan rupiah menjadi salah satu indikatornya, di mana menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) pelemahan kurs sudah berada di luar perkiraan pemerintah.  Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan pemerintah dan Bank Indonesia tidak bisa selamanya mengikuti arus ekonomi global yang membawa rupiah tergelincir lebih jauh.

Senada dengan bosnya, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di hadapan Badan Anggaran DPR juga menuding faktor eksternal, yang dipicu rencana normalisasi kebijakan moneter AS, sebagai biang keladi kejatuhan rupiah.

Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo sempat menuturkan kondisi ekonomi dan moneter yang berkembang belakangan ini lebih banyak didominasi oleh kekhawatiran pelaku pasar terhadap rencana bank sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuannya

Rizal Ramli Akan Sulap Kawasan Wisata Danau Toba Jadi Resort Kelas Dunia Monaco Tempat Balapan F1

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli ingin mengubah kawasan tujuan wisata Danau Toba di Sumatera Utara menjadi tujuan wisata kelas dunia. Bahkan Ia ingin Danau Toba bisa dikembangkan seperti kawasan Monaco di Laut Mediterania, Eropa, dengan infrastruktur yang lengkap.

Rizal mengatakan Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Indonesia kaya akan destinasi wisata yang menarik, jauh lebih kaya dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Ironisnya jumlah wisatawan asing yang melancong ke Indonesia lebih sedikit ketimbang kedua negara tersebut. Jumlah wisatawan asing ke Indonesia masih di kisaran 7 juta orang per tahun, kalah dari Malaysia yang lebih dari 10 juta wisatawan mancanegara per tahun, juga dari Thailand yang kunjungan wisatawan asingnya sampai 33 juta setahun.

"Indonesia sangat kompetitif dalam bidang pariwisata. Lokasi wisata di Malaysia kalah dari Indonesia, tapi kok wisatawannya lebih banyak? Thailand juga, wisatawannya 33 juta per tahun," kata Rizal saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Univesitas Mercu Buana, Jakarta, Senin (31/8/2015). Agar jumlah wisatawan asing yang ke Indonesia bisa melampaui Malaysia dan Thailand, pihaknya bertekat mengembangkan sejumlah destinasi wisata yang potensial, misalnya Danau Toba di Sumatera Utara. Menurutnya, keindahan Danau Toba tak kalah dari kawasan Monaco yang menawarkan teluk indah dan laut biru.

Monaco selama ini terkenal sebagai lokasi tempat balap terkenal F1 dengan infrastruktur wisata yang lengkap. Balapan F1 dan Monte Carlo Rally menjadi daya tarik Monaco. Monaco merupakan negara merdeka yang wilayahnya berada di dalam Prancis dan berbatasan dengan Laut Mediterania. Monaco sebagai negara terkecil kedua di dunia.

"Kita akan jadikan Danau Toba untuk jadi Monaco-nya ASEAN. Kita akan bersihkan, ubah tata lingkungannya jadi lebih menarik," ucapnya. Rizal mengusulkan adanya pembangunan bandar udara baru di dekat Danau Toba. Dengan begitu, Danau Toba lebih mudah diakses wisatawan mancanegara, kunjungan pun dapat berlipat.  "Kita akan buat bandara kecil di dekat Danau Toba, jadi nggak perlu ke Medan dulu," cetusnya.

Ia menambahkan, sektor pariwisata merupakan sumber devisa yang luar biasa besarnya. Lapangan kerja yang dihasilkan pun tak sedikit, saat ini saja ada 3 juta orang yang bekerja di sektor pariwisata.
Investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkannya relatif sedikit. Karena itu, pemerintah akan menggenjot pembangunan di sektor pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Orang yang kerja di pariwisata ada 3 juta. Kita mau tingkatkan jadi 7 juta orang. Devisa yang dihasilkan sekarang hanya US$ 10 miliar, mau kita tingkatkan jadi US$ 20 miliar," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan pemerintah akan menyulap kawasan wisata Danau Toba di Sumatera Utara layaknya Monaco yang ada di Eropa. Namun untuk dapat mewujudkan ‘Monaco dari Asia’ tersebut, Rizal mengaku membutuhkan bantuan dari Pemerintah Daerah sekaligus masyarakat setempat.
“Kami akan mengembangkan Danau Toba jadi The Monaco of Asia. Pertama, kami akan bersihkan dulu Danau Toba karena banyak yang menanam ikan di situ. Setelah itu dibangun infrastrukturnya, jalan, air bersih, internet, dan sebagainya,” kata Rizal di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/9).

Akses internet menurut Rizal menjadi penting demi memancing lebih banyak lagi turis asing ke Danau Toba. “Mereka tidak mau datang kalau tidak ada internetnya. Lalu ada bandara Silangit sekitar 10 kilometer (km) dari Danau Toba, itu akan dikembangkan dan diperbesar sehingga turis tidak perlu transit dulu di Medan,” kata mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Industri tersebut.

Mengingat seluruh kementerian yang bisa menunjang terwujudnya ide tersebut berada di bawah jalur koordinasinya, Rizal mengaku akan mencari waktu khusus guna membahas rencana itu bersama menteri terkait. “Menteri Perhubungan akan diminta untuk membangun bandara itu. Lalu Menteri Pekerjaan Umum diminta membangun jalan. Tetapi bukan Danau Toba saja yang akan kami kembangkan, setidaknya ada tujuh lokasi yang diajukan pemerintah daerahnya sebagai kawasan wisata khusus,” kata Rizal.

Meski enggan menyebutkan enam daerah lain yang tengah diseleksi sebagai kawasan wisata khusus, menurut Rizal keinginan tersebut harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar objek wisata. “Kami akan memilih, dengan syarat Gubernur harus mengubah perilaku masyarakat setempat. Misalnya yang tadinya tidak bisa tersenyum, harus rajin senyum,” katanya.

Ia menuturkan, pada awalnya warga Singapura adalah sekelompok masyarakat perkotaan yang tidak bisa tersenyum terhadap warga asing. Namun mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yew berhasil membuat gerakan nasional untuk tersenyum yang diikuti oleh warganya sehingga menjadikan Singapura sebagai salah satu tujuan wisata ditengah sumber daya alam yang terbatas.

“Kami minta juga masyarakatnya dididik soal kebersihan, jangan mimpi ada daerah wisata kalau tidak bersih. Kemudian ada kualitas layanan yang harus diperhatikan, jadi ada syaratnya. Karena kami akan berinvestasi di kawasan tersebut, Gubernur dan rakyatnya harus berbuat sesuatu untuk membantu. Minimal belajar senyum dulu,” jelas Rizal.

Daftar Sektor Industri Unggulan RI Yang Tanpa Saingan Di ASEAN

Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, menyebut bahwa Indonesia memiliki keunggulan empat sektor industri dibanding negara-negara anggota ASEAN lainnya. Di sektor unggulan tersebut bisa diterapkan perdagangan bebas. "Ada sektor-sektor di mana kita jagoan, harusnya kita minta sebebas-sebebasnya di ASEAN, kita pasti menang," kata Rizal saat memberikan kuliah umum di Universitas Mercu Buana, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Rizal menyebutk, sektor pertama di mana Indonesia memiliki keunggulan yakni tekstil. Indonesia memiliki industri tekstil yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, sehingga daya saingnya tinggi. Menurutnya, hanya tekstil Thailand yang bisa berkompetisi dengan Indonesia di ASEAN.

"Tekstil mulai dari hulu bikin benang, garmen, design kita bagus. Nggak ada lawan kita di ASEAN, lawan kita cuma sedikit, Thailand. Kita harusnya minta (perdagangan) sebebas-bebasnya untuk tekstil," cetusnya. Kemudian, sektor telekomunikasi dinilai Rizal juga menjadi keunggulan Indonesia di ASEAN, hanya Singapura yang bisa menandingi. Sektor ketiga yang dianggap Rizal sangat bisa bersaing di ASEAN adalah bank pedesaan.

"Di telekomunikasi kita lumayan hebat. Saingan kita cuma Singapura. Kemudian bank pedesaan, kita termasuk nomor 1 di dunia. Profesor Junus saja (Muhammad Junus) belajar dari BRI, dia pulang ke negaranya (Bangladesh) dan dia terapkan sistem yang sama, tapi untuk segmen masyarakat yang lebih bawah," paparnya.

Terakhir, Rizal menyebut industri kreatif sebagai sektor yang juga bisa dimenangkan Indonesia di ASEAN. "Dalam bidang design kita nomor satu, musik, film, puisi, Indonesia nomor satu di ASEAN. Budaya kita kaya sekali. Produk kreatif kita pasti unggul di ASEAN," tuturnya.

Lebih lanjut, dia meminta pemerintah lebih berhati-hati ketika menegosiasikan perdagangan bebas. Untuk sektor-sektor yang masih perlu proteksi, harusnya Indonesia tak membukanya untuk perdagangan bebas. Dia mengatakan, bahkan negara adidaya sekelas Amerika Serikat tak mau membuka sektor-sektor yang masih belum berdaya saing.

"Negara paling liberal di dunia, Amerika Serikat, waktu mau tanda tangan NAFTA, dia nggak bebaskan semua sektornya. Mereka punya tim untuk petakan sektor mana yang mereka kuat, mereka minta itu dibebaskan. Untuk sektor yang mereka nggak kuat, mereka minta waktu," ujarnya.

Dirinya mengaku kecewa dengan sejumlah perjanjian perdagangan bebas yang dibuat pemerintahan sebelumnya. Sebab, perjanjian-perjanjian tersebut hanya mengedepankan 'free trade', bukan 'fair trade'. Akibatnya Indonesia dirugikan. "Kita zaman dulu yang penting pasar bebas tanpa melihat sektor mana yang kuat sektor mana yang lemah. Yang penting buat Indonesia bukan free trade, tapi fair trade," tandasnya.

Menteri Susi Naikan Gaji PNS Departemen Kelautan dan Perikanan 100 Persen

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti berniat menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian KP hingga 100% kali lipat tahun depan. Susi tidak ingin ada korupsi lagi di tubuh KKP. Mudah-mudahan dengan kenaikan ini kinerja Departemen Kelautan dan Perikanan semakin baik dan tidak mencontoh kinerja Aparat Pajak yang semakin tinggi gaji dinaikan hingga 21 juta perbulan, kinerjanya malah semakin melempem sehingga rakyat harus menanggung beban pajak dan bunga pinjaman defisit APBN yang makin tinggi hanya untuk belanja pegawai yang tidak bermanfaat. "Kita sudah teken pakta integritas, sudah tidak bisa ada lagi kebiasaan deal-deal feedback, mark up," kata Susi usai melantik pejabat eselon I‎ di Gedung Mina Bahari, Kantor KKP, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Baca : Daftar Gaji Para Pegawai Pajak Paling Rendah Rp. 21 Juta Per Bulan

Menurutnya, kenaikan gaji PNS ini merupakan apresiasi atas kinerja selama satu tahun terakhir. KKP sudah berhasil mencegah pencurian ikan (illegal fishing) dengan menenggelamkan kapal asing yang nakal. "Kita sudah sama-sama perjuangkan membawa KKP ke arah yang lebih baik, melalui berbagai kebijakan. Untuk itu tunjangan kinerja pegawai akan dinaikan oleh pemerintah sesuai tuntutan yang lalu," ujarnya.

Kenaikan tunjangan kinerja, kata Susi memang sudah dimulai sejak 2015 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015. Namun nilainya dirasa belum sesuai dengan yang seharusnya.  Maka dari itu, kenaikan tunjangan akan masuk dalam RAPBN 2016. Hal ini sebenarnya sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekarang hanya menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kalau gaji, kami usulkan anggaran 2015 ini. Untuk anggaran tahun depan bisa naik sampai 100%," tegasnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memberi apresiasi atas kinerja para pegawainya selama satu tahun terakhir. Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) KKP akan diberi kenaikan gaji hingga 100% tahun depan.

"Kita sudah sama-sama perjuangkan membawa KKP ke arah yang lebih baik, melalui berbagai kebijakan. Untuk itu tunjangan kinerja pegawai akan dinaikan oleh pemerintah sesuai tuntutan yang lalu," kata Menteri KP Susi Pudjiastuti saat melantik pejabat eselon I‎ di Gedung Mina Bahari, Kantor KKP, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Pernyataan Susi itu langsung disambut sorak dan tepuk tangan dari PNS KKP yang hadir. Kenaikan tunjangan kinerja, kata Susi memang sudah dimulai sejak 2015 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015. Namun nilainya dirasa belum sesuai dengan yang seharusnya.

