Data Kementerian Pekerjaan Umum menyebut hingga Agustus 2014 masih ada 34,4 juta warga yang tinggal di kawasan kumuh. Sebagai stakeholder yang ikut mengurusi masalah permukiman kumuh, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menginginkan keterlibatan Kementerian Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan masalah ini.
"Pemerintah saja tidak cukup. Masyarakat di kawasan kumuh harus diikutkan, selain juga dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, sampai akademikus," kata Djoko dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Oktober 2014.
Di Indonesia, ada 3.201 kawasan kumuh seluas 34.374 hektare. Menurut Djoko, lembaganya telah merancang program untuk membenahi kawasan ini, yang akan berjalan hingga 2019. Pemerintah optimistis target pengentasan kawasan kumuh akan tercapai pada 2019.
Namun, kata Djoko, pembangunan pemukiman menghadapi berbagai tantangan seperti bonus demografi, perubahan iklim, dan desentralisasi. Menurut Djoko, menigkatnya jumlah penduduk menambah beban pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pemukiman. "Kebutuhan lahan untuk pemukiman pun semakin besar."
Kementerian Perumahan Rakyat mengalokasikan Rp 2,2 triliun untuk memperbaiki rumah rakyat miskin. Menurut Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, dana tersebut dikucurkan agar setiap keluarga memiliki rumah layak huni. "Itu menjadi salah satu prioritas," kata dia usai meneken nota kerjasama dengan TNI Angkatan Darat di Graha Zeni Jakarta Timur, Rabu, 6 Februari 2013.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rumah rakyat miskin di Indonesia mencapai 7,9 juta unit. Indikator rumah tersebut adalah luas di bawah 8 meter persegi, berlantai tanah, beratap daun, berdinding bambu, tidak ada jendela, tidak dialiri listrik, tidak memiliki dapur, serta tak dilengkapi toilet dan sumber air bersih.
Menurut Djan, jika masalah ini diperbaiki angka kemiskinan bisa berkurang. Untuk menggarap perbaikan rumah miskin, selain memberdayakan masyarakat Djan juga menggandeng Direktorat Zeni Angkatan Darat. Anggota Zeni diharapkan mengerahkan kemampuannya di bidang teknik untuk menjalankan program ini. "Apalagi secara umum, tentara memiliki pengalaman mendampingi masyarakat." ujarnya.
Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Pramono Edhie Wibowo akan mengerahkan 2.100 personil sebagai tenaga pendamping masyarakat. Program yang akan dilaksanakan pada Maret-Desember 2013 ini menyasar 216.748 rumah rakyat miskin. "Personil yang dilibatkan adalah Bintara Pembina Desa dan bintara Zeni," katanya.
Menurut Pramono, setiap bintara pendamping masyarakat bertugas mengawasi rehabilitasi 50-70 unit rumah miskin di wilayahnya.
No comments:
Post a Comment