Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro untuk menghitung ulang angka subsidi yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin sidang kabinet paripurna di kantornya, Jakarta, Selasa (4/8).
“Masalah subsidi listrik, subsidi BBM dan non energi harus lebih di kalkulasi lagi agar bisa tepat sasaran,” ujar Jokowi. Selain itu ia juga ingin agar asumsi makro yang diusulkan pemerintah dalam RAPBN 2016 mengikuti perkembangan ekonomi terkini. “Kita ingin agar nantinya semuanya dipasang secara realistis,” ujarnya.
Pada Senin (22/6) lalu, Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati asumsi makro dalam RAPBN 2016. Terdiri atas asumsi pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,5 hingga 6 persen; asumsi inflasi 4 persen plus minus 1 persen; asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada kisaran Rp 13 ribu hingga Rp 13.400 per dolar; dan asumsi suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan sebesar 4 persen hingga 6 persen (yoy).
Selain asumsi dasar ekonomi makro indikatif, pemerintah dan DPR juga menyepakati beberapa target pembangunan yakni tingkat pengangguran sebesar 5,2 sampai 5,5 persen; tingkat kemiskinan 9 hingga 10 persen; indeks Gini rasio sebesar 0,39 persen; dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,1 persen.
Selain meminta bawahannya untuk menghitung ulang anggaran subsidi, Jokowi juga menginstruksikan transfer daerah dan dana yang dialokasikan untuk desa diperbesar. “Harus lebih besar dibandingkan dengan belanja di kementerian/lembaga. Namun harus hati-hati di sisi pengawasan, di sisi controlling di lapangan harus terus dilakukan,” kata Jokowi. Terkait penyaluran bantuan sosial tahun depan, Jokowi mengharapkan agar dapat lebih fokus pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan juga bidang pengurangan kemiskinan.
No comments:
Post a Comment