Industri Dalam Negeri Keberatan Pemerintah Tambah Pasokan Gas ke Jepang

Kalangan pelaku industri menyatakan keberatan atas rencana pemerintah meningkatkan volume ekspor gas alam cair ke Jepang sesuai permintaan pemerintah negara yang baru dilanda gempa dan tsunami itu. Dikhawatirkan, langkah tersebut akan semakin menimbulkan ketidakpastian pasokan gas untuk industri dalam negeri.

”Kalau gas dikasih lagi ke Jepang, sama saja membunuh industri nasional. Ini menunjukkan pemerintah tidak memelihara gas bumi untuk domestik, larinya ke ekspor,” kata Sekretaris Jenderal Forum Industri Pemakai Gas Bumi Achmad Widjaja, Minggu (20/3) di Jakarta. Forum itu beranggotakan, antara lain, pelaku industri makanan, minuman, kaca lembaran, keramik, pupuk, dan baja.

Kebutuhan impor gas alam cair (LNG) Jepang diperkirakan akan meningkat akibat tidak beroperasinya sejumlah pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pascagempa dan tsunami di negara itu. Selama ini, Indonesia merupakan salah satu pemasok utama LNG ke Jepang. ”Jepang seharusnya bisa mendapat LNG dari negara lain, seperti Qatar atau Rusia,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Jepang meminta agar Indonesia menambah volume ekspor LNG ke Jepang. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita H Legowo, Jumat lalu, menyatakan, penambahan ekspor LNG itu kemungkinan dari kelebihan produksi LNG belum terkontrak di Kilang Bontang. Pasokan gas untuk Bontang berasal dari Blok Mahakam.

Evita menambahkan, penambahan ekspor LNG ke Jepang tidak akan mengurangi kuota untuk domestik. ”Masing-masing sudah ada kuotanya, untuk ekspor mana, untuk dalam negeri mana. Kalau untuk industri dalam negeri, persoalannya adalah tidak adanya infrastruktur,” kata Evita menegaskan.

Achmad Widjaja menyatakan, asosiasi pemakai gas bumi telah berulang kali meminta kepada pemerintah agar ada stok gas untuk domestik. Namun, hingga kini pihaknya belum melihat ada komitmen pemerintah untuk menjamin pasokan gas bagi domestik. ”Sampai sekarang tidak ada keputusan soal gas, Dirjen Migas bilang ke BP Migas, lalu BP Migas bilang, mesti ke Pertamina,” ujarnya.