Petani Sawit Sulit Meremajakan Tanaman Yang Berusia 100 Tahun

Sedikitnya 20 persen dari lebih tiga juta hektar tanaman sawit yang dimiliki petani di Indonesia harus diremajakan kembali. Namun, peremajaan terhambat karena kebanyakan petani tidak memiliki sertifikat lahan yang bisa dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

”Kami sudah mengajukan usul peremajaan kembali pada Dirjen Perkebunan, tetapi (program) diserahkan pada penjamin (avalis). Tanpa sertifikat, petani kesulitan,” tutur Ketua Umum Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) Anizar Simanjuntak menjawab wartawan saat konferensi pers Semarak Saratus Tahun Industri Kelapa Sawit Indonesia yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia di Convention Hall Tiara, Medan, Selasa (29/3).

Kebanyakan petani yang bermasalah adalah petani swadaya. ”Kami meminta pemerintah melakukan sertifikasi lahan pada petani,” tutur Anizar.

Ketidakmampuan petani meremajakan tanamannya akan membuat produktivitas sawit turun dan menurunkan jumlah produksi sawit secara nasional.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joefly J Bahroeny mengatakan, pemerintah perlu melakukan peremajaan pada kebun rakyat. Jika kebun rakyat produktif, penambahan areal tidak perlu dilakukan.

Kemarin, Gapki Sumut menandatangani kerja sama dengan Apkasindo dan Lembaga Pendidikan Perkebunan untuk meningkatkan produktivitas tandan buah segar petani menjadi 35 ton per hektar per tahun dengan rendemen 26 persen. Saat ini produktivitas sawit petani baru 20 ton per hektar per tahun dengan rendemen sekitar 22 persen. Untuk tanaman swasta, produktivitas tanaman sudah mencapai angka 35-26.

Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurti mengatakan, pada 2020, Indonesia bisa menghasilkan 40 juta ton CPO per tahun dengan mudah jika ditambah dengan ekspansi perkebunan. Saat ini, produksi CPO di Indonesia mencapai 21,5 juta ton per tahun.

Produksi akan difokuskan untuk bahan bakar hayati (biofuel) yang mampu mengurangi emisi karbon hingga 62 persen dibandingkan bahan bakar fosil yang banyak dipergunakan saat ini.

Saat konferensi berlangsung, ratusan orang dari 35 organisasi non-pemerintah dari sejumlah daerah di Indonesia mendesak pemerintah untuk menghentikan ekspansi perkebunan sawit. Ekspansi kebun sawit membuat 5.000 daerah aliran sungai di kawasan taman nasional mati dan banjir terjadi setiap tahun.

Dalam deklarasinya, mereka mendesak pemerintah menyediakan lahan pertanian. Selama ini lahan pertanian menyempit akibat perluasan lahan sawit.