Baca: Gaji Pegawai Negeri Jakarta Sekarang Adalah 22 Juta Per Bulan atau Gaji Pegawai Pajak Akan Dinaikkan Sebagai Bonus Karena Gagal Mencapai Target Penerimaan Pajak
Permasalahan klasik yang selama ini dihadapi pelaku UMKM adalah rendahnya produktivitas. Situasi tersebut antara lain disebabkan minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM), organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran. Kemudian, terkait pula dengan terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan, informasi, teknologi, pasar, serta faktor produksi lainnya.
Untuk membantu meningkatkan kualitas pengelolaan UMKM, Yayasan Pro Indonesia bekerja sama dengan Sindonews menggelar Program Oneintwenty Movement, gerakan nasional masyarakat wirausaha Indonesia. “Gerakan ini bertujuan menyiapkan pelaku usaha menghadapi AFTA 2015 sehingga mendorong terciptanya sejuta wirausaha hingga tahun 2020 di Indonesia,” ujar pendiri Yayasan Pro Indonesia sekaligus pencetus Program Oneintwenty Movement, Budi Satria Isman, di Jakarta, belum lama ini.
Dia menuturkan saat ini dari 240 juta penduduk Indonesia, hanya 1,65% yang menjadi pengusaha. Gerakan Oneintwenty berupaya meningkatkan jumlah pengusaha hingga mencapai 5% pada 2020, termasuk dari 20 lulusan perguruan tinggi, satu di antaranya menjadi wirausahawan.
Menurut Budi, program ini mengubah mindset pengusaha dengan tidak menjadikan modal dan pasar sebagai kendala utama. “Jika permasalahan terkendala pasar, begitu banyak di antara retail dan pusat perbelanjaan yang masih terbuka dengan berbagai produk-produk mereka,” katanya.
Budi juga menjelaskan bahwa gerakan Oneintwenty dibuat sebagai program UMKM naik kelas,yaitu menargetkan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil, usaha kecil meningkat menjadi usaha menengah, dan usaha menengah menjadi besar. “Dengan gerakan ini diharapkan wirausaha Indonesia akan lebih banyak dan dapat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia serta mampu membuka lapangan kerja baru,” ucapnya.
Pemimpin Redaksi Sindonews.com Pung Purwanto mengatakan lembaganya mengapresiasi kegiatan ini karena Oneintwenty Movement merupakan program jangka panjang guna membangun UMKM. "Kita melihat program ini berbeda dari yang lain. Program ini sistemnya bukan by project tiga bulan selesai terus pergi, tetapi berkelanjutan sehingga pembinaan UMKM dapat dilaksanakan secara berkesinambungan," ujarnya.
Dia berharap melalui gerakan ini wirausaha Indonesia dapat terus berkembang, berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, serta mampu membuka lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran.
Hingga April 2014, jumlah wirausaha formal di Indonesia baru mencapai 1,65% dari jumlah penduduk. Padahal sebenarnya total pelaku usaha di Tanah Air mencapai 56,5 juta. Namun, sebanyak 99,8% di antaranya masih berupa usaha mikro dan informal. Untuk penyerapan tenaga kerja, UMKM menjadi penyokong utama sebesar 97%. Ini menunjukkan tingginya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia.
Dalam program ini Sindonews membantu mengawal gerakan Oneintwenty mulai dari pembinaan sampai dengan awarding (pemberian penghargaan), membuat microsite khusus, sistem monitoring yang terintegrasi, dan SosMed (social media) Oneintwenty Movement. Selanjutnya, gerakan ini akan mewadahi promosi para pelaku usaha di seluruh Indonesia dan menjadi ambassador kegiatan UMKM.
Namun, tanpa dukungan stakeholder yang merupakan tulang punggung pelaksanaan gerakan Oneintwenty Movement, seperti perbankan, pemerintah, BUMN, kampus atau universitas, komunitas, retail, jaringan swasta dan korporasi, program besar ini tidak akan berjalan dengan maksimal. Dibutuhkan komitmen bersama untuk membangun UMKM di Tanah Air.
Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung berjanji segera menerbitkan aturan tentang penyederhanaan proses perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam waktu dekat. "Perpres (peraturan presiden)-nya kami upayakan selesai setelah sidang kabinet terbatas September mendatang," ujarnya di kantornya.
Menurut Chairul, penerbitan aturan baru itu merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi sulitnya proses perizinan pengusaha kecil-menengah selama ini. Para pelaku UMKM, ujar dia, kerap mendapat sandungan dalam upaya mereka mendapatkan izin usaha dari pemerintah. "Makanya tadi kami sampaikan beberapa hal, diambil kesimpulan terkait penyederhanaan," ujarnya.
Dalam aturan yang tengah digodok bersama oleh sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian tersebut, proses mendapatkan izin usaha bakal lebih sederhana. "Intinya, memberikan perlindungan kepada usaha mikro, perlindungan dan kepastian hukum," ujarnya.)
Dengan sistem baru ini, kata Chairul, untuk mendapatkan izin usaha, para pelaku UMKM cukup menyerahkan kartu tanda penduduk elektronik kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, mereka akan mendapatkan satu lembar izin usaha secara gratis karena semua biaya sudah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah setempat.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah Sjarifuddin Hasan menambahkan, lembaganya siap mengegolkan rencana itu. Sebab, diberlakukannya aturan tentang penyederhanaan izin usaha UMKM pasti memberikan banyak kemudahan bagi pengusaha kecil dan menengah. "Ini berlaku secara nasional, tidak perlu perpanjangan lagi," ujarnya.
Untuk membantu meningkatkan kualitas pengelolaan UMKM, Yayasan Pro Indonesia bekerja sama dengan Sindonews menggelar Program Oneintwenty Movement, gerakan nasional masyarakat wirausaha Indonesia. “Gerakan ini bertujuan menyiapkan pelaku usaha menghadapi AFTA 2015 sehingga mendorong terciptanya sejuta wirausaha hingga tahun 2020 di Indonesia,” ujar pendiri Yayasan Pro Indonesia sekaligus pencetus Program Oneintwenty Movement, Budi Satria Isman, di Jakarta, belum lama ini.
Dia menuturkan saat ini dari 240 juta penduduk Indonesia, hanya 1,65% yang menjadi pengusaha. Gerakan Oneintwenty berupaya meningkatkan jumlah pengusaha hingga mencapai 5% pada 2020, termasuk dari 20 lulusan perguruan tinggi, satu di antaranya menjadi wirausahawan.
Menurut Budi, program ini mengubah mindset pengusaha dengan tidak menjadikan modal dan pasar sebagai kendala utama. “Jika permasalahan terkendala pasar, begitu banyak di antara retail dan pusat perbelanjaan yang masih terbuka dengan berbagai produk-produk mereka,” katanya.
Budi juga menjelaskan bahwa gerakan Oneintwenty dibuat sebagai program UMKM naik kelas,yaitu menargetkan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil, usaha kecil meningkat menjadi usaha menengah, dan usaha menengah menjadi besar. “Dengan gerakan ini diharapkan wirausaha Indonesia akan lebih banyak dan dapat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia serta mampu membuka lapangan kerja baru,” ucapnya.
Pemimpin Redaksi Sindonews.com Pung Purwanto mengatakan lembaganya mengapresiasi kegiatan ini karena Oneintwenty Movement merupakan program jangka panjang guna membangun UMKM. "Kita melihat program ini berbeda dari yang lain. Program ini sistemnya bukan by project tiga bulan selesai terus pergi, tetapi berkelanjutan sehingga pembinaan UMKM dapat dilaksanakan secara berkesinambungan," ujarnya.
Dia berharap melalui gerakan ini wirausaha Indonesia dapat terus berkembang, berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, serta mampu membuka lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran.
Hingga April 2014, jumlah wirausaha formal di Indonesia baru mencapai 1,65% dari jumlah penduduk. Padahal sebenarnya total pelaku usaha di Tanah Air mencapai 56,5 juta. Namun, sebanyak 99,8% di antaranya masih berupa usaha mikro dan informal. Untuk penyerapan tenaga kerja, UMKM menjadi penyokong utama sebesar 97%. Ini menunjukkan tingginya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia.
Dalam program ini Sindonews membantu mengawal gerakan Oneintwenty mulai dari pembinaan sampai dengan awarding (pemberian penghargaan), membuat microsite khusus, sistem monitoring yang terintegrasi, dan SosMed (social media) Oneintwenty Movement. Selanjutnya, gerakan ini akan mewadahi promosi para pelaku usaha di seluruh Indonesia dan menjadi ambassador kegiatan UMKM.
Namun, tanpa dukungan stakeholder yang merupakan tulang punggung pelaksanaan gerakan Oneintwenty Movement, seperti perbankan, pemerintah, BUMN, kampus atau universitas, komunitas, retail, jaringan swasta dan korporasi, program besar ini tidak akan berjalan dengan maksimal. Dibutuhkan komitmen bersama untuk membangun UMKM di Tanah Air.
Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung berjanji segera menerbitkan aturan tentang penyederhanaan proses perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam waktu dekat. "Perpres (peraturan presiden)-nya kami upayakan selesai setelah sidang kabinet terbatas September mendatang," ujarnya di kantornya.
Menurut Chairul, penerbitan aturan baru itu merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi sulitnya proses perizinan pengusaha kecil-menengah selama ini. Para pelaku UMKM, ujar dia, kerap mendapat sandungan dalam upaya mereka mendapatkan izin usaha dari pemerintah. "Makanya tadi kami sampaikan beberapa hal, diambil kesimpulan terkait penyederhanaan," ujarnya.
Dalam aturan yang tengah digodok bersama oleh sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian tersebut, proses mendapatkan izin usaha bakal lebih sederhana. "Intinya, memberikan perlindungan kepada usaha mikro, perlindungan dan kepastian hukum," ujarnya.)
Dengan sistem baru ini, kata Chairul, untuk mendapatkan izin usaha, para pelaku UMKM cukup menyerahkan kartu tanda penduduk elektronik kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, mereka akan mendapatkan satu lembar izin usaha secara gratis karena semua biaya sudah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah setempat.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah Sjarifuddin Hasan menambahkan, lembaganya siap mengegolkan rencana itu. Sebab, diberlakukannya aturan tentang penyederhanaan izin usaha UMKM pasti memberikan banyak kemudahan bagi pengusaha kecil dan menengah. "Ini berlaku secara nasional, tidak perlu perpanjangan lagi," ujarnya.
No comments:
Post a Comment