Laju Inflasi ala Indonesia Karena Kendala Logistik

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas 17.000 pulau yang terpisah lautan memang sebuah anugerah. Namun, besarnya ukuran negara ini seharusnya menjadi pengingat bahwa biaya untuk mempersatukan itu mahal.

Biaya itu, antara lain, muncul dalam bentuk ongkos logistik yang tinggi. Di Jepang, ongkos logistik hanya 5,9 persen terhadap penjualan atau 10,6 persen atas produk domestik bruto (PDB). Di Indonesia mencapai 20-30 persen atas PDB.

Secara kasat mata, sering terjadi kelangkaan stok dan fluktuasi harga kebutuhan pokok, terutama pada hari-hari besar nasional. Disparitas harga di daerah perbatasan, daerah terpencil, dan terluar tinggi. Tingkat penyediaan infrastruktur rendah, plus munculnya pungutan tidak resmi.

Kondisi itulah yang menyebabkan laju inflasi di Indonesia akan lebih tinggi dibandingkan negara-negara terdekat, meskipun perekonomian dunia sedang normal. Inflasi bukan hal sepele karena dampaknya melebar ke mana-mana, antara lain menekan daya beli masyarakat termiskin dan cenderung memperlemah nilai tukar setidaknya dalam hitungan dua tahun.

Kementerian Keuangan melansir laju inflasi tahunan per Februari 2011 sekitar 6,84 persen. Ini adalah inflasi tahunan terendah dalam empat bulan ini. Yang perlu dilihat adalah ekspektasi inflasi ke depan. Perkiraan inflasi akan terus tinggi mulai menghantui pasar obligasi. Ini penting karena tahun ini, pemerintah harus menerbitkan obligasi negara sebesar Rp 200,654 triliun.

PIMCO, lembaga keuangan pengelola dana terkemuka, pemilik portofolio obligasi dana 260 miliar dollar AS (terbesar di dunia) dan salah satu pembeli obligasi negara Indonesia, mulai mewaspadai inflasi global. PIMCO sudah wanti-wanti untuk tidak menempatkan dana pada obligasi jangka panjang, dan memilih pada obligasi jangka pendek (di bawah lima tahun).

Ini sinyal bagi Indonesia akan munculnya kesulitan yang bersumber dari luar. Kesulitan dalam bentuk inflasi global tidak hanya akan menimbulkan imported inflation (inflasi akibat kenaikan harga barang yang diimpor), tetapi semakin sulitnya mencari sumber dana murah berjangka panjang.

Pelaku pasar sudah memaklumi bahwa inflasi yang meninggi akan menekan harga obligasi karena bank sentral akan cenderung menaikkan bunga saat inflasi tinggi. Akibatnya, likuiditas lebih masuk ke sistem perbankan. Investasi surat utang akan ditinggalkan sehingga memicu penurunan harganya.

Maka, pemerintah yang ingin menerbitkan obligasi harus menawarkan kupon yang tinggi agar menarik minat pemilik dana. Kenaikan kupon ini dengan sendirinya meningkatkan imbal hasil obligasi tersebut. Ongkos semakin mahal.

Filipina, misalnya, menerbitkan obligasi global dalam dollar AS pada 22 Maret 2011. Obligasi berdurasi 15 tahun (tahun 2026) ini diserap pasar sebesar 1,5 miliar dollar AS. Inflasi global membuat harga obligasi ini yang dilepas dengan diskon 99,495 persen dan kupon 5,5 persen. Imbal hasil yang ditanggung Pemerintah Filipina adalah 5,55 persen, selisih tipis dibanding penetapan harga awal pada posisi 5,26 persen.

Bisa jadi, ekspektasi inflasi yang tinggi ini menjadi salah satu faktor mengapa Kementerian Keuangan RI menahan diri menerbitkan obligasi global pada minggu ketiga Maret 2011. Padahal, jadwal ini sudah lebih mundur jika dibandingkan penerbitan obligasi global pada Februari 2010. Perlu diingat, pemerintah masih menerapkan strategi front loading atau memajukan sebagian besar penerbitan obligasi ke awal tahun.

Beberapa bulan lalu, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta beberapa BUMN pernah menandatangani nota kesepahaman (MOU). Kekuatan BUMN mau dihimpun sebagai faktor penolong pemerintah saat terjadi krisis. BUMN pilihan itu akan diminta menghimpun dana untuk membeli surat utang negara pada saat harganya jatuh.

Cara itu diharapkan mendongkrak lagi harga obligasi negara sehingga ongkos penerbitan yang ditanggung pemerintah bisa ditekan. Namun, sudah seberapa siapkah BUMN kita?

Ongkos penerbitan obligasi negara memang perlu ditekan karena target pelepasan surat utang negara tahun ini cukup banyak. Kementerian Keuangan menargetkan penerbitan obligasi negara Rp 200,654 triliun. Naik dibandingkan Rp 167,301 triliun realisasi tahun 2010. Dana hasil penerbitan tersebut sebagian untuk menutup defisit APBN 2011 sebesar Rp 124,657 triliun.

Status Akuntan Publik Asing Jadi Ilegal Dengan Undang Undang Baru

”Untuk sementara, mereka (akuntan publik dan kantor akuntan publik asing) menjadi ’bodong’ (tidak sah) saat undang-undang akuntan publik ini disahkan di Sidang Paripurna DPR,” kata Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis di Jakarta, Rabu (30/3).

Emir menegaskan hal itu seusai memimpin rapat kerja dengan Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo. Agendanya adalah Pandangan Akhir Fraksi-fraksi Komisi XI DPR atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Akuntan Publik. RUU ini akan disahkan di Sidang Paripurna DPR pada 5 April 2011.

Menurut Emir, aturan tentang akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) asing itu akan didetailkan melalui peraturan pemerintah. Sebelum kewajiban itu berlaku, pemerintah, AP asing, dan KAP asing akan diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dalam waktu satu hingga dua tahun.

”Paling tidak, dengan adanya perjanjian antara Pemerintah RI dan negara asal akuntan asing itu, akan ada ratifikasi aturan. Ratifikasi itu, saya harap, memungkinkan masuknya akuntan asal Indonesia di negara tersebut. Kami ingin akuntan asing itu tidak masuk seenaknya saja di Indonesia,” tuturnya.

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menyebutkan, salah satu poin utama dalam RUU Akuntan Publik itu adalah adanya pengetatan persyaratan akuntan publik asing yang berpraktik di Indonesia.

Akuntan publik asing dapat praktik di Indonesia setelah ada perjanjian saling pengakuan (mutual recognition agreement/ MRA) antara Pemerintah RI dan dengan pemerintah negara asal akuntan asing itu.

”Ini untuk melindungi akuntan publik lokal dalam menghadapi era globalisasi,” ujarnya.

Empat besar

Seperti diberitakan, Kementerian Keuangan mencatat ada 17.817 proyek audit di Indonesia yang selama ini dikerjakan hanya oleh empat kantor akuntan publik besar di Indonesia. Keempatnya adalah Ernst & Young, PwC Indonesia, Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (KPMG), dan Deloitte.

Kantor akuntan publik berskala kecil yang saat ini terdiri atas 405 KAP sempat mengeluhkan eksistensi mereka. Mereka tidak mampu mengembangkan usaha karena pangsa pasar sudah dikuasai empat KAP itu.

Dengan disahkannya RUU ini menjadi undang-undang diharapkan pekerjaan audit terbagi secara proporsional kepada 405 kantor akuntan publik.

Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN China ACFTA Harus Diantisipasi

Ketua Umum Asosiasi Industri Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko di Jakarta, Rabu (30/3), mengatakan, ”Murahnya harga produk sepatu China memukul industri kelas menengah ke bawah. Saya menduga, semua produk China itu merupakan stok buangan.”

Menurut Eddy, kelebihan produksi dan kebijakan insentif terhadap kegiatan ekspor di China membuat harga sepatu produk China relatif murah. Indonesia dengan populasi penduduk yang besar menjadi pasar yang baik, apalagi harga sepatu produk lokal minimal Rp 50.000 per pasang.

Apabila tidak segera diambil langkah antisipatif yang ketat, IKM sepatu, seperti di Cibaduyut (Jawa Barat) dan Sidoarjo (Jawa Timur) akan mati. Pemerintah dituntut konsisten dalam keberpihakan pada ekonomi rakyat dan terus meningkatkan kampanye penggunaan produk dalam negeri. ”Industri juga tidak boleh terus-menerus meminta proteksi pemerintah,” ujar Eddy.

Menurut Eddy, mendorong pasar domestik bisa dimulai dengan kampanye penggunaan sepatu lokal lintas kementerian. ”Dalam dua minggu, transaksi penjualan sepatu lokal di Kementerian Perdagangan bisa sebesar Rp 500 juta. Ini sangat menolong IKM,” kata Eddy.

Data Badan Pusat Statistik yang diolah Aprisindo, nilai impor sepatu dan alas kaki tahun 2010 mencapai 244,19 juta dollar AS. Naik dari tahun 2009 sebesar 131,62 juta dollar AS dan tahun 2008 sebesar 162,16 juta dollar AS.

Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional Kementerian Perindustrian Agus Tjahajana, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Hambatan Industri dan Perdagangan, menegaskan, ”Secara statistik dampak ACFTA pada industri tekstil dan produk tekstil, elektronik, mesin, furnitur, dan logam yang diteliti punya korelasi kuat dengan penurunan produksi dan korelasi lemah dengan turunnya penjualan, keuntungan, serta tenaga kerja.”

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryo Bambang Sulisto meragukan kesiapan industri menjelang realisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2014.

44 Bank Mulai Umumkan Bunga Pinjaman dan Kredit

Presiden Direktur PT BCA Tbk DE Setijoso menyatakan, BCA sudah menyiapkan publikasi tersebut dalam satu bulan terakhir. Namun, Setijoso yang ditemui di sela-sela jumpa pers laporan keuangan 2010 BCA di Jakarta, Rabu (30/3), tak mengungkap tingkat suku bunga dasar kredit atau SBDK BCA.

Direktur Utama Bank BTN Iqbal Latanro mengungkapkan, tak ada pilihan selain melaksanakan ketentuan regulasi. Meski siap mengumumkan SBDK untuk korporasi, ritel, dan konsumsi, Iqbal masih mengkhawatirkan perbedaan penafsiran masyarakat terhadap SBDK tersebut.

”Perlu sosialisasi terkait pengumuman itu agar masyarakat mengenal ciri dan tipikal kredit perbankan,” kata Iqbal.

Dalam situs webnya, BTN telah memublikasikan SBDK per 31 Desember 2010. Tertulis di dalam web tersebut, SBDK untuk kredit korporasi dan ritel sebesar 10,10 persen. Adapun SBDK untuk kredit KPR dan non-KPR sebesar 10,85 persen.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Pahala N Mansury mengatakan, publikasi SBDK diharapkan tidak mengganggu strategi dan target pertumbuhan kredit Bank Mandiri. ”Kami berharap tidak akan mengganggu kompetisi dalam menawarkan pinjaman,” ujar Pahala.

Kinerja perbankan

Kemarin, sejumlah bank memaparkan kinerja keuangan tahun 2010. Laba bersih Bank Mandiri sebesar Rp 9,22 triliun, BCA sebesar Rp 8,5 triliun, dan Danamon sebesar Rp 2,883 triliun. Laba bersih BTN setelah pajak mencapai Rp 915 miliar, sedangkan laba Bank Mega sebelum pajak Rp 1,041 triliun.

Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini dalam jumpa pers mengatakan, target pertumbuhan kredit tahun 2010-2014 sebesar 22-24 persen per tahun. ”Dengan target itu perlu capital cukup besar,” ujar Zulkifli.

Pada 2010, Mandiri membukukan kredit Rp 246,2 triliun. Dana pihak ketiga tahun 2010 mencapai Rp 362,21 triliun. Dengan demikian, rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) hanya 67,5 persen. Masih di bawah kisaran 78-100 persen sesuai dengan aturan Bank Indonesia.

Menurut Pahala, dengan pertumbuhan kredit tahun ini, maka LDR akan meningkat.

Sementara itu, portofolio kredit BCA tumbuh 24,2 persen menjadi Rp 153,9 triliun tahun 2010. Kredit konsumer mencatat pertumbuhan tinggi dilihat dari persentase, yakni 31,9 persen menjadi Rp 36,5 triliun ditopang oleh kredit pemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor.

Adapun total kredit dan pembiayaan BTN tumbuh 26,56 persen menjadi Rp 51,55 triliun pada tahun 2010, atau melebihi rata-rata industri nasional. Kredit dan pembiayaan didominasi oleh kredit perumahan dengan komposisi sebesar 90,9 persen dan 9,1 persen untuk kredit non- perumahan.

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Lakukan Investasi 9 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa meresmikan pengoperasian pabrik tersebut di kawasan industri Marunda, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/3). Dia didampingi Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf.

Dalam kesempatan yang sama, Komisaris Utama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) Franky O Widjaja mengatakan, pembangunan kompleks pabrik pengolahan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) seluas 10 hektar ini wujud keseriusan perseroan memperkuat industri hilir SMART, yang kini mengelola 500.000 hektar perkebunan kelapa sawit.

Pabrik pengolahan berkapasitas 300.000 ton CPO per tahun ini mampu memproduksi 168.000 ton minyak goreng dan 112.000 ton margarin per tahun. SMART juga akan mengolah CPO menjadi produk turunan untuk memproduksi barang kebutuhan rumah tangga, seperti sabun dan kosmetik.

Masuk rencana induk

Hatta Rajasa mengatakan, pabrik CPO di Bekasi ini merupakan salah satu tujuan dari pilar pertama dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi, yakni meningkatkan nilai tambah produk kelapa sawit. ”Departemen Pertanian Amerika Serikat memperkirakan produksi CPO Indonesia akan mencapai 25,4 juta ton tahun ini, naik dari prediksi sebelumnya 23,6 juta ton. Jadi, yang perlu dicermati. Orang lain mengamati perkembangan kelapa sawit dalam negeri. Ini positif,” kata Hatta.

