Jokowi Peringatkan Rizal Ramli Agar Tidak Mengkritik Pemerintahan Secara Terbuka

Tim Komunikasi Presiden Jokowi, Teten Masduki, mengatakan bahwa presiden telah mengingatkan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Hal itu terkait dengan langkah Rizal yang ingin membatalkan rencana pembelian pesawat Airbus 350 oleh Garuda Indonesia. "Presiden juga waktu itu sudah menelepon Pak Rizal Ramli, waktu itu permasalahan soal pengadaan pesawat," kata Teten saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/8).

Teten mengatakan, kala itu Jokowi meminta para menteri kabinet kerja untuk menyampaikan segala kritikan dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah secara internal. "Bukan diumbar di media karena nanti masyarakat akan bingung. Presiden menghendaki kritik menteri yang satu ke yang lain bagus dalam hal koreksi, tapi tak elok jika disampaikan lewat media," kata Teten. Menurut Teten, kegaduhan antarpersonil dalam kabinet ini berpotensi mengganggu usaha intensif pemerintah dalam menggaet para investor ke tanah air. Sebelumnya, Rizal Ramli yang belum genap seminggu dilantik ini mengaku telah menggagas pembatalan rencana pembelian pesawat Airbus 350 oleh Garuda Indonesia.

"Minggu lalu saya ketemu Presiden Jokowi. Saya bilang, mas Saya minta tolong layanan tolong diperhatikan. Saya tidak ingin Garuda bangkrut lagi. Karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman 44,5 miliar dollar AS dari China Aviation Bank untuk beli pesawat airbus 350, 30 unit. Itu hanya cocok Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa," ujar Rizal Ramli di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (13/8).

Menurutnya, rute internasional yang akan diterbangi oleh Garuda Indonesia tak menguntungkan. Alasannya, maskapai di kawasan ASEAN yang memiliki rute internasional ke Amerika Serikat dan Eropa yaitu Singapore Airlines memiliki kinerja keuangan yang kurang baik. Demikian pula dengan Garuda Indonesia. Rute internasional Garuda ke Eropa hanya memiliki tingkat keterisian penumpang sebesar 30 persen.  Karenanya, di mata Rizal, dibandingkan mengembangkan bisnis penerbangan ke internasional, Garuda berpotensi memiliki keuntungan dengan membeli pesawat Airbus 320 dan memilih fokus menguasai bisnis penerbangan domestik dan regional Asia

Belum genap sepekan dilantik, Menteri Koordinator Maritim, Rizal Ramli sudah mendapat kritik dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menyusul pernyataan miringnya soal program pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) yang dianggap kurang realistis.  Pernyataan Rizal tersebut sempat menuai reaksi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menegaskan tetap akan melaksanakan proyek tersebut sesuai dengan rencana awal pemerintah.

"Pertama saya kira begini, kalau di antara kabinet saling mengkritik, itu katakanlah di dalam, jangan ngomong di luar. Itu tidak baik untuk presiden. Mereka kan dua-duanya adalah anak buah presiden. Jadi jangan saling mengatakan si A ini, si B ini, janganlah," ujar Suharso Monoarfa, Anggota Wantimpres Bidang Ekonomi di Istana Merdeka, Senin (17/8).

Menurut Suharso, Rizal Ramli tidak semestinya mengkritik kebijakan pemerintah, di mana saat ini dia menjadi bagian di dalamnya.  "Kalau mau kritis terhadap sub ordinatnya boleh-boleh saja, tetapi kalau dia kritis terhadap pemerintah, wong dia ada di dalam pemerintah bagaimana?" tuturnya.  Suharso, politisi yang juga mantan Menteri Perumahan Rakyat itu mengatakan, Rizal Ramli harus sadar bahwa saat ini tingkat elektrifikasi di Tanah Air sangat rendah. Karenanya untuk menggenjot ketersediaan listrik, wajar jika pemerintah menggenjot pembangunan pembangkit dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong keterlibatan swasta yang lebih besar.

"Menurut saya, proyek infrastruktur yang memungkinkan untuk investor masuk ke dalamnya karena ada revenue base, itu silahkan saja dibuka," tutrurnya.  Permasalahannya saat ini, lanjut Suharso, bagaimana pemerintah menjamin ketersediaan lahan untuk proyek-proyek energi itu. Untuk itu, harus dibuat aturan yang jelas atau memperbaiki regulasi yang sduah ada soal pengadaan lahan guna memberikan kepastian calon investor.

"Kami tentu akan sampaikan kepada presiden dan saya kira presiden paham itu. Dan saya kira presiden pasti sudah menegur mereka," tuturnya. Suharso menuturkan Presiden Joko Widodo udah mengingatkan para pembantunya untuk tidak bersilang pendapat di forum publik. "Saya juga setuju dengan presiden dan saya kira itu tidak benar," tuturnya.

Seperti diketahui, Rizal Ramli resmi menjadi Menko Maritim setelah dilantik Presiden Jokowi pada Selasa pekan lalu (12/8). Tak lama setelah pelantikan, Rizal saat Serah Terima Jabatan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, menegaskan akan revisi target pembangkit listrik 35 ribu MW yang dicanangkan pemerintah karena dinilai tak realistis.