Kinerja Perum Perumnas jauh dari harapan menyusul realisasi penjualan semester I 2015 yang baru Rp 536 miliar atau Rp 33,5 persen atau anjlok 76 persen dari target Rp 1,6 triliun sepanjang tahun. “Kami belum ada rencana revisi. Masih optimistis dengan target sebelumnya. Memang ada sedikit pelemahan di beberapa proyek, tapi masih ada juga proyek yang siap dijual,” ujar Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto di kantornya, Senin (27/7).
Ia menjelaskan, lesunya penjualan terutama terjadi untuk hunian apartemen. Pelemahan penjualan Perumnas disinyalir disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat atau bisa juga karena penundaan pembelian menjelang bulan puasa dan Lebaran. “Namun untuk proyek hunian bagi masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah masih bagus kok. Apalagi ada beberapa proyek yang siap jual, tetapi belum mendapatkan penetapan penjualan dari pemerintah, jadi kami masih yakin dengan target yang ada,” katanya.
Oleh karena itu dia optimistis target penjualan tahun ini tercapai mengingat masih ada sejumlah proyek yang siap dipasarkan. Salah satu proyek siap jual adalah rumah susun (rusun) di Kemayoran, Jakarta. Namun, Himawan menyayangkan status rusun tersebut yang masih belum ditetapkan antara jual putus atau sebagai rumah susun sewa. Namun, sebelumnya pihak Pemprov DKI Jakarta menyatakan yang akan masuk ke rusun tersebut adalah penduduk yang dulu tinggal di kawasan kumuh Kebon Kosong.
“Kami tunggu dulu nanti hasil keputusan dari para stakeholders. Jika sudah diputuskan, maka bisa segera ditawarkan kepada masyarakat,” jelasnya. Sebagai informasi, proyek rusun Bandar Kemayoran terdiri dari dua tower dengan jumlah hunian sebanyak 576 unit. Rencananya, rusun tersebut digunakan untuk merelokasi sekitar 1.800 warga Kebon Kosong.
Direktur Perumnas Herry Irwanto menjelaskan nantinya penetapan status penjualan rusun Bandar Kemayoran tersebut dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Sebenarnya kalau bisa dijual umum, maka bisa terjual dengan cepat. Tapi kami selaku Perum masih menunggu keputusan para stakeholder,” katanya.
Lebih lanjut, Himawan menyatakan ekspansi Perumnas untuk penambahan cadangan lahan (landbank) akan terus berlanjut. Ia menyatakan, pihaknya baru saja menambah lahan di Palembang dan Makassar dengan modal yang digelontorkan mencapak Rp 260 miliar.
“Tahun ini kami sudah menambah sekitar 200 hektare landbank di Palembang dan Makassar. Masing-masing sekitar 100 hektare,” jelasnya. Herry Irwanto menjelaskan, pada tahun ini pihaknya menargetkan penamabahan cadangan lahan hingga 366 hektare dari total landbank saat ini 2.100 hektare yang tersebar di berbagai daerah. “Untuk yang kemarin di Palembang 100 hektare, nilai akuisisinya sekitar Rp 100 miliar. Sementara yang di Makassar nilainya di kisaran Rp 160 miliar,” tuturnya.
Perum Perumnas mencatat kebutuhan rumah per tahun di Indonesia mencapai 800 ribu unit per tahun, tetapi pasokan yang terpenuhi maksimal hanya 300 ribu unit. Untuk menutup selisih kurang tersebut, pengembang properti pelat merah itu meminta penegasan status dari Presiden Joko Widodo sebagai penyedia perumahan dan permukiman rakyat di Indonesia.
Hal ini terkait dengan rencana perubahan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2004 tentang Perumnas, yang dalam rancangan perubahannya menekankan tentang buku biru (blue print) tugas dan fungsi BUMN properti tersebut. Direktur Utama Perumnas, Himawan Arief Sugoto mengatakan Indonesia sampai saat ini masih dibayangi oleh kekurangan (backlog) hunian yang cukup tinggi. Menurutnya, hal ini merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera dicarikan solusi.
"Kebutuhan rumah mencapai 800 ribu per tahun, sedangkan kemampuan pasokan hanya 200 ribu sampai 300 ribu per tahun," ujarnya di kantor Perumnas, Jakarta, Senin (27/7). Himawan menjelaskan, jarak antara kebutuhan dan pasokan yang terus melebar tersebut harus segera diatasi. Ia menilai, dibutuhkan kebijakan taktis dengan memberikan peran strategis kepada Perumnas selaku agen pembangunan pemerintah dalam bidang perumahan dan pemukiman.
"Proses penyusunan dan pembahasan RPP Perumnas sudah berjalan beberapa tahun lalu dan hingga kini masih terus berjalan, dalam rencana perubahan PP No.15 Tahun 2004 Tentang Perumnas ini menegaskan peran Perumnas sebagai National Housing dan Urban Development Corporation," jelas Himawan.
Ia menjelaskan, peran utama Perumnas nantinya akan didorong menjadi penyedia utama perumahan rakyat yang meliputi fungsi perencanaan, pembangunan berkelanjutan, juga pengelolaan beserta monitor dan evaluasinya. Himawan menambahkan, dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah berupa Public Service Obligation (PSO), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman lunak, tetapi perizinan untuk mendukung proses percepatan pembangunan.
"Diharapkan dengan proses revitalisasi Perumnas, berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang penyediaan dan pengembangan hunian rakyat dapat berjalan lebih cepat serta terstruktur. Khususnya dalam mendukung program pembangunan sejuta rumah di Indonesia," jelas Himawan.
Terkait program sejuta rumah, sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah siap menyiasati daya beli masyarakat rendah untuk menyukseskan program tersebut. Terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), akan diberikan fasilitas uang muka rendah. "Uang muka yang diminta 1 persen, bunga 5 persen ditambah uang cash Rp 4 juta sebagai bentuk subsidi. Jadi semua bisa beli harusnya," kata Basuki belum lama ini.
No comments:
Post a Comment