"Dampak ekonominya tentu akan sangat luar biasa. Nggak bisa disepelekan. Karena jalan ini akan membuat Kalimantan dari ujung Barat sampai Ujung Timur terutama yang di perbatasan terhubung dengan jaringan jalan," dalam kesempatan tersebut. Ia mengaku, dampak ekonominya sangat luar biasa, karena sebelumnya sama sekali tidak akses yang benar-benar menghubungkan ujung Barat dan ujung Timur Kalimantan sebelumnya.
"Kalau ditanya lebih cepatnya berapa ya nggak bisa dibandingkan. Karena sebelumnya nggak ada jalan jadi ada jalan. Jadi ini sudah pasti akan memberi dampak luar biasa untuk perekonomian di sana," pungkas dia. Dari data Direktorat Jenderal Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada 703 km jalan yang masih tertutup hutan, dan belum tersambung di jalan lintas paralel perbatasan RI-Malaysia, yang total panjangnya mencapai 2.101 km.
Direktur Jenderal Binamarga Kementerian PUPR, Hediyanto W Husaini mengatakan, mulai tahun ini pemerintah membuka kawasan hutan tersebut untuk dijadikan badan jalan. Langkah ini adalah yang pertama kali dilakukan sejak Indonesia merdeka. "Selama ini belum pernah dilakukan. Membuka lahan hutan untuk jalan akses lintas paralel perbatasan Kalimantan-Serawak (Indonesia-Malaysia) baru dilakukan tahun ini. Ini pertama kalinya," ujar Hediyanto.
Hediyanto menjelaskan, jalan-jalan saat ini yang sudah beraspal dan masuk jaringan jalan lintas paralel ini tak melalui tahap pembukaan hutan sebelumnya. "Dia memang sudah ada jalannya dan nggak repot membuka hutan. Tinggal bangun dan ditingkatkan saja kapasitasnya. Kalau yang sampai buka hutan baru ini," ungkapnya lagi.
Ia menjelaskan lagi, setiap tahunnya Kementerian PUPR akan mengalokasikan dana khusus untuk membuka kawasan hutan untuk dijadikan badan jalan penghubung kawasan-kawasan yang ada di lintas paralel perbatasan kalimantan. "Rata-rata setiap tahun akan kami buka 200 km, sehingga target di 2018 sudah terbuka semua. Semua sudah tersambung," jelas dia.
"Meskipun belum semuanya belum beraspal di 2018. Tapi paling tidak ini akan mempermudah pekerjaan di tahun-tahun berikutnya," pungkas dia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun ini menganggarkan dana Rp 499,78 miliar untuk membuka 249 km jalan akses lintas paralel perbatasan di Pulau Kalimantan yang saat ini masih tertutup hutan lindung dan wisata. Total panjang jalan paralel perbatasan mencapai 2.000 Km lebih.
Untuk memuluskan proses ini, Kementerian PUPR menggandeng Personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat yang nota kesepahamannya telah ditandatangani bersama pada April 2015 lalu "Panjang jalan yang ditangani bersama TNI AD sepanjang 249 km, anggarannya Rp 499 miliar. Yang di Kalimantan Barat sebesar Rp 342,68 untuk 171 km dan Rp 157,1 miliar untuk 78 km di Kalimantan Utara," ungkap Direktur Jenderal Binamarga Kementerian PUPR, Hadiyanto W Husaini. Hediyanto mengatakan, pekerjaan akan dilakukan secara simultan.
"Artinya, begitu pembukaan lahan selesai maka tim kontraktor akan langsung menyambung dengan melakukan agregat dan perkerasan badan jalan di belakangnya. Jadi nggak tunggu-tunggu, begitu terbuka langsung disambung," jelasnya.. Pembukaan kawasan hutan sendiri tidak bisa dilakukan seluruhnya dalam satu tahun anggaran. Pasalnya, masih ada kawasan-kawasan hutan yang masih berstatus hutan lindung dan hutan taman wisata sehingga butuh penyesuaian perizinan bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Dari catatan Direktorat Jenderal Binamarga, ada sejumlah kawasan yang masih terkendala perizinan pemanfaatan hutan, yakni di Ruas Temajuk-Aruk di Kalimantan Barat ada 19,3 km yang berstatus kawasan hutan wisata. Lalu Ruas Seluas-Entikong yang juga di kawasan Kalimantan Barat masih berstatus Hutan Lindung sepanjang 20,23 km.
"Jadi pembukaan hutan fokus di area yang statusnya sudah clear sambil menyelesaikan proses perizinan dengan kementerian lingkungan hidup untuk jalan paralel perbatasan yang masih memerlukan proses perizinan pinjam pakai. Sedang diurus untuk penggunaan lahannya," katanya. Proyek jalan lintas paralel perbatasan yang merupakan jalan raya sejajar garis perbatasan RI-Malaysia di Pulau Kalimantan sedang dikebut oleh pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari total 2.101 km panjang jalan lintas perbatasan ini, sekitar 703 km masih belum tersambung.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Hediyanto W Husaini mengatakan bahwa 703 km jalan perbatasan yang masih belum tersambung tersebut akan tersambung seluruhnya pada tahun 2018. "703 km yang saya bilang masih tertutup hutan. Target kami 2018 semua sudah terbuka. Jadi jalan lintas paralel perbatasan sudah tersambung seluruhnya di 2018," ujar dia.
Saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai upaya percepatan. Dari mulai menambah waktu kerja hinga menambah alat berat. "Selain itu kami juga melakukan percepatan-percepatan perizinan juga intens menjalin komunikasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup karena ada sejumlah kawasan hutan yang akan kita buka masih berstatus sebagai hutan wisata atau pun hutan lindung," katanya.
Di tahun 2015 akan ada pembukaan lahan hutan untuk jalan lintas perbatasan ini sepanjang 249 km yang tersebar dalam beberapa titik prioritas. "Belum semuanya beraspal, tapi sudah 100% terbuka. Ini penting karena selama ini nggak ada akses. Dari Kalimanatan Barat-Kalimantan Timur-Kalimantan Utara nggak ada akses. Jadi ini akan sangat luar biasa kalau tersambung," katanya.
Berdasarkan catatan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, garis jalan paralel yang terdekat dengan garis perbatasan Indonesia-Malaysia mencapai 3,8 Km, sedangkan yang terjauh mencapai 190 km.
No comments:
Post a Comment