Bekasi Minta Jatah 10 Persen Di Blok Migas Tambun

Perusahaan minyak dan gas bumi milik pemerintah Kabupaten Bekasi, PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) mengajukan penyertaan saham sebesar 10 persen di tigas blok Migas Tambun, Pondok Tengah, dan Pondok Makmur yang dikelola PT Pertamina (persero).

Direktur Utama PT BBWM Prananto Sukodjatmoko menjelaskan, saat ini badan usaha milik daerah Kabupaten bekasi itu belum memiliki saham di tiga blok tersebut. "Sekarang dalam proses meminta ke Pertamina dan SKK Migas untuk ikut serta di dalam penyertaan saham atau participating interest (PI)," kata Prananto.

Prananto menjelaskan, aturan PI hanya untuk blok Migas baru. Tetapi PT BBWM tetap mengajukan jatah PI agar bisa mendapatkan 10 persen saham di tiga blok migas tersebut.

Sebagai dasar permohonan adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 dan Pedoman Tata Kelola Migas Nomor 29 yang menyebutkan bahwa BUMD merupakan prioritas dalam mendapatkan gas di wilayahnya. "Sejak 2004 lalu, kami mendapatkan alokasi gas dari awalnya 4 juta kaki kubik hingga sekarang sekitar 32 juta kaki kubik," kata Prananto.

Kandungan gas di tiga blok Migas itu adalah C3 dan C4 atau elpiji dan kondensat. Pada 2006 lalu, PT BBWM menggandeng PT Odira Energy Persada untuk membangun kilang dengan sistem build operate and transfer (BOT) yang berakhir pada November 2016 mendatang.

Dari sistem tersebut, PT BBWM mendapatkan pembagian saham sebesar 40 persen dari hasil elpiji dan kondensat, sementara PT Odira memperoleh bagian 60 persen. "Setelah BOT selesai semua keuntungan akan masuk ke Pemerintah Daerah," katanya.

PT BBWM mengandeng PT Maruta Bumi Prima membangun kilang baru yang akan kelar pada Juli tahun ini. Kapasitas produksinya sekitar 10 juta kaki kubik, atau sekitar 20 ton per hari. Pembangunan berlangsung sejak dua tahun lalu dengan nilai investasi Rp 200 miliar dengan sistem BOT selama 15 tahun, dan bagi hasilnya 25 persen untuk BBWM dan 75 persen untuk Maruta. "Kilang sudah terbangun 90 persen," katanya.

Tahun depan, PT BBWM akan membangun satu kilang eliji baru dengan kapasitas 15 juta kaki kubik atau sekitar 30 ton per hari. Adapun bagi hasilnya 30 persen untuk BBWM, dan 70 persen untuk perusahaan yang membangun. "Sekarang dalam proses lelang," tutur Prananto.

Prananto menjelaskan, keuangan BUMD Kabupaten Bekasi belum mampu membiayai pembangunan kilang gas karena padat modal dengan nilai investasi sekitar Rp 350 miliar. Karena alasan anggaran, pembangunan kilang selalu menyertakan swasta dangan sistem BOT. "Hasil olah gas tahun lalu kami menyetorkan keuntungan ke kas daerah sebesar Rp 37 miliar," katanya.