Pemerintah Indonesia Terapkan Ekonomi Liberal dan Andalkan Pertumbuhan Ekonomi Dari Portfolio Vunerable

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, Indonesia dari dulu sampai sekarang masih menerapkan rezim devisa bebas yang merugikan negara. Salah satu praktiknya adalah "memarkir" hasil ekspor devisanya di luar negeri dan tidak kembali lagi.

"Pemerintah sampai sekarang masih memberikan keleluasaan arus devisa masuk dan keluar batas negara secara bebas. Padahal, ini merugikan negara," kata Suryo di kantornya di Jakarta, Kamis (22/1/2015). Dia menilai, pemerintah perlu secepatnya memodifikasi kebijakan ini. Dengan begitu, pemerintah bisa mendorong masuknya devisa hasil ekspor ke Indonesia.

"Kebebasan yang kita anut ini perlu dimodifikasi. Dengan demikian, misalnya dalam ekspor produk asli Indonesia, apa salahnya hasil itu masuk ke perbankan Indonesia terlebih dahulu. Itu wajar menurut saya," ujar Suryo.

Namun, dia mengakui bahwa kebijakan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, ada beberapa kontrak yang sudah disetujui oleh pemerintah untuk memperbolehkan praktik "memarkir" tersebut. "Mungkin agak sulit untuk kontrak soal ekspor yang sudah disetujui. Akan tetapi, kalau untuk kontrak-kontrak baru, menurut saya bisa dilobi. Jadi, 'diparkir' di Indonesia dulu, dan saya kira itu tidak ada masalah," kata Suryo.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berkisar 5,2 persen hingga 5,5 persen. Namun menurut dia, angka tersebut belum menggembirakan "Prediksi ke depan belum sepenuhnya menggembirakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dimana berkisar 5,2 persen hingga 5,5 persen," kata Suryo di Kantornya, Menara Kadin, Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Lebih lanjut lagi ia mengatakan, Indonesia harus memperhatikan arus modal balik yang dapat menyebabkan perekonomian tidak terkendali.  "Perekonomian Indonesia ditopang oleh arus modal portofolio yang vulnerable, dikhawatirkan terjadinya arus modal balik yang membuat ekonomi tidak stabil," jelas Suryo.

Ia mengatakan, hal tersebut bisa dicegah pemerintah dengan menempatkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tepat pada sasaran.