Persoalan Rizal Ramli dengan Wapres Jusuf Kalla sudah selesai. Namun siapa sangka, Rizal Ramli yang pernah kena tegur Wapres Jusuf Kalla malah posisinya semakin kuat di Kabinet Kerja. Wapres Jusuf Kalla memang bereaksi keras setelah Rizal Ramli mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah, salah satunya soal pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Kala itu JK mengingatkan Rizal Ramli untuk tidak bicara tanpa memahami persoalannya.
Rizal Ramli tak tinggal diam saat JK bersuara keras, dia langsung menantang wapres berdebat. JK kemudian mengingatkan Rizal sebagai menteri untuk menjaga etikanya. Presiden Jokowi yang sebelumnya telah menelepon Rizal juga mengingatkan bahwa peran Menko adalah mencari solusi, melakukan fungsi koordinasi dan supervisi.
Persoalan itu pun tidak berlangsung panjang setelah Presiden Jokowi seolah menengahi di dalam rapat kabinet yang digelar pekan lalu. Setelah rapat kabinet tersebut, kabinet kerja dipastikan solid kembali. "Kita sudah sepakat bahwa kita akan lebih kompak, solid, tidak membuat pernyataan yang gaduh, bahkan menimbulkan spekulasi yang sensasional," kata Puan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat No 3, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2015).
Saat perselisihan JK dan Rizal Ramli jadi isu panas sebenarnya sempat ada yang menduga-duga sang pemilik jurus rajawali ngepret itu bakal kena sanksi dari Presiden Jokowi. Namun nyatanya Rizal Ramli malah semakin dipercaya Jokowi mengkoordinasi sejumlah kementerian.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Pertanian, sekarang berada di bawah koordinasi Rizal Ramli setelah sebelumnya di bawah Menko Perekonomian. Kini jumlah kementerian yang berada di bawah koordinasi Rizal Ramli berjumlah 6 kementerian. Selain dua kementerian itu, Rizal Ramli sebelumnya mengkoordinasikan Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan.
Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe mengutus perwakilan khusus bertemu Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Pertemuan tertutup itu berlangsung selama 1 jam di Kantor Menko Maritim dan Sumber Daya, Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta Pusat. Usai pertemuan pada pukul 11.30 wib, Rizal menjelaskan beberapa hal yang dibahas antara dirinya dan utusan PM Jepang bernama Hiroto Izumi. Salah satu poin utama yang dibahas adalah pengembangan kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Saya bertemu dengan utusan PM Jepang dan JICA (Japan International Cooperation Agency). Pak Izumi menawarkan beberapa program yang dibahas," kata Rizal saat press conference di Kemenko Maritim, Jakarta, Rabu (26/8/2015). Persoalan dibahas mulai dari rencana kerjasama pembangunan kapal laut untuk wilayah Indonesia Timur dan Papua. Jepang juga menawarkan kerjasama keamanan maritim dan kerjasama pengembangan sektor kelautan.
Terakhir, Jepang membahas secara khusus proposal pengembangan kereta cepat (High Speed Train/HST) rute Jakarta-Bandung yang ditawarkan ke Indonesia. "Memang kita bahas prospek kereta cepat Jakarta-Bandung jarak 200 Km dicapai 35 menit. Di sini kompetisi ketat sekali. China ingin, Jepang juga ingin," ujarnya. Sementara itu, Izumi menegaskan pihak Jepang siap mendukung program prioritas Pemerintah Indonesia seperti HST.
"Soal kereta cepat. Saya katakan ke Pak Menko. Jepang mau kerjasama pengembangan kereta cepat dengan Indonesia. Kereta cepat dioperasikan Indonesia. Saya usulkan beberapa hal tentang itu," sebutnya. Jepang dan China saat ini sedang memperebutkan proyek kereta cepat (high speed train/HST) rute Jakarta-Bandung. Proyek kereta cepat ini diibaratkan gadis cantik yang diperebutkan.
"China ingin mendapatkan proyek ini, Jepang juga mau dapatkan proyek ini. Kalau Indonesia sih senang ada kompetisi, bagaikan gadis cantik diperebutkan dua pemuda," kata Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, usai bertemu delegasi Jepang di kantor Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Jakarta, Rabu (26/8/2015).
Proposal kedua negara saat ini sedang dinilai oleh pemerintah Indonesia dan tim konsultan independen. Rizal menegaskan, proses penilaian akan dilakukan secara transparan dan adil. "Tapi apa pun, kami ingin proses kompetisi yang fair (adil), transparan, dan terbuka, agar RI bisa dapatkan manfaat semaksimum mungkin," ujarnya.
Dari proses penjurian, Rizal menjelaskan, poin utama yang menjadi bahan penilaian adalah faktor keselamatan dan keamanan perjalanan kereta. Negara pengusul harus memastikan aspek tersebut terpenuhi. "Dari segi teknologi dan keamanan, berbahaya kalau kereta cepat tidak aman. Pertimbangan keamanan dan kenyamanan penting," ujarnya.
Kedua, pemerintah akan menilai tawaran pembiayaan dari kedua negara. Pemerintah akan melihat besaran bunga, prasyarat, kebutuhan penjaminan pemerintah, dan jangka waktu kredit yang ditawarkan. "Ketiga, tentu kita ingin kandungan lokal tinggi supaya ada nilai tambah industri dalam negeri tinggi. Kita ingin melihat negara mana yang menawarkan lokal konten setinggi mungkin," tuturnya.
Terakhir, pemerintah ingin pengoperasian kereta cepat segera diambil oleh Indonesia pasca proyek selesai dibangun. "Bagaimana kerjasama operasinya. Misalnya, mula-mula sekian tahun operasinya dikelola Jepang atau China, tapi kami ingin secepat mungkin operasinya dikendalikan oleh orang Indonesia supaya ada transfer teknologi," tuturnya.
No comments:
Post a Comment