Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan Indonesia kehilangan potensi penerimaan negara dari sektor minyak dan gas sekitar Rp 150 triliun akibat kejatuhan harga minyak mentah dunia. Kerugian tersebut lebih besar dibandingkan dengan penghematan anggaran yang dihasilkan dari berkurangnya beban subsidi energi.
"Penghematan subsidi ada, tapi penerimaan migas kita turun Rp 150 triliun," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (30/4). Meski mengalami pengurangan penerimaan, Bambang mengatakan belanja pemerintah akan tetap digenjot sesuai dengan alokasi dana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Namun, diakuinya bahwa penerimaan yang masuk ke kas negara sejauh ini belum cukup untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo.
Untuk itu, lanjut Bambang, sah-sah saja jika Indonesia harus meminjam dana atau berutang dari lembaga keuangan dunia, seperti Bank Dunia. Menurut Bambang, utang-utang tersebut tetap diperlukan selama Indonesia masih melakukan pembangunan infrastruktur. "Saya rasa pinjam itu biasa saja. Ya kalau penerimaan belum bisa tinggi kebutuhan belanja masih besar, terpaksa kita harus melakukan utang," katanya.
Sebelumnya, Menkeu mengatakan penyerapan anggaran belanja sangat penting dilakukan mengingat banyak pos belanja yang difokuskan untuk mendanai program infrastruktur dan pertanian. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melengkapi variebel pembentuk PDB lainnya, seperti konsumsi swasta, investasi, dan ekspor netto.
Thursday, April 30, 2015
Gaikindo Cari Pasar Ekspor Baru Untuk Atasi Pelemahan Ekonomi
Produsen otomotif nasional tengah menjajaki peluang pasar ekspor baru menyusul diberlakukannya kebijakan impor kendaraan hemat bahan bakar di negara-negara Timur Tengah pada tahun depan. Bahkan, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan diversifikasi pasar diperlukan guna memitigasi risiko pelemahan ekspor kendaraan roda empat.
"Pastinya kebijakan fuel economy ini akan mempengaruhi ekspor kita. Karena kita kan basis produksinya multi purpose vehicle (MPV), sedangkan permintaan di luar negeri kebanyakan mobil sedan. Jadi kita harus mencari negara mana yang bisa menyerap pasar kita selain Timur Tengah," ujar Ketua Umum Gaikindo Sudirman MR di Kementerian Perindustrian, Kamis (30/4).
Menurutnya, selama ini ekspor mobil completely build-up unit (CBU) dari Indonesia merupakan jenis mobil MPV yang sebagian besar diekspor ke negara-negara Timur Tengah. Selain mencari pasar baru, Sudirman mengatakan industri otomotif juga perlu mengganti pola produksinya demi menjaga pangsa pasar. "Kita memang sudah ada beberapa produk yang mengarah ke fuel economy. Hanya saja secara emisi gas buang, itu belum bisa mengikuti negara lain karena terkait dengan penggunaan bahan bakar. Sekarang kan kita standarnya masih Euro 2, negara-negara lain itu selain fuel efficiency, juga masuk Euro 3 dan Euro 4," jelasnya.
Sudirman menambahkan untuk mengembangkan kendaraan irit bahan bakar, industri otomotif nasional perlu dukungan kebijakan dari pemerintah. Menurutnya, industri kendaraan mobil di Indonesia siap untuk melakukan produksi tersebut asal mendapatkan insentif dan pasokan bahan bakar yang cocok memadai.
"Seperti kemarin kebijakan Low Cost Green Car (LCGC) ini bagus sekali, ada patokan harus 20 km per liter. Kalau memenuhi syarat itu, pemerintah memberikan insentif. Selain itu, jika Pertamina siap dalam dua tahun menyediakan bahan bakar yang cocok, kami akan mengikuti. Memang tren di dunia saat ini meminta mobil yg hemat bahan bakar dan ramah lingkungan," tuturnya.
Sebagai informasi, ekspor kendaraan roda empat pada 2014 mencapai 207 ribu unit, naik 21,7 persen dibandingkan dengan ekspor 2013 yang sebanyak 170 ribu unit. Gabungan Indutri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) memangkas proyeksi penjualan mobil nasional tahun ini sebesar 100 ribu unit, dari prediksi awal 1,2 juta unit menjadi 1,1 juta unit. Merosotnya daya beli masyarakat, yang tercermin pada penjualan otomotif kuartal I 2015, menjadi pemicu pesimisme Gaikindo.
"Kami tidak memasang angka 1,2 juta unit lagi untuk tahun ini, namun 1,1 juta