Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diharapkan mampu melaksanakan agenda reformasi birokrasi. Salah satunya adalah dengan efisiensi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Emil Salim, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, menilai saat ini jumlah PNS terlalu banyak, khususnya di pemerintah pusat. Di era otonomi daerah saat ini, seharusnya jumlah pegawai di pemerintah pusat tidak perlu terlalu banyak.
"Pemerintah pusat itu tidak perlu banyak pegawai. Harus dikurangi," kata Emil di gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (22/10/2014).
Menurut Emil, jumlah PNS yang terlalu banyak tentu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahunnya, belanja pegawai menghabiskan 15%-20% dari total APBN.
"Kalau ini sudah besar, tidak ada ruang lagi untuk belanja infrastruktur," tegas Emil, yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara pada masa Orde Baru.
Emil menegaskan, pemerintah pusat tidak perlu khawatir kekurangan tenaga kerja. Sebagian tugas pemerintah pusat bisa diserahkan kepada daerah. Jadi PNS di level pusat bisa dikurangi.
"Kan sudah ada otonomi daerah. Roda pemerintahan itu seharusnya sudah bisa berlangsung di provinsi, kabupaten, dan kota," tukasnya.
Seperti diketahui, anggaran belanja pegawai tahun ini mencapai Rp 263 triliun. Anggaran ini meliputi gaji PNS, TNI/Polri, serta tambahan kenaikan gaji dan gaji ke-13.
No comments:
Post a Comment