Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan ada tiga faktor penyebab naiknya harga beras yang mencapai 30 persen pada sepekan terakhir. "Kenaikan 30 persen itu berdampak besar," kata Bayu saat dihubungi, Rabu, 25 Februari 2015.
Menurut Bayu, tiga penyebab itu adalah turunnya angka produksi beras tahun lalu sebesar 0,9%, beras miskin jatah September-Oktober 2014 yang tak dibagikan sehingga membuat kekosongan di pasar, dan telat tanam padi selama dua bulan. "Produksi turun buat Indonesia itu serius," kata Bayu.
Badan Urusan Logistik, kata Bayu, harus mengintervensi pasar dengan cara membagikan beras raskin. Namun, saat ini stok di gudang Bulog hanya 1,4 juta ton. "Angka itu sebenarnya biasa dalam kondisi normal. Tapi pasar harus segera diintervensi dengan raskin," kata Bayu.
Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat mengatakan Bulog memiliki stok beras 1,4 juta ton. Ia mengaku bahwa angka itu berada di bawah stok ideal cadangan beras nasional 1,5-1,8 juta ton. Lenny menuturkan stok Bulog bisa berubah setiap saat tergantung pada pemasukan dan pengeluaran. Stok menjadi tak ideal bersamaan dengan melonjaknya harga beras sebesar 30% sejak sepekan terakhir.
Menteri Perdagangan Rachmat Gobel akan mengaudit penyaluran beras untuk menemukan indikasi mafia beras. Audit ini dilakukan mulai dari pengambilan keputusan, daerah operasi, hingga akhir penyaluran beras itu. "Saya minta ke Sucofindo atau ke Surveyor, saya lupa, untuk melakukan audit seluruhnya," kata Gobel di Istana Negara, Rabu, 25 Februari 2015.
Menurut Gobel, terdapat potensi besar keberadaan mafia beras yang memanfaatkan jalur penyaluran beras pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, Gobel juga meminta kepada Direktur Umum Bulog untuk mengaudit gudang beras. "Saya sudah minta sesegera mungkin (audit ini selesai)."
Audit keseluruhan dilakukan agar alur penyaluran beras yang dilakukan mafia dapat ditelusuri. Gobel ingin menelisik adanya potensi mafia setelah mengetahui alur beras oplosan yang sempat dia temukan pada gudang pedagang beras. Padahal, beras yang dioplos tersebut adalah beras pemerintah yang dikeluarkan untuk menstabilkan harga dan dijual dengan harga yang telah ditentukan.
Gobel enggan menyebut pelaku mafia beras sebelum hasil audit keluar. Hasil audit itu akan menggambarkan peta sistem distribusi yang dibuat oleh mafia beras. "Yang jelas ada penyimpangan di situ, ada penyimpangan kita lihat," kata Gobel. "(Dengan audit ini) nanti bisa ketahuan bagaimana dia punya sistem distribusi jadi kita bisa tahu."
Gobel mengancam memberi sanksi kepada mafia beras tersebut. Tidak menutup kemungkinan hukuman pidana juga diberikan berdasarkan tingkat pelanggarannya. "Tapi nanti kita lihat isinya (kesalahannya) seperti apa," kata Gobel. Selain itu, Gobel juga bekerja sama Kepolisian dan TNI untuk mengatasi mafia beras agar operasi beras yang dilakukan oleh Bulog tidak mengalami kebocoran.
No comments:
Post a Comment