Pemerintah Terbitkan Sukuk Global Senilai US$ 2,5 Miliar

Pemerintah berencana menerbitkan surat berharga syariah berdenominasi valas atau sukuk global senilai US$ 2,5 miliar tahun depan guna menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang ditetapkan menjadi 2,15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Scenaider Siahaan mengatakan nominal tersebut diambil setelah diketahui porsi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dialokasikan sebesar 20-30 persen dalam APBN 2016. Sementara sisanya diterbitkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN).

"Sukuk hampir 20-30 persen dari SBSN, jadi range nya antara Rp 100-150 triliun. Kalau kita ambil yang maksimal Rp 150 triliun, artinya kita terbitkan Rp 30-45 triliun atau US$ 2-2,5 miliar," ujar Scenaider ditemui di gedung DPR, Jakarta, Senin (12/10). Scneider mengaku pasar keuangan internasional memang masih dihantui kenaikan suku bunga The Fed. Menurutnya hal itu akan sedikit berpengaruh signifikan terhadap penerbitan sukuk global Indonesia.

Terlebih, lanjutnya, pada tahun depan negara-negara Timur Tengah banyak juga yang menerbitkan obligasi guna menutup defisit anggaran akibat penerimaan negara yang berkurang karena harga minyak yang rendah tahun ini. "Sekarang negara penghasil minyak banyak yang defisit karena harga minyak turun. Sehingga mereka mau menerbitkan obligasi juga, jadi pasti bersaing ketat," ujarnya.

Atas dasar itu, pemerintah akan memilih waktu yang tepat untuk menerbitkan sukuk global. Namun Scneider enggan menjelaskan detail kapan sukuk global itu akan dilelang pemerintah. Pasalnya likuiditas pasar akan sangat dipengaruhi oleh keputusan The Fed yang sangat berpengaruh terhadap likuiditas di pasar.

"Kita lihat pasar yang ada, kalau likuiditas bagus ya kita masuk kesana," katanya. Sebagai informasi, dalam rapat Badan Anggaran har ini, Banggar dan Pemerintah menyetujui penerbitan tSurat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 328 triliun tahun depan dengan porsi penerbitan di pasar domestik sebesar 70-80 persen, di pasar internasional sebesar 20-30 persen.

Instrumen SBSN akan digunakan untuk project financing sukuk antara lain pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama