8 Poin Perjuangan Karyawan Dalam Unjuk Rasa Serikat Pekerja Pada 1 September Di Monas

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, pada Selasa, 1 September 2015, buruh gabungan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia. Aksi yang direncanakan diikuti 48 ribu buruh ini akan dilakukan dengan melakukan long march dari Bundaran HI hingga Monas. "Ini aksi damai akibat melemahnya nilai rupiah, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan terpuruknya daya beli buruh akibat tingkat upah yang tidak memadai," kata Iqbal. Dia berujar, ada sembilan poin yang akan disampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Sembilan poin tersebut antara lain:

1. Turunkan harga barang pokok dan BBM.
2. Meminta pemerintah mengambil langkah-langkah agar tidak terjadinya PHK besar-besaran akibat situasi perekonomian yang tidak baik.
3. Menghentikan kemudahan-kemudahan masuknya tenaga kerja asing.
4. Mengembalikan daya beli dengan menaikkan upah minimum 2016.
5. Perbaiki pelayanan BPJS Kesehatan dengan menghapus sistem INA CBGs dan COB, karena buruh saat ini menerima jaminan kesehatan yang lebih buruk dengan adanya BPJS.
6. Jaminan pensiun. Diharapkan tidak terjadi diskriminasi antara pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dan buruh swasta.
7. Minta penegakan aturan keselamatan kerja. Diharapkan kepolisian bertindak tegas atas kasus meninggalnya 27 buruh PT Mandom yang sampai saat ini belum ada tindakan apa pun dari kepolisian.
8. Bubarkan pengadilan buruh/PHI dengan merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Iqbal menuturkan tuntutan itu diharapkan didengar Presiden Joko Widodo. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito M. Karnavian mengatakan, dalam aksi unjuk rasa tersebut, kepolisian akan menurunkan 8.000 personel. Ia berharap aksi dapat dilakukan terpusat di silang Monas, agar tidak terjadi gangguan lalu lintas dan keamanan. "Karena aksi ini dilakukan pada hari kerja. Beda dengan aksi 1 Mei yang dilakukan saat hari libur," ucap Tito.

Kapolda Metro Irjen Pol Tito Karnavian mengundang perwakilan buruh ke kantornya. Tito mengajak diskusi mencari solusi agar unjuk rasa yang melibatkan puluhan ribu buruh pada hari kerja tidak mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Pada 1 September rencananya buruh akan menggelar longmarch dari HI ke Istana. Irjen Tito menawarkan agar unjuk rasa dilakukan di Silang Monas. Hal ini semata agar aktivitas arus lalu lintas tak terganggu.

"Karena sebetulnya hal yang diakomodir sebagian sudah bisa diakomodir, kemudian yang kedua akan ada yang diterima perwakilan. Media pasti akan meng-cover, apalagi kalau udah begitu? Kalau tujuannya memacetkan jalan, ya nggak boleh. Biarkan publik nanti yang menilai," jelas Tito. Dalam diskusi itu hadir Presiden KSPI Said Iqbal yang menyebut alasan demo karena adanya ancaman PHK besar-besaran karena pelemahan rupiah.

Tito juga menegaskan kepada buruh agar tidak melakukan pelanggaran hukum dan undang-undang dalam aksi itu. Jika ada terjadi, maka polisi akan melakukan penindakan hukum. "Jangan sampai terjadi pelanggaran hukum, jangan sampai terjadi pelanggaran undang-undang," tandasnya.  Buruh dari sekitar Jabodetabek akan melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal menyebut unjuk rasa tersebut akan diikuti sekitar 10.000 buruh di Jabodetabek.

"Mulainya pukul 8.00 pagi titiknya di Bundaran HI. Terus gerak menuju Monas. Tuntutannya kesejahteraan, tenaga kerja, dan lain-lain," kata Iqbal di Jakarta.  Unjuk rasa tersebut akan dilakukan hingga sore hari. Sehingga Iqbal meminta masyarakat untuk menghindari jalan yang akan dilalui dan dipakai oleh buruh untuk berunjuk rasa. "Atau atur jalan mana yang paling baik untuk mengakses ke kantornya," kata dia.

Namun Iqbal meminta masyarakat tidak panik, sebab polisi akan mengalihkan jalan-jalan untuk para pengendara yang hendak melintas di depan Istana Merdeka.  "Akan ada 8.000 lebih kekuatan personel, baik untuk jaga lalu lintas maupun personel pemantauan langsung bersama teman korlap (koordinator lapangan)untuk menjaga aksi tetap damai," ujarnya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) R Abdullah menyatakan bahwa buruh di Bekasi akan melakukan demo besar-besaran untuk menolak Masyarakat Ekonomi Asean pada 1 September mendatang. "Iya, nanti kita mau demo buruh untuk memprotes MEA tanggal 1 September," tutur Abdullah. Menurutnya, dengan kondisi ekonomi yang lemah saat ini, Indonesia tidak bisa ikut MEA. Seharusnya pemerintah, lanjut Abdullah, menangguhkan ekonomi terlebih dahulu baru ikut MEA.

"Sebaiknya ekonomi kita tangguh dulu baru MEA dilaksanakan, tapi kalau ekonomi kita sedang lumpuh seperti ini begitu kita masuk MEA, ya kita akan semakin sulit ekonomi ke depan," katanya.  Abdullah menuturkan saat ini banyak pekerja yang dirumahkan dan di-PHK karena perusahaan tidak tangguh dalam menghadapi ekonomi yang sulit. Di Bekasi sudah ada satu perusahaan yang gulung tikar karena hal ini.

"Ada satu perusahaan produk plastik yang tutup. Makanya pemerintah harus intervensi, buat kebijakan yang memberikan kemudahan pada perusahaan yang setengah tangguh dan tidak tangguh dalam menghadapi ekonomi sulit ini," katanya.