MS Hidayat mengatakan, pabrik ini merupakan satu model industri hilir dari CPO yang diproses menjadi minyak goreng, margarin, dan shortening (mentega putih). Minyak goreng ditujukan untuk pasar domestik dan 60 persen dari margarin dengan merek Palmboom diekspor ke sejumlah negara. ”Ini membuktikan, program hilirisasi agrobisnis sudah mulai berjalan,” ujar Hidayat.

Di Medan, Sumatera Utara, Menteri Pertanian Suswono menyatakan, perusahaan dan petani kelapa sawit wajib mengikuti Pedoman Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai acuan dalam menjalankan usahanya. Kementerian Pertanian mengeluarkan ISPO dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian yang mulai berlaku sejak dicanangkan, Rabu, sekaligus penutupan Konferensi Seratus Tahun Industrialisasi Sawit di Indonesia

Stabilitas Makro dan Penciptaan Lapangan Kerja Pacu Kelas Menengah

Pemerintah harus menuntaskan berbagai pekerjaan rumah demi menciptakan iklim investasi yang kondusif demi penciptaan lapangan kerja baru berkualitas. Tanpa investasi baru, pertumbuhan kelas menengah terancam stagnan dan bisa menghambat pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Demikian benang merah seminar bertajuk ”Kebangkitan Kelas Menengah di Indonesia: Implikasi Sosial Ekonomi dan Politik” yang diselenggarakan Financial Reform Institute di Jakarta, Rabu (30/3). Seminar dibuka Direktur Financial Reform Institute M Husni Thamrin dengan pembicara ekonom Universitas Indonesia Muhammad Ikhsan, ekonom kepala World Bank Shubam Chauduri, politisi Partai Demokrat M Ikhsan Modjo, dan politisi Partai Amanat Nasional Bima Arya.

”Kita sedang di persimpangan jalan. Kalau kita salah melihat tren (pertumbuhan kelas menengah), bisa malah turun dan tidak berkembang,” ujar Ikhsan.

Saat ini, yang terpenting adalah mendorong kelas menengah potensial untuk naik ke kelompok yang berpendapatan lebih tinggi. Wirausaha yang berani mengambil risiko merupakan kelompok berpotensi kelas menengah berpendapatan tinggi.

”Untuk itu, makro ekonomi harus stabil. Tanpa stabilitas makro, tidak akan terbentuk orang yang berani mengambil risiko (usaha),” ujar Ikhsan.

Menurut Bank Dunia, sedikitnya 50 juta orang miskin telah masuk kelas menengah baru Indonesia dalam periode tahun 2003-2010. Namun, populasi kelas menengah dengan kisaran pengeluaran 2 dollar AS-4 dollar AS per hari masih sangat tinggi, yakni 38,5 persen.

Tanpa penciptaan lapangan kerja berkualitas, dimulai dari pembangunan infrastruktur, penegakan hukum, dan arus suplai bahan baku yang lancar, kelompok ini rentan miskin lagi.

”India 10 tahun lalu juga seperti Indonesia saat ini, yakni persoalan penciptaan lapangan kerja. Indonesia belum sampai pada kelas menengah berkualitas,” ujar Chauduri.

Pencairan Dana Bantuan Kredit Perumahan Terlambat

Pencairan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan tahun 2011 bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah saat ini terhambat.

Hal itu karena pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun 2011 yang belum cair. Bank penyalur FLPP kini masih mengandalkan sisa anggaran FLPP tahun lalu.

Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Margustienny di Jakarta, Rabu (30/3), mengakui, anggaran FLPP tahun 2011 hingga kini belum dicairkan. Pihaknya untuk sementara masih mengandalkan sisa anggaran FLPP tahun 2010 sebesar Rp 1,5 triliun.

Tahun 2011, pemerintah menargetkan penyaluran FLPP untuk 210.000 unit rumah masyarakat berpenghasilan maksimum Rp 4,5 juta per bulan. Anggaran FLPP tahun ini direncanakan sebesar Rp 3,5 triliun. Pemerintah menetapkan harga rumah sejahtera tapak maksimum Rp 80 juta per unit, rumah susun maksimum Rp 144 juta per unit, harga rumah murah Rp 20 juta-Rp 25 juta per unit, dan rumah sangat murah Rp 5 juta-Rp 10 juta per unit.

Penyaluran FLPP sejauh ini baru dilakukan oleh Bank Tabungan Negara (BTN). Direktur Housing and Commercial Banking Bank BTN Purwadi mengemukakan, rendahnya penyaluran FLPP sampai Februari 2011 disebabkan adanya kendala ketentuan BPHTB. Kendala itu membuat notaris kesulitan membuat akta jual-beli sehingga akad kredit ikut terhambat.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, luas rumah sejahtera tapak juga ditetapkan minimal 36 meter persegi. Meskipun demikian, Margustienny mengakui, masih banyak permintaan KPR dengan pola FLPP untuk rumah tapak yang berukuran di bawah 36 meter persegi.

Direktur Utama Bank BTN Iqbal Latanro membenarkan, sebagian pengajuan KPR rumah tapak yang dibiayai dengan pola FLPP masih berukuran luas kurang dari 36 meter persegi.

”Dalam praktiknya, masih ada pengajuan KPR dengan pola FLPP untuk rumah berukuran kurang dari 36 meter persegi. Mungkin ini karena masa transisi,” ujar Iqbal.

Produksi Minyak Nasional Harus Ditingkatkan Untuk Kurangi Beban

Dengan harga minyak yang kian tinggi, Indonesia seharusnya memaksimalkan produksi dengan cara memaksimalkan sumur-sumur minyak dan gas yang ada. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas.

Demikian paparan Direktur Energy and Power System Frost and Sullivan Asia Pasifik, Subramanya Bettadapura, dalam temu media bertema ”Prediksi Industri Energi Indonesia 2011”, Rabu (30/3) di Jakarta.

Namun, produksi minyak mentah siap jual atau lifting di bawah target APBN 2011. Menurut data Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas, per 24 Maret realisasi lifting 883.000 barrel per hari. Ini berarti baru 91 persen dari target dalam APBN 2011, yakni 970.000 barrel per hari.

Meski demikian, Menteri Keuangan Agus AM Martowardojo mengatakan, APBN 2011 terselamatkan karena penerimaan negara dari sektor migas tidak hanya bertopang pada penjualan minyak mentah. ”Kita juga memproduksi gas dan kondensat yang lifting-nya naik,” ujarnya.

Dengan patokan harga minyak mentah Indonesia (ICP) 80 dollar AS per barrel, tiap penurunan 10.000 barrel dari target lifting akan menekan penerimaan negara hingga Rp 2,7 triliun. ”Jika penurunan rata-rata lifting 2011 nantinya lebih dari 20.000 barrel per hari, pemerintah harus menambahnya dengan peningkatan defisit, kecuali jika menghemat belanja,” kata anggota Komisi VII DPR, Romahurmuziy.

BUMN Yang Bangkrut Harus Segera Ditangani Agar Tidak Menular

Pemerintah harus segera bersikap mengenai masa depan sedikitnya 15 badan usaha milik negara yang menghadapi masalah operasional. Ketegasan ini penting demi memberikan kepastian bagi nasib ribuan karyawan BUMN itu.

Demikian disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Abdul Latief Algaff di Jakarta, Rabu (30/3).

”Beberapa di antara BUMN ini secara teknis sudah bangkrut. Ada beberapa BUMN yang sudah menunggak gaji dan hak normatif karyawan,” ujarnya.

Latief mengatakan, 15 BUMN tersebut, antara lain, adalah PT Jakarta Lyod, PT Kertas Leces, PT Industri Sandang Nusantara, Perum Pengangkutan Djakarta (PPD), dan PT Dirgantara Indonesia. Kementerian BUMN harus secepatnya memutuskan nasib BUMN agar karyawan tidak lagi terkatung-katung.

”BUMN yang paling parah dalam masalah tunggakan penggajian adalah Jakarta Lyod. Hampir satu tahun karyawan belum menerima gaji,” ujar Latief.

Operasional sebagian besar BUMN tersebut terganggu akibat berbagai hal, antara lain, permodalan, keterbatasan bahan baku, sampai kalah bersaing.

Secara terpisah, Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Airlangga Hartanto mengatakan, manajemen BUMN semestinya lebih proaktif mencari jalan keluar daripada serikat karyawan. Kewenangan penyelesaian tetap berada di Kementerian BUMN sebagai pemilik saham setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

”Harus matang dulu di pemerintah, baru dibahas di DPR. Ada yang sudah dimasukkan ke DPR (untuk dibahas), seperti PT DI, PT PAL (perkapalan), Pindad (persenjataan), dan Garam. Untuk Industri Sandang Nusantara dan Kertas Leces belum dimasukkan pemerintah,” ujar Airlangga

Merauke Integrated Food and Energy Estate Menyatakan Tebu Cocok Untuk Ditanam Di Merauke

Di tengah berbagai pilihan komoditas untuk ditanam di Kabupaten Merauke, Papua, dalam program Merauke Integrated Food and Energy Estate, tanaman tebu diperkirakan cocok untuk dibudidayakan di tempat itu.

Pembibitan yang telah dilakukan sejak tahun lalu hingga saat ini relatif tanpa gangguan yang berarti. Apabila tidak ada masalah, pada 2013 sudah ada pabrik gula yang terintegrasi di tempat itu.

Direktur PT Cendrawasih Jaya Mandiri FS Heru Priyono di Merauke, Rabu (30/3), mengatakan, sejak pertama kali dilakukan pembibitan di tempat itu pada November lalu, telah ada 40 hektar bibit. Dalam waktu dekat akan dikembangkan lagi menjadi 200 hektar hingga menjadi 1.000 hektar kebun bibit. Perusahaan yang termasuk dalam Grup Rajawali adalah salah satu dari perusahaan yang menjadi pionir penanaman tebu di Merauke.

”Kami optimistis apabila tidak ada halangan, dari kebun bibit nantinya kami akan memiliki kebun tebu giling 8.456 hektar. Tebu hasil kebun ini digunakan untuk bahan baku giling perdana pada 2013,” kata Heru, saat melihat kebun bibit tebu di Kampung Kurik V, Distrik Malind.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya tengah menunggu izin prinsip pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Izin ini diperlukan agar perusahaan itu bisa menggunakan lahan untuk bibit dan pembuatan kebun tebu giling di lahan sendiri. Untuk pembibitan, saat ini mereka menyewa lahan dari penduduk.

”Lahan di sini tergolong bagus. Hanya dengan sedikit perlakuan kita bisa meningkatkan kualitas tanah sehingga cocok untuk tanaman tebu. Untuk meningkatkan kualitas tanah, kami menambah dolomite (sejenis mineral),” kata Heru. Ia menambahkan lahan di Merauke juga menguntungkan karena relatif datar sehingga tidak mempersulit pembukaan lahan. Di samping itu, berdasarkan literatur, tanaman tebu merupakan tanaman endemik di Merauke sehingga secara agroklimat tanaman tebu yang bibitnya didatangkan dari luar tidak mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian iklim.

Ketika Kompas melihat kebun bibit di Kampung Kurik V terlihat masalah yang dialami dalam penanaman tebu adalah pasokan air yang melimpah. Hal ini sangat mengganggu pertanaman karena pada periode tertentu tanaman tebu tidak membutuhkan pasokan air.

Manajer Pengolahan Tanah PT Cendrawasih Jaya Mandiri Abdul Wahab Aji mengatakan, untuk menanggulangi masalah ini, pada masa tertentu air di kebun harus dipompa dan dikeluarkan dari kebun

Pedagang Akan Di Revitalisasi Dalam Pasar Tradisional

Revitalisasi pasar tradisional bukan sekadar merehabilitasi fisik bangunannya. Revitalisasi juga menyangkut pengelolaan dan pemberdayaan pedagang. Untuk merealisasikannya, pemerintah pusat dan daerah akan memberikan pendampingan minimal pada tiga bulan pertama operasi.

Hal tersebut dikemukakan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu seusai meninjau Pasar Cokro Kembang di Klaten, Jawa Tengah, Selasa (29/3). ”Setelah pasar dibangun, pengelolaannya harus bagus, baik manajemen maupun perawatan fisiknya. Revitalisasi juga harus menaikkan omzet pedagang. Percuma pasarnya dibangun kalau kesejahteraan pedagang tidak membaik,” katanya.

Menurut dia, dengan pengelolaan yang baik pendapatan asli daerah juga bisa ditingkatkan, terutama dari retribusi dan pendapatan parkir. Untuk pemberdayaan pedagang, lanjutnya, sejumlah daerah telah memberikan pelatihan manajemen bagi pedagang.

Untuk merevitalisasi pasar tradisional, tahun ini Kementerian Perdagangan mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 505 miliar. Program tersebut akan terus berlanjut karena sekitar 95 persen dari 4.000 pasar tradisional yang sudah terdata kondisi fisiknya sudah tidak layak.

”Pasar yang sudah terdata itu baru sekitar 30 persen dari total pasar tradisional di Indonesia. Jadi, revitalisasi akan menjadi program berkelanjutan. Tahun ini ada 120 pasar yang direhab dan 10 di antaranya merupakan pasar percontohan,” tuturnya.

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengatakan, Jawa Tengah mendapatkan alokasi Rp 14 miliar untuk pasar percontohan. Pasar yang dipilih adalah Pasar Grabag di Purworejo senilai Rp 5 miliar dan Pasar Cokro Kembang di Klaten senilai Rp 9 miliar.

Sembilan Wilayah Panas Bumi Untuk Listrik Akan Dilelang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menetapkan sembilan wilayah potensi panas bumi menjadi wilayah kerja panas bumi. Hal ini untuk mendorong kontribusi panas bumi pada bauran energi nasional.

Demikian dikatakan Direktur Panas Bumi Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Sugiharto Harso Prayitno dalam siaran pers, pada seminar dan pameran Indo-Geothermal, Selasa (29/3) di Jakarta.

Sembilan wilayah kerja itu adalah wilayah Bonjol, Gunung Endut, Danau Ranau, Ciremai, Mataloko (Flores), Simbolon-Samosir, Sembalun, Telomoyo, dan Wai Ratai. Adapun total cadangan terduga dari sembilan wilayah itu adalah 1.334 megawatt (MW). ”Kami berharap, sembilan wilayah kerja panas bumi ini dapat dilelang segera,” ujarnya.

Hal ini untuk mendukung visi energi 2025 di mana panas bumi diharapkan memberi kontribusi 12.000 MW. Berarti, kapasitas terpasang untuk pembangkit listrik dari panas bumi setiap tahunnya sekitar 800 MW.

Kontribusi panas bumi dalam program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap kedua sebesar 3.967 MW, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2010. Dengan rincian, pengembangan lapangan yang ada dan sudah berproduksi 645 MW, pengembangan lapangan yang ada tetapi belum berproduksi 1.535 MW, dan wilayah kerja panas bumi baru 3.967 MW.

Sementara kapasitas terpasang PLTP tahun 2010 sebanyak 1.189 MW. Total kapasitas terpasang itu dari tujuh pembangkit antara lain PLTP Salak kapasitas 375 MW, PLTP Wayang Windu 227 MW, PLTP Kamojang 200 MW, PLTP Darajat 255 MW.

Direktur Perencanaan dan Teknologi PT PLN Nasri Sebayang, dalam paparannya, menjelaskan, salah satu kendala pengembangan panas bumi adalah perizinan penggunaan lahan. Oleh karena sebagian besar lokasi panas bumi terletak di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, dan taman nasional.

”Pengembangan PLTP juga perlu dukungan payung hukum penggunaan kawasan hutan konservasi atau taman nasional yang mendukung perizinan penggunaan, dukungan pendanaan, dan kejelasan pengaturan skema jaminan pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, dokumen lelang wilayah kerja pertambangan pemerintah daerah perlu melampirkan perjanjian jual beli energi sesuai standar. Hal ini untuk menghindari negosiasi syarat dan ketentuan terutama terkait kapasitas dan penyediaan transmisi.

PT Cendrawasih Jaya Mandiri Dari Group Rajawali Buka Lahan Tebu Seluas 228.000 Ha Di Marauke

Di beberapa lokasi bakal sawah dan kebun yang dikunjungi wartawan, Senin hingga Selasa (29/3) malam, terlihat masih berupa hutan. Untuk keperluan penanaman dibutuhkan pembersihan lahan dan pengondisian tanah.

Kepala Bidang Promosi Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Kabupaten Merauke Freddy Puturuhu, di Merauke, mengatakan, lahan itu telah dipisahkan dari keperluan adat. Juga telah dipisahkan dari lahan untuk hutan lindung dan telah dipetakan.

”Bulan Februari lalu dalam rapat dengan Menko Perekonomian disepakati bahwa lahan itu telah bersih. Lahan itu hanya boleh untuk tanaman padi, jagung, kedelai, tebu, dan peternakan,” kata Freddy. Lahan itu terkait dengan program pemerintah yang diluncurkan sejak 2009 dengan nama Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).

Sejumlah investor sudah mendapat alokasi di kluster 1 dan kluster 2. Investor yang termasuk dalam kluster 1, antara lain, adalah PT Bangun Tjipta Sarana sebanyak 5.000 ha untuk padi, PT Muting Jaya Lestari 167 ha untuk jagung, PT Papua Daya Bioenergi 8.000 ha untuk tebu, dan PT Tebu Wahana Kreasi seluas 11.000 ha untuk tebu.

Investor yang termasuk dalam kluster 2, antara lain, adalah PT Karyabumi Papua dan PT Cendrawasih Jaya Mandiri seluas 46.000 ha untuk tebu serta PT Sumber Alam Sutra seluas 106 ha untuk tanaman padi bibit.

”Dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara pemerintah dan investor,” kata Freddy soal kelanjutan dari alokasi lahan. Ia berharap investor langsung menindaklanjuti dengan melengkapi perizinan serta memulai proyek di lapangan.

16 investor serius

Ditanya soal jumlah investor yang berminat, Freddy mengatakan, semula ada 46 calon yang berminat, tetapi hanya 16 yang serius. Dalam hal ini investor yang tergolong serius adalah mereka yang telah mengajukan dan mengurus izin lanjutan.

Dari jumlah itu, ada 10 investor yang telah memiliki kantor perwakilan di Merauke. Bahkan, dua perusahaan telah mendapat izin prinsip pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Satu investor masih menunggu izin prinsip.

Direktur PT Cendrawasih Jaya Mandiri FS Heru Priyono mengatakan, pihaknya kini tengah menunggu izin prinsip. Sambil menunggu, pihaknya telah membuat kebun pembibitan tebu di atas lahan sewa 40 ha.

”Pada Juli 2012, kami berharap telah tersedia kebun tebu giling seluas 8.458 ha yang dapat digunakan untuk bahan baku giling perdana tahun 2013,” kata Heru.

Pada tahap pertama satu pabrik gula berkapasitas 12.000 ton tebu per hari telah beroperasi. Dengan kapasitas pabrik sebesar itu, maka diharapkan bisa diproduksi 160.000 ton gula kristal putih dan 80.000 ton tetes.

Untuk pembuatan industri gula terintegrasi, PT Cendrawasih Jaya Mandiri yang tergabung dalam PT Rajawali Corpora menginvestasikan dana Rp 3 triliun.

Petani Sawit Sulit Meremajakan Tanaman Yang Berusia 100 Tahun

Sedikitnya 20 persen dari lebih tiga juta hektar tanaman sawit yang dimiliki petani di Indonesia harus diremajakan kembali. Namun, peremajaan terhambat karena kebanyakan petani tidak memiliki sertifikat lahan yang bisa dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

”Kami sudah mengajukan usul peremajaan kembali pada Dirjen Perkebunan, tetapi (program) diserahkan pada penjamin (avalis). Tanpa sertifikat, petani kesulitan,” tutur Ketua Umum Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) Anizar Simanjuntak menjawab wartawan saat konferensi pers Semarak Saratus Tahun Industri Kelapa Sawit Indonesia yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia di Convention Hall Tiara, Medan, Selasa (29/3).

Kebanyakan petani yang bermasalah adalah petani swadaya. ”Kami meminta pemerintah melakukan sertifikasi lahan pada petani,” tutur Anizar.

Ketidakmampuan petani meremajakan tanamannya akan membuat produktivitas sawit turun dan menurunkan jumlah produksi sawit secara nasional.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joefly J Bahroeny mengatakan, pemerintah perlu melakukan peremajaan pada kebun rakyat. Jika kebun rakyat produktif, penambahan areal tidak perlu dilakukan.

Kemarin, Gapki Sumut menandatangani kerja sama dengan Apkasindo dan Lembaga Pendidikan Perkebunan untuk meningkatkan produktivitas tandan buah segar petani menjadi 35 ton per hektar per tahun dengan rendemen 26 persen. Saat ini produktivitas sawit petani baru 20 ton per hektar per tahun dengan rendemen sekitar 22 persen. Untuk tanaman swasta, produktivitas tanaman sudah mencapai angka 35-26.

Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurti mengatakan, pada 2020, Indonesia bisa menghasilkan 40 juta ton CPO per tahun dengan mudah jika ditambah dengan ekspansi perkebunan. Saat ini, produksi CPO di Indonesia mencapai 21,5 juta ton per tahun.

Produksi akan difokuskan untuk bahan bakar hayati (biofuel) yang mampu mengurangi emisi karbon hingga 62 persen dibandingkan bahan bakar fosil yang banyak dipergunakan saat ini.

Saat konferensi berlangsung, ratusan orang dari 35 organisasi non-pemerintah dari sejumlah daerah di Indonesia mendesak pemerintah untuk menghentikan ekspansi perkebunan sawit. Ekspansi kebun sawit membuat 5.000 daerah aliran sungai di kawasan taman nasional mati dan banjir terjadi setiap tahun.

Dalam deklarasinya, mereka mendesak pemerintah menyediakan lahan pertanian. Selama ini lahan pertanian menyempit akibat perluasan lahan sawit.

Impor Beras Akan Diberhentikan Per 31 Maret 2011

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, pemerintah akan menghentikan impor beras per 31 Maret sesuai dengan perencanaan awal. Impor beras tak lagi diperlukan karena pasokan beras dalam negeri sudah mencukupi. Harga beras juga sudah turun karena pasokan memadai.

Mari mengatakan hal tersebut saat mengunjungi gudang Bulog di Klaten, Jawa Tengah, Selasa (29/3). ”Sesuai dengan ketentuan masa impor yang sudah ditetapkan, impor beras kami hentikan per 31 Maret. Bagi yang sudah kontrak, tetapi barangnya belum tiba, masih ada kelonggaran karena sifatnya gangguan pengangkutan,” katanya.

Dia menuturkan, pasokan beras saat ini sudah mencukupi dengan banyaknya daerah yang panen. Indikasi ketercukupan pasokan juga terlihat dari turunnya harga beras. Penurunan harga beras berkisar 5-8 persen. ”Kami terus mendorong Bulog untuk pengadaan beras dari petani. Semakin cepat realisasinya, maka stok pangan nasional semakin aman,” katanya.

Mari menambahkan, pihaknya akan mengelola distribusi dan ketercukupan pasokan sebagai langkah antisipasi kenaikan harga beras akibat psikologis kenaikan gaji pegawai negeri sipil. ”Ada kemungkinan harga beras naik karena faktor psikologis. Namun, dengan pengelolaan yang baik, kami yakin tidak akan berlangsung lama,” tambahnya.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, realisasi impor beras per 16 Maret tercatat 1,37 juta ton atau 68,7 persen dari total kontrak 1,99 juta ton. Infrastruktur pelabuhan dan administrasi menjadi kendala yang dikeluhkan oleh Bulog. Sebagian besar beras yang diimpor berasal dari Vietnam dan Thailand.

Harga rata-rata nasional beras, menurut survei Kementerian Perdagangan, sebesar Rp 7.201 per kg. Harga itu sudah turun dibandingkan harga pada bulan Januari, yakni Rp 7.376 per kg. Di Klaten, harga beras kualitas medium sudah turun dari semula Rp 7.500 menjadi Rp 6.000 per kg.

”Pasokan beras sudah banyak karena sebagian besar sedang panen,” kata Sudiyo, pedagang beras di Pasar Cokro Kembang, saat ditinjau Menteri Perdagangan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Ihwan Sudrajat mengatakan, pasokan pangan di Jawa Tengah saat ini aman untuk beberapa bulan ke depan. Selain beras, pasokan sayuran juga memadai. Sebagian produk sayuran bahkan mulai diekspor ke Timur Tengah.

Penempatan Buruh Migran Tanpa Perjanjian Perlindungan Harus Dihentikan

Pemerintah wajib menghentikan penempatan tenaga kerja Indonesia ke negara yang tidak memiliki perjanjian perlindungan. Penempatan tanpa perjanjian perlindungan tenaga kerja di suatu negara sudah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

”Banyak TKI di negara di Timur Tengah yang sedang bergejolak sekarang belum punya perjanjian perlindungan dengan Indonesia. Pemerintah harus fokus soal ini, bukan malah membuat perjanjian perlindungan dengan Lebanon,” ujar anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, di Jakarta, Selasa (29/3).

Dua negara penempatan terbesar, Malaysia (2,2 juta orang) dan Arab Saudi (1 juta orang), masih belum memiliki nota kesepahaman (MOU) perlindungan TKI. Pemerintah menargetkan MOU dengan Malaysia selesai pada Mei 2011. Indonesia juga sudah punya MOU dengan Jordania. Namun, penempatan ke Jordania sudah distop karena banyak masalah.

Secara terpisah, analis kebijakan Migrant Care, organisasi non-pemerintah pembela hak buruh migran, Wahyu Susilo, mengatakan, gejolak kawasan Timur Tengah semestinya menjadi momentum menyusun strategi penempatan TKI. ”Secara internal, hampir semua negara Timteng tidak punya instrumen perlindungan dengan potensi konflik yang tinggi. Penempatan TKI semestinya dialihkan dari negara tuna lindung ke negara ramah perlindungan,” ujar Wahyu.

Di Surabaya, Jawa Timur, Hari Putri Lestari dari Jaringan Masyarakat Peduli Buruh Migran Jawa Timur mengkritik prosedur klaim asuransi TKI yang rumit. Konsorsium asuransi dinilai kerap berbelit-belit memproses klaim TKI.

Direktur Utama PT Paladin, anggota konsorsium asuransi TKI, Surachman Jusuf, mengatakan, sejak beroperasi September 2010 hingga Februari 2011, nilai premi dari 114.332 TKI wilayah Timur Tengah sebesar Rp 45,7 miliar dan Asia Pasifik sebanyak 117.951 TKI (Rp 47,1 miliar), dengan klaim yang dibayar senilai Rp 1,2 miliar.

Petani Minta Harga Produksi Gula Rp 8.546

Petani tebu meminta pemerintah menaikkan harga pokok produksi gula Rp 2.196 per kilogram dari HPP 2010 sebesar Rp 6.350 per kg menjadi Rp 8.546 per kg. Penghitungan kenaikan HPP gula didasarkan atas kenaikan biaya pokok produksi gula 2011 yang saat ini besarnya Rp 7.769 per kg dalam kondisi iklim moderat.

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen, Selasa (29/3) di Nganjuk, Jawa Timur, mengungkapkan, ada beberapa komponen yang memengaruhi naiknya HPP. Di antaranya kenaikan ongkos tebang angkut tebu dari ladang ke pabrik gula, rendahnya rendemen gula, rendahnya harga jual tetes tebu, kenaikan biaya sewa lahan, dan ongkos tenaga kerja.

Tahun 2010, misalnya, ongkos tebang angkut mencapai Rp 130.000-Rp 140.000 per ton. Ini terjadi akibat truk tebu tak bisa masuk ke ladang tebu. Bahkan, di Jawa Tengah dan Jawa Timur, petani yang memaksakan diri panen saat hujan harus mengeluarkan biaya tebang angkut Rp 280.000 per ton. ”Kenaikan biaya tebang angkut 2010 berkisar Rp 4 juta-Rp 20 juta per hektar,” katanya.

Untuk tahun 2011 ini, petani memproyeksikan biaya tebang angkut hanya Rp 70.000-Rp 80.000 per ton. Ini bisa dicapai kalau kondisi iklim moderat. Kalau iklim kembali ekstrem seperti 2010, sudah tentu akan lebih tinggi lagi. Terkait rendemen, petani memproyeksikan kandungan rendemen gula dalam tebu 6,2-6,6 persen untuk panen tahun ini. Hal ini sedikit lebih tinggi dibanding 2010 yang berkisar 5-6 persen. Bahkan, beberapa petani ada yang rendemen tebunya kurang dari 5 persen. Biaya sewa tanah juga naik. Saat ini sudah mencapai Rp 10 juta-Rp 12 juta per hektar.

Ketua Umum APTRI Arum Sabil meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar agar lebih fokus merevitalisasi pabrik gula. Produksi gula oleh pabrik gula BUMN kurang memuaskan. Kadar icumsa atau kadar keputihan gula terlalu tinggi, bahkan ada yang di atas 200. Gula itu basah dan tidak sehat.

Ketersediaan Gas Industri Dijamin Cukup

Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Evita Legowo di Jakarta, Selasa (29/3), jaminan ketersediaan gas bagi industri pupuk dalam negeri sudah berulang kali disampaikan di berbagai forum.

Jaminan ini bertujuan agar terjadi peningkatan produksi pupuk yang dinilai penting oleh pemerintah. Alasannya, kestabilan produksi pupuk menjadi indikator utama dalam program ketahanan pangan. Itulah pertimbangan pemerintah menggulirkan kebijakan pemenuhan kebutuhan gas bagi industri pupuk di dalam negeri.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Eddy Hermantoro menanggapi soal keluhan pelaku industri pupuk soal belum memadainya pasokan gas. Hal ini terjadi karena ada kecenderungan gas dijual ke luar negeri daripada untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.

”Untuk menjawab keresahan ini, maka mulai tahun 2011, pasokan gas akan difokuskan ke dalam negeri untuk mendukung program ketahanan pangan. Bentuknya, yakni dukungan terhadap industri pupuk, listrik, yang saat ini menjadi tulang punggung pembangunan,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, total alokasi gas yang diberikan bagi industri pupuk dalam negeri mencapai 180 juta standar metrik kaki kubik per hari (mmscfd). Tahun ini pemerintah meningkatkan alokasi dari 25 persen menjadi lebih dari 50 persen. Target alokasinya akan terus ditingkatkan hingga sekitar 60 persen pada tahun 2012-2013.

”Kondisi ini membuktikan janji dan komitmen Pemerintah RI kepada dunia usaha dalam negeri,” kata Eddy.

Dekat gas

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar menjelaskan bahwa saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas hal-hal teknis pasca-pemindahan kepemilikan saham Pupuk Iskandar Muda dari ASEAN Aceh Fertilizer ke Pemerintah RI dan PT Pusri. Menteri menargetkan revitalisasi pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) Aceh selambat-lambatnya Juni 2011.

”Salah satu upaya revitalisasi, yakni membangun tiga unit pabrik produksi meliputi PIM I, PIM II, dan PIM III. Untuk meminimalisasi risiko kekurangan gas, maka pabriknya akan dibangun di dekat mulut tambang serta meminta kepastian soal pasokan gas dari ESDM,” katanya.

Pengoperasia Dry Port Kereta Api Cikarang Ditunda

PT Kereta Api Indonesia menunda pengoperasian Terminal Peti Kemas Darat Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Penyebabnya adalah pembebasan lahan belum tuntas.

”Kami perkirakan, kereta peti kemas dari Cikarang ke Pelabuhan Tanjung Priok dapat dioperasikan mulai bulan September 2011,” kata Direktur Komersial PT KAI Sulistyo Wimbo H, Selasa (29/3) di Jakarta. Awalnya, Terminal Peti Kemas Darat (Dry Port) itu dijadwalkan dioperasikan April 2011.

Menurut Wimbo, Terminal Peti Kemas Cikarang butuh tiga spoor atau jalur rel simpang. Namun, dengan lahan yang ada hanya dapat dibangun satu jalur rel simpang. ”Kami menunggu pembebasan lahan dari Jababeka,” ujarnya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan mengatakan, pembangunan rel simpang tanggung jawab PT KAI. Sementara Ditjen Perkeretaapian menyediakan rel dan weselnya.

Berdasarkan pantauan Kompas di Jababeka pada 27 Januari 2010, sebenarnya bantalan beton dan rel baja sudah ada. Lahan untuk rel juga sedang ditimbun dan dipadatkan.

Sejauh ini PT KAI, kata Wimbo, sudah menginvestasikan uang untuk angkutan KA barang. ”Tahun 2011, kami akan mendatangkan 20 unit lokomotif. Didatangkan pula enam unit lokomotif yang khusus ditempatkan untuk mengangkut batu bara dari PT Bukit Asam,” ujarnya.

Pengamat kereta api, Anzikriadi, dan Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno sama-sama mendesak percepatan jaringan KA ke pelabuhan.

Di sisi lain, layanan kepabeanan dan cukai di Terminal Peti Kemas Darat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mulai berlaku 1 April 2011. ”Langkah itu untuk mengurai penumpukan truk kontainer,” kata Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai Agung Kiswandono.

Pemberlakuan layanan kepabeanan di terminal peti kemas darat ini didasarkan pada Peraturan Dirjen Bea dan Cukai PER-5/BC/2011 tentang Tata Laksana Pemberitahuan Menifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor dan Barang Ekspor ke dan dari Kawasan Pabean di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu.

Pembatasan Waktu Operasional Truk Jakarta Ditunda

Rencana Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk membatasi waktu pengoperasian truk di DKI Jakarta ditunda. Rencana itu sulit terlaksana 1 April 2011 ini karena belum ada dukungan pemerintah pusat.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, sebenarnya pembatasan waktu pengoperasian truk itu akan mengurangi 30 persen kemacetan di Jakarta, terutama pada jam-jam sibuk pada pagi, siang, dan sore hari. ”Polda Metro Jaya sudah setuju dengan pembatasan truk ini. Namun, kami juga tidak ingin muncul dampak lain, seperti menumpuknya truk yang mengantre di pelabuhan. Jadi, kami menunggu dulu pemecahannya,” kata Fauzi di Balaikota, Jakarta, Selasa (29/3).

Pemantauan di lapangan, hingga kemarin, otoritas Pelabuhan Tanjung Priok yang terdampak langsung dengan kebijakan itu memang belum menerima surat pembatasan pengoperasian truk dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Hubungan Masyarakat Pelabuhan Indonesia II Hambar Wiyadi mengatakan, sejauh ini pihaknya baru menerima surat usulan dari Pemprov DKI Jakarta, yaitu membatasi pengoperasian truk hanya pada malam hari hingga dini hari pada pukul 22.00-06.00.

”Terkait keputusan rencana pembatasan itu, kami sama sekali belum terima. Makanya, pengoperasian truk pun masih berjalan normal seperti biasanya,” katanya.

Hambar menegaskan, pihaknya tetap keberatan dengan kebijakan tersebut. Hal itu karena sebagian besar pengoperasian truk untuk bongkar muat barang ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok berlangsung pada pagi dan malam hari pukul 07.00-14.00 dan 17.00-23.00.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono berpandangan, angkutan berat mengganggu aktivitas angkutan lain yang lajunya lebih cepat. ”Jika (angkutan berat) masuk ke Ibu Kota, hal itu akan menghambat laju kendaraan lainnya,” kata Pristono.

Kendati demikian, Pristono pun tidak ingin tergesa-gesa menerapkan pembatasan jam pengoperasian kendaraan angkutan berat karena perlu ada dasar hukum yang mengaturnya terlebih dulu. Dasar hukum harus dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. ”Harus ada dasar hukum yang melandasi pelaksanaan kebijakan. Hingga kini masih menunggu dasar hukum itu,” ujar Pristono.

Di lapangan, sejumlah pengendara motor mengharapkan pembatasan pengoperasian truk itu bisa segera dilaksanakan. ”Kalau bus tak terlalu berbahaya. Tapi, kalau truk peti kemas ini membahayakan pengendara sepeda motor,” ujar Daeng (36), warga Tanjung Priok.

Indonesia Sulit Tingkatkan Produksi Minyak

Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi menyatakan, sampai Maret 2011 realisasi produksi minyak mentah siap jual mencapai 970.000 barrel per hari. Angka ini baru mencapai 91 persen dari target sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011.

Menurut Kepala BP Migas R Priyono, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (29/3) di Jakarta, penghentian kegiatan operasi tidak terencana menjadi salah satu kendala utama dalam pencapaian produksi minyak bumi tahun 2011. Hal ini menyebabkan produksi minyak sulit digenjot meski harga minyak mentah dunia sedang tinggi.

Terkait hal itu, sejumlah anggota Komisi VII DPR meminta agar BP Migas mengoptimalkan produksi minyak agar bisa mencapai target lifting dalam APBN 2011 dan lebih intensif dalam melaksanakan pengawasan di lapangan. Badan pelaksana itu juga diminta mengatasi penghentian produksi yang tidak terencana.

Untuk mendorong produksi migas, Priyono menegaskan, pihaknya menargetkan pengeboran pengembangan pada 872 sumur, dan pengeboran ulang pada 621 sumur. Untuk meningkatkan temuan cadangan baru, pihaknya menargetkan pengeboran eksplorasi pada 224 sumur.

Priyono menjelaskan, peluang produksi yang hilang karena penghentian produksi tidak terencana (unplanned shutdown) mencapai 14.800 barrel minyak per hari. Hal ini disebabkan kerusakan pipa lifting di beberapa lapangan yang dioperasikan sejumlah kontraktor kontrak kerja sama migas, kerusakan kompresor atau pompa seperti dialami Total E&P Indonesie, Pertamina Epm, dan PHE ONWJ.

Sementara itu, Ekonom Standard Chartered Eric Sugandi mengemukakan, perkiraan harga minyak dunia akan bertahan pada 105 dollar AS per barrel pada akhir tahun ini. Harga minyak saat ini berkisar pada 102 dollar AS per barrel.

Dampaknya bagi Indonesia dengan harga minyak 105 dollar AS per barrel, maka pertumbuhan ekonomi akan tetap pada kisaran 6,5 persen dengan inflasi 7 persen dan defisit APBN mencapai 1,5 persen.

Kondisi ini berbeda jika harga minyak mencapai 120 dollar AS per barel. Pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun berkurang menjadi 6,4 persen dengan inflasi 7,4 persen dan defisit anggaran 1,7 persen.

”Kondisi rupiah yang menguat akan membantu defisit APBN saat pemerintah belum mampu meningkatkan lifting minyak sesuai target,” ujar Eric.

Pengembang Sepakat Naikan Harga Rumah Untuk Menambah Keuntungan

Direktur Utama PT Bina Karya Bangun Persada Daniel Djumali di Jakarta, Senin (28/3), mengemukakan, tren kenaikan harga bangunan saat ini akan berimbas pada peningkatan harga rumah. Ia memprediksi, terjadi koreksi harga rumah sederhana jenis rumah sejahtera tapak untuk masyarakat bersubsidi sekitar 5-10 persen.

Hingga pekan lalu, kenaikan harga semen sekitar 6-10 persen, sedangkan komponen besi dan baja 8-10 persen. Kebutuhan semen mencapai 30 persen dari total komponen bahan bangunan. ”Harga bangunan yang terus naik akan berdampak pada pergerakan harga rumah,” ujar Daniel, yang juga Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia.

Rp 70 juta

Harga rumah sejahtera tapak di wilayah Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diperkirakan melampaui Rp 70 juta per unit atau di atas patokan harga rumah yang berhak memperoleh stimulus pajak dari pemerintah. Harga rumah sederhana di luar Jabodetabek kemungkinan naik dari Rp 55 juta per unit menjadi Rp 60 juta per unit.

Pemerintah menetapkan stimulus pajak untuk harga rumah sejahtera tapak maksimum Rp 70 juta per unit. Stimulus itu berupa pembebasan pajak pertambahan nilai dan pengurangan pajak penghasilan final dari 5 persen menjadi 1 persen.

Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (REI) Setyo Maharso mengemukakan, sebagian pengembang umumnya memasarkan rumah yang masih dibangun (indent). Untuk itu, koreksi harga kemungkinan baru akan terjadi untuk proyek-proyek hunian baru.

Setyo menambahkan, kenaikan harga rumah sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga bahan bakar minyak dan tingkat suku bunga kredit. Tahun 2011, REI menargetkan produksi rumah mencapai 200.000 unit atau naik 10-15 persen dibandingkan tahun 2010.

Pusri Ambil Alih Pabrik Pupuk Iskandar Muda

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar, Senin (28/3) di Jakarta, menyatakan pihaknya baru saja berkunjung ke Aceh dalam rangka program revitalisasi industri.

”Salah satu bentuk revitalisasi industri ini menghidupkan kembali pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM). Operasionalisasinya dibutuhkan untuk memperkuat cadangan pupuk nasional sekaligus menambah ekspor,” katanya.

Rencana operasionalisasi ini terjadi setelah ada kesepakatan antara ASEAN Aceh Fertilizer (AAF) selaku pemegang saham awal dengan Pemerintah RI. Dengan demikian, setelah diambil alih, PIM akan berstatus perusahaan milik negara.

Dalam struktur Kementerian BUMN, PIM akan beroperasi di bawah payung Pusri Holding atau perusahaan induk produsen pupuk. Pengambilalihan direncanakan Juni 2011

”Secara teknis, kegiatan produksi pupuk di PIM dibagi menjadi tiga unit, yakni PIM 1, PIM 2, dan PIM 3. Pusri membantu teknis operasinya,” kata Mustafa.

Sambut gembira

Ketua Umum Dewan Pupuk Indonesia Zaenal Soedjais menyambut gembira pengambilalihan PIM oleh pemerintah yang selanjutnya digabung dengan Pusri karena akan menambah pasokan pupuk nasional, efisiensi pengelolaan, dan meningkatkan posisi tawar Indonesia.

”Apalagi, PIM mampu memproduksi pupuk hingga 650.000 ton per tahun,” katanya.

Zaenal menyatakan, untuk bahan baku kalau tidak menggunakan gas, bisa saja memanfaatkan gasifikasi batu bara. Untuk memperoleh bahan bakar itu, lokasi pabrik tidak harus berdekatan, atau berjarak sekitar 2,5 kilometer

Harga Beras Premium Sulit Untuk Dikendalikan

Pedagang beras dan pengusaha penggilingan padi, Nellys Soekidi, di Jakarta, Senin (28/3), menyatakan, permintaan beras premium naik terus. Tiga tahun lalu ia hanya mampu menjual beras kualitas premium 5 ton per hari. Sekarang bisa 6-7 ton.

”Konsumennya rata-rata kelas menengah ke atas perkotaan. Mereka mengutamakan kualitas, harga tidak menjadi soal,” katanya, Saat ini konsumsi beras kualitas premium nasional mencapai 10 juta ton per tahun.

Menurut pengamat perberasan, Husein Sawit, pengalaman kegagalan operasi pasar beras 2010 menunjukkan, meskipun Perum Bulog melakukan OP, harga beras di pasaran tidak langsung turun.

Tidak efektifnya OP beras tak lain karena tahun 2010 kenaikan harga beras kualitas medium dipicu kenaikan harga beras kualitas premium. Produksi beras premium berkurang akibat cuaca buruk dan ketidaksiapan pengeringan. Di sisi lain, konsumsinya terus naik.

”Kondisi ini berdampak pada naiknya harga beras premium dan menyeret beras medium. Meskipun Bulog melakukan OP, tetap tidak efektif,” katanya. Padahal, Bulog mengelola cadangan beras medium hingga 8 persen dan disalurkan berbentuk beras untuk rakyat miskin.

Dalam melakukan stabilisasi harga beras, pemerintah menggunakan instrumen lama dengan ”peluru” beras medium. Sementara konsumen mengalami perubahan preferensi konsumsi beras ke premium dan terjadi pertumbuhan penduduk kota.

Karena itu, pengusahaan beras premium oleh Bulog penting. Instrumen untuk OP beras premium juga perlu diciptakan. Stabilisasi harga beras sudah menjadi tuntutan publik. Tidak saja produsen dan konsumen, tetapi juga pedagang. Hal ini untuk memperkecil risiko.

Saat ini harga beras premium di atas Rp 8.000 per kilogram. Karena harganya tinggi dibanding harga beras medium yang hanya Rp 5.400-Rp 5.500 per kg, kualitas beras tetap dijaga. Apalagi, beras premium rata-rata dijual dalam kemasan dan bermerek.

Sementara itu, harga beras medium dan premium di sejumlah kota masih relatif stabil. Beras medium di Surabaya, Tegal, dan Salatiga berkisar Rp 5.500 per kg. Sementara beras premium sudah di atas Rp 8.000 per kg. Di Solo, harga beras medium masih relatif tinggi Rp 6.500 per kg.

Harga yang relatif stabil ini terutama karena masih berlangsungnya panen di beberapa daerah. Pasokan beras ini membuat harga beras, terutama kualitas medium, terus turun sejak awal tahun.

Peluang Usaha dan Bisnis Di Industri Kayu Lapis dari Sengon Menjanjikan

Permintaan ekspor kayu lapis berbahan baku sengon terus meningkat. Sengon, yang sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk kemasan, kini sudah diterima pasar internasional sebagai bahan kayu lapis. Sayangnya, pasar Eropa, Amerika, dan Jepang masih sulit ditembus karena syarat sertifikasi legalitas kayu dan sertifikat ramah lingkungan.

”Tahun 2009 ekspor kami belum mampu tembus 7 juta dollar AS, tetapi tahun 2010 sudah menjadi 10 juta dollar AS. Tahun ini kami yakin bisa mencapai 15 juta dollar AS. Pasar terbesar ke Timur Tengah,” kata Hendri Utama, pemilik PT Indotama, yang memproduksi kayu lapis di Purworejo, Jawa Tengah, Senin (28/3).

Menurut Hendri, dulu sengon tidak banyak dilirik. Sengon hanya dipakai untuk papan cor atau kemasan mebel. Sekarang sengon menjadi bahan baku kayu lapis dan interior mobil yang banyak dilirik pengusaha. Dengan masa budidaya selama lima tahun, sengon menjadi pilihan bahan baku industri pengolahan.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, agar bisa menembus pasar Eropa, Amerika, dan Jepang, pelaku industri harus mengurus sertifikat legalitas kayu dan sertifikat ramah lingkungan. ”Tuntutan pasar internasional kini sangat tinggi, terutama produk berbahan baku kayu. Kalau mau bersaing, pengusaha harus bisa penuhi tuntutan tersebut,” ujar Mari.

Dia mengatakan, legalitas kayu juga berlaku untuk seluruh jenis produk berbahan baku kayu. Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sejak tahun 2009.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jawa Tengah Ikhwan Sudrajat mengatakan, ekspor kayu lapis Jawa Tengah tahun 2010 mencapai 150 juta dollar AS. Selain di Purworejo, industri kayu lapis juga ditemui di Magelang dan Temanggung yang mencapai 50 pabrik. ”Nilai ekspor kayu lapis sekitar 35 persen dari total ekspor kayu Jawa Tengah senilai Rp 530 juta dollar AS,” ujar Ikhwan.

Kemhut memang semakin giat mempromosikan kegiatan menanam pohon yang bernilai ekonomi tinggi seperti sengon dan jabon. Secara terpisah, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kemhut Iman Santoso mengatakan, penyerapan kayu rakyat oleh industri kayu lapis berdampak positif bagi pasar kayu dan minat menanam masyarakat.

Potensi kayu rakyat mencapai 20 juta meter kubik per tahun. Iman berharap, para pengusaha turut membantu petani hutan, yang umumnya mengelola lahan terbatas, memperoleh sertifikat SVLK. Baik petani maupun pengusaha akan untung.

Koordinasi Antara Pemerintah dan Bank Indonesia Harus Diperkuat

Salah satu substansi pokok dalam Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang adalah penegasan hubungan koordinatif antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam berbagai kebijakan moneter. Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat untuk RUU Mata Uang tengah membahas detail prosedur hubungan kedua lembaga tersebut.

Menurut Arif Budimanta, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR yang juga anggota Panja RUU Mata Uang, Senin (28/3) di Jakarta, selama ini semua kebijakan moneter disusun, diterapkan, sekaligus dievaluasi oleh satu lembaga saja, yakni Bank Indonesia (BI).

”Padahal, ada Kementerian Keuangan yang dipimpin menteri. Dengan demikian, Menteri Keuangan juga berhak untuk mendapat pertimbangan, saran, serta pemikiran tentang kebijakan moneter,” katanya.

Ketua Panja RUU Mata Uang Achsanul Qosasi dari Fraksi Partai Demokrat menambahkan, hal penting yang dibahas adalah berkaitan dengan perencanaan, pencetakan, distribusi, pemusnahan uang, dan penanganan uang palsu. Selama ini, lima hal tersebut merupakan kewenangan BI sepenuhnya.

Dalam RUU tentang Mata Uang, perencanaan meliputi desain, jumlah, dan pengamanan dibahas BI bersama Kementerian Keuangan. Pencetakan dan pemusnahan uang serta penanganan uang palsu harus diinformasikan BI kepada pemerintah.

”Kalau soal distribusi, murni tanggung jawab BI,” kata Achsanul.

Dengan koordinasi tersebut, pemerintah akan mengetahui, berapa banyak uang yang dicetak, diedarkan, dan dimusnahkan BI.

Kelapa Sawit Sumbang Devisa Rp 122,7 Triliun

Komoditas kelapa sawit dan turunannya ternyata menyumbang devisa cukup besar. Pada 2010, komoditas ini menyumbang devisa 14,1 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 122,7 triliun.

Demikian disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joefly J Bahroeny saat membuka Pameran ”Seabad Komersialisasi Sawit di Indonesia” di Medan, Sumatera Utara, Senin (28/3). Kegiatan yang berlangsung sampai Rabu besok bertujuan memaparkan perkembangan kelapa sawit sejak benih tanaman hias dari Afrika Barat itu pertama kali dibudidayakan di Tanah Itam Ulu, Sumatera Utara, dan Sungai Liput, Aceh, tahun 1911.

”Istilahnya sampai kiamat pun akan ada protes sebab kelapa sawit tak tersaingi,” ujar Joefly.

Dia mencontohkan, isu lemak berbahaya dalam minyak goreng bisa dipatahkan oleh penelitian.

Kelapa sawit mampu menghasilkan sedikitnya 2,5 ton minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) per hektar per tahun dengan biaya produksi 300 dollar AS. Minyak kedelai, pesaing utama CPO, hanya menghasilkan 1 ton minyak per hektar per tahun dengan biaya 500 dollar AS. Indonesia memproduksi 21,6 juta ton CPO dari lahan seluas 7,9 juta hektar dan mengekspor 15,5 juta ton di antaranya pada 2010.

Gapki berharap, pemerintah terus mendukung kelapa sawit nasional. ”Kami sudah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beliau mendukung kami. Kami juga menghormati perjanjian Indonesia dengan Norwegia tentang moratorium hutan. Dulu 400.000 hektar lahan bisa dibuka per tahun. Sekarang pelaku usaha masih wait and see (menanti),” ujar Joefly.

Pada saat yang sama, aktivis dari sedikitnya 35 organisasi non-pemerintah juga menggelar konferensi tandingan di Medan. Mereka mendesak pemerintah menghentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang merusak lingkungan dan menerapkan praktik upah buruh murah.

Menurut aktivis Kelompok Pelita Sejahtera, Manginar Situmorang, sedikitnya 80.000 buruh harian lepas di Sumut berupah antara Rp 29.000 dan Rp 31.500 per hari

Import Ikan Dibawah Standar Harus Dihentikan Segera

Penahanan ribuan ton ikan impor beku dan segar yang masuk ke Indonesia membuat kita tersentak. Tercengang bukan saja karena banyaknya volume ikan impor tersebut, melainkan juga karena jenis-jenis ikan itu sesungguhnya banyak dihasilkan di dalam negeri.

Belum lama ini, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan memusnahkan 525 lele di Entikong, Kalimantan Barat. Lele-lele itu berpenyakit.

Sebanyak 200 kontainer berisi 5.300 ton ikan beku ditahan di Pelabuhan Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Mas di Semarang, dan di Bandar Udara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Ikan beku itu ditahan karena tidak memiliki izin impor.

Mayoritas berupa ikan kembung, layang, teri, tongkol kecil, sampai ikan asin. Di kalangan masyarakat, ikan kembung, teri, tongkol dan ikan asin banyak dikonsumsi karena harganya relatif terjangkau. Namun, secara prestise, ikan-ikan laut tersebut kalah ”kelas” dibandingkan ikan kakap, tuna, dan kerapu yang banyak diekspor. Tak dimungkiri, membanjirnya ikan ”kualitas dua” (KW2) ke dalam negeri karena harganya lebih murah.

Sebagai ilustrasi, harga ikan kembung impor dari China berkisar Rp 5.000 per kilogram, sedangkan ikan kembung lokal Rp 20.000 per kilogram. Harga lele dari Malaysia Rp 8.000-Rp 15.000 per kilogram, sedangkan harga lele di Kalimantan Barat Rp 20.000-Rp 25.000 per kilogram.

Di sinilah ironis negeri kita. Perairan Indonesia dengan beragam jenis ikan belum mampu dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mutu baik dan harga terjangkau. Akankah kita membiarkan ikan impor berpenyakit itu masuk dan dikonsumsi oleh masyarakat kita?

Indonesia dikenal ketat menyeleksi ikan-ikan yang akan diekspor. Patuh mengikuti standar mutu dan keamanan produk perikanan yang disyaratkan oleh negara-negara importir. Tidak hanya kesehatan ikan, tetapi juga lingkungan, dan asal ikan. Saatnya menerapkan parameter yang sama untuk mutu dan keamanan produk perikanan dalam dan luar negeri.

Juga ada pekerjaan besar dan mendesak bagi pemerintah untuk mendorong efisiensi usaha perikanan dengan menekan biaya produksi, baik di sektor perikanan tangkap maupun budidaya. Daya saing hanya bisa dicapai dengan menekan biaya produksi. Tanpa itu semua, ketergantungan impor ikan sulit diatasi. Jangan lagi pasar kita menjadi ”tong sampah” atas ikan impor yang tidak bermutu!

Untuk Proyek Infrastruktur ADB dan IDB Pinjami Pemerintah Senilai Rp 5,6 Triliun

Pemerintah mengajukan pinjaman proyek senilai 650 juta dollar AS atau sekitar Rp 5,655 triliun kepada konsorsium Bank Pembangunan Asia serta Bank Pembangunan Islam. Dana ini untuk membangun jalan lintas pantai selatan Jawa, Kalimantan Timur-Sabah, dan Kalimantan Barat-Serawak.

”Saat ini kami mempersiapkan pinjaman itu. Semestinya tahun ini sudah ditandatangani perjanjian pinjamannya. Itu untuk pembangunan jalan tembus di Selatan Jawa dan Kalimantan dengan perbatasan Malaysia,” ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak di Jakarta, Senin (28/3), seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Perhubungan Freddy Numberi.

Menurut Hermanto, pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) dan Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/ IDB) itu akan digunakan untuk pembangunan fisik jalan tembus itu, bukan untuk studi kelayakan. Jalan tembus di selatan Jawa itu terdiri atas beberapa ruas yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jalan tembus di Kalimantan terdiri atas ruas Simanggaris (Kalimantan Timur)-Sabah dan Aruk (Kalimantan Barat)-Kuching (Serawak, Malaysia).

”Seluruh proyek itu membutuhkan sekitar 650 juta dollar AS. Itu masih angka sementara, plus minus karena masih dinegosiasikan,” ujar Hermanto.

Pinjaman bidang energi

Secara terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh memaparkan, daftar isian pelaksanaan anggaran penerusan pinjaman (subsidiary loan agreement/SLA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011 untuk badan usaha milik negara sektor ESDM bernilai Rp 9,66 triliun. Rinciannya, PT PLN Rp 9,56 triliun, PT Pertamina Rp 30 miliar, dan PT PGN Rp 71 miliar.

Terkait hal itu, Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM dan jajaran pimpinan PT PLN, PT PGN dan PT Pertamina, kemarin, menjelaskan, DPR menyetujui rencana alokasi dana SLA itu. Syaratnya, proyek-proyek itu telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan dan pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, dari total dana SLA itu sebanyak Rp 5,085 triliun di antaranya untuk mendanai 23 proyek yang sedang berjalan. Dana SLA Rp 4,57 triliun untuk membiayai delapan proyek. Sebagian besar dana SLA untuk PT PLN di antaranya pembangunan PLTA Asahan 3 kapasitas 154 megawatt dan PLTGU Tanjung Priok 720 MW.

Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan menyatakan, saat ini PT PLN sedang membahas efektivitas proyek-proyek yang dibiayai melalui SLA, antara lain proyek transmisi Selat Sunda.

Pemerintah Terbitkan Obligasi Baru senilai Rp 142,79 triliun

Kementerian Keuangan memastikan penerbitan surat utang negara jenis baru, yakni surat perbendaharaan negara bertenor enam bulan, yang sebelumnya tidak pernah ada. Penerbitan ini dilakukan karena Bank Indonesia menghentikan penerbitan Sertifikat Bank Indonesia enam bulan yang sebelumnya menjadi dasar acuan obligasi negara dan korporasi.

”Pemerintah menyiapkan obligasi negara tiga bulan, sehubungan tidak tersedianya SBI tiga bulan. Sementara untuk yang enam bulan kami akan mulai coba tawarkan pada pelaku pasar,” ujar Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo di Jakarta, Senin (28/3).

Menurut Agus, pasca-terhentinya penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Kementerian Keuangan menyiapkan paket Surat Utang Negara (SUN) dengan tenor—atau masa jatuh tempo—tiga bulan hingga 12 bulan. Obligasi negara yang jatuh tempo satu tahun sudah dilakukan sebelumnya, tetapi obligasi yang jatuh tempo di bawah 12 bulan belum pernah dilakukan.

”Kami jadikan satu paket dengan SPN (surat perbendaharaan negara) tiga bulan dan SPN 12 bulan, atau SUN yang mungkin akan diterbitkan dengan tenor lima tahun. Kami sudah memberi tahu seluruh dealer utama tentang rencana penerbitan pemerintah ini. Paket obligasi itu tetap bisa dibeli oleh asing dan lokal,” katanya.

Terbitnya obligasi baru merupakan langkah Kementerian Keuangan untuk mengganti acuan pembayaran suku bunga atau kupon bagi SUN berbunga mengambang (variable rate). Sebelumnya, yang menjadi acuan adalah SBI bertenor tiga bulan, sekarang menggunakan SPN bertenor tiga bulan. Ini perubahan yang signifikan karena akan memengaruhi pembayaran bunga atau kupon pada obligasi berbunga mengambang yang diterbitkan senilai Rp 142,79 triliun dan obligasi yang akan diterbitkan.

Indorama Group Investasi 5.2 Milyar Dollar Dibidang gas Batu Bara

Indorama Group berencana menanamkan investasi senilai 5,2 miliar dollar AS dalam berbagai bidang, salah satunya dalam gasifikasi batu bara. Investasi ini ditanamkan secara bertahap dalam tiga tahun ke depan.

Demikian disampaikan Pimpinan Indorama Group Sri Prakash Lohia, Senin (28/3), seusai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wiryawan.

”Kami sedang menggarap investasi sekitar 5 miliar dollar AS di Indonesia. Ada minyak, gas, dan petrokimia,” kata Lohia.

Investasi Indorama Group yang sudah eksis di Indonesia sekitar 1,5 miliar dollar AS, termasuk investasi senilai 200 juta dollar AS dalam bidang poliester. Tenaga kerja yang terserap dalam investasi yang ada berkisar 70.000 orang. Indorama berencana menanamkan investasi di bidang minyak dan gas senilai 2 miliar dollar AS, investasi di bidang gasifikasi batu bara 1 miliar dollar AS, serta investasi lain 700 juta dollar AS.

”Pemerintah tentu terbuka terhadap investasi Indorama. Mereka sudah puluhan tahun investasi di sini,” kata Hatta.

Presiden juga menerima Tan Sri Abu Sahid, pimpinan perusahaan konstruksi dari Malaysia Maju Holdings Sdn Bhd. ”Mereka ingin menjajaki investasi jalan tol di Medan dan proyek infrastruktur lainnya,” kata Hatta.

Kinerja Indosat

Sementara itu, Presiden Direktur dan CEO Indosat Harry Sasongko dalam jumpa media di Jakarta, kemarin, mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan investasi dalam pengembangan perangkat teknologi sehingga menjadi penyedia layanan informasi dan komunikasi pilihan pelanggan di Indonesia. ”Kami akan terus meningkatkan investasi dalam pelayanan data di kota-kota besar,” ujar Harry.

Kinerja keuangan Indosat per 31 Desember 2010 mencatat pendapatan usaha konsolidasi Rp 19,80 triliun, naik 5,2 persen. Pendapatan sebelum bunga, pajak, depresisasi, dan amortisasi (EBITDA) juga tumbuh 9,7 persen menjadi Rp 9,6 triliun.

”Pendapatan usaha seluler tumbuh 12,1 persen dibanding tahun lalu dengan jumlah pelanggan kini lebih dari 44,3 juta,” ujarnya. Di Indonesia ada 197,4 juta pelanggan seluler. Telkomsel mendominasi 47,4 persen pelanggan seluler.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Intraco Penta Tbk (INTA) Petrus Halim, di Jakarta, mengatakan, salah satu pemain utama industri alat berat di Indonesia mencatat kenaikan pendapatan sebesar 55 persen yang mencapai Rp 1,83 triliun per 31 Desember 2010. Laba bersih mencapai Rp 83 miliar atau naik 122 persen dibanding tahun lalu

Indonesia Hemat 2.500 MW Listrik Selama Earth Hours

Direktur Jenderal Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk kawasan Asia Tenggara Kunio Senga dan pemimpin proyek Madeleine Varkay mengungkapkan hal tersebut di Manila, Filipina, Jumat pekan lalu, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (26/3).

Menurut Varkay, setiap produsen akan selalu berupaya untuk memperbarui serta membeli perlengkapan yang dapat menghemat pemakaian energi. Mereka akan selalu berusaha memenuhi standar pengelolaan energi. Namun, pada umumnya, upaya tersebut belum dapat didukung oleh sumber-sumber pendanaan yang ada.

Padahal, efisiensi energi oleh para eksportir dapat memangkas puncak permintaan listrik sebanyak 2.500 megawatt. Besarnya pemangkasan itu setara dengan kelangkaan listrik yang dihadapi Perusahaan Listrik Negara (PLN) saat ini.

Atas dasar itu, Bank Pembangunan Asia memberikan pinjaman senilai 200 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,74 triliun untuk mendukung pendanaan bidang perdagangan dan efisiensi energi di Indonesia. Tujuan utamanya adalah memperkuat pendanaan pelaku usaha yang berbasis ekspor sekaligus mendorong efisiensi energi pada industri yang berfokus pada ekspor.

Dana tersebut disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang memang didirikan untuk memberikan pembiayaan, penjaminan, dan jasa konsultasi bagi eksportir Indonesia. Sebesar 30 juta dollar AS dari total pinjaman ADB itu sudah dijatahkan langsung untuk mendukung upaya efisiensi energi pada industri berbasis ekspor. Pinjaman ini dapat digunakan untuk memperbarui alat produksi yang lebih menghemat listrik.

”Investasi percontohan dalam efisiensi energi ini akan menunjukkan pada perbankan nasional kelayakan proyek investasi dengan tingkat pengembalian lima tahun saja,” tutur Varkay.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah sudah memberikan subsidi tarif listrik hanya pada pelanggan 450 watt. Namun, di luar kelompok pelanggan 450 watt itu, masih ada kelas masyarakat yang sama sekali tidak mampu memasang listrik karena masalah keuangan dan ekonomi.

Terkait penghematan listrik, Manajer Komunikasi Korporat PT PLN Bambang Dwiyanto, Minggu, di Jakarta, menuturkan, ”Earth Hour 60+” atau gerakan memadamkan lampu selama sejam tahun 2011, yang dilaksanakan di sejumlah kota di Indonesia pada Sabtu pukul 20.30-21.30, menurunkan beban listrik sistem Jawa, Madura, dan Bali 600 MW

RUU Mata Uang Segera Disetujui DPR Awal April

Panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyelesaikan draf akhir Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang. Persetujuan anggota DPR dalam Rapat Paripurna DPR dapat dilakukan awal April 2011.

”Apabila RUU Mata Uang ini disetujui, sistem pengawasan terhadap proses kinerja Bank Indonesia (BI) mulai ditingkatkan. Pengawasan ini terlihat mulai dari aturan pencetakan, peredaran, sampai kewajiban berkoordinasi dengan pemerintah ketika BI hendak menggulirkan sebuah kebijakan moneter. Sebelumnya, hal ini tidak diatur sehingga sering kali muncul istilah negara dalam negara,” kata Ade Komaruddin, anggota Panitia Khusus RUU Mata Uang dari Fraksi Partai Golkar DPR di Jakarta, akhir pekan lalu.

Ekonom Dradjad H Wibowo, Minggu (27/3), mengingatkan, pasca-pembahasan RUU Mata Uang, pemerintah dan BI harus mulai berkoordinasi menyusun sosialisasi RUU Mata Uang tersebut.

”Menurut saya, yang wajib dilakukan pemerintah-BI secepatnya adalah menyosialisasikan secara meluas dan kontinu, serta menyusun ulang jadwal waktu pelaksanaan isi UU tersebut,” kata Dradjad.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, soal pembaruan aturan dan sistem pencetakan uang rupiah. Berdasarkan draf RUU Mata Uang tersebut, mulai saat diundangkan, pencetakan uang rupiah hanya bisa dilangsungkan di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Dengan demikian, BI tak bisa lagi mencetak uang, baik secara internal maupun memberikan pesanan mencetak uang secara sembarangan

9 Dari 10 Orang Indonesia Belum Siap Pensiun

Sebanyak sembilan dari sepuluh orang di Indonesia belum siap menghadapi pensiun. Sekitar 65 persen pensiunan bahkan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Hal itu disampaikan perencana keuangan Eko Endarto dalam acara Independent Financial Planner Expo di Jakarta, Sabtu (26/3). ”Kenapa pensiun penting? Karena ada nilai uang, biaya hidup, dan kondisi fisik,” kata Eko.

Eko Endarto memaparkan, sekitar 21 persen masyarakat tak tahu kebutuhan pensiun. Sekitar 60 persen pensiunan mengandalkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai sumber penghasilan pada masa pensiun.

Eko lantas memaparkan kebutuhan hidup pada masa pensiun dengan asumsi saat ini berusia 30 tahun, akan pensiun pada usia 55 tahun, dengan usia harapan hidup sekitar 70 tahun atau 75 tahun. Dengan asumsi biaya hidup saat ini Rp 5 juta per bulan, nilai akan setara dengan Rp 54 juta per bulan nantinya. Diperlukan dana minimal Rp 13 miliar untuk hidup setara dengan saat ini. ”Dana itu bisa diperoleh dengan investasi kurang dari Rp 2 juta per bulan apabila produknya tepat,” ujar Eko.

Perencana keuangan Ligwina Poerwo Hananto menuturkan, ada tiga hal yang bisa digunakan untuk investasi, yakni bisnis, properti, dan surat berharga. Salah satu dari investasi itu bisa dilakukan, tetapi harus sesuai kesiapannya.

Sadar investasi

Ekspo yang digelar oleh 11 firma perencana keuangan independen di Indonesia pada hari Sabtu pekan lalu itu dipenuhi pengunjung. Mereka menyemut di sekeliling area unjuk bincang (talkshow) dan bersedia antre cukup lama untuk dicek kesehatan finansialnya oleh konsultan keuangan.

Pengunjung bersedia membayar Rp 75.000 hingga Rp 150.000 —tergantung waktu pemesanan tiket masuk—untuk memperoleh tips mengelola keuangan dan berinvestasi. Mahasiswa, yang dapat masuk dengan gratis selama menunjukkan kartu tanda mahasiswa, juga ramai di area ekspo.

Ahmad Gozali, salah seorang perencana keuangan, mengakui, hadirnya orang-orang muda menunjukkan kesadaran berinvestasi sudah semakin meluas. ”Kalau dulu setingkat orang yang baru masuk kerja, sekarang mahasiswa pun sudah ingin tahu tentang berinvestasi,” katanya.

Fransisca dan Nurmaya, mahasiswi perguruan tinggi di Jakarta, mengaku datang untuk mengetahui cara-cara merencanakan dan mengelola keuangan nantinya, saat sudah memasuki dunia kerja.

”Saya juga sudah berpikir, kira-kira investasi yang tepat setelah kerja nanti seperti apa, supaya uang gaji juga jelas arahnya,” kata Fransisca

Reksadana Adalah Pilihan Investasi Tahun 2011

Perkiraan itu dipaparkan Agus B Yanuar, President Director Samuel Aset Manajemen, dalam acara Independent Financial Planner Expo di Jakarta hari Sabtu (26/3).

Agus memaparkan, dalam satu tahun terakhir, nilai reksa dana campuran tumbuh sekitar 22 persen. Pertumbuhan itu masih di bawah kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan sebesar 46 persen, tetapi di atas emas yang sebesar 22 persen. ”Keunggulan reksa dana adalah nilainya yang variatif,” ujar Agus.

Pemahaman masyarakat mengenai investasi terus berkembang. Produk investasi juga kian diminati masyarakat, seiring kesadaran untuk mengelola dana dengan hasil melampaui inflasi.

Saat ini, kata Agus, produk investasi yang terus berkembang adalah saham, reksa dana, dan emas. ”Kelas menengah yang terus tumbuh juga membuat ragam investasi berkembang. Mereka dalam berinvestasi berpikir, akan beli apa, yang mengalahkan inflasi,” ujar Agus.

Reksa dana sebagai salah satu pilihan investasi dinilai berpotensi berkembang. Dengan dana pihak ketiga sekitar Rp 2.300 triliun, besaran reksa dana di Indonesia baru Rp 140 triliun.

Porsi ini cukup kecil dibandingkan, misalnya, Malaysia, yang pasar reksa dananya sudah mencapai 40 persen dana pihak ketiga. ”Karena itu, menurut saya, reksa dana di Indonesia masih mungkin tumbuh menjadi Rp 240 triliun karena peralihan masyarakat dari produk perbankan ke reksa dana,” kata Agus.

Indria, seorang peserta ekspo hari Sabtu lalu, mengatakan, ia sudah membeli reksa dana sekitar setahun lalu. ”Saya belinya sedikit saja dulu karena tidak mungkin semua uang untuk beli reksa dana,” katanya.

Novita, petugas pemasaran sebuah bank yang hadir di dalam ekspo menuturkan, masih banyak masyarakat yang tertarik menjadi nasabah tabungan perbankan, khususnya tabungan berjangka waktu tertentu.

Emas dan saham

Budi Raharjo, perencana keuangan dari ONE Consulting, dalam ekspo menegaskan, emas merupakan produk investasi yang tumbuh dan memberikan imbal hasil terus meningkat dalam lima tahun ini. Dalam kondisi ketidakpastian, nilai emas akan terus meningkat.

Namun, Budi mengingatkan, agar jangan berinvestasi berlebihan pada emas. Terutama produk turunannya, membutuhkan pengamatan yang lebih jeli.

”Jangan spekulatif. Membeli emas dengan harapan akan segera naik sudah disebut spekulatif,” kata Budi.

Soal saham, Agus B Yanuar mengingatkan kondisi dunia saat ini yang terpengaruh krisis kredit di Eropa, krisis politik di Timur Tengah, dan bencana di Jepang. Jumlah penduduk dunia yang terus membengkak turut menyumbangkan kebutuhan pangan dan energi yang luar biasa.

Oleh karena itu, saham yang akan menarik tahun ini adalah yang berkaitan dengan energi dan sumber daya alam.

Peluang Bisnis dan Usaha Untuk UKM Kian Besar Akibat Tsunami Jepang

Pemulihan bencana gempa yang diikuti tsunami di Jepang membutuhkan waktu panjang. Pelaku usaha kecil dan menengah perlu melihat kondisi pemulihan tersebut merupakan peluang besar, meskipun selama ini Jepang sangat ketat dalam standardisasi masuknya produk impor.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan di Jakarta, Minggu (27/3), mengatakan, ”Kita tidak boleh hanya melihat kehilangan peluang atas terhambatnya pasokan produk Jepang, seperti produk komponen, tetapi pelaku UKM harus melihat fenomena antrean warga Jepang untuk memperoleh bahan makanan merupakan peluang masuknya produk UKM.”

Menurut Syarifuddin, dukungan perbankan sangat diharapkan mendorong peningkatan usaha bagi UKM yang saat ini mencapai 52,76 juta unit. Pasar ekspor dapat didorong kalau UKM memang mempunyai akses kapasitas kemampuan ekspor. Apabila belum mampu, pasar domestik tetap memberikan andil besar yang menjadi peluang bagi UKM.

”Kredit usaha rakyat (KUR) dari perbankan tetap menjadi program pemerintah yang diandalkan untuk bisa mendukung UMKM,” kata Syarifuddin Hasan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per 21 Maret 2011, realisasi KUR mencapai Rp 5,223 triliun dengan jumlah debitor 406.240 nasabah. Secara rinci, BNI Rp 463,1 miliar, BRI Rp 3,47 triliun, Bank Mandiri Rp 300,9 miliar, BTN Rp 52,3 miliar, Bank Bukopin Rp 74,4 miliar, Bank Syariah Mandiri Rp 101,9 miliar, dan 13 bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp 760,1 miliar. Secara kumulatif, kucuran KUR sejak tahun 2007 hingga Maret 2011 telah mencapai Rp 39,64 triliun dengan jumlah debitor 4,21 juta nasabah.

Menteri Perindustrian Moh S Hidayat, secara terpisah, mengatakan, secara umum industri kecil dan menengah (IKM) sampai saat ini masih mengalami kekurangan modal

Dampak Tsunami Jepang Mulai Dirasakan Industri Pariwisata Tour and Travel Di Bali

PARIWISATA

Dampak Lain Pascatsunami

Gempa bumi dan tsunami di Jepang 11 Maret lalu memperlambat perekonomian negeri Sakura. Sektor perdagangan dan keuangan di Asia, termasuk Indonesia, bakal terganggu. Dampak ikutan lainnya, yakni kegiatan pariwisata. Di Bali, pembatalan pesanan hotel oleh wisatawan mancanegara asal Jepang kini lumrah terjadi.

Bagi Indonesia, wisatawan mancanegara asal Jepang masih menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar. Jumlah mereka merupakan yang terbesar keempat setelah Singapura, Malaysia, dan Australia. Dari 7 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia tahun 2010, sekitar 6 persennya atau 420.000 orang dari Jepang.

Wisatawan mancanegara asal Jepang terbilang lebih boros dalam membelanjakan uangnya di Indonesia. Setiap orang bisa mengeluarkan 141 dollar AS atau sekitar Rp 1,2 juta per hari. Lebih tinggi daripada rata-rata pengeluaran harian wisatawan mancanegara yang sebesar 130 dollar AS.

Masyarakat Jepang memang gemar bepergian. Dalam neraca perjalanannya, Jepang selalu defisit sejak tahun 1963. Pengeluaran orang Jepang di luar negerinya masih lebih tinggi dibanding penerimaan dari orang asing yang ke Jepang. Tahun 2007, defisit ini 17,2 miliar dollar AS.

Hasil survei perilaku belanja rumah tangga di Jepang tahun 2010, bulan April hingga September merupakan masa di mana masyarakat Jepang mengeluarkan uang yang relatif besar untuk rekreasi. Setidaknya 6,2 persen pengeluaran rumah tangga bulanan yang mencapai 3.000 dollar AS digunakan untuk kegiatan rekreasi. Pada bulan-bulan lainnya hanya 5,7 persen. Masyarakat Indonesia hanya mengalokasikan 3,5 persen.

Sebenarnya, ancaman merosotnya penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara asal Jepang sudah terjadi lama. Sebelum bencana, jumlah dan lama kunjungan mereka di Indonesia cenderung menurun. Sembilan tahun lalu, Jepang pernah menempati posisi kedua setelah Singapura dengan lebih dari 620.000 kunjungan dengan lama kunjungan 7,9 hari. Tahun lalu diperkirakan 400.000 kunjungan dengan lama kunjungan 6,5 hari.

Tanpa upaya serius, Indonesia bisa kehilangan sebagian penerimaan devisa mengingat dua tahun lalu, wisatawan mancanegara asal Jepang berkontribusi sebesar 435,8 juta dollar AS atau sekitar 7 persen dari total penerimaan sektor pariwisata Indonesia.

Selain menginginkan devisa kita kembali meningkat melalui kunjungan wisatawan mancanegara asal Jepang, tentunya kita juga menginginkan ucapan irassyaimase (selamat datang) bisa lebih sering terdengar ketimbang sayonara (selamat tinggal).

Rancangan Undang Undang Rumah Susun Akan Selesai Bulan April 2011

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Rumah Susun masih diwarnai sejumlah perdebatan terkait sejumlah substansi pokok. Meskipun demikian, Panitia Kerja Komisi IV DPR optimistis RUU tersebut bisa final sebelum tanggal 7 April. Beberapa substansi yang masih menjadi perdebatan di antaranya ketentuan tentang komposisi campuran ruang hunian dengan ruang komersial dalam setiap menara rumah susun.

Anggota Panitia Kerja Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Yudi Widiana Adia, akhir pekan lalu, mengatakan, RUU Rumah Susun tetap diharapkan tuntas sebelum tanggal 7 April 2011, yakni sebelum masa reses DPR. Penundaan RUU Rumah Susun hanya akan mengakibatkan pembahasan RUU itu mundur hingga tahun depan.

”Kami tetap berupaya menuntaskan RUU Rumah Susun sebelum masa reses,” ujar Yudi.

Sebelumnya, sejumlah kalangan mendesak DPR dan pemerintah tidak terburu-buru mengejar target penyelesaian RUU Rumah Susun agar tidak menuai persoalan substansi di kemudian hari.

Yudi mengakui, masih terdapat beberapa substansi pengaturan rumah susun yang belum mencapai titik temu. Beberapa substansi yang masih menjadi perdebatan di antaranya ketentuan tentang komposisi campuran ruang hunian dengan ruang komersil dalam setiap menara rumah susun.

Menurut Yudi, pembangunan rumah susun ditujukan terutama untuk hunian sehingga aspek non-hunian tidak boleh melebihi hunian. Selain itu, juga belum ada pengaturan mengenai sanksi penyalahgunaan kepemilikan rumah susun serta sanksi terhadap pengembang nakal.

Menurut Peneliti Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman Institut Teknologi Bandung, Jehansyah Siregar, RUU Rumah Susun masih belum tegas menyelesaikan masalah substansial kekurangan rumah. ”RUU Rumah Susun sebaiknya ditunda karena belum jelas apa yang mau diatur,” ujar Jehansyah.

Ribuan Ton Ikan Ilegal Import Akan Di Ekspor Ulang

Ribuan ton ikan impor ilegal yang ditahan di sejumlah pelabuhan akan dipulangkan mulai pekan ini. Meskipun demikian, sebagian ikan impor di antaranya sudah mendapatkan izin impor sehingga siap dilepas ke dalam negeri.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad di Jakarta, Minggu (27/3), mengemukakan, pihaknya akan memulangkan ikan-ikan impor ilegal yang masih ditahan di pelabuhan-pelabuhan mulai pekan ini.

”Para importir meminta waktu paling lambat tanggal 7 April 2011 untuk mengurus proses memulangkan ikan impor ilegal ke negara asal. Untuk itu, kami akan ikut mengawal pemulangan itu,” ujar Fadel.

Fadel menambahkan, para importir ikan ilegal sedang menghadapi prosedur pemulangan ikan di Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Pihaknya meminta kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk membantu percepatan pemulangan ikan impor ilegal tersebut.

Sejak pekan lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menahan lebih dari 200 kontainer atau mencapai 7.660 ton ikan beku impor di sejumlah pelabuhan dan bandar udara.

Penahanan ikan tersebut karena tidak memiliki izin impor hasil perikanan yang diterbitkan KKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2010.

Sebagian besar ikan beku impor yang ditahan berupa ikan kembung, tuna, layang, teri, tongkol kecil, dan ikan asin. Penahanan tersebar di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Pelabuhan Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Mas di Semarang, dan di Bandar Udara Soekarno-Hatta di Tangerang. Ikan impor itu mayoritas berasal dari China, Thailand, dan Vietnam.

Fadel menyatakan, izin impor hanya akan diterbitkan untuk jenis ikan yang tidak bisa diproduksi dalam negeri.

Meskipun demikian, sejumlah 2.360 ton ikan impor yang pekan lalu ditahan di Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi karena tidak memiliki izin impor, kini dinyatakan telah lolos perizinan. Ikan impor yang lolos izin itu mencakup ikan cakalang (skip jack) dan tuna sirip kuning (yellow fin tuna) yang diimpor oleh PT Aneka Tuna Indonesia untuk industri pengalengan ikan.

Mendapat izin

Menurut Kepala Badan Karantina Ikan Kelas I Juanda Nurhaidin, ribuan ton ikan asal Jepang tersebut telah mendapatkan izin impor dari direktorat jenderal pengolahan dan pemasaran hasil perikanan KKP pada tanggal 25 Maret 2011.

