Menkeu Minta DPR Realistis Dalam RAPBN 2016 Karena Indonesia Tidak Dalam Krisis Ekonomi

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menegaskan kondisi perekonomian Indonesia saat ini tidak masuk kategori krisis seperti yang terjadi pada 1998 dan 2008 silam. Oleh karena itu, Bambang merasa pemerintah belum perlu membentuk satu pusat penanganan krisis seperti yang diusulkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

“Saya pikir kita tidak bicara krisis saat ini, karena tidak ada indikasi yang menyatakan Indonesia tengah mengalami krisis,” ujar Bambang usai bertemu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tadi malam di Gedung DPR, Senin (24/8). Bambang masih meyakini bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dan landainya realisasi pertumbuhan ekonomi sampai semester I 2015 di angka 4,7 persen bisa terobati dengan satu resep khusus yaitu peningkatan penyerapan anggaran kementerian/lembaga pemerintah di sepanjang semester II ini.

“Mudah-mudahan kalau instruksi presiden diikuti semua pihak, saya yakin,” ujarnya. Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie menyebut kondisi ekonomi Indonesia sudah masuk kategori krisis dan butuh penanganan khusus dari pemerintah. Pria yang kerap disapa Ical tidak menampik dalam banyak hal kondisi perekonomian Indonesia turut dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ia menyebut sebanyak 80 persen pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia sebetulnya berasal dari masyarakat, sementara 20 persen sisanya ada pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Oleh karena itu, Ical menilai kebijakan pemerintah yang hanya fokus pada pencapaian target dalam APBN tidak bakal menyelesaikan persoalan. Terlebih penyerapan anggaran pemerintah pada semester pertama jauh di bawah 50 persen. Hal itu dipandang Ical telah semakin menambah beban perekonomian. Menurutnya, pemerintah saat ini perlu memberikan dukungan terhadap dunia usaha untuk membantu mengatasi pelemahan ekonomi yang terjadi. Bukan malah menambah beban-beban baru seperti target tambahan pajak yang dipandang malah semakin memberatkan dunia usaha. "Pemerintah perlu membentuk pusat krisis untuk menangani persoalan yang begini sulit," ujar Ical.

Ia mengaku wacana pembentukan pusat krisis tersebut telah diutarakan olehnya jauh-jauh hari. Dia khawatir sektor perekonomian menurun, dan itu terbukti ketika dia mengaku telah mendapati kabar bursa kembali turun lima persen tadi pagi. "Saya juga ingin menyampaikan bahwa dolar sudah mencapai Rp 14 ribu. Ini jelas membahayakan perekonomian kita," kata dia. Bagaimanapun, kata Ical, upaya pencarian jalan keluar kini berada di tangan pemerintah. Presiden Joko Widodo dalam hal ini seharusnya bisa diandalkan menjadi nakhoda pemerintahan lewat koordinasi bersama jajaran kementeriannya. Pusat krisis dianggap salah satu solusinya.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro meminta seluruh komisi maupun Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk fleksibel dan realistis dalam melakukan pembahasan asumsi makro yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. “Waktu kita mencantumkan asumsi dalam nota keuangan, semua berdasarkan rentang yang disepakati dengan DPR. Namun kita tentu harus realistis, melihat kondisi yang sebenarnya. Terutama setelah China mendevaluasi mata uang dan perkembangan terakhir lainnya,” ujar Bambang usai bertemu pimpinan DPR tadi malam di Gedung DPR, Senin (24/8).

Pertemuan itu sendiri menurut Bambang dilakukan pemerintah untuk menyamakan pandangan akan kondisi perekonomian nasional dan global terkini, yang akan terkait erat dengan asumsi makro dan target-target yang harus dicapai dalam pembahasan RAPBN 2016. “Tentunya kita harus keluar dengan asumsi yang lebih realistis, kira-kira begitu kesepakatannya dengan pimpinan DPR agar pembahasannya nanti bersama Komisi XI dan Badan Anggaran lancar,” jelasnya.

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memastikan ekonomi Indonesia tahun depan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia yang makin sulit untuk diprediksi. “Ekonomi dunia saat ini sangat dinamis, susah untuk memprediksi. Jadi kita harus melihat pada angka yang terakhir, kira-kira nilai tukar berapa, pertumbuhan ekonomi berapa yang kira-kira paling cocok untuk menggambarkan ekonomi tahun depan,” kata Bambang.

Ia menyebut sampai hari ini kondisi pasar dunia sangat buruk, tidak hanya terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga dan meminta bantuan pemerintah daerah untuk bisa membantu meningkatkan belanjanya. Sebagai informasi, berikut adalah indikator ekonomi makro yang diusulkan pemerintah dalam RAPBN 2016:

• Pertumbuhan Ekonomi 5,5 persen
• Inflasi 4,7 persen
• Nilai tukar Rp 13.400 per dolar
• Suku bunga SPN 3 bulan 5,5 persen
• Harga minyak mentah Indonesia US$ 60 per barel 
• Lifting minyak 830 ribu barel per hari 
• Lifting gas 1.155 ribu barel setara minyak per hari