Dalam 10 Bulan Pemerintah Jokowi Sudah Berhutang Rp. 439,27 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat hingga Oktober ini pemerintah sudah menerbitkan surat berharga negara (SBN) dengan total Rp 439,27 triliun, atau berkisar 95,4 persen dari target penerbitan SBN yang mencapai Rp 461,2 trilun hingga akhir tahun. Penerbitan SBN sendiri dilakukan pemerintah untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang dipatok sebesar Rp 260,02 triliun, atau 2,23 persen dari PDB

Di mana jumlah tersebut sudah termasuk dengan jumlah utang yang ditarik melalui penjualan obligasi ritel jenis ORI 012 yang penyelesaiannya akan dilaksanakan pada Rabu (21/10) mendatang. "Realisasi penerbitan kalau kita defisitnya 2,23 persen sementara ini realisasi penerbitan 89,29 persen atau realisasi nya Rp411,8 triliun, tapi kalau kita terbitkan ORI yang settlement-nya dua hari lagi, maka capaian kita menjadi Rp 439,27 triliun atau sekitar 95,24 persen," ujar Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Loto Srinaira Ginting di Jakarta, Senin (19/10).

Mengutip catatan yang dimiliki Kementerian Keuangan, porsi kepemilikan SBN hingga 15 Oktober masih didominasi oleh investor asing di lembaga Non Bank dengan prosentase mencapai 38,06 persen atau Rp 523, 75 triliun dari besaran outstanding SBN yang diterbitkan pemerintah. Sementara sisanya sekitar 29,17 persen dipegang oleh Bank domestik sedangkan institusi pemerintah mencapai 5,40 persen disusul lembaga non bank lainnya.

Sebagaimana diketahui, pada Agustus lalu kepemilikan asing di SBN pernah mencapai rekor tertinggi dengan nominal Rp 541,20 triliun. Sementara kepemilikan asing pada 15 Oktober mengalami kenaikan sebesar Rp 370 miliar dibandingkan posisi akhir di bulan September 2015. Sejatinya, porsi kepemilikan asing pada sektor SBN masih didominasi surat berharga dengan tenor menengah dan panjang atau lebih dari lima tahun yang telah mencapai 83,74 persen.