Sebanyak 19 investor Jepang memastikan serius untuk berinvestasi di Indonesia. Rencananya, sepanjang Oktober 2014-12 Maret 2015, investasi dari 19 perusahaan tersebut mencapai US$ 8,9 miliar. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti minat tersebut agar segera terealisasi. “Melalui kantor perwakilan di Tokyo maupun marketing officer BKPM untuk wilayah Asia, BKPM telah menjalin komunikasi intensif dengan Jepang dan mengidentifikasi 19 investor yang serius," kata Franky dalam siaran pers yang diterima , Ahad, 22 Maret 2015.
Menurut Franky, sebagian dari 19 investor itu dijadwalkan bertemu dengan Presiden Jokowi yang akan berkunjung ke Jepang pada 23-25 Maret 2015. Pertemuan itu akan dilakukan dalam one on one meeting maupun acara investor forum. Franky berharap, setelah pertemuan itu, para investor dapat segera merealisasikan minat mereka melalui pengajuan permohonan izin investasi. BKPM juga akan melakukan pertemuan intensif dengan investor tersebut melalui forum consultation meeting.
Menurut rencana, Kepala BKPM akan ikut mendampingi Presiden Jokowi ke Jepang untuk melakukan pertemuan bisnis dengan investor Jepang serta berbicara dalam acara investor forum. BKPM juga direncanakan menggelar pertemuan konsultasi dalam acara tersebut. "Presiden Jokowi ingin kunjungan ke Jepang ini membawa hasil, termasuk dari sisi investasi," kata Franky.
Data BKPM mencatat 19 investor yang terindikasi menyatakan minat serius berinvestasi ke Indonesia berasal dari beberapa bidang usaha. Mereka antara lain investor pada bidang otomotif dengan nilai investasi US$ 600 juta dan tiga perusahaan industri kimia dengan nilai investasi US$ 295,35 juta. Selain itu, ada dua perusahaan industri makanan dengan nilai investasi US$ 15 juta.
Realisasi penanaman investasi di Jawa Tengah selama 2014 tidak bisa mencapai target yang diinginkan pemerintah setempat. Penanaman modal asing tidak bisa terealisasikan. “Investasi di Jawa Tengah masih didominasi penanaman modal dalam negeri,” kata Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko, Ahad, 22 Maret 2015.
Sujarwanto menyatakan, dari target rencana umum penanaman modal (RUPM) sebesar Rp 23 triliun, terealisasi Rp 21 triliun. Adapun realisasi penanaman modal asing (PMA) hanya Rp 6,5 triliun, padahal izin prinsipnya sekitar Rp 100 triliun. Sujarwanto mengakui investasi asing tidak cukup berhasil di Jawa Tengah. Untuk itu, Provinsi Jawa Tengah masih terus melakukan kajian agar Jawa Tengah dilirik investor asing untuk membuka usaha di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Sujarwanto mengakui kekuatan di Jawa Tengah ada pada sektor tenaga kerja dan pasar karena penduduknya mencapai 33 juta. Dia mengingatkan agar Jawa Tengah tidak hanya menjadi pasar tapi juga harus menjadi produsen.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah Frans Kongi mengakui investasi asing memang masih belum tertarik menanamkan investasi di Indonesia, termasuk Jawa Tengah. “Investor asing masih mengeluhkan berbagai problem yang ada,” kata Frans.
Problem itu adalah sulitnya pembebasan lahan untuk industri. Saat ini ada kecenderungan warga yang tanahnya terkena lahan untuk pabrik meminta harga yang sangat mahal. Problem lain terkait dengan masih buruknya infrastruktur, dari jalan raya, pelabuhan, hingga tarif listrik yang mahal.
Sistem pengupahan dan uang pesangon buruh di Indonesia juga sering menimbulkan problem sehingga Pemerintah harus memperbaiki sistem kenaikan upah dan uang pesangon, Pengusaha meminta agar upah dihitung berdasarkan produktivitas sehingga semua upah termasuk bagian administrasi bisa dihitung seperti sistem salesman yang berdasarkan bonus dan komisi dan kuota produktivitasnya dapat dinaikan tinggi secara sistematis dari tahun ke tahun sehingga upah bisa ditekan murah apabila target kuota produktivitas tak tercapai.
No comments:
Post a Comment