Seminar Mafia Migas ... Faisal Basri Hadir Sedangkan Presiden Direktur Petral Mendadak Tidak Datang

Diskusi tentang Tata Kelola Migas Indonesia di Universitas Proklamasi 45 mempertemukan dua kubu yang selama ini saling tuding mengenai isu mafia di tubuh anak usaha Pertamina, Petral. Seminar itu dihadiri Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, Humas Pertamina Ali Mudzakir, dan Head of Finance, Risk, and General Affairs PT Pertamina Energy Trading (Petral) Simson Panjaitan.

Rektor Universitas Proklamasi 45, Dawam Rahardjo, mengatakan sebenarnya seminar itu rencananya dihadiri juga oleh Presiden Direktur PT Petral Bambang Irianto. Bambang sudah datang di Yogyakarta. "Tapi tadi pagi, dia mendadak harus ke Jakarta karena dipanggil pimpinan PT Pertamina," kata Dawam, Selasa, 2 Desember 2014.

Cendekiawan sepuh itu menjelaskan seminar tersebut sengaja mempertemukan beragam pihak yang saat ini terlibat langsung dalam pengelolaan sektor migas. Dawam mengaku awalnya gembira ketika ada orang baru seperti Faisal Basri yang menempati posisi di lembaga reformasi tata kelola migas.

Dawam menyayangkan ternyata lembaga tersebut hanya bertugas memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola sektor migas. "Saya kira itu lembaga superbody, ternyata bukan," kata dia.

Faisal membenarkan pernyataan Dawam. Begitu mendapatkan kesempatan berbicara, Faisal langsung tancap gas. "Tugas kami membangun pagar agar kebun migas kita tidak dijarah mafia pemburu rente," kata dia.

Faisal menuding pemerintahan SBY sebagai biang kebangkrutan sektor migas nasional. Menurut Faisal, sebelum SBY jadi presiden, sektor migas masih memberikan surplus US$ 300 juta. Di tahun pertama SBY, sektor ini justru defisit hingga sekarang.

Faisal menjelaskan sumber utama defisit berasal dari impor minyak yang besar. Indonesia hanya memproduksi 700-an ribu barel per hari, tapi mengkonsumsi 1,4 juta barel per hari. Celah kebutuhan yang dipenuhi oleh impor sebanyak 741 ribu barel per hari.

Sayangnya, menurut Faisal, rantai perdagangan impor minyak diganggu jaringan mafia yang berkolaborasi dengan PT Petral. Faisal mengaku menerima banyak laporan dari orang dalam di Pertamina dan Petral. "Ada calonya, mereka dapat fee US$ 80 ribu untuk setiap transaksi pengapalan minyak impor," kata Faisal.

Faisal juga mempertanyakan aktivitas bisnis Petral yang berlokasi di Singapura. Faisal mengatakan akibat aktivitas bisnis itu, pajak besar dari perdagangan impor minyak ke Indonesia justru dinikmati Singapura. Fakta ini, menurut dia, ironis karena Indonesia saat ini merupakan pengimpor bensin Premium, Pertamax, dan solar terbesar di dunia. "Buat apa (ada Petral), kalau hanya beri untung sedikit ke negara," ujarnya.

Mendengar ucapan Faisal, Simson Panjaitan dari Petral tak mau kalah. Simson mengatakan tudingan adanya mafia migas di Petral tidak benar. "Kami selalu transparan, tapi sering dijadikan kambing hitam," kata Simson.

Begitu Simson naik podium, Faisal berjingkat dari kursinya. Dia beralih duduk di kursi peserta bagian depan agar bisa melihat materi presentasi Simson di layar LCD. Simson beralasan Singapura menjadi lokasi bisnis Petral karena negara ini menjadi basis bisnis banyak perusahaan minyak besar, baik swasta asing maupun milik negara lain.

Di sana, Petral bisa mendapatkan kebutuhan layanan bisnis dan jaminan hukum yang lebih memadai. "Kami wajib bayar pajak 5 persen dari omzet, itu nilai terkecil hanya 30-an perusahaan minyak yang dapat hak itu," kata dia.

Tudingan Faisal soal fee bagi calo perdagangan minyak impor untuk Petral juga dibantah Simson. Menurut Simson, setiap aktivitas pengapalan minyak hanya bernilai US$ 300 ribu. "Isu itu sulit dibuktikan, tak sesuai dengan business nature," kata dia.

Sebelum meninggalkan lokasi seminar, Faisal kembali membantah pembelaan wakil Petral. Dia mengaku isu fee untuk calo ada buktinya di data keputusan pengadilan di Singapura. Soal tarif pajak di Singapura, "Nilainya 2,5 juta dolar AS per hari," kata Faisal.