Maka dari itu, kenaikan tunjangan akan masuk dalam RAPBN 2016. Hal ini sebenarnya sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekarang hanya menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Kalau gaji, kita usulkan anggaran 2015 ini. Untuk anggaran tahun depan bisa naik sampai 100%," tegasnya. Susi pun mengingatkan agar kinerja harus lebih ditingkatkan. Diharapkan pegawainya juga tidak terlibat aksi korupsi dan lainnya.

"Kita sudah teken pakta integritas, sudah tidak bisa ada lagi kebiasaan deal-deal feedback, mark up," pungkas Susi. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta anggaran Rp 15,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan‎ dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Naik 58% dari Rp 10 triliun di APBN Perubahan (APBN-P) 2015.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, meminta agar pegawainya bekerja lebih cepat untuk merealisasikan kebijakan dan program yang dicanangkan. "Anggaran KKP ditujukan untuk lebih mengembangkan pertumbuhan ekonomi. Anggaran telah ditingkatkan. Bila semua disetujui, anggaran KKP akan naik menjadi Rp 15,8 triliun. Artinya ada tuntutan juga untuk SDM yang lebih dinamis,"‎ ungkap Susi, saat pelantikan pejabat eselon I, di Gedung Mina Bahari KKP, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Berbagai langkah perubaha‎n organisasi telah ditempuh, agar tugas pokok dan fungsi bisa dijalankan dengan lebih tepat. Pola peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan juga terus dilanjutkan dan ditingkatkan. "Peningkatan SDM menjadi tuntutan yang tak boleh ditunda," tegasnya.

Kepada pejabat eselon I yang baru saja dilantik pada hari ini, Susi mengingatkan, jabatan bukanlah sebuah hak. Melainkan tugas dari pimpinan serta tanggung jawab untuk membantu masyarakat. "Perlu disadari bahwa jabatan bukanlah hak, tetapi kepercayaan dari pimpinan," ujar Susi.

Evaluasi akan dilakukan secara berkala. Tidak akan ada pejabat yang dipertahankan pada posisinya bila kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan. "Kepada yang baru saja dilantik, bukan berarti harus tetap di jabatan itu, saya akan lakukan evaluasi berkala. Harus ada loyalitas, ketaatan, dan penugasan pada aturan. Tanpa itu sulit ada tim yang terpadu," tukasnya.

Pemerintah Ambil Pinjaman Bank Dunia Karena Aparat Pajak Kurang Giat Dalam Mencapai Target Penerimaan

Pemerintah bersiap untuk menarik pinjaman siaga dari Bank Dunia (WB) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) menyusul defisit anggaran negara yang berpotensi melebar di penghujung 2015.  Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melihat ada potensi pembengkakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 dari target yang dipatok Rp 222,5 triliun atau 1,9 persen dari produk domestik bruto (PDB). Penarikan pinjaman ini juga akan menambah beban bunga yang harus ditanggung oleh rakyat.

Baca : Daftar Gaji Para Pegawai Pajak Paling Rendah Rp. 21 Juta Per Bulan

Sebagai langkah antisipasi, Bambang mengatakan Kementerian Keuangan dimungkinkan untuk menambah pembiayaan melebihi ketentuan guna menambal pelebaran defisit.  Kebijakan itu ditungakan Bambang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.05/2015 tentang Perkiraan Defisit yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan Tambahan Pembiayaan Defisit yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, yang terbit pada 21 Agustu 2015.

Ada tiga opsi tambahan pembiayaan yang diperbolehkan Menkeu, yakni menggunakan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), menarik pinjaman siaga dari kreditur asing, atau menerbitkan surat berharga negara (SBN). SAL merupakan akumulasi neto dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang pembiayaan Anggaran (SiKPA).

Sementara pinjaman siaga, kata Menkeu, yang berpotensi ditarik berasal dari lembaga multilateral dan bilateral, antara lain dari Bank Dunia melalui Program for Economic Resilience, Investment and Social Assisstance in Indonesia (PERISAI), dan ADB di bawah kerangka Precautionary Financing Facility atau Countercyclical Support Facility.

"Penggunaan dana SAL, penarikan Pinjaman Siaga, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan ditetapkan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015," jelas Bambang seperti dikutip dari salinan PMK Nomor 163/PMK.05/2015.

Sebelumnya, Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menjelaskan PMK tersebut hanya penegasan secara administrasi terhadap progonosis fiskal yang telah disampaikan ke Badan Anggaran DPR pada bulan lalu. Adapun potensi defisit anggaran tahun ini, kata Suahasil, diproyeksi melebar menjadi 2,2 persen PDB sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Semester I APBNP 2015.

"Proyeksi kami defisit melebar jadi 2,2 persen PDB dari rencana 1,9 persen PDB," tuturnya, Ahad (30/8).  Dalam Laporan Semester I APBNP 2015, realisasi defisit diperkirakan sebesar rp 76,43 triliun atau 0,66 persen PDB. Sementara pada paruh kedua 2015, defisit APBNP 2015 diperkirakan sebesar Rp183,59 triliun atau 1,58 persen PDB. Dengan demikian, realisasi defisit fiskal pada 2015 diyakini melebar dari Rp 222,5 triliun atau 1,9 persen PDB menjadi Rp 260,02 triliun atau 2,23 persen PDB.

14 Karyawan PT. Panca Rasa Pratama Teh Prendjak Di PHK Tanpa Pesangon

Sebanyak 14 orang karyawan PT Panca Rasa Pratama (PRP) diberhentikan tanpa pesangon, pada Jumat (31/5) lalu. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para karyawan yang sehari – harinya sebagai buruh pabrik Teh Prendjak di KM 8 Tanjungpinang itu juga, dinilai sepihak dan tanpa alasan atau keterangan yang jelas dari Perusahaan.

Akan hal itu, para pekerja yang di PHK tersebut melakukan aksi damai didepan pabrik tempat mereka bekerja, pada Selasa (3/6). Dalam aksinya, para karyawan menuntut hak mereka dan mempertanyakan pemberhentian yang tanpa alasan jelas perusahaan.

Salah seorang karyawan PT PRP yang di PHK, Liza (31) mengaku tidak mengetahui alasan perusahaan memberhentikannya besama belasan karyawan lainnya. “Kami lakukan seperti ini, karena hanya ingin tahu kenapa kami diberhentikan secara mendadak. Aksi ini juga, sudah tiga hari kami lakukan didepan pabrik ini, dan dengan tujuan agar perusahaan memberi keterangan yang jelas kepada kami yang di PHK,” ucap Liza saat ditemui www.isukepri.com.

Selain itu, kata dia, 14 karyawan yang di PHK itu juga merupakan karyawan tetap, dan telah bekerja selama belasan tahun di perusahaan Panca Rasa Pratama. “Paling sedikit 11 tahun, dan paling lama 26 tahun bekerja di perusahan ini yang diberhentikan. Untuk itu, kami bertanya kepada perusahaan atas pemberhentian secara mendadak dan tanpa keterangan yang jelas dari pihak perusahaan Teh Prendjak,” papar Liza.

Sementara, Liza sendiri telah bekerja di perusahaan tersebut selama 13 tahun. Namun, pemberhentian secara mendadak tersebut hanya melalui selembaran surat pemberitahuan pemberhentian yang tanpa disertakan alasan. “Setelah membuka surat itu dan membacanya, ternyata kami dinyatakan sudah tidak boleh lagi bekerja atau di PHK pada 31 Mei 2014. Padahal, dalam surat tersebut, masa kerja kami habis pada 15 April 2014, namun kenapa diberitahukan pada akhir Mei 2014,” ujarnya.

Surat PHK itu juga, kata dia, dikeluarkan untuk 14 orang dan tidak diperbolehkan untuk bekerja lagi di PT PRP atau Teh Prendjak. “Kami hanya mempertayakan kepada perusahaan apa alasannya kami diberhentikan. Namun sampai saat ini, kejelasan itu belum ada dari perusahaan. Memang permasalahan ini sudah sampai ke Disnaker Kota Tanjungpinang, tapi sampai saat ini belum jelas tentang nasib kami. Apalagi sekarang mau dekat lebaran. Kami minta supaya kami bekerja lagi seperti biasa,” katanya.

Sementara, hingga saat ini, pihak perusahaan PT PRP/ Teh Prendjak belum bisa dihubungi media ini. Inggrit menuturkan, saat rapat bersama Bandi dan Wali kota Tanjungpinang, semua keluhan saat bekerja telah disampaikan. Inggrit mengatakan, saat itu Bandi terkejut mendengar mereka dipecat karena belasan karyawan yang dipecat tersebut sudah lama sekali bekerja dengan Bandi.

“Iya kita lihat saja tanggal 6 (September) nanti gimana keputusan Pak Bandi dengan cerita kami. Mudah-mudahan kami diterima kembali,” kata Inggrit. Sementara itu, Manajer PT PRP, Faisal, saat dihubungi, mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengatakan kepada Bandi bahwa 14 eks-karyawan tersebut mengundurkan diri. Dia juga tetap pada pendiriannya bahwa dia telah melakukan PHK dengan prosedur yang telah ditetapkan.

“Kita tidak ada dendam atau berpihak. Jika pekerja sudah tidak bisa diajak kerja sama ya kita tidak bisa bersama. Pak Bandi kan tidak tahu kerja mereka. Saya yang mengawasi, kita sudah lakukan dengan prosedur,” terang Faisal. Pertemuan dengan Bos ‘Teh Prendjak’, Nasib Mantan Karyawan Diputuskan 6 September

Empat belas eks-karyawan PT Panca Rasa Pratama pulang dengan tangan kosong setelah melakukan pertemuan dengan Bandi, bos perusahaan “Teh Prendjak”, Sabtu (23/8/2014) kemarin. Pertemuan bersama Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, sejak pukul 15.00 hingga 18.00 WIB, tidak menemukan jalan keluar.

Koordinator eks-karyawan, Inggrit, mengatakan, saat rapat memang mereka menyampaikan keluhan. Kendati demikian dari pihak Bandi sendiri belum dapat menanggapi keluhan mereka. Bandi hanya berjanji untuk bertemu dengan mantan karyawannya tersebut pada tanggal 6 September mendatang saat dirinya kembali ke Tanjungpinang setelah pulang dari Tiongkok.

“Tadi saat rapat memang belum ada kesepakatan. Pak Bandi belum ada tanggapan terkait permintaan kami untuk bekerja kembali. Tapi untuk upah proses dan THR sepertinya ada iktikad baik. Namun keputusannya nanti, tanggal enam (September),” kata Inggrit saat ditemui di pabrik, Sabtu (23/8/2014) kemarin.

Sementara,Lis Darmansyah yang telah berjanji mengupayakan agar upah proses dan THR eks-karyawan akan dibayarkan Bandi, mengatakan bahwa janjinya tersebut sudah mendapatkan lampu hijau. Kemungkinan tanggal 6 September mendatang uang tersebut akan dibayarkan.

“Saya di sini sebagai penengah yang berjanji, tapi janji saya sudah ada iktikad baik dari Pak Bandi. Mudah-mudahan tanggal enam nanti dibayarkan. Mengenai permintaan para pekerja yang meminta bekerja kembali, saya tidak ada berjanji tapi Pak Bandi masih fikir-fikir. Yaa doakan saja mereka bisa bekerja kembali,” kata Lis saat ditemui di lokasi yang sama.

Sejak Sabtu, para pekerja yang melakukan aksi demo solidaritas untuk 14 eks-karyawan, telah masuk bekerja seperti biasa. Inggrit dan rekan-rekannya pun telah pulang ke rumah masing-masing dan memilih berhenti lakukan “aksi menginap” hingga waktu yang belum dapat ditentukan. “Untuk sekarang kita pulang. Tapi tidak menutup kemungkinan kita lakukan demo yang lebih besar lagi,” ujarnya

Penjual Ikan Koi Raup Keuntungan Saat Nilai Tukar Rupiah Melemah

Saat rupiah terpuruk terhadap dolar Amerika, para pedagang ikan koi justru untung. Para eksportir ikan hias bisa mengambil kesempatan menjual ikan hias lokal bersaing di kelas internasional.

"Di saat dolar tinggi, ikan hias merupakan salah satu komoditas unggulan mengungkap potensi sumber daya yang melimpah dan pasar internasional yang prospektif," kata Direktur Pengembangan Produk Nonkonsumsi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan Maman Hermawan, Minggu, 30 Agustus 2015.

Kesempatan ini, kata Maman tidak terlepas dari komponen, bahan baku, dan bahan pendukung yang dibutuhkan untuk ikan hias adalah barang lokal. Berbeda dengan barang lain yang masih ada unsur impornya. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor ikan hias pada periode 2000-2013 mencapai 8,4 persen per tahun dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Nilai ekspor ikan hias, kata dia, semakin meningkat setiap tahun. Saat ini nilai ekspor ikan hias mencapai US$ 30 juta. Nilai itu lumayan tinggi. Saat ini, ekspor besar-besaran ikan hias akan dilakukan langsung ke Tiongkok. Di sana sudah tersedia lahan enam hektar untuk karantina ikan hias dari Indonesia yang akan dipasarkan ke negara-negara Eropa dan lainnya.

Harga ikan koi memang berbeda-beda tergantung ukuran, warna, dan kesehatan ikan. Satu ekor ikan koi berukuran kecil ada yang murah ada juga yang mahal tergantung warna, motif, dan kondisinya. Harga yang lumrah, jika ikan koi berukuran mencapai 50 sentimeter seharga Rp 1 jutaan. Namun, harganya bisa fantastis tinggi.

Maman mengatakan ekspor ikan hias saat ini sudah masuk ke Iran. Umumnya ikan yang berukuran besar. Sedangkan pasar ke negara-negara Uni Eropa ukurannya yang kecil-kecil. "Negara kita ini luar biasa. Contohnya red arwana hanya ada di Pontianak. Kita juga punya ikanrainbow asli Papua," kata Maman.

Menurut Sugiarto Budiono, Ketua Asosiasi Pecinta Koi Indonesia (APKI), para breeder koi kadang ada yang menjual ikan bagus dengan harga rendah. Sebab, mungkin karena butuh uang, sehingga ikan yang seharusnya menjadi bibit yang bagus dijual murah. "Padahal, bibit yang lain belum tentu sebagus itu," kata dia.

8 Poin Perjuangan Karyawan Dalam Unjuk Rasa Serikat Pekerja Pada 1 September Di Monas

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, pada Selasa, 1 September 2015, buruh gabungan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia. Aksi yang direncanakan diikuti 48 ribu buruh ini akan dilakukan dengan melakukan long march dari Bundaran HI hingga Monas. "Ini aksi damai akibat melemahnya nilai rupiah, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan terpuruknya daya beli buruh akibat tingkat upah yang tidak memadai," kata Iqbal. Dia berujar, ada sembilan poin yang akan disampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Sembilan poin tersebut antara lain:

1. Turunkan harga barang pokok dan BBM.
2. Meminta pemerintah mengambil langkah-langkah agar tidak terjadinya PHK besar-besaran akibat situasi perekonomian yang tidak baik.
3. Menghentikan kemudahan-kemudahan masuknya tenaga kerja asing.
4. Mengembalikan daya beli dengan menaikkan upah minimum 2016.
5. Perbaiki pelayanan BPJS Kesehatan dengan menghapus sistem INA CBGs dan COB, karena buruh saat ini menerima jaminan kesehatan yang lebih buruk dengan adanya BPJS.
6. Jaminan pensiun. Diharapkan tidak terjadi diskriminasi antara pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dan buruh swasta.
7. Minta penegakan aturan keselamatan kerja. Diharapkan kepolisian bertindak tegas atas kasus meninggalnya 27 buruh PT Mandom yang sampai saat ini belum ada tindakan apa pun dari kepolisian.
8. Bubarkan pengadilan buruh/PHI dengan merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Iqbal menuturkan tuntutan itu diharapkan didengar Presiden Joko Widodo. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito M. Karnavian mengatakan, dalam aksi unjuk rasa tersebut, kepolisian akan menurunkan 8.000 personel. Ia berharap aksi dapat dilakukan terpusat di silang Monas, agar tidak terjadi gangguan lalu lintas dan keamanan. "Karena aksi ini dilakukan pada hari kerja. Beda dengan aksi 1 Mei yang dilakukan saat hari libur," ucap Tito.

Kapolda Metro Irjen Pol Tito Karnavian mengundang perwakilan buruh ke kantornya. Tito mengajak diskusi mencari solusi agar unjuk rasa yang melibatkan puluhan ribu buruh pada hari kerja tidak mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Pada 1 September rencananya buruh akan menggelar longmarch dari HI ke Istana. Irjen Tito menawarkan agar unjuk rasa dilakukan di Silang Monas. Hal ini semata agar aktivitas arus lalu lintas tak terganggu.

"Karena sebetulnya hal yang diakomodir sebagian sudah bisa diakomodir, kemudian yang kedua akan ada yang diterima perwakilan. Media pasti akan meng-cover, apalagi kalau udah begitu? Kalau tujuannya memacetkan jalan, ya nggak boleh. Biarkan publik nanti yang menilai," jelas Tito. Dalam diskusi itu hadir Presiden KSPI Said Iqbal yang menyebut alasan demo karena adanya ancaman PHK besar-besaran karena pelemahan rupiah.

Tito juga menegaskan kepada buruh agar tidak melakukan pelanggaran hukum dan undang-undang dalam aksi itu. Jika ada terjadi, maka polisi akan melakukan penindakan hukum. "Jangan sampai terjadi pelanggaran hukum, jangan sampai terjadi pelanggaran undang-undang," tandasnya.  Buruh dari sekitar Jabodetabek akan melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal menyebut unjuk rasa tersebut akan diikuti sekitar 10.000 buruh di Jabodetabek.

"Mulainya pukul 8.00 pagi titiknya di Bundaran HI. Terus gerak menuju Monas. Tuntutannya kesejahteraan, tenaga kerja, dan lain-lain," kata Iqbal di Jakarta.  Unjuk rasa tersebut akan dilakukan hingga sore hari. Sehingga Iqbal meminta masyarakat untuk menghindari jalan yang akan dilalui dan dipakai oleh buruh untuk berunjuk rasa. "Atau atur jalan mana yang paling baik untuk mengakses ke kantornya," kata dia.

Namun Iqbal meminta masyarakat tidak panik, sebab polisi akan mengalihkan jalan-jalan untuk para pengendara yang hendak melintas di depan Istana Merdeka.  "Akan ada 8.000 lebih kekuatan personel, baik untuk jaga lalu lintas maupun personel pemantauan langsung bersama teman korlap (koordinator lapangan)untuk menjaga aksi tetap damai," ujarnya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) R Abdullah menyatakan bahwa buruh di Bekasi akan melakukan demo besar-besaran untuk menolak Masyarakat Ekonomi Asean pada 1 September mendatang. "Iya, nanti kita mau demo buruh untuk memprotes MEA tanggal 1 September," tutur Abdullah. Menurutnya, dengan kondisi ekonomi yang lemah saat ini, Indonesia tidak bisa ikut MEA. Seharusnya pemerintah, lanjut Abdullah, menangguhkan ekonomi terlebih dahulu baru ikut MEA.

"Sebaiknya ekonomi kita tangguh dulu baru MEA dilaksanakan, tapi kalau ekonomi kita sedang lumpuh seperti ini begitu kita masuk MEA, ya kita akan semakin sulit ekonomi ke depan," katanya.  Abdullah menuturkan saat ini banyak pekerja yang dirumahkan dan di-PHK karena perusahaan tidak tangguh dalam menghadapi ekonomi yang sulit. Di Bekasi sudah ada satu perusahaan yang gulung tikar karena hal ini.

"Ada satu perusahaan produk plastik yang tutup. Makanya pemerintah harus intervensi, buat kebijakan yang memberikan kemudahan pada perusahaan yang setengah tangguh dan tidak tangguh dalam menghadapi ekonomi sulit ini," katanya.

PT Lippo Karawaci Tbk Tidak Akan Garap Proyek Baru Sampai Tahun Depan

PT Lippo Karawaci Tbk memilih lempeng sampai akhir tahun nanti. Pengembang properti tersebut tak akan merilis proyek baru. Lippo Karawaci beralasan masih menunggu arah ekonomi di dalam negeri maupun global. "Kami akan Puasa menggelar proyek baru pada sisa bulan semester II 2015 ini," ujar Ketut Budi Wijaya, Direktur Utama PT Lippo Karawaci Tbk, Rabu (26/8/2015).

Sebagai gantinya, Lippo Karawaci akan melanjutkan proyek yang sudah ada. Dua proyek andalan mereka adalah Millenium Village seluas 70 hektare (ha) di Kota Mandiri Lippo Village, Tangerang, Banten. Satu lagi adalah Holland Village di Cempaka Putih, Jakarta seluas 4 ha.

Chairman Lippo Group Mochtar Riady menilai, nilai tukar rupiahterhadap dollar Amerika Serikat (AS) yang sempat menyentuh level Rp 14.000, tidak menguntungkan. Sebab, secara tidak langsung hal itu dapat melumpuhkan industri sektor riil, tak terkecuali properti.

Lippo Group berpandangan, jika bisnis properti bisa bertahan, ekonomi Indonesia pun bisa bertahan. Pasalnya, prospek sektor properti berkesinambungan dengan sektor lain seperti konstruksi, industri semen, perbankan dan tenaga kerja bangunan.

Untuk itu, Lippo Group berharap agar pemerintah mendorong sektor properti secara halus. Misalnya, dengan cara mengurangi pajak dan memberikan insentif untuk sektor properti. "Jangan sampai industri mengalami kesulitan di tengah perlambatan ini," harap Mochtar.

Lebih jauh, Lippo masih melihat, permintaan pasar properti sebenarnya masih ada. Hanya saja, end user alias konsumen pengguna saat ini cenderung masih menahan diri untuk membeli rumah. Sementara investor memang sedang tak berminat investasi. Namun, "Kami optimistis suatu saat mereka akan tetap membeli rumah karena kebutuhan," kata Ketut.

Meski tak akan menggelar proyek baru, Lippo Karawaci tetap mempertahankan target marketing sales alias pendapatan pra penjualan. Hingga akhir tahun nanti, perusahaan berkode LPKR di Bursa Efek Indonesia tersebut ingin mengejar marketing sales Rp 6 triliun.

Sayangnya, manajemen Lippo Karawaci enggan menyebutkan target pendapatan dan laba sepanjang semester II 2015 ini. Alasan mereka, ekonomi masih belum stabil.

Informasi saja, sepanjang tahun 2014 lalu, Lippo Karawaci membukukan pendapatan Rp 11,66 triliun dan laba bersih Rp 2,55 triliun. Sementara pada catatan keuangan terakhir per 30 Juni 2015, perusahaan tersebut mencetak pendapatan Rp 4,75 triliun dan laba bersih Rp 775,32 miliar.

Mata Uang Rupiah Berhasil Dapatkan Kinerja Terburuk Nomer 2 Di Asia

Saat ini, rupiah adalah mata uang berkinerja terburuk nomor dua di Asia. Rupiah hanya satu peringkat di atas mata uang Malaysia, ringgit. Direktur Sustainable Development Indonesia Drajad Wibowo mengatakan, pelemahan rupiah memang tidak bisa dihindarkan. Namun, Drajad mengkritik kebijakan pemerintah dalam mengantisipasinya sehingga rupiah jatuh di titik terendah sejak krisis 1998.

"Ringgit ada krisis politik. Kita tidak ada krisis politik. Kenapa rupiah dihukum pasar? Karena pemerintah terlena," ujar Drajad saat diskusi bertajuk Paket Murajarab Antilesu di Cikini, Jakarta, Sabtu (29/8/2015). Menurut Drajad, pasar memandang, pemerintah menganggap seolah-oleh tidak ada persoalan ekonomi. Perilaku pemerintah itu membuat pasar meyakini pemerintah tidak melakukan apa-apa.

"Jadi, masalahnya adalah masalah kepercayaan," ujar Drajad. Drajad pun mencontohkan sikap dan perilaku Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Drajad mengatakan, mantan Menteri Keuangan ini merupakan tipe orang yang tidak mau membuang-buang uang untuk sesuatu yang tidak mungkin bisa dimenangkan.

Dia menyebutkan, Agus sudah memprediksi tidak akan menang melawan penurunan nilai mata uang. "Dari sisi otoritas moneter, perilakunya sudah kebaca market. Market-nya kan bukan di Jakarta, tapi pemain pasar di Singapura, Hongkong, dan Eropa," kata Drajad.

Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino Ancam Akan Undurkan Diri Karena Kantornya Digeledah Bareskrim

Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino mengancam untuk mengundurkan diri karena tim Bareskrim Mabes Polri menggeledah kantornya. Lino terkejut saat mengetahui kantornya digeledah tanpa pemberitahuan terhadap dirinya. "Ini contoh enggak baik untuk negeri ini. Kasih tahu Presiden, 'Pak, kalau caranya begini, saya berhenti saja besok,'" kata Lino melalui sambungan telepon kepada seseorang yang disebutnya Sofyan Djali.

Dari Mabes Polri dilaporkan, dalam waktu dekat, penyidik ‎Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri akan memeriksa Lino terkait dugaan korupsi pengadaan mobile crane. Diduga, proses tendernya menyalahi prosedur karena menelan biaya hingga Rp 45 miliar.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Victor E Simanjuntak di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, mengatakan, polisi menyita 26 bundel dokumen dari kantor Lino. "‎Nanti semua saksi akan diperiksa. Tentunya karena itu ruangan beliau (RJ Lino), ya pastinya akan diklarifikasi soal temuan bukti-bukti dari ruangannya, termasuk kami akan periksa instansi yang terlibat sesuai hasil pengembangan pemeriksaan," ujar Victor.

Sebelumnya, Serikat Pekerja (SP) Jakarta International Container Terminal (JICT) melaporkan Lino ke Bareskrim Polri terkait sejumlah perkara.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mau banyak berkomentar soal ancaman mundur Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino setelah kantornya digeledah penyidik Bareskrim. Dia menyatakan belum mendapatkan laporan atas kasus korupsi yang diduga menjerat RJ Lino tersebut.

"Saya belum dapat laporan, nanti kalau sudah dapat laporan baru saya komentar," kata Jokowi singkat seusai membagikan paket sembako di Tanah Tinggi.  Lino sempat mengancam untuk mengundurkan diri karena tim Bareskrim Mabes Polri menggeledah kantornya. Lino terkejut saat mengetahui kantornya digeledah tanpa pemberitahuan terhadap dirinya. "Ini contoh enggak baik untuk negeri ini. Kasih tahu Presiden, 'Pak, kalau caranya begini, saya berhenti saja besok,'" kata Lino melalui sambungan telepon kepada seseorang yang disebutnya Sofyan Djali.

Setelah kantornya digeledah, Lino juga akan segera diperiksa polri terkait kasus dugaan korupsi mobil crane. Diduga, proses tendernya menyalahi prosedur karena menelan biaya hingga Rp 45 miliar. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Victor E Simanjuntak di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, mengatakan, polisi menyita 26 bundel dokumen dari kantor Lino.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bobby Mahahit mengaku merinding menyaksikan bosnya, yakni Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, duduk satu meja dengan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino, pekan lalu. Pasalnya, dia menjadi satu-satunya orang yang menyaksikan pertemuan kedua orang yang sering berselisih paham itu.

"Saya saksi hidup menyaksikan Pak Jonan dan Pak Lino. Jadi, yang paling tahu di dunia ini adalah saya. Soalnya, cuma ada saya, Pak Lino, dan Pak Jonan. Terus terang bulu kuduk saya merinding karena (soal) adegan saat itu, yang lain tidak usah ikut campur," ujar Bobby saat ditemui seusai acara seminar di Jakarta.  Terkait hasil pertemuan itu, Bobby tak mau mengungkapkan banyak hal. Namun, dia mengatakan bahwa 15 hal yang diungkapkan Linomerupakan hasil dari pertemuan yang diadakan selama satu jam itu. "Seperti yang Pak Lino bilang. Pak Lino sampaikan itulah hasilnya. Apa yang terjadi, itu sampai bulu kuduk saya merinding," kata dia.

Pekan lalu, Jonan dan Lino bertemu, duduk bersama dalam suatu pertemuan tertutup, membahas berbagai hal yang dinilai krusial. "Banyak sekali yang disepakati. Ada 15 poin yang selama ini seolah-olah saya dengan Pak Jonan ada perbedaan dasar. Itu kami selesaikan semua," ujar Lino.  Dia menuturkan, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu, antara lain persoalan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT), proyek 35 pelabuhan, izin bongkar muat (IBM), hingga izin reklamasi tahap kedua Pelabuhan Tanjung Priok. Menurut dia, perbedaan pandangan antara dirinya dan Jonan sudah selesai.

Direktur Utama Pelindo II RJ Lino dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kerap berselisih paham terkait banyak persoalan di sektor perhubungan laut. Namun, pekan lalu, kedua tokoh tersebut rupanya bertemu, duduk bersama dalam suatu pertemuan tertutup, membahas berbagai hal yang dinilai krusial. "Banyak sekali yang disepakati. Ada 15 poin yang selama ini seolah-olah saya dengan Pak Jonan ada perbedaan dasar. Itu kami selesaikan semua," ujar Lino saat ditemui seusai acara seminar di Jakarta.

Dia menuturkan, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu, antara lain persoalan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT), proyek 35 pelabuhan, izin bongkar muat (IBM), hingga izin reklamasi tahap kedua Pelabuhan Tanjung Priok. Menurut dia, perbedaan pandangan antara dirinya dan Jonan sudah selesai. "Proporsinya (kewenangan) tetap sama, cuma kan kadang-kadang undang-undang itu menganggapnya beda-beda. Kemarin itu sudah kami selesaikan semua," kata dia.

Lino juga mengaku terkejut, pertemuan dengan Menhub Jonan yang hanya berlangsung satu jam tersebut menghasilkan banyak kesepakatan. "Yang saya surprise itu, saya dan Pak Jonan hanya dengan 1 jam sudah ada 15 item yang diselesaikan. Jadi, isu-isu itu enggak akan muncul lagi. (Pembicaraan kami) mengenai konsesi, mengenai JICT, mengenai IBM, izin reklamasi tahap II," ucap dia.

Khusus terkait konsesi JICT, Jonan, kata Lino, sepakat bahwa konsesi yang dilakukan bukan berarti transfer aset. Oleh karena itu, dia berharap agar polemik terkait konsesi JICT yang selama ini muncul antara Pelindo II dan Kementerian Perhubungan bisa selesai. "Ke depannya, kita jangan habiskan energi untuk keperluan yang enggak perlu. Coba kalian lihat, kan begitu banyak diskusi hanya untuk hal yang sebenarnya sudah selesai. Mudah-mudahan habis ini sama-sama bantu sehingga tol laut itu tidak ada perbedaan dasar ya. Kemarin saya juga ke Pontianak, dia (Jonan) juga lihat ya bagaimana pelabuhan itu diperbaiki, dibenahi. Jadi, polemik ini menurut saya sudah selesai," kata Lino.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bobby Mamahit membenarkan adanya pertemuan antara Lino dan Jonan. Dia yang menjadi saksi kunci pertemuan itu mengatakan, hal-hal yang diungkapkan Lino sama seperti apa yang terjadi dalam pertemuan tertutup pada pekan lalu itu.

Direktur Utama Pelindo II R J Linomengeluhkan para sarjana hukum yang terlibat dalam pembuatan Undang-undang Nomer 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Lino menilai, dalam aturan tersebut ada hal yang membingungkan.  "Makanya saya ingin komplain ke sarjana hukum, bikin aturan yang enggak jelas. Di lapangan ini enggak jelas implementasi aturannya," ujar Lino dalam acara seminar Sinkronisasi Peraturan di Sektor Pelabuhan, Jakarta.  Dia mengaku heran mengapa para sarjana hukum yang terlibat dalam pembahasan undang-undang tersebut justru membuat aturan yang sangat rumit. Akibatnya, kata dia, implementasi UU tersebut membuat bingung para investor.

"Sudah complicated, tapi pemerintah bikin undang-undang atau aturan itu 36 kali lebih complicated," kata dia.  Salah satu poin yang diperdebatkan dalam UU Pelayaran adalah mengenai pemberian konsesi di pelabuhan. Dalam Pasal 83 ayat 4 disebutkan, Otoritas Pelabuhan sebagai wakil pemerintah diberikan wewenang untuk memberikan konsesi kepada badan usaha.

Sementara pasal 344 ayat 3 menyebutkan bahwa kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang telah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap diusahakan oleh BUMN.  Akibat tafsir kedua pasal itu, Pelindo II dan Kementerian Perhubungan berselisih pendapat terkait siapa yang sebenarnya yang berwenang atas pemberian konsesi di Pelabuhan Tanjung Priok yaitu konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada perusahaan asing asal Hongkong yakni Huntchinson Port Holding (HPH).

"Silahkan saja ubah aturan 100 kali, tapi aturannya harus konsisten," ucap Lino.

Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) mengecam sikap PT Direktur Utama Pelindo II yang mengancam kepada Presiden bahwa dirinya akan mundur karena ruangannya digeledah Badan Reserse Kriminal Polri.  "SP JICT mengecam sikap Lino yang mengultimatum Presiden Jokowi untuk membereskan masalah terkait penggerebekan di Pelindo II. SP JICT prihatin Lino bisa mengancam Presiden," kata kuasa hukum SP JICT, Malik Bawazir, dalam keterangan pers, Sabtu (29/8/2015).

Menurut Malik, seharusnya, RJ Lino mengikuti saja proses hukum yang dilakukan Bareskrim Polri. Dia menilai, tak layak seorang pejabat publik mengancam Presiden saat menghadapi kasus hukum. "Lino hanya Direktur BUMN dan tidak sepantasnya dia berkata hal demikian dengan alasan apa pun," ucapnya.

Malik juga mengoreksi pernyataan Lino yang menyebut SP JICT mengadukannya ke Bareskrim terkait kasus yang saat ini tengah disidik. Menurut dia, laporan yang disampaikan ke Bareskrim hanya terkait pencemaran nama baik. "SP menyayangkan tuduhan yang sembarangan dilayangkan Lino kepada SP JICT," kata Malik.

Kendati demikian, Malik mengatakan bahwa SP JICT mengapresiasi langkah Bareskrim Polri dalam upaya penegakan hukum terkait kasus di Pelindo II. SP JICT berharap semua pihak terkait dapat membantu kerja aparat hukum agar masalah Pelindo II bisa diselesaikan cepat dan tidak mengganggu pelayanan bongkar muat.

Malik menyampaikan bahwa saat ini operasional JICT berjalan baik dan tidak terganggu dengan masalah Pelindo II. "SP JICT berharap pemerintah dan jajaran kepolisian juga dapat menuntaskan masalah kisruh perpanjangan konsesi yang melanggar UU dan melibatkan asing Hutchison Port Holdings," kata Malik.

RJ Lino sebelumnya mengancam untuk mengundurkan diri karena tim Bareskrim Mabes Polri menggeledah kantornya. Lino terkejut saat mengetahui kantornya digeledah tanpa pemberitahuan terhadap dirinya.  "Ini contoh enggak baik untuk negeri ini. Kasih tahu Presiden, 'Pak, kalau caranya begini, saya berhenti saja besok,'" kata Lino melalui sambungan telepon kepada seseorang yang disebutnya Sofyan Djalil.

Baca: RJ Lino: Kasih Tahu Presiden, kalau Caranya Begini Saya Berhenti Saja Besok  Dalam waktu dekat, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri akan memeriksa Lino terkait dugaan korupsi pengadaan mobile crane. Diduga, proses tendernya menyalahi prosedur karena menelan biaya hingga Rp 45 miliar. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Victor E Simanjuntak di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, mengatakan, polisi menyita 26 bundel dokumen dari kantor Lino.

Riak Penurunan Ekonomi China Yang Dirasakan Oleh Ekonomi Dunia

Ekonomi China tengah melambat. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, perlambatan di China jadi masalah untuk dunia. Muncul kekhawatiran, perlambatan ekonomi China meluas ke sejumlah negara dan banyak perusahaan di dunia. Dilansir dari CNN, Jumat (28/8/2015), perlambatan ekonomi China akan menular ke perekonomian negara Amerika Latin. Perusahaan-perusahaan di Eropa menghadapi ancaman penurunan penjualan. Bahkan beberapa negara berkembang di Asia tertekan mata uangnya.

