KADIN : Pemerintah Lalai Dalam Kenaikan Harga Beras

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menganggap pemerintah lalai menyusul naiknya harga beras. Menurut Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi Kadin Indonesia, Didik J. Rachbani, pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap pasar beras ketika produksi beras menurun. "Kenaikan Rp 2.000- Rp 3.000 sangat besar dampaknya pada masyarakat miskin. Perlu intervensi pemerintah secara cerdas dan cermat. Kemarin tidak cermat, data-data yang saya sampaikan, 2 kali lipat kenaikannya. Jadi tidak boleh main-main dengan kebijakan beras," kata Didik di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Selain itu Didik mengatakan masalah lainnya ada pada sistem produksi yang rapuh, seperti hancurnya sistem irigasi. "Perlu diperbaiki juga sistem penyuluhan desanya, pasca panen, degradasi kesuburan tanah, dan alih fungsi lahan," kata Didik.  Didik mengatakan stok beras di Bulog saat ini masih kurang sejuta ton. Selain itu Didik menambahkan, pemerintah perlu melakukan impor jika diperlukan.

Pada akhir 2014 stok beras bulog ada 1,8 juta ton. Sedangkan pada Februari 2015, ada sekitar 1,4 juta ton. "Perlu tambah sampai 2 juta ton tapi harganya sekarang tinggi, harga beras 70 persen lebih mahal dari impor. Di lapangan kondisi pasokan juga berkurang drastis, ini tidak pernah diperhatikan pemerintah," kata Didik.

Selain itu, Didik juga memberi contoh bahwa stok di Pasar Induk Cipinang pada Februari hanya 23-24 ribu ton. "Batas amannya itu 30-35 ribu ton dengan pemasukan 2.500-3.000 ton per hari," kata Didik. Pemerintah dinilai memunggungi petani lantaran kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras yang ditetapkan melalui Instruktur Presiden (Inpres) No 5 tahun 2015 masih jauh di bawah tingkat inflasi tiga tahun terakhir. 

“HPP gabah dan beras hanya naik sebesar 10,6 persen sampai dengan 12,0 persen jauh lebih rendah dari total inflasi 3 tahun terakhir ini sebesar 21,03 persen,” kata Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2015).

Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut menilai pemerintah Jokowi “memunggungi” petani. Berdasarkan laporan jaringan tani anggota AB2TI di berbagai wilayah saat ini terjadi penurunan harga gabah kering sawah yang signifikan dan sangat merugikan petani kecil.  Ketika harga beras naik tajam di bulan Januari hingga pertengahan Maret 2015, pemerintah merespon dengan sangat cepat bahkan Presiden sendiri turun tangan. Harga gabah di tingkat petani di beberapa tempat saat ini hanya dihargai Rp 2.900 per kilogram, seperti di Lamongan, Rembang sampai Brebes.

Harga gabah juga tercatat hanya mencapai Rp 3.300 per kilogram di gudang dolog Tuban, dan Rp 3.100- Rp 3.600 per kilogram di Sragen, Nganjuk, Purbalingga, serta Pasuruan.  Menurut Dwi, harga tersebut bahkan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain ongkos panen dan buruh meningkat sebesar Rp 5.00 per kilogram di beberapa tempat.