Analisa Ekonomi INDEF Soal Debat Ekonomi Jokowi dan Prabowo

Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mengevaluasi debat dua calon presiden yang digelar Komisi Pemilihan Umum hari ini, Minggu (15/6), di Jakarta. Lembaga kajian perekonomian independen itu merasa tidak puas, lantaran masing-masing capres memberikan jawaban mengawang-awang.

Direktur Indef Enny Sri Hartati melihat, baik Prabowo Subianto dan Joko Widodo sekadar mengulang gagasan yang sudah dipaparkan di visi misi tertulis. Keduanya dinilai cari aman, dengan tidak mau membahas isu-isu 'sulit' seperti strategi menggenjot penerimaan pajak, mengelola keseimbangan fiskal di era otonomi, serta menumbuhkan investasi.

Kendati demikian, Enny melihat ada sedikit keunggulan di pihak Prabowo. Calon presiden nomor urut satu itu menyinggung kebijakan menggerakkan sektor riil dan mengatasi kebocoran setoran negara dari dana penjualan hasil tambang dan minyak.

"Dari seluruh isu perekonomian yang ingin kita dengar, menurut Indef ini sedikit terjawab dengan penjelasan Pak Prabowo. Dia bilang akan mendorong sektor-sektor riil. Bagaimanapun, secara obyektif jika dilihat, Pak Prabowo lebih komprehensif dibandingkan Pak Jokowi karena ada konsep dan target yang diinginkan," kata Enny saat dihubungi merdeka.com.

Salah satu yang berhasil dijelaskan secara jitu oleh Prabowo, adalah pembukaan lapangan kerja. Enny melihat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mampu menjelaskan pada swing voter, bahwa janjinya membuka sawah baru dari hutan yang rusak dapat menyerap 24 juta lapangan kerja selama lima tahun ke depan.

Tapi memang, Enny meyakini kebijakan Prabowo yang unggul dari segi konsep masih rentan dikritik.

"Kita tahu itu masih konsep. Itu kan akan. Target-target yang disampaikan terlalu optimistis, sehingga ini justru khawatirnya hanya dinilai masyarakat hanya janji," ungkap Doktor Ekonomi Pembangunan alumnus Institut Pertanian Bogor ini.

Di sisi lain, Enny mengapresiasi Jokowi, sang calon nomor urut dua, yang berhasil menjual pengalaman sebagai pengusaha. Terasa sepanjang debat, kata Enny, ada penonjolan bahwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu menguasai medan dan siap menjalankan program yang bisa memberi bukti.

Misalnya penjelasan mengenai disparitas harga semen di Jawa dan Papua, akibat ketimpangan infrastruktur. Sayangnya, Jokowi tidak bisa mengelaborasi semua gagasannya dalam kerangka besar mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.

"Jokowi masih terlalu mikro. Pak Jokowi ingin mengeksploitasi kemampuan eksekusi kebijakan dan contoh-contoh konkret yang selalu jadi marketing selama ini. Karena itu, dari timses Jokowi yang harus dievaluasi jangan terus mengulang kaset yang sama, seperti berkaitan dengan kartu indonesia sehat yang jelas sudah pernah dilakukan di Jakarta," kata Enny.

Sebagai calon presiden, Jokowi wajib menjawab tantangan global. Enny khawatir pemilih dari kalangan terdidik serta dunia usaha mempertanyakan kapabilitasnya menghadapi perkembangan tata ekonomi dunia.

"Yang kita hadapi ke depan tidak hanya persopalan remeh seperti pemberian kartu sehat, tapi juga persoalan pertumbuhan ekonomi, Masyarakat Ekonomi ASEAN, perjanjian kita dengan WTO, dan ini memerlukan konsep pembangunan yang lebih luas," tandasnya.