Tak hanya itu, perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat (AS) juga terkena dampaknya. China merupakan pasar besar untuk sejumlah negara di dunia. Contoh saja Chili, yang ekonominya cukup kuat beberapa tahun terakhir, namun saat ini ekspornya turun hampir 25% karena perlambatan ekonomi China.

Selain Chili, Brasil, Indonesia, dan Jepang juga memiliki hubungan dagang yang erat dengan China. Jadi negara-negara ini pasti ekspornya terpengaruh nila ekonomi China melambat. Berkurangnya jumlah pembelian barang atau komoditas, membuat harga komoditas juga turun. Chili tahun ini memprediksi ekonominya hanya rumbuh 1,8%. Sementara sejak 2010-2013, ekonomi China tumbuh rata-rata 4%.

Tak hanya negara, perusahaan-perusahaan seperti Ford, BMW, dan Volkswagen juga akan menurun penjualannya karena perlambatan China. Barang-barang bermerek seperti Prada, dan Coach juga akan mengalami hal yang sama.

Kemudian, perusahaan baja asal Australia, Bluescope Steel juga menyatakan satu pabriknya kana tutup karena penurunan permintaan dari China, dan rendahnya harga komoditas. Ini bisa membuat 5.000 karyawan kehilangan pekerjaannya. Apple dan Microsoft, sebagai perusahaan teknologi besar juga akan berpengaruh penjualannya. Penjualan Apple di China menurun sepanjang tahun ini, demikian juga dengan Microsoft.

Karena itu, saat China dengan sengaja mendevaluasi atau melemahkan mata uang yuan, sektor keuangan dunia langsung guncang. Para investor mengambil langkah aman menarik uangnya di pasar keuangan. Ini membuat bursa saham dunia berjatuhan. Namun saat ini sudah mulai normal, terutama pasca pemangkasan suku bunga acuan yang dilakukan oleh bank sentral di China, untuk mendorong perekonomiannya.

Indosat Bukukan Rugi Bersih Rp 733 Miliar dan Rp. 1 Triluin Rugi Selisih Kurs di Semester I 2015

Operator seluler, PT Indosat Tbk (ISAT) mengalami rugi bersih Rp 733,8 miliar sepanjang semester I-2015. Menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang rugi sebesar Rp 1,117 triliun. Kinerja Indosat yang berhasil menekan kerugian ini ditopang pertumbuhan pendapatan perseroan sebanyak 8,7%. Sepanjang semester I-2015, Indosat berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 12,62 triliun, naik dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 11,613 triliun.

Selain itu, anak usaha perusahaan asal Qatar, Ooredoo ini juga menderita kerugian kurs akibat pelemahan rupiah sebesar Rp 996,5 miliar selama semester pertama. Division Head Investor Communication Indosat Andromeda Tristanto mengatakan, pendapatan dari seluler masih jadi penyumbang terbesar Indosat dengan kontribusi 81%. Disusul pendapatan dari layanan data tetap sebanyak 15%, dan telepon tetap sebesar 4%.

"Selain kenaikan pendapatan, total utang Indosat juga naik sebesar 30,9% dibanding periode yang sama tahun lalu dari Rp 21,6 triliun menjadi Rp 28,28 triliun," jelas Andromeda ditemui di Penang Bistro, Jakarta Pusat. Kenaikan utang, kata Andromeda, terjadi karena perusahaan mengambil kebijakan penarikan fasilitas pinjaman baru untuk persiapan percepatan pelunasan obligasi dalam dolar dan menggantinya ke utang rupiah.

Dari sisi pelanggan, Indosat berhasil menambah sebanyak 13,6 juta langganan baru atau tumbuh sebesar 24,7%. Jumlah pelanggan Indosat hingga akhir semester satu tercatat sebanyak 68,5 juta pelanggan. Sementara, total menara BTS (base tranceiver station) juga bertambah menjadi 42.969 dari tahun lalu di periode yang sama sebanyak 34.556 tower.

Akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), PT Indosat Tbk (ISAT) mencatatkan kerugian selisih kurs sebesar Rp 996,5 miliar sepanjang semester I-2015. Agar kerugian kurs tidak semakin membengkak pada bulan-bulan selanjutnya, operator seluler itu menarik pinjaman baru (refinancing) guna membayar utang obligasi perusahaan yang berdenominasi dolar AS. Selain itu, perusahaan juga mulai mengalihkan utangnya ke rupiah.

"Makanya ada peningkatan utang sebesar Rp 5 triliun dari bulan Maret hingga Juni. Sementara khusus dari utang dalam dolar AS ada kenaikan utang sebesar US$ 280 juta. Dari sebelumnya sebesar US$ 890 juta di Maret, jadi US$ 1,17 miliar pada Juli," jelas Division Head Investor Communication Indosat Andromeda Tristanto ditemui di Penang Bistro, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2015).

Penarikan utang baru pada Juli tersebut, menurut Andromeda, dilakukan untuk melunasi sebagian utang obligasi dalam bentuk dolar AS yang sebenarnya jatuh tempo pada tahun 2020. Hal itu dilakukan dengan mempercepat pelunasan obligasi pada Juli tahun ini lewat call option agar tidak semakin menambah rugi kurs.

"Setelah pelunasan dipercepat untuk utang dalam US dolar pada Juli, jumlah utang Indosat dalam dolar AS turun menjadi US$ 676 juta di Juli dari bulan sebelumnya sebesar US$ 1,17 miliar. Di sisi lain utang dalam rupiah naik dari Rp 12,82 triliun menjadi Rp 14,34 triliun di bulan yang sama," ujar Andromeda.

Selama Agustus, kata Andromeda, anak usaha Ooredoo ini juga berupaya memperkecil utang dolarnya dan terus mencari pinjaman baru dalam kurs rupiah. "Agustus utang dolar kita turun lagi dari US$ 676 juta di Juli menjadi US$ 515 juta per 15 Agustus. Untuk rupiah kita tambah dari sebelumnya Rp 14,34 triliun jadi Rp 15,34 triliun di bulan yang sama," tuturnya.

Pemerintah Impor 22.000 Sapi Indukan Senilai Rp. 1 Triliun Untuk Dibagikan ke Peternak

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ada 22.000 ekor sapi indukan tahun ini. Sapi indukan yang diimpor Kementan ini merupakan bagian dari pengadaan 30.000 ekor sapi indukan dari APBN-P 2015. Proses pengadaannya melalui proses lelang mengundang para importir. Dalam APBN-P 2015, Kementan menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk pengadaan 30.000 ekor sapi indukan dan 1.200 ekor sapi bibit. Pengadaan ini dilakukan untuk meningkatkan populasi sapi di dalam negeri sehingga suatu saat Indonesia bisa swasembada dan tidak perlu lagi mengimpor sapi lagi.

Bagian dari rencana ini, sebanyak 11.000 ekor sapi indukan dijadwalkan tiba pada akhir Agustus ini. Namun, keterlambatan proses lelang dan administrasi membuat kedatangan sapi indukan tertunda. Diharapkan 11.000 ekor sapi indukan yang dibeli dari Australia bisa tiba pada bulan September.

"(Tertunda) Karena masih pada proses pelelangan, ada proses administrasi untuk perizinan mengangkut sapinya dari Australia ke sini, tapi semua on the track, kemungkinan September sudah bisa datang, kira-kira 11.000 ekor akan masuk," kata Muladno. Meski baru 22.000 ekor sapi saja yang sudah terkontrak, pihaknya yakin dapat mendatangkan 30.000 ekor sapi indukan sampai akhir tahun ini. Nantinya, sapi indukan impor tersebut akan disalurkan ke provinsi-provinsi yang membutuhkan. Sapi-sapi tersebut rencananya dibagikan ke kelompok-kelompok ternak yang sudah biasa mengembangbiakan bibit.

"(Sapi indukan) Akan dibagikan ke banyak provinsi, ke kelompok-kelompok. Untuk verifikasinya kita sudah terjunkan juga sampling, di sana sudah siap atau belum infrastrukturnya," ujarnya.

Selain itu, ada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPDT) juga akan menerima sapi indukan yang diimpor Kementan. UPTD akan diminta mengembangbiakan sapi-sapi indukan itu dan anak-anak sapi yang dihasilkan akan disumbangkan ke kelompok-kelompok ternak yang berada di bawah pendampingan UPTD.

Sebelumnya Bulog sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengimpor sapi siap potong sebanyak 50.000 ekor untuk 2015. Bulog juga mendapatkan alokasi impor daging beku sebanyak 10.000 ton. Selain itu, pemerintah berencana menerbitkan izin impor sapi bakalan 200.000-300.000 ekor sapi untuk alokasi triwulan IV-2015, untuk kebutuhan triwulan I-2016.

Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya menggenjot impor sapi indukan untuk meningkatkan populasi sapi di dalam negeri. Tanpa impor sapi indukan, swasembada daging sapi sulit tercapai.  Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Muladno Bashar menuturkan bahwa dirinya telah menyampaikan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution agar pemerintah sebisa mungkin mendorong impor sapi indukan. Tahun depan diusulkan ada 500.000 ekor impor sapi indukan, sedangkan tahun ini 30.000 ekor dalam proses pengadaan.

"Kemarin waktu rapat di Kemenko saya sudah katakan ke Menko Pak Darmin (Nasution), kalau mau mempercepat swasembada harus dipercepat juga diperbanyak impor sapi indukannya. Makin banyak, makin cepat juga swasembada," kata Muladno kepada wartawan di Kementerian Pertanian, Jakarta, . Ia membeberkan, tahun depan pemerintah berencana mengimpor sapi indukan hingga 500.000 ekor. Rencana ini dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menuju swasembada daging sapi.  "Impor sapi indukan, banyaknya sampai dengan 500.000 menurut hitung-hitungan Bappenas tahun depan," ujarnya.

Muladno menjelaskan, perhitungan tersebut dibuat Bappenas berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa banyak sapi betina produktif yang dipotong. Akibatnya terjadi depopulasi sapi dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mengembalikan populasi sapi paling tidak pada tingkat populasi yang sama dengan tahun 2011, yakni 14 juta ekor sapi, dibutuhkan sapi indukan sampai 500.000 ekor. "Sekarang ini banyak betina produktif dipotong, untuk bisa kembalikan ke populasi yang nyaman lagi itu menurut Bappenas kira-kira butuh 500.000 ekor," paparnya.

Impor sapi indukan hingga 500.000 ekor tersebut kemungkinan besar akan dilakukan oleh pemerintah melalui Perum Bulog. Sapi indukan yang diimpor direncanakan akan dititipkan di feedloter milik swasta. Sebab, PT Berdikari, BUMN yang bergerak di bidang peternakan, tak memiliki kandang yang cukup besar untuk menampung hingga 500.000 ekor. Sedangkan tahun ini, pengadaan sapi indukan sebanyak 30.000 ekor melibatkan importir swasta.

"Kami mengusulkan kemarin yang mengimpor negara, uangnya pakai APBN, kemungkinan melalui Bulog. Sapinya nanti diwajibkan untuk dipelihara di feedloter swasta, kalau BUMN nanti nggak cukup tempatnya," ungkap Muladno. Namun, pemerintah masih menghitung lagi berapa sapi indukan yang mampu diimpor tahun depan. Pasalnya, anggaran pemerintah terbatas.

"Pak (Menko Perekonomian) Darmin Nasution bilang kalau 500.000 ekor nggak mungkin itu, kebanyakan. Duitnya dari mana, berapa pasnya, nah itu belum dirapatkan. Nanti realisasinya berapa kan tergantung duitnya," katanya.

Cara Mendapatkan Indukan Sapi Ternak Gratis Dari Pemerintah Melalui Skema Plasma

Bisnis mengembangbiakan sapi indukan masih kurang menarik bagi pelaku usaha swasta, karena biaya pemelihaannya yang tinggi. Sapi indukan harus dipelihara selama kurang lebih 3 tahun untuk dapat menghasilkan sapi bibit.  Lamanya waktu pemeliharaan tentu membuat modal yang dikeluarkan tak bisa kembali dalam waktu cepat. Biaya untuk pakan, kandang, vaksin, dan berbagai perawatan lainnya juga tinggi. Untuk itu, pemerintah akan memberikan insentif pembagian sapi indukan kepada peternak yang berminat dengan skema kerjasama.

"Bisnis sapi indukan lama (pengembalian modalnya), 3 tahun kemudian baru bisa menghasilkan sapi yang bisa dipotong," ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Muladno Bashar, saat ditemui di Kantornya, Jakarta,. Pihak swasta yang berminat masuk ke bisnis sapi indukan, pemerintah berencana mengimpor sebanyak-banyaknya sapi indukan dengan dana dari APBN. Namun, untuk pemeliharaannya, pemerintah akan menggandeng feedloter swasta. Tahun ini ada alokasi impor 30.000 sapi indukan dan tahun depan 500.000 ekor.

"Dititipin saja sapinya pemerintah di situ (kandang feedloter swasta), nanti (anak sapi) jantannya diambil (feedloter) suruh jual. Kalau hasilnya (anak sapi) betina diberikan ke peternak kecil," paparnya. Biaya pemeliharaan dan risiko jika sapi indukan mati ditanggung oleh feedloter swasta. Namun, pemerintah juga memberikan insentif kepada feedloter. Jika sapi indukan melahirkan sapi jantan, feedloter boleh memilikinya. Sedangkan jika yang dilahirkan adalah sapi betina tidak boleh disembelih, tapi diberikan pada peternak plasma.

"Dia (feedloter swasta) dapat anakan pejantannya. Betinanya untuk peternak rakyat," ucapnya. Selain itu, feedloter swasta yang memelihara sapi indukan milik pemerintah akan diberi jatah impor sapi bakalan. Semakin banyak sapi indukan yang dipelihara, semakin banyak izin impor yang bisa didapat.

"Kalau memelihara 1 sapi indukan bisa impor 4-5 sapi bakalan, kan fair itu. Yang banyak (memelihara indukan) dapatnya banyak (izin impor sapi bakalan). Dengan kerja sama seperti itu, swasembada bisa terwujud," cetusnya. Muladno mengaku telah membicarakan skema kerjasama ini dengan pihak swasta. Menurutnya, pihak swasta cukup tertarik dengan skema kerjasama ini.

Pihaknya pun akan segera menyiapkan payung hukum untuk kerjasama kemitraan pemeliharaan sapi indukan ini dengan swasta. "Mereka (feedloter swasta) prinsipnya mau. Perlu ada aturan lagi, oke itu ide bagus tinggal tindak lanjuti dengan peraturan," katanya.

Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk pengadaan 30.000 ekor sapi indukan dan 1.200 ekor sapi bibit. Pengadaan ini dilakukan untuk meningkatkan populasi sapi di dalam negeri, sehingga suatu saat Indonesia bisa swasembada dan tidak perlu lagi mengimpor sapi lagi.

Sapi indukan yang diimpor tersebut akan disalurkan ke provinsi-provinsi yang membutuhkan dan dibagikan ke kelompok-kelompok ternak yang sudah biasa mengembangbiakan sapi bibit. Agar sapi indukan tersebut tak diselewengkan, Kementan menyiapkan program 'Kemitraan Mulia 52'.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Muladno Bashar menjelaskan, bahwa Kemitraan Mulia 52 adalah kerjasama antara peternak yang mendapat sapi indukan dari pemerintah dengan 'pemodal'. Siapa saja boleh menjadi pemodal asalkan mampu membayar Rp 600.000/bulan selama 52 bulan.

"Ada 'Kemitraan Mulia 52', kerja sama antara peternak yang dapat sapi indukan dengan siapa saja yang mau bermitra," kata Muladno kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Peternak yang ikut dalam Kemitraan Mulia 52 ini harus anggota dari Sentra Peternak Rakyat (SPR). Kandang untuk sapi indukan akan dibangun oleh pemerintah. "Yang ikut kemitraan itu harus SPR (Sentra Peternakan Rakyat), berarti fasilitas (untuk sapi indukan) tadi difasilitasi pemerintah," ucapnya.

Dia menjelaskan, selama 52 bulan pemodal memberikan uang sebesar Rp 600.000 kepada peternak. Dari Rp 600.000 itu, Rp 400.000 untuk biaya pemeliharaan 2 ekor sapi indukan, dan Rp 200.000 untuk asuransi ternak, tambahan gizi, dan sebagainya. "Selama 52 bulan, pemodal atau mitra memberikan uang kepada peternak rata-rata per bulan Rp 600.000 sebagai tambahan agar tidak jual (sapi) indukan, harus 2 ekor yang dipelihara," ujarnya.

Ketika sapi indukan melahirkan anak sapi, hasilnya dibagi secara proporsional untuk peternak dan pemodal. Dengan adanya berbagai keuntungan dan insentif untuk peternak, diharapkan peternak tak menjual atau menyembelih sapi indukan. "Nanti hasilnya dibagi secara proporsional antara peternak dan pemodal, sehingga dengan demikian sapinya tidak pernah hilang," katanya.

Dari skema kemitraan ini, menurut perhitungan Muladno, peternak dan pemodal bisa mendapatkan keuntungan hingga 1,5 kali dari modal yang dikeluarkannya. "Itu untungnya setara 3x bunga deposito, peternak dapat 1,5 kali dari bunga peternak. Selama 4 tahun, (sapi indukan) 4 kali beranak," ucap Muladno.

Agar sapi indukan terawat dengan baik dan dapat melahirkan sampai 4 kali, para peternak akan didampingi oleh ahli-ahli peternakan dari perguruan tinggi. "Pengetahuan teknologi harus diberikan orang kampus, sehingga setiap tahun diharapkan (sapi indukan) beranak terus," pungkasnya.

BI Minta Masyarakat Tidak Panik Karena Dolar Tembus Rp. 14.000 Lagi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo meminta masyarakat tidak khawatir berlebihan atas kondisi perekonomian di Tanah Air.  Pasalnya, di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat rencana Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve/The Fed) menaikkan tingkat suku bunga, fundamental ekonomi Indonesia disebutnya masih menunjukkan perkembangan positif.

“Masyarakat mohon tetap tenang, ekonomi kita mengarah ke yang lebih baik,” tutur Agus di Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (28/8). Agus mencatat sepanjang tahun berjalan, level inflasi Indonesia masih terbilang terkendali. Inflasi Agustus 2015 diprediksi BI hanya akan berada di level 0,3 persen atau lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi Agustus selama lima tahun terakhir. Selanjutnya, defisit transaksi berjalan (current account deficit/ CAD) juga mengecil dari yang sebelumya di kisaran 4 persen PDB pada kuartal II 2014 menjadi di kisaran 2 persen PDB di periode yang sama tahun ini.

“Kami juga melihat neraca perdagangan yang surplus terus dari Januari sampai Juli, itu bagus,” kata Agus. Agus tidak menyangkal nilai tukar rupiah masih tertekan, meskipun pada penutupan perdagangan kemarin sempat ditutup menguat 1,01 persen atau 143 poin ke level Rp 13.990 per dolar AS. “Kalau kita ikuti nilai tukar rupiah, kan nilai tukar rupiah sampai 27 Agustus itu year to date terdepresiasi 12,9 persen. Itu dari 1 Januari sampai 27 Agustus. Kalau tahun sebelumnya (depresiasi rupiah terhadap dolar) satu tahun kan 1,8 persen,” kata Agus.

Namun demikian, Agus menekankan, apabila dibandingkan negara-negara lain depresiasi nilai tukar rupiah masih tergolong rendah. Disebutkannya, depresiasi nilai tukar mata uang Brazil (year to date) terhadap dolar mencapai 33 persen, sedangkan Turki 24 persen, Malaysia 21 persen, dan Afrika Selatan 13 persen.

“Itu artinya mata uang Indonesia dibandingkan dengan mata uang negara-negara itu kita menguat, tetapi kalau rupiah kita dibandingkan dengan dolar kita melemah ke 13 persen,” kata Agus. ak hanya nilai tukar, pasar modal domestik pun juga tertekan. Karena masih tingginya ketidakpastian di pasar, investor cenderung memilih berinvestasi di negara-negara maju seperti Amerika, yang dipercaya memiliki risiko lebih rendah dibandingkan negara berkembang.

“Memang di pasar modal masih ada tekanan karena terjadi capital outflow. Kita juga perhatikan sebetulnya dana dari asing yang masuk ke Indonesia tahun ini masih bagus karena masih masuk kira-kira year to date itu Rp 45 triliun. Tapi kalau setahun yang lalu di periode yang sama kan masuk Rp 150 triliun jadi memang masuknya dana berkurang,” kata Agus.

Meski demikian, Agus yakin pasar akan kembali melirik pasar negara berkembang setelah The Fed memberikan kepastian kenaikan tingkat suku bunga acuannya pada rapat The Federal Open Market Committee (FOMC) September mendatang.

Yang perlu diperhatikan, lanjut Agus, kinerja ekonomi Negeri Paman Sam pada kuartal II tahun ini di luar perkiraan. Dari yang tadinya diperkirakan hanya akan tumbuh 2,7 persen ternyata tumbuh 3,2 persen. Kemudian tingkat pengangguran juga turun dari yang tadinya 277 ribu menjadi 271 ribu didukung oleh kinerja korporasi yang positif.

Selain itu, Agus juga menanggapi positif kebijakan pemerintah China menurunkan tingkat suku bunga dan mendevaluasi nilai tukarnya beberapa waktu. Hal itu memberikan harapan bahwa akan ada perbaikan perekonomian China yang melemah beberapa waktu terakhir. “Nanti ini akan merupakan dorongan bagi perbaikan ekonomi di Indonesia juga karena ekonomi Indonesia banyak terkait dengan ekonomi dunia termasuk dengan ekonomi China,” kata Agus.

Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) sempat menyentuh level Rp 14.000/US$ beberapa hari lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat tetap tenang karena pemerintah sedang bekerja menghadapi kondisi ekonomi agar membaik.

Ditemui usai menghadiri peresmian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jok‎owi menyampaikan bahwa pemerintah sudah memiliki instrumen kebijakan yang bisa digunakan untuk menghalau dampak tekanan ekonomi tersebut.

"Yang paling penting kita tetap tenang menghadapi setiap masalah. Sudah ada instrumen yang dikeluarkan BI (Bank Indonesia). Banyak juga instrumen yang diatasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Ada kebijakan fiskal oleh pemerintah," kata Jokowi, di Batang, Jawa Tengah, Jumat (28/8/2015). Ia mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu panik berlebihan karena sebenarnya yang mengalami tekanan bukanlah hanya Indonesia. Bahkan banyak negara lain yang juga mengalaminya.

Jokowi memastikan pemerintah akan selalu hadir di tengah masyarakat untuk memastikan berbagai dampak dari pelemahan rupiah ini tidak dirasakan terlalu dalam oleh masyarakat. "Kita harus mengerti, semua negara mengalami ini. Jadi kita harus kejar-kejaran dengan regulasi yang membantu, dan deregulasi yang menghambat. Kita terus menerus melakukan itu dan tak akan berhenti," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution sempat menyindir kalangan investor yang berlebihan merespons gejolak ekonomi di luar negeri berupa langkah Pemerintah China yang melemahkan matau uang Yuannya. Sore ini, dolar ditutup Rp 13.999, atau sedikit menguat dari posisi penutupan kemarin Rp 13.980.

Indonesia Kembali Ekspor Telur Ayam Setelah 10 Tahun Hiatus

Kementerian Pertanian mengungkapkan bahwa Japfa Comfeed, perusahaan peternakan ayam, akan mengekspor 100.000 butir Hatching Eggs (HE) Parent Stock atau telur tetas induk ayam senilai Rp 2,72 miliar ke Myanmar. Pengiriman akan dilakukan dalam 3 tahap sampai akhir tahun, pengapalan pertama dilakukan pada 8 September 2015.

Ekspor telur tetas ayam induk ini merupakan yang pertama semenjak Indonesia terserang Aviant Influenza (AI) alias flu burung pada 2004 lalu. Japfa Comfeed telah menandatangani kontrak ekspor ke Myanmar hingga 2017. "Ini merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan Japfa Comfeed dengan mitra bisnisnya di Myanmar," kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Kementan, Muladno Bashar, saat konferensi pers di Kementan, Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Muladno menuturkan, ekspor telur tetas ke Myanmar ini cukup berliku prosesnya, perlu penyesuaian regulasi-regulasi diantara kedua negara. Pemerintah, dalam hal ini Kementan, ikut memfasilitasi hingga akhirnya tercapai kesepakatan pengiriman telur tetas ke Myanmar.

"Ini inisiatif swasta, pemerintah memfasilitasi kegiatan tersebut," ucapnya. Pemerintah Myanmar datang ke Indonesia pada 1 Juli 2015 lalu untuk mempelajari langsung sistem manajemen penanggulangan flu burung di Indonesia.  Delegasi yang dipimpin Deputy Minister of Livestock and Rural Development Myanmar, Aunt Myatt Oo, mengakui keberhasilan Indonesia dalam menangani flu burung dan akhirnya membolehkan telur tetas ayam Indonesia masuk ke negaranya

"Sebelumnya ada aturan di Myanmar yang melarang impor HE dari negara yang belum bebas Aviant Influenza (AI). Tapi kita jelaskan bahwa Indonesia berhasil mengatasi AI walau dgn vaksin. Mereka menerima, akhirnya aturan di sana direvisi sehingga Myanmar mau menerima HE dari Indonesia," Muladno menuturkan.

Ke depan, pihaknya akan mendorong lebih banyak perusahaan Indonesia yang mengekspor unggas. Pemerintah akan membantu dari sisi regulasi.  "Regulasi-regulasi yang menghambat, meningkatkan biaya, menyulitkan hubungan kerjasama antar negara kita permudah. Kami bertekat memudahkan semuanya sepanjang itu memberikan manfaat kepada masyarakat," katanya.

Sebagai informasi, potensi produksi DOC Final Stok ayam pedaging Indonesia tahun ini mencapai 3,3 miliar ekor. Sedangkan kebutuhan DOC Final Stokk di dalam negeri hanya 2,44 miliar ekor.  Melimpahnya surplus ayam di dalam negeri ini membuat peternak ayam di dalam negeri merugi dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, pemerintah berupaya mendorong ekspor ayam untuk menyeimbangkan suplai dan kebutuhan di dalam negeri.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Muladno Bashar di Jakarta, Jumat (28/8/2015) menyatakan, ekspor telur tetas tersebut dilakukan perusahaan unggas Japfa Comfeed dilakukan dalam tiga tahap hingga akhir tahun dengan pengapalan pertama pada 8 September 2015. Japfa Comfeed telah menandatangani kontrak ekspor ke Myanmar hingga 2017.

"Ekspor telur tetas ayam induk ini merupakan yang pertama semenjak Indonesia terserang Avian Influenza (AI) atau flu burung pada 2004 lalu," katanya.  Menurut Dirjen, proses ekspor telur tetas ke Myanmar tersebut cukup berliku karena perlu penyesuaian regulasi antara kedua negara. Kementan selaku pemerintah, ikut memfasilitasi hingga akhirnya tercapai kesepakatan pengiriman telur tetas ke negara tersebut.

Dia mengungkapkan, pada 1 Juli 2015 pemerintah Myanmar datang ke Indonesia untuk mempelajari langsung sistem manajemen penanggulangan flu burung di Indonesia. Delegasi yang dipimpin Deputy Minister of Livestock and Rural Development Myanmar, Aunt Myatt Oo, mengakui keberhasilan Indonesia dalam menangani flu burung dan akhirnya membolehkan telur tetas ayam Indonesia masuk ke negaranya.

"Sebelumnya ada aturan di Myanmar yang melarang impor HE dari negara yang belum bebas AI," katanya. Namun, lanjutnya, pihaknya menjelaskan bahwa Indonesia berhasil mengatasi AI walaupun dengan vaksin dan mereka menerima penjelasan tersebut. "Akhirnya aturan di sana direvisi sehingga Myanmar mau menerima HE dari Indonesia," kata Muladno.

Ke depan, pihaknya akan mendorong lebih banyak perusahaan Indonesia yang mengekspor unggas dan pemerintah akan membantu dari sisi regulasi. "Regulasi-regulasi yang menghambat, meningkatkan biaya, menyulitkan hubungan kerjasama antar negara kita permudah. Kami bertekat memudahkan semuanya sepanjang itu memberikan manfaat kepada masyarakat," katanya.

Sementara itu Komisaris Independen PT Charoen Pokphand Indonesia Suparman menyatakan, pihaknya saat ini sedang menjajaki ekspor produk olahan unggas ke Jepang. "Masih dalam proses (ekspor ke Jepang). Sekarang dalam pembicaraan bisnis to bisnis," kata mantan Irjen Departemen Pertanian (sekarang Kementerian Pertanian) itu.

BPS : Beras dan Ayam Menjadi Pendorong Inflasi Bulan Agustus

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat potensi kenaikan harga (inflasi) beras sepanjang Agustus 2015 di kisaran 1 hingga 1,9 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Ekspektasi angka inflasi beras bulanan (month-to-month) tersebut lebih tinggi dibanding Juli lalu yang bersender di angka 0,68 persen.

Kepala BPS Suryamin juga memprediksi bahwa kenaikan harga beras tetap akan menjadi salah satu penyumbang utama inflasi bulanan di bulan Agustus. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa inflasi total secara bulanan bisa ditekan karena ditemukan deflasi pada tujuh dari 22 komoditas yang telah dihitung Indeks Harga Konsumen (IHK)nya.

"Beras memang naiknya tidak sampai di kisaran 3 persen, tapi tetap saja itu memberikan share ke angka inflasi bulanan secara total. Tapi nanti inflasi itu akan terdorong ke bawah setelah kami menemukan tujuh komoditas yang mengalami deflasi," ujar Suryamin ketika ditemui di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kamis malam (27/8).

Ia mengatakan bahwa kenaikan harga beras kali ini tidak masuk dalam kategori mengkhawatirkan mengingat rata-rata inflasi komoditas telah dihitung berada di bawah 2 persen. Namun, ia mengatakan bahwa penghitungan IHK per komoditas ini belum selesai karena masih ada barang atau jasa yang belum dipantau.

"Selain itu, kami juga baru melakukan pemantauan di enam kota besar, sedangkan kota yang kami observasi IHK-nya ada 82 kota. Jadi semua angkanya masih bisa berubah, tapi kami harap angkanya tetap stabil hingga akhir bulan," jelas Suryamin. Sebagai informasi, kenaikan harga beras kadang menjadi salah satu komoditas yang memiliki kontribusi terbesar dalam penghitungan inflasi bulanan sepanjang tahun 2015. Contohnya pada bulan Maret 2015, terdapat kenaikan harga beras sebesar 2,24 persen dan merupakan kontribusi terbesar ketiga penyumbang inflasi bulanan dengan porsi sebesar 0,09 persen.

Namun ada kalanya harga beras juga berhasil menghambat laju inflasi bulanan pada tahun ini. Contohnya pada bulan April 2015, terjadi deflasi harga beras sebesar 4,82 persen dan memiliki bobot 0,82 persen pada perhitungan inflasi secara total yang disebabkan oleh meningkatnya pasokan beras secara nasional.

Bank Indonesia (BI) memprediksi tingkat inflasi Agustus 2015 ada di level 0,3 persen atau terendah untuk rata-rata lima tahun terakhir di periode yang sama. Angka itu lebih rendah dari Agustus 2014 yang mencapai 0,47 persen dan inflasi bulan lalu yang mencapai 0,93 persen.

“Inflasi di survei Minggu keempat kami itu ada di kisaran 0,3 persen,“ tutur Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo di Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (28/8). Apabila hasil survey yang dilakukan BI terbukti benar, maka level inflasi tahun ke tahun (year on year/yoy) Agustus 2015 diperkirakan mencapai 7,08 persen. Atau lebih rendah dibandingkan inflasi Juli 2015 (yoy) yang berada di angka 7,26 persen.

“Jadi kalau dari 7,26 persen di bulan yang lalu terus turun menjadi 7,08 persen itu adalah satu pencapaian yang baik dan kita harapkan akan terus mengarah ke di bawah 4,5 persen di akhir 2015,” kata Agus. Diungkapkan Agus, komoditas yang memberikan tekanan pada inflasi adalah ayam ras, telur ayam ras, dan beras. Sedangkan deflasi terjadi pada jasa pengangkutan antar daerah dan bawang merah.

“Jadi tentu nanti kita akan melihat bahwa pemerintah akan memberikan perhatian kepada harga daging ayam, telur ayam, maupun beras, dan harga daging sapi,” ujarnya. Menurut Agus, laju inflasi yang rendah merupakan salah satu indikator fundamental ekonomi yang penting. “Jadi kita sambut baik kalau seandainya inflasi bisa 0,3 persen,” kata Agus

Pemerintah Jokowi Masih Ogah Turunkan Harga Jual BBM Sehingga Rugikan Masyarakat

Meskipun didesak harus menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) penugasan dan bersubsidi seiring anjloknya harga minyak dunia di bawah level US$ 40 per barel, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memilih mempertahankan harga jual premium, solar, dan minyak tanah untuk periode penjualan 1-30 September 2015.

Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Menteri ESDM Sudirman Said tidak mengubah harga tiga jenis BBM yang dijual PT Pertamina (Persero) tersebut. Premium RON 88 di wilayah penugasan luar Jawa-Madura-Bali tetap dipatok Rp 7.300 per liter, solar di harga Rp 6.900 per liter, dan minyak tanah Rp 2.500 per liter.

Sudirman mengatakan pemerintah terus mencermati perkembangan harga minyak dunia dan kondisi perekonomian nasional saat ini. Ia menjelaskan penetapan harga mulai bulan depan dilakukan setelah melakukan perhitungan harga jual eceran BBM selama 24 Juli hingga 24 Agustus 2015 serta melakukan simulasi alternatif periode perhitungan harga BBM yakni tiga, empat, dan enam bulan.

“Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata harga minyak bumi yang menunjukkan tren penurunan sebagai dampak perlambatan ekonomi dunia dan simulasi tersebut, maka harga jual eceran BBM secara umum tidak naik,” kata Sudirman, Jumat (28/8). Mantan bos PT Pindad (Persero) itu mengaku dalam menetapkan harga, instansinya berkoordinasi dengan Pertamina dan selalu mengedepankan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mempertanyakan kebijakan pemerintah yang sudah cukup lama menahan harga BBM tersebut meskipun harga minyak dunia sedang turun. Padahal menurutnya di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu seperti saat ini, satu hal yang harus dilakukan pemerintah adalah menjaga daya beli masyakat sekaligus menjaga inflasi terkendali di level rendah.

Langkah pertama yang menurut Faisal harus dilakukan adalah pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi dan mencermati penetapan harga BBM tak bersubsidi agar tetap sesuai dengan aturan yaitu terdapat margin keuntungan maksimum 10 persen. “Inilah bentuk stimulus nyata bagi rakyat banyak”, kata Faisal.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said akhirnya mengakui keputusan pemerintah tidak menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) penugasan jenis premium dan BBM bersubsidi jenis solar dan minyak tanah mulai 1 September mendatang karena ingin memberi kesempatan kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengambil untung.

Seperti diketahui, Pertamina sempat melaporkan penurunan laba pada semester I 2015 sebesar 49,55 persen menjadi US$ 570 juta akibat tidak berubahnya harga jual premium dan solar yang ditetapkan pemerintah sejak 28 Maret 2015.  Selama tiga bulan sampai Juni 2015, Pertamina diminta untuk melego premium ke masyarakat di harga Rp 7.300 per liter dan solar di harga Rp 6.900 per liter. Padahal harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga keekonomian.

Sebelumnya Direktur Pembinaan Hilir Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengungkapkan kebijakan pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga BBM sejak Maret 2015 telah membuat Pertamina menombok kerugian hingga Rp 12 triliun.

Sementara saat ini ketika harga minyak dunia sempat menyusut dibawah US$ 40 per barel, para pengamat ekonomi sampai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah meminta pemerintah untuk menurunkan harga jual premium dan solar. Sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.  Sampai akhirnya Menteri ESDM menjelaskan latar belakang keputusan mempertahankan harga BBM tersebut.

“Selain pertimbangan harga minyak dunia serta memperhatikan kestabilan sosial ekonomi, pengelolaan harga dan logistik, keputusan Pemerintah tidak mengubah harga jual BBM juga karena perlunya dilakukan upaya untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh Badan Usaha yang mendapat penugasan Pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM,” ujar Sudirman dikutip dari laman Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Jumat (28/8).

Mantan Wakil Direktur Utama PT Petrosea tersebut mengakui selama beberapa periode sebelumnya, badan usaha tersebut alias Pertamina harus menjual BBM, khususnya Premium di bawah harga keekonomian.  “Sementara itu, apabila terdapat selisih positif atas penetapan harga khususnya untuk solar, akan digunakan sebagai tabungan dana ketahanan energi dan pengembangan infrastruktur,” kata Sudirman.

Namun, Sudirman menegaskan setiap kebijakan penetapan harga BBM yang diambil pemerintah selalu melibatkan auditor pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keuangan.  “Audit itu mencakup realisasi volume pendistribusian jenis BBM tertentu, penugasan khusus, besaran harga dasar, biaya penugasan pada periode yang telah ditetapkan, besaran subsidi, hingga pemanfaatan selisih-lebih dari harga jual eceran,” jelasnya.

Keputusan pemerintah yang kembali menahan harga jual premium, solar, dan minyak tanah untuk memberi keuntungan bagi Pertamina sebelumnya telah diprediksi Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kardaya Warnika. Ia menyebut Pertamina meminta jaminan keuntungan laba sebesar US$ 1,7 miliar kepada pemerintah dengan bersedia mengikuti penetapan harga BBM yang tidak mengikuti perkembangan harga minyak meskipun subsidi BBM jenis solar telah dipatok tetap Rp 1.000 per liter dan subsidi premium dihapuskan.

Namun mantan Kepala Badan Pengelola Usaha Hulu Migas (BP Migas) tersebut tidak menduga setelah diterpa kritik harus menurunkan harga BBM saat harga minyak mentah rendah, pemerintah belum juga menurunkan harga tersebut. Padahal menurutnya, pemerintah seharusnya mendahulukan kepentingan masyarakat ketimbang Pertamina. 

"Yang akan dibantu rakyat atau Pertamina? Kalau menurut saya, untuk energi ini rakyat harus didahulukan," ujar Kardaya.

Laba PT Goodyear Indonesia Tbk Terpukul Indsutri Vulkanisir Ban

Penurunan penjualan industri otomotif di tanah air berdampak pada kinerja keuangan PT Goodyear Indonesia Tbk. Sepanjang paruh pertama tahun ini, Goodyear mencatatkan kerugian tahun berjalan sebesar US$ 353,76 ribu. Padahal pada periode yang sama tahun sebelumnya Goodyear masih bisa membukukan laba sebesar US$ 279,64 ribu.

Meskipun nilai penjualan ban Goodyear di semester I 2015 sebesar US$ 79,25 juta tercatat hampir sama dengan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar US$ 79,24 juta, namun besarnya biaya produksi yang harus ditanggung produsen ban asal Amerika Serikat akibat banyak menggunakan bahan baku impor ditengah depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar diyakini menjadi penyebab kerugian perusahaan.

Namun menyikapi kondisi tersebut, manajemen Goodyear mengaku belum melakukan strategi khusus selain yang telah dicantumkan dalam rencana bisnis di awal tahun. Manajemen juga menyatakan belum menaikkan harga produk untuk memperbaiki rapor merah semester I 2015.

“Kami belum akan melakukan penyesuaiaan harga secara menyeluruh untuk jangka pendek atau menengah,” kata Direktur Pemasaran dan Penjualan Goodyear Indonesia Yedi Sondy di Jakarta, Kamis (27/8). Menurutnya manajemen akan tetap fokus menawarkan produk-produk berkualitas, memperkuat jaringan maupun channel distribusi produk, serta mengembangkan basis pelanggan dengan cara memberikan pelayanan yang prima.

“Tiga faktor utama tersebut akan membantu merecover kalau misalnya ada goncangan-goncangan yang terjadi terutama dalam short term ini,” kata Yedi. Strategi tersebut diharapkan bisa memperbaiki kinerja Goodyear hingga akhir tahun dan target penjualan masih bisa tercapai.

Ketua Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane sebelumnya memperkirakan sepanjang tahun ini penjualan ban di dalam negeri hanya akan menyentuh angka 8 juta-8,5 juta unit. Turun dibandingkan penjualan 2014 yang mencapai 9 juta unit. Tidak hanya penurunan penjualan di dalam negeri, Aziz juga mengkhawatirkan penurunan penjualan ban untuk pasar ekspor. Jika pada periode 2011-2014 rata-rata ekspor ban bisa mencapai 35 juta-45 juta unit per tahun maka tahun ini ia memperkirakan angka ekspor ban hanya akan menyentuh 30 juta unit.

“Semester II makin worst kondisinya karena harapan pertumbuhan ekonomi belum kunjung membaik di dalam dan luar negeri, uncertainty juga meningkat. Selain itu sebagian besar bahan baku industri ini masih diimpor,” tutur Ketua APBI Aziz Pane.

Lebih lanjut, Aziz menilai kondisi industri sekarang menguntungkan bagi bisnis vulkanisir ban yang didominasi oleh pengusaha industri kecil dan menengah. Alih-alih membeli ban baru, pelanggan banyak yang beralih merekondisi ban kembali atau membeli ban rekondisi karena biayanya lebih murah dibandingkan ban baru.

“Harga ban vulkanisir jauh lebih murah dibandingkan beli produk baru. Untuk ban vulkanisir yang melalui proses cold harganya bisa 70- 80 persen di bawah harga jual produk baru,” kata Aziz. Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) memperkirakan permintaan ban di semester II belum akan menunjukkan peningkatan. Pasalnya, kondisi industri otomotif dan komoditas masih lesu yang diperparah dengan belum terangkatnya daya beli masyarakat.

“Semester II makin worse kondisinya karena harapan pertumbuhan ekonomi belum kunjung membaik di dalam dan luar negeri, uncertainty juga meningkat,” tutur Ketua APBI Aziz Pane saat dihubungi. Aziz mengungkapkan penurunan permintaan ban di dalam negeri sudah mulai terasa sejak 2013 yang tercatat 10 juta unit. Kemudian pada 2014 permintaannya turun menjadi sekitar 9 jutaan.

“Tahun ini perkiraan permintaan ban itu sekitar 8 juta–8,5 juta unit. Kondisi puncaknya itu pada 2011 yang permintaannya hampir 11,4 juta unit,” tutur Aziz. Sementara itu, dampak pelemahan nilai tukar rupiah dirasa tidak akan berpengaruh terhadap permintaan ban di pasar luar negeri yang disebutnya juga mengalami penurunan.

Aziz mencatat, pada 2011 hingga 2014 ekspor ban bisa mencapai 35 juta–45 juta unit. Namun tahun ini diperkirakan hanya bisa di angka 30 juta unit. Sementara di sisi lain, sebagian besar bahan baku produksi ban di dalam negeri masih harus diimpor. “Dampak pelemahan nilai tukar tidak begitu besar ke industri. Meskipun kami ada ekspor tapi bahan baku kami sebagian besar juga impor. Pelemahan nilai tukar hanya menguntungkan untuk industri yang komponen impornya sedikit,” ujarnya.

Aziz memperkirakan industri ban akan mulai bangkit pada kuartal terakhir 2016 seiring dengan perbaikan ekonomi dan kinerja industri otomotif.

Pemerintah Adu Domba China dan Jepang Agar Dapat Harga Super Murah Untuk Kereta Super Cepat

Pihak Jepang memberikan proposal tambahan untuk proyek kereta cepat atau High Speed Train (HST) Jakarta-Bandung. Proposal ini disampaikan utusan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe beberapa waktu lalu. Mendengar berita tersebut, pihak China seolah tak mau kalah. Akhirnya Negeri Tirai Bambu tersebut juga akan memberikan proposal tambahan ke pemerintah Indonesia.

"Kita beritahu ada usulan tambahan dari pihak Jepang khusus disampaikan oleh utusan khusus PM Jepang. Silahkan kalau China mau mengusulkan juga harus sampaikan melalui surat. Kita harus adil," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jakarta.. Proposal tersebut akan diserahkan kembali ke konsultan Internasional, yaitu Boston Consulting Group (BSG) untuk dianalisa dari seluruh aspek. Seperti pada penilaian yang dilakukan terhadap proposal sebelumnya. "Mereka (BCG) kita beritahu sebagai tim penilai kita memberitahu." ujarnya.

Darmin menambahkan, antara proposal yang pertama dan susulan akan dipisahkan. Meskipun ada beberapa komponen yang sama di dalamnya. "Kita minta jangan dicampur usulan barunya dengan proposal yang sebelumnya sudah kami terima. Harus terpisah," ujar Darmin.

Pemerintah menunjuk Boston Consulting Group (BCG) untuk menganalisa proposal dari Jepang dan China terkait proyek pembangunan kereta cepat atau High Speed Train (HST). Hasil analisa ini telah disampaikan kepada pemerintah yang diwakili oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.

"Kita sudah mulai mendengarkan laporan hasil analisis assestment dari konsultan (Boston Consulting Group) proposal China maupun Jepang," ungkap Darmin di kantornya, Jakarta. Beberapa variabel yang menjadi fokus konsultan, di antaranya adalah biaya, teknis operasional, teknologi hingga dampak secara sosial ekonomi. Itu yang kemudian disampaikan ke pemerintah

"BCG mengevaluasi segala macam. Termasuk cost-nya, operasionalnya, segala macam, dampak ekonomi, teknologi," imbuhnya. Belum ada keputusan dari hasil analisa tersebut. Sebab masih harus dibahas lebih lanjut di tingkat pemerintah sebelum diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Memang belum selesai kita bahas. Masih akan dilanjutkan karena begitu banyak hal penting yang harus didiskusikan sehingga masih harus dibahas lagi Senin mendatang," jelasnya Apalagi beberapa waktu yang lalu ada tambahan proposal dari Jepang. Ini harus diserahkan lagi ke konsultan untuk dianalisa. "Tapi memang kita minta evaluasinya harus dibedakan proposal semula tanpa tambahan request. Baru kemudian yang kedua kalau masuk dan itu kelihatannya mereka perlu mengerjakan lagi beberapa," terang mantan Gubernur BI tersebut.

Mengetahui Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengirim utusan khusus untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka guna menyodorkan konsep baru pembangunan kereta cepat, Pemerintah China tak tinggal diam. Kini giliran Duta Besar China untuk Indonesia Xie Feng bertandang ke kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution guna membahas kelanjutan proyek tersebut.

Darmin menjelaskan kedatangan perwakilan negara China itu untuk menyampaikan usulan tambahan yang akan diajukan dalam proposal pengadaan proyek Kereta Cepat (High Speed Train) Jakarta-Bandung.  "Kita sudah mulai mendengarkan laporan hasil analisis assestment dari konsultan Boston Consulting Group, proposal dari pihak China maupun Jepang. Memang China mengajukan usulan tambahan lagi dalam butir proposalnya," ujar Darmin saat ditemui di kantornya, Jumat (28/8).

Meski enggan menyebutkan usulan tambahan yang disodorkan China dalam proposalnya, namun Darmin memastikan usulan tambahan tersbut tidak akan mempengaruhi penilaian tahap awal yang dilakukan oleh konsultan. Pasalnya, pemerintah sudah sejak awal meminta evaluasi uji kelayakan dua calon investor itu. "Memang belum selesai dibahas. Tapi memang kami minta evaluasinya harus dibedakan proposal semula tanpa tambahan request. Sehingga nanti mungkin laporan keseluruhan yang akan dibahas," ujarnya.

Seperti diketahui, dua negara besar Asia Jepang dan China tengah bertarung untuk mendapatkan proyek Kereta Cepat pertama di Indonesia yang memiliki nilai proyek sebesar Rp 40 triliun itu. Darmin mengungkapkan, hasil evaluasi yang dilakukan oleh konsultan bisa selesai pada 31 Agustus mendatang dan kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Masih akan dilanjutkan karena begitu banyak hal penting yang harus didiskusikan sehingga masih harus dibahas lagi senin mendatang. Yang saya bisa bilang hari Senin sudah selesai penilaiannya, dan besoknya (Selasa) kita bisa sampaikan ke Presiden," ujarnya.