Untuk Proyek Infrastruktur ADB dan IDB Pinjami Pemerintah Senilai Rp 5,6 Triliun

Pemerintah mengajukan pinjaman proyek senilai 650 juta dollar AS atau sekitar Rp 5,655 triliun kepada konsorsium Bank Pembangunan Asia serta Bank Pembangunan Islam. Dana ini untuk membangun jalan lintas pantai selatan Jawa, Kalimantan Timur-Sabah, dan Kalimantan Barat-Serawak.

”Saat ini kami mempersiapkan pinjaman itu. Semestinya tahun ini sudah ditandatangani perjanjian pinjamannya. Itu untuk pembangunan jalan tembus di Selatan Jawa dan Kalimantan dengan perbatasan Malaysia,” ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak di Jakarta, Senin (28/3), seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Perhubungan Freddy Numberi.

Menurut Hermanto, pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) dan Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/ IDB) itu akan digunakan untuk pembangunan fisik jalan tembus itu, bukan untuk studi kelayakan. Jalan tembus di selatan Jawa itu terdiri atas beberapa ruas yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jalan tembus di Kalimantan terdiri atas ruas Simanggaris (Kalimantan Timur)-Sabah dan Aruk (Kalimantan Barat)-Kuching (Serawak, Malaysia).

”Seluruh proyek itu membutuhkan sekitar 650 juta dollar AS. Itu masih angka sementara, plus minus karena masih dinegosiasikan,” ujar Hermanto.

Pinjaman bidang energi

Secara terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh memaparkan, daftar isian pelaksanaan anggaran penerusan pinjaman (subsidiary loan agreement/SLA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011 untuk badan usaha milik negara sektor ESDM bernilai Rp 9,66 triliun. Rinciannya, PT PLN Rp 9,56 triliun, PT Pertamina Rp 30 miliar, dan PT PGN Rp 71 miliar.

Terkait hal itu, Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM dan jajaran pimpinan PT PLN, PT PGN dan PT Pertamina, kemarin, menjelaskan, DPR menyetujui rencana alokasi dana SLA itu. Syaratnya, proyek-proyek itu telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan dan pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, dari total dana SLA itu sebanyak Rp 5,085 triliun di antaranya untuk mendanai 23 proyek yang sedang berjalan. Dana SLA Rp 4,57 triliun untuk membiayai delapan proyek. Sebagian besar dana SLA untuk PT PLN di antaranya pembangunan PLTA Asahan 3 kapasitas 154 megawatt dan PLTGU Tanjung Priok 720 MW.

Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan menyatakan, saat ini PT PLN sedang membahas efektivitas proyek-proyek yang dibiayai melalui SLA, antara lain proyek transmisi Selat Sunda.