Menperin dan Kepala BKPM Tidak Dapat Sebut Nama Perusahaan Yang Lakukan PHK Ketika Ditanya Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak memunculkan optimisme di tengah kondisi perekonomian yang melambat saat ini. Untuk media bahkan, Jokowi meminta agar jangan terus memunculkan berita soal pemutusan hubungan kerja (PHK). "Jangan PHK terus yang diberitakan. Saya suruh cari di mana PHK, tidak dapat Menperin (menteri perindustrian) dan Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)," kata Jokowi, saat peluncuran program investasi padat karya, di pabrik sepatu PT Adis Dimension Footwear di Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (5/10/2015).

Dalam acara ini, ada 16 perusahaan yang masuk investasi, sebanyak 11 perusahaan di antaranya bersifat investasi asing dari Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Jokowi di depan investor 16 perusahaan tersebut mengatakan, dirinya telah memutuskan pemangkasan izin usaha menjadi 3 jam. Ini bisa dilaksanakan pada 3 pekan lagi, setelah seluruh perangkat aturan diselesaikan.

Kondisi ini diharapkan bisa memunculkan optimisme dunia usaha, sehingga ujungnya kondisi perekonomian akan membaik.  "Dengan optimisme itu kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi di negara kita. Saya yakin semester dua ini ekonomi kita bisa naik lagi. Saya dapat laporan 2-3 hari lalu sudah ada kenaikan pertumbuhan ekonomi karena belanja APBD sudah 60 persen, APBN sudah 40 persen. Perkiraan kita akhir tahun 92 persen, kita harapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita," papar Jokowi.

Jokowi menyatakan, dirinya tidak ingin pesimisme muncul di tengah kondisi ekonomi yang melambat saat ini. Optimisme, ujar Jokowi, akan membuat ekonomi Indonesia bisa menjadi lebih baik. Sampai saat ini, ada 8 perusahaan menghentikan produksinya di provinsi Banten, dan ada 7.000 karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta dirumahkan.

Demikian disampaikan oleh Gubernur Banten, Rano Karno, saat menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi pabrik sepatu PT Adis Dimension Footwear di Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (5/10/2015). Kehadiran Jokowi ini sekaligus mengumumkan soal investasi 16 perusahaan di sektor tekstil dan alas kaki, yang tergolong investasi padat karya.

"Kami menyambut baik (investasi ini). Ada banyak pengangguran terbuka di Banten. Program investasi padat karya di Banten sangat relevan dilaksanakan," kata Rano.  "Potensi pengembangan di Banten masih terbuka luas," imbuhnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani mengatakan, akan ada 970 pabrik baru makanan dan minuman yang akan masuk ke Indonesia dengan investasi Rp 21,89 triliun. Lalu 100 pabrik alas kaki dengan investasi Rp 882 miliar, serta 378 pabrik tekstil dengan investasi Rp 3,88 triliun.

Soal 16 perusahaan yang akan masuk investasi, sebanyak 11 perusahaan di antaranya bersifat investasi asing dari Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana merilis paket kebijakan ekonomi jilid III pekan ini. Berbagai bocoran pun beredar soal kebijakan baru.

Kabarnya, dalam paket stimulus terbaru itu akan ada kebijakan untuk cegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, cara pencegahan PHK itu dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah pemberian pinjaman dengan bunga yang murah. Sehingga, perusahaan yang kekurangan uang tidak perlu PHK karyawan tapi bisa minta pinjaman.

"Yang utama adalah menjaga kelangsungan usahanya supaya tidak mati dan tidak Ada PHK. Pertama dari kelangsungan usahanya. Kita ada lembaga pembiayaan ekspor yang akan memberikan dukungan kepada UKM yang terancam usahanya yang terancam saat ini. Kami akan memberikan dalam bentuk bantuan kredit usaha," kata Bambang dalam seminar di Hotel Shangrila, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Kredit yang akan diberikan lembaga ini, kata Bambang, berbeda dengan bank biasa karena bunganya yang lebih murah. Namun tidak sembarang perusahaan bisa mendapatkan fasilitas ini. "Yang pasti hanya diberikan kepada perusahaan yang terancam mati dan hanya yang bersifat padat karya," kata Bambang. Bambang mengatakan, sampai saat ini pemerintah masih menggodok besaran kredit yang bisa diambil oleh perusahaan. Kisarannya Rp 40-50 miliar per perusahaan.

"Tapi pada dasarnya kita nggak memberikan batasan. Karena pada dasarny‎a kita memberikan bantuan supaya pelaku usaha nggak kehabisan modal. Kalau kehabisan modal mereka bisa mati, Kalau mati Ada PHK. Ini yang Kita cegah," jelasnya. Selain itu, kata Bambang, pemerintah juga sedang mempertimbangkan untuk mengatur harga jual gas ke industri supaya tidak memberatkan perusahaan. "Dari sisi harga energi. Kita mau atur supaya tidak memberatkan. Bukan (solar) lebih ke gas. Karena industri butuh gas lebih banyak. Mereka nggak pakai bahan bakar lain selain gas. Listrik juga masuk," ujarnya.