Menurut Nurhaidin, puluhan gudang pendingin ikan berkapasitas 60-100 ton di pabrik pengolahan ikan di Banyuwangi sedang menghadapi krisis stok. Pasokan ikan lokal, seperti cakalang, sedang merosot akibat gangguan musim.

”Karena pasokan ikan lokal tidak mencukupi kebutuhan industri, maka ikan impor dibolehkan masuk,” ujarnya.

KADIN Minta Agar Pembangunan Kereta Api Ke Bandara Soekarno Hatta Dipercepat

Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Korea Railroad Research Institute menandatangani kesepakatan kerja sama untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur transportasi, terutama pengembangan kereta api. Total investasinya berkisar 20 miliar dollar AS.

”Kesepakatan sudah kami tanda tangani. Sekarang tinggal implementasinya. Proyeknya meliputi transportasi massal yang menghubungkan antara Jakarta dan Bandara Soekarno-Hatta dan Jakarta-Surabaya,” kata Ketua Komite Tetap Hubungan Antar-Lembaga Kadin Biben Akbar, di Jakarta, Sabtu (26/3).

Menurut dia, KRRI akan membantu dalam menyusun strategi dan perencanaan untuk jaringan kereta api nasional Indonesia, terutama di kota-kota besar. Sejauh ini, KRRI telah berkoordinasi dengan Kadin Indonesia dan BKPM untuk merealisasikan proyek ini. ”Jika semuanya lancar dan layak, kami akan segera melakukan pendekatan dengan pihak pemerintah yang terkait,” katanya.

Biben mengatakan, kerja sama tersebut tidak hanya sebatas pada strategi perkeretaapian dan implementasinya di Indonesia, tetapi juga kerja sama transfer teknologi melalui kerja sama antara Kadin dan pihak KRRI yang melibatkan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia.

Menurut dia, jika konsep transportasi massal ini terealisasi, diharapkan dapat memacu pertumbuhan lapangan kerja di kota-kota besar serta memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Business Advisor Asia Economic Community Park Sung-chur mengatakan, proyek pembangunan jalur kereta api kota Jakarta-Soekarno Hatta dan Jakarta-Surabaya ini diperkirakan membutuhkan dana mencapai 20 miliar dollar, AS . ”Kami akan koordinasikan pendanaan ini melalui dukungan pemerintah Korea Selatan dan Asia Economic Community Foundation yang fokus pada penyaluran dan implementasi teknologi,” ujarnya.

KampanyeMemakai Sepatu Buatan Lokal Diperluas

Asosiasi Persepatuan Indonesia terus memperluas kampanye pemakaian sepatu lokal ke beberapa kementerian. Setelah Kementerian Perdagangan, kini giliran Kementerian Pendidikan Nasional. Instansi tersebut dilirik karena potensinya sangat besar.

”Bayangkan jumlah siswa seluruh Indonesia, termasuk guru dan keluarganya. Mereka menjadi sasaran penting, terutama sepatu-sepatu yang harganya menengah ke bawah,” kata Ketua Pengembangan Usaha Dalam Negeri Aprisindo Marga Singgih di Jakarta, Sabtu (26/3).

Menurut Marga, Aprisindo telah berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Lewat kerja sama, diharapkan penjualan sepatu lokal bisa meningkat. Sejauh ini masih banyak kalangan siswa dan guru yang menggunakan sepatu impor, khususnya dari China, yang dijual lebih murah.

Dia mengatakan, kampanye pemakaian sepatu lokal di kalangan masyarakat menengah ke bawah penting karena hampir 50 persen pasar di segmen tersebut, justru dikuasai produk impor China. ”Jadi fokus kampanye bukan hanya kalangan atas saja, tetapi yang lebih penting justru kalangan menengah,” ujarnya.

Selain kerja sama dengan instansi pemerintah, Aprisindo juga telah menandatangani kesepakatan dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Lewat kerja sama tersebut, perajin sepatu diberi kesempatan lebih banyak untuk bisa menjual produknya di ritel-ritel modern.

Marga menambahkan, penjualan sepatu ke ritel modern baru berkisar 50 persen. Sisanya masih menggunakan pasar tradisional. ”Banyak yang belum memasok ke ritel modern karena kendala pembayaran,” kata Marga.

Ketua Aprindo Benjamin Mailool mengatakan, dari sekitar 13.000 penyuplai ritel modern, sekitar 40 persennya adalah usaha kecil menengah, termasuk di dalamnya produk sepatu. ”Kami akan terus menambah persentase UKM,” katanya

Total E&P Indonesia Siapkan Dana 60 Triliun Untuk Dapat Konsesi Mengelola Blok Mahakan

Total dan Inpex, mitra lamanya yang mengeksploitasi Blok Mahakam sampai tahun 2017, akan menginvestasikan Rp 148 triliun. Total siap pacu produksi minyak dan gas di sana.

”Setelah tahun 2017, untuk mempertahankan produksi maksimum, maka diperlukan investasi tambahan sebesar Rp 60 triliun. Hal ini membutuhkan persiapan jangka panjang, teknologi terkini, pekerja yang terampil, juga finansial yang besar. Karena visi tersebut, kami sudah mengusulkan untuk bisa melanjutkan operasi setelah tahun 2017,” ujar Elisabeth Proust, General Manager Total E&P Indonesia, Sabtu (26/3).

Hal itu diutarakan Elisabeth saat peresmian lapangan gas dan kondensat Tunu tahap 11, 12, 13A, Peciko Tahap 6, serta fasilitas akomodasi Lapangan South Processing Unit (SPU) Tunu di SPU, Kutai Kartanegara. Proyek tersebut telah beroperasi sejak tahun 2009 dan 2010 dan berbiaya Rp 38 triliun. Instalasi-instalasi ini memungkinkan Total memproduksi gas alam pada tekanan rendah 1.900 juta standar kubik kaki per tahun (MMscfd), dari total produksi 2.500 MMscfd.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, kemarin, meresmikan fasilitas itu. Hadir pula di acara tersebut Kepala BP Migas Priyono, dan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Evita Legowo, dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Farid Wadjdy.

Menuju berakhirnya kontrak pengelolaan Blok Mahakam enam tahun lagi, Pemprov Kaltim berminat pula memanfaatkan peluang investasi dengan menggandeng Pertamina. Salah satu peluang itu berupa 10 persen participating interest (PI). Blok Mahakam dimulai 30 tahun lalu.

Tentang harapan Kaltim ikut berinvestasi dan berpartisipasi di Blok Mahakam, Kementerian ESDM akan memfasilitasi, bernegosiasi dulu dengan Total. ”Kami juga akan mengedepankan Pertamina sebagai tangan pemerintah untuk menjadi partner Total. Sebab, mengelola Blok Mahakam ini memerlukan investasi besar, kesiapan SDM, dan teknologi,” katanya.

Evita menambahkan, sebelum bergabung dengan Total, harus ada pembicaraan business to business secepatnya oleh Pertamina. ”Sekarang bukan eranya asal ikut mengelola. Namun, harus siap pendanaan, siap orang, siap semuanya,” ujar Evita.

Metro Group Raksasa Ritel Jerman Khusus B2B Akan Masuk Indonesia

Metro Group, raksasa ritel dunia yang berbasis di Jerman, menetapkan rencana untuk memulai bisnis swalayan grosir METRO Cash & Carry di Indonesia pada 2012.

Metro Group dalam siaran persnya menyatakan akan membangun 20 toko di Indonesia dalam jangka menengah dan berharap bisa membangun swalayan pertamanya 2012.

Menurut Frans WH Muller, anggota dewan direksi METRO GROUP yang mengawasi METRO Cash & Carry di Asia, Indonesia menyimpan potensi pasar yang besar bagi bisnis swalayan grosir karena jumlah penduduknya yang besar.

“Dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang, ekonomi yang tumbuh dengan cepat, dan konsumsi domestik yang kuat, Indonesia menawarkan potensi besar untuk bisnis swalayan grosir kami,” kata Muller.

Di Indonesia METRO Cash & Carry akan memperkenalkan konsep bisnis grosir B2B yang unik di pasar Indonesia dan akan melayani pelanggan profesional lokal seperti hotel, restoran, katering, kafe, toko makanan kecil dan badan usaha lainnya.

METRO Cash & Carry telah melaksanakan bisnis serupa di lima negara Asia yakni China, India, Jepang, Vietnam, dan Pakistan.

“Asia secara jelas merepresentasikan sebuah pertumbuhan yang dinamis dan sangat potensial bagi para pelaku bisnis global,” kata Dr. Eckhard Cordes, CEO METRO GROUP.

“Langkah antisipasi dengan memasukkan METRO Cash & Carryke Indonesia akan menambah sebuah dimensi baru ke dalam profil internasional kami dan menghasilkan momentum terbaru pada pasard Asia.” pungkasnya kemudian.

Tender Terminal Kalibaru Dimulai Mei 2011

Pemerintah segera menender pembangunan Terminal Kalibaru Utara di Tanjung Priok, Jakarta, pada Mei 2011. Pada minggu pertama April 2011 dijanjikan pula rencana induk Tanjung Priok dituntaskan sebagai dasar pelaksanaan tender.

”Kalibaru Utara akan ditender pemerintah,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Sunaryo, Jumat (25/3) di Jakarta. Dengan gusar, Sunaryo menekankan bahwa tender terminal baru ada di tangan pemerintah.

Nilai proyek Terminal Kalibaru Rp 8,8 triliun, seluas 77 hektar dan berkapasitas 1,8 juta setara 20 kaki unit (twenty foot equivalent units/TEUs). Kalibaru diperuntukkan bagi peti kemas. Terminal ini harus dibangun karena 2014 kapasitas peti kemas Tanjung Priok tak memadai.

Tender bulan Mei pun merupakan tender investor, lantas masih ada lagi tender kontraktor. Selain PT Pelindo II, Sunaryo mengakui belum ada investor yang menyatakan minatnya berinvestasi ke pemerintah.

Sunaryo menambahkan, PT Pelindo II dengan didukung dana dari bank-bank badan usaha milik negara (BUMN) boleh membangun Kalibaru Utara, tetapi harus melalui tender.

Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino dalam berbagai kesempatan selalu menyinggung bahwa segera akan membangun Kalibaru apabila diizinkan.

Meskipun bersikeras menggelar tender, Dirjen Perhubungan Laut belum mampu memberikan patokan kapan kira-kira hasil tender diketahui. Dia hanya mengatakan, ”Tahun 2014 harus jadi”.

Pengamat industri maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Saut Gurning, mengatakan, apabila ingin menarik investor, pemerintah harus menawarkan rencana bisnis yang baik, garansi hukum, dan kejelasan kompetisi. ”Investor asing, misalnya, selalu ingin konsesi lebih dari 70 tahun. Ini sudah dilakukan oleh Vietnam,” kata Saut.

Para investor, kata Saut, juga ingin kejelasan infrastruktur lain, seperti jalan akses dan alur pelabuhan, yang harusnya dijelaskan Menko Perekonomian bukan kementerian lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum. ”Sebenarnya lebih mudah menggaet investor lokal karena paham potensi lokal.” ujar Saut.

Terminal baru di Tanjung Priok memang sangat ditunggu. Ketua Umum Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Ambar Polah Tjahyono mengatakan, ”Pelabuhan baru harus segera diimplementasikan. Kalau tidak, pengusaha kalah bersaing karena penumpukan peti kemas dan keterlambatan ekspor-impor terus terjadi.”

Menurut Ambar Polah, semua keterlambatan menyebabkan biaya ekstra harus ditanggung pengusaha. Terminal baru juga diharapkan meminimalisasi penumpukan dan menekan tarif penanganan terminal (terminal handling charge).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia Benny Soetrisno dan seorang pengusaha kayu, Yos S Theosabrata, mengungkapkan, arus ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok sangat tinggi. Dengan demikian, Terminal Kalibaru memang harus dibangun.

Industri Hasil Kehutanan Hancur Karena Indonesia Lebih Suka Mengekspor Bahan Mentah Daripada Barang Jadi

Industri hasil hutan yang menjadi kekayaan alam Indonesia hancur. Rotan mati di lumbung sendiri. Industri furnitur dan kerajinan digoyang pasar, terutama oleh China. Industri kertas terus digoyang dengan berbagai isu lingkungan.

Kehancuran industri itu mengemuka dalam acara makan pagi kalangan pelaku industri hasil hutan dan instansi terkait yang dipimpin Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta, Jumat (25/3). Berbagai permasalahan dibuka secara transparan karena pengusaha menilai kebijakan pemerintah dirasakan membelenggu kegiatan industri yang selalu dituntut kompetitif menghadapi pasar global.

Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia M Hatta Sinatra mengatakan, industri mebel rotan menghadapi permintaan pasar yang melemah. Industri tidak mempunyai posisi tawar dalam menghadapi pembeli. Tren bisnis ini menuntut kualitas bagus dengan harga kompetitif.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia (ISWA) Soewarni mengatakan, lemahnya daya saing pengolahan kayu berpangkal dari kebijakan Menteri Kehutanan, antara lain, aturan pemanfaatan kayu sengon yang membutuhkan surat keterangan asal usul (SKAU). Walau pemikiran idealnya baik, implementasi surat keterangan asal usul sangat sulit dilakukan sehingga butuh penyederhanaan aturan.

Menteri Perindustrian MS Hidayat tidak menampik kendala- kendala yang dihadapi pengusaha hasil hutan. Sejak marak kegiatan pembalakan liar dan perdagangan ilegal, kondisi industri pengolahan kayu Indonesia mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan karena bahan baku semakin langka.

Di sisi lain, justru pesaing Indonesia di luar negeri bisa mendapatkan kayu dan rotan dengan mudah