Daftar Masalah Ekonomi Indonesia Yang Sudah Diakui Jokowi Di Hadapan Anggota DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara lebih terbuka mengungkapkan lima masalah ekonomi yang dihadapi pemerintah di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk dapat menghadapi hal tersebut, sang presiden meminta semua pihak dapat bersatu dan mengurangi gesekan antar lembaga maupun partai politik sehingga pemerintah bisa fokus memperbaiki ekonomi Indonesia.

Menurut Jokowi, Masalah pertama yang bersinggungan dengan ekonomi rakyat adalah di bidang pangan. Pemerintah menurutnya belum bisa mencapai kedaulatan pangan sehingga masih bergantung pada bahan pangan impor. Akibatnya, harga pangan di Indonesia sangat tidak stabil.  Belakangan, pemerintah justru disibukkan oleh kelangkaan daging sapi di pasar sehingga memaksa Kementerian Perdagangan menerbitkan izin impor puluhan ribu sapi bagi Perusahaan Umum Bulog guna menekan harga. “Kedaulatan pangan belum tercapai. Kita masih rentan gagal panen dan mudah diterpa ketidakstabilan harga pangan,” kata Jokowi dalam pidatonya di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Jumat (14/8).

Masalah kedua yang menghambat perputaran roda ekonomi negeri menurut mantan Walikota Solo adalah minimnya moda transportasi massal di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pekerjaan rumah tersebut menjadi bagian dari rencana pembangunan infrastruktur yang belum bisa disediakan pemerintah.  “Sementara di bidang maritim dan illegal fishing, pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut menyebabkan kerugian negara yang besar. Ini sudah mulai diperbaiki,” kata Jokowi.

Berlanjut ke Masalah keempat, Jokowi menyebut defisit energi yang dialami Indonesia sangat mengganggu pemerintah dalam mencapai target-target pertumbuhan yang sudah ditetapkan.  “Kita masih menghadapi masalah ketersediaan tenaga listrik untuk menopang kehidupan warga dan pembangunan ekonomi. Ditambah lagi, produksi bahan bakar minyak (BBM) masih defisit sekitar 600 ribu barel per hari,” keluhnya.

Lima masalah utama tersebut menurut Jokowi harus bisa mulai diperbaiki pemerintah dalam sisa tahun berjalan oleh para menteri Kabinet Kerja. Namun, ia juga meminta seluruh masyarakat maupun institusi resmi seperti lembaga penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan partai politik untuk tidak membuat bangsa ini terjebak pada lingkaran ego masing-masing.

“Hal ini tentu saja menghambat program aksi pembangunan, budaya kerja, semangat gotong royong, dan tumbuhnya karakter bangsa,” kata Jokowi.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan perbaikan kinerja Kabinet Kerja melalui perombakan para menteri yang dua hari lalu dilakukannya. Tujuan akhir yang ingin dicapai sang presiden dengan melakukan hal itu adalah untuk mempercepat pembangunan Indonesia.

“Perombakan Kabinet Kerja yang baru saja saya lakukan, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah sehingga percepatan pembangunan nasional bisa terwujud,” kata Jokowi di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Jakarta, Jumat (14/8). Menurut mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, perombakan Kabinet tersebut adalah salah satu jembatan terbaik untuk mewujudkan janji yang disampaikannya saat kampanye pemilihan presiden akhir tahun lalu, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan rakyat.

Seperti diketahui, pada 12 Agustus 2015 lalu di Istana Negara, Jokowi melantik sejumlah menteri baru serta menggeser beberapa nama menteri Kabinet Kerja. Lima menteri dan satu Sekretaris Kabinet baru tersebut adalah:

1. Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi menggantikan Sofyan Djalil
2. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.
3. Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengganti Indroyono Soesilo.
4. Thomas T. Lembong sebagai Menteri Perdagangan menggusur Rahmat Gobel.
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menggantikan Andrinof Chaniago.
6. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menggeser Andi Widjajanto.