Pihak Jepang memberikan proposal tambahan untuk proyek kereta cepat atau High Speed Train (HST) Jakarta-Bandung. Proposal ini disampaikan utusan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe beberapa waktu lalu. Mendengar berita tersebut, pihak China seolah tak mau kalah. Akhirnya Negeri Tirai Bambu tersebut juga akan memberikan proposal tambahan ke pemerintah Indonesia.
"Kita beritahu ada usulan tambahan dari pihak Jepang khusus disampaikan oleh utusan khusus PM Jepang. Silahkan kalau China mau mengusulkan juga harus sampaikan melalui surat. Kita harus adil," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jakarta.. Proposal tersebut akan diserahkan kembali ke konsultan Internasional, yaitu Boston Consulting Group (BSG) untuk dianalisa dari seluruh aspek. Seperti pada penilaian yang dilakukan terhadap proposal sebelumnya. "Mereka (BCG) kita beritahu sebagai tim penilai kita memberitahu." ujarnya.
Darmin menambahkan, antara proposal yang pertama dan susulan akan dipisahkan. Meskipun ada beberapa komponen yang sama di dalamnya. "Kita minta jangan dicampur usulan barunya dengan proposal yang sebelumnya sudah kami terima. Harus terpisah," ujar Darmin.
Pemerintah menunjuk Boston Consulting Group (BCG) untuk menganalisa proposal dari Jepang dan China terkait proyek pembangunan kereta cepat atau High Speed Train (HST). Hasil analisa ini telah disampaikan kepada pemerintah yang diwakili oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.
"Kita sudah mulai mendengarkan laporan hasil analisis assestment dari konsultan (Boston Consulting Group) proposal China maupun Jepang," ungkap Darmin di kantornya, Jakarta. Beberapa variabel yang menjadi fokus konsultan, di antaranya adalah biaya, teknis operasional, teknologi hingga dampak secara sosial ekonomi. Itu yang kemudian disampaikan ke pemerintah
"BCG mengevaluasi segala macam. Termasuk cost-nya, operasionalnya, segala macam, dampak ekonomi, teknologi," imbuhnya. Belum ada keputusan dari hasil analisa tersebut. Sebab masih harus dibahas lebih lanjut di tingkat pemerintah sebelum diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Memang belum selesai kita bahas. Masih akan dilanjutkan karena begitu banyak hal penting yang harus didiskusikan sehingga masih harus dibahas lagi Senin mendatang," jelasnya Apalagi beberapa waktu yang lalu ada tambahan proposal dari Jepang. Ini harus diserahkan lagi ke konsultan untuk dianalisa. "Tapi memang kita minta evaluasinya harus dibedakan proposal semula tanpa tambahan request. Baru kemudian yang kedua kalau masuk dan itu kelihatannya mereka perlu mengerjakan lagi beberapa," terang mantan Gubernur BI tersebut.
Mengetahui Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengirim utusan khusus untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka guna menyodorkan konsep baru pembangunan kereta cepat, Pemerintah China tak tinggal diam. Kini giliran Duta Besar China untuk Indonesia Xie Feng bertandang ke kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution guna membahas kelanjutan proyek tersebut.
Darmin menjelaskan kedatangan perwakilan negara China itu untuk menyampaikan usulan tambahan yang akan diajukan dalam proposal pengadaan proyek Kereta Cepat (High Speed Train) Jakarta-Bandung. "Kita sudah mulai mendengarkan laporan hasil analisis assestment dari konsultan Boston Consulting Group, proposal dari pihak China maupun Jepang. Memang China mengajukan usulan tambahan lagi dalam butir proposalnya," ujar Darmin saat ditemui di kantornya, Jumat (28/8).
Meski enggan menyebutkan usulan tambahan yang disodorkan China dalam proposalnya, namun Darmin memastikan usulan tambahan tersbut tidak akan mempengaruhi penilaian tahap awal yang dilakukan oleh konsultan. Pasalnya, pemerintah sudah sejak awal meminta evaluasi uji kelayakan dua calon investor itu. "Memang belum selesai dibahas. Tapi memang kami minta evaluasinya harus dibedakan proposal semula tanpa tambahan request. Sehingga nanti mungkin laporan keseluruhan yang akan dibahas," ujarnya.
Seperti diketahui, dua negara besar Asia Jepang dan China tengah bertarung untuk mendapatkan proyek Kereta Cepat pertama di Indonesia yang memiliki nilai proyek sebesar Rp 40 triliun itu. Darmin mengungkapkan, hasil evaluasi yang dilakukan oleh konsultan bisa selesai pada 31 Agustus mendatang dan kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
"Masih akan dilanjutkan karena begitu banyak hal penting yang harus didiskusikan sehingga masih harus dibahas lagi senin mendatang. Yang saya bisa bilang hari Senin sudah selesai penilaiannya, dan besoknya (Selasa) kita bisa sampaikan ke Presiden," ujarnya.
No comments:
Post a Comment