AirAsia Siap Eksploitasi Kebijakan Fasilitas Bebas Visa Bagi Turis Mancanegara

AirAsia Group, pemilik mayoritas saham PT Indonesia AirAsia berencana memanfaatkan kebijakan pemerintah yang akan memberikan fasilitas bebas visa bagi turis asing dari 30 negara baru. Kebijakan yang akan menambah jumlah negara yang memperoleh fasilitas bebas visa menjadi 45 negara tersebut, dinilai manajemen AirAsia sebagai peluang untuk meningkatkan penjualan tiket destinasi luar negeri.

CEO AirAsia Group Tony Fernandes menilai dengan bertambahnya jumlah negara yang memperoleh fasilitas tersebut maka akan berdampak positif bagi industri pariwisata Indonesia dan juga industri pendukungnya seperti maskapai penerbangan. “Rencana pembebasan visa seperti untuk Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan bisa menumbuhkan industri pariwisata dari sisi ekonomi, investasi dan terciptanya lapangan kerja baru di Indonesia,” ujar Tony melalui keterangan pers, dikutip Sabtu (21/3).

Untuk membantu pemerintah, Tony mengaku telah menginstruksikan optimalisasi penjualan tiket pesawat khususnya dari Tiongkok menuju Indonesia. “Kami memiliki konektivitas penerbangan dari dan ke Tiongkok. Kebijakan baru ini tentunya akan sangat bermanfaat,” kata Tony.

Tony kemudian mencontohkan konektivitas penerbangan yang bisa dimanfaatkan penumpang pesawat AirAsia dari negara-negara yang mendapatkan kebijakan pembebasan visa baru tersebut. “Penumpang kami dapat terbang dari Seoul ke Bali melalui Kuala Lumpur. Selain itu, penumpang kami pun dapat terbang langsung dari Melbourne dan Taipei ke Bali menggunakan afiliasi maskapai yang melayani penerbangan jarak jauh, Indonesia AirAsia X,” katanya.

Sampai saat ini, AirAsia Group telah melayani sebanyak 517 penerbangan dari dan menuju 16 kota di Indonesia. Tidak hanya dari Tiongkok, Tony menyebut upaya menerbangkan turis dari negara-negara lain yang relatif lebih jauh dari Indonesia akan diupayakan melalui Indonesia AirAsia X sebagai maskapai penerbangan jarak jauh berbiaya hemat satu-satunya di Indonesia yang saat ini melayani dua rute penerbangan langsung dari Bali ke Taipei dan Melbourne.

Dendy Kurniawan, Presiden Direktur Indonesia AirAsia X mengatakan dengan kebijakan bebas visa terbaru ini perusahaannya akan mempercepat ekspansi rute baru dari negara-negara yang akan dibebaskan visanya oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). “Kami saat ini sedang melalukan penjajakan dalam melayani penerbangan langsung ke sejumlah destinasi di Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan,” jelas Dendy.

Sementara Presiden Direktur Indonesia AirAsia mengatakan sejak 2010, maskapainya telah menguasai penerbangan rute internasional di Indonesia dengan pangsa pasar lebih dari 40 persen. “Jumlah penumpang internasional kami pun telah tumbuh dari 1,9 juta selama 2010 menjadi 4,3 juta di 2014. Hal ini mengukuhkan komitmen kami dalam meningkatkan pariwisata Indonesia dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Asosiasi Perusahaan Penerbangan Indonesia (Indonesia National Air Carrier Association/INACA) menilai rencana pemerintah yang akan memberikan fasilitas bebas visa bagi 30 negara baru akan berdampak positif bagi industri penerbangan tanah air.  Sebagai informasi, empat negara baru sudah dipastikan warganya dapat menikmati fasilitas bebas visa yaitu dalam waktu dekat Tiongkok, Korea Selatan, Rusia, dan Jepang. Inaca menilai hal tersebut bakal mendorong industri pnerbangan domestik.

“Kalau benar asumsinya dengan bebas visa ke 4 negara tersebut otomatis akan meningkatkan turis-turis dari 4 negara tersebut ke Indonesia tentu akan memberikan dampak positif (bagi industri penerbangan tanah air),” kata Ketua Penerbangan Berjadwal INACA Bayu Sutanto. Sebelumnya, Menteri Pariwasata Arief Yahya memperkirakan, dengan menambah jumlah negara yang menerima fasilitas bebas visa, jumlah wisman yang datang ke Indonesia dapat mencapai 11 juta orang per tahun, meningkat dari tahun 2014 yang mencapai 9,44 juta orang.

Kendati demikian, Bayu yang juga Managing Director maskapai penerbangan Transnusa ini menilai pemerintah harus mempertimbangkan masak-masak kebijakan tersebut. Bayu mempertanyakan apakah keputusan ini sudah berdasarkan riset dan berapa target spesifik jumlah wisatawan per masing-masing negara yang akan menerima fasilitas bebas visa.

Selain itu, ada ketakutan dengan adanya ketentuan pembebasan visa berlaku resiprokal karena bukan hanya semakin banyak wisatawan mancanegara (wisman) yang akan masuk ke Indonesia tetapi warga lokal justru yang akan lebih banyak melancong ke luar negeri. “Negara-negara ASEAN juga bebas visa ke RI tapi yang terjadi lebih banyak turis RI yang ke Bangkok, Malaysia dan Singapore,” kata Bayu.

Menurut Bayu, cara untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara tidak hanya melalui fasilitas pembebasan visa tetapi dapat melalui proses pengurusan visa yang lebih cepat dan mudah dengan biaya yang wajar serta perpanjangan masa berlaku visa tersebut.

Dalam kesempatan yang sama Bayu juga menyatakan maskapai tanah air siap menerima lonjakan jumlah pelancong asing di Indonesia. "Kalau industri (penerbangan domestik) sih siap-siap aja, enggak ada masalah," ujar Bayu. Meskipun demikian, Bayu menyoroti kecenderungan pelancong dari negara maju masih memilih Bali sebagai daerah tujuan wisata. Hal tersebut menggambarkan industri pariwisata tanah air belum tergali secara optimal.

“Yang jadi masalah, destinasi turis asing 90 persen masih ke Bali untuk turis negara-negara maju. Untuk turis ASEAN mungkin masih ada yang ke Bandung, Jogja dan lainnya,” tuturnya. Menteri Pariwisata Arief Yahya menegaskan alasan pemerintah mencoret Australia dari daftar penerima fasilitas bebas visa sama sekali tidak ada kaitannya dengan memanasnya hubungan diplomatik kedua negara akibat rencana eksekusi mati dua warga negara Australia.

“Tidak ada kaitannya. Australia tidak masuk bukan karena pemerintah tidak mau memberikan. Tetapi karena di Australia itu berlaku universal visa, jadi setiap orang yang datang kesana itu harus menggunakan visa. Sementara di Indonesia berlaku kebijakan resiprokal, kalau mereka tidak memberikan maka Indonesia tidak bisa memberikan bebas visa jadi tidak akan ketemu,” kata Arief di Istana Kepresidenan, Senin petang (16/3).

Namun Arief mengaku tidak akan menjadikan turis Australia sebagai target utama upaya peningkatan target jumlah kunjungan turis asing ke Indonesia. Menurut Arief, turis asal Tiongkok yang setiap tahun tumbuh lebih dari 100 ribu orang per tahun sebagai target utama pemberian fasilitas bebas visa.

Pada 2013, jumlah turis asal Tiongkok ke Indonesia mencapai 807.429 orang. Oleh karena itulah, pemerintah akan memberikan fasilitas bebas visa tersebut kepada Tiongkok terlebih dahulu bersamaan dengan pemberian bebas visa bagi Korea Selatan, Rusia, dan Jepang.

“Saya pernah berbicara dengan Menteri Pariwisata Tiongkok. Menurutnya kalau diberikan kemudahan bebas visa, dia yakin untuk meningkatkan jumlah turis asal Tiongkok sebesar 100 persen adalah hal mudah. Kalau di 2014 sudah mencapai 1 juta orang, dengan bebas visa targetnya bisa mendatangkan 2 juta orang,” katanya. Guna mewujudkan target peningkatan jumlah turis asing yang signifikan dari negeri tirai bambu, Arief mengaku akan meminta PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) untuk membuka lebih banyak lagi penerbangan langsung ke kota-kota besar di Tiongkok.

“Saat ini Garuda sudah terbang ke Guangzhu, Shanghai, dan Beijing. Targetnya Garuda saya minta untuk bisa melayani penerbangan ke tujuh kota di Tiongkok. Selama pemerintah sana mengizinkan, Garuda sudah menyatakan kesiapannya melaksanakan tugas itu,” ujar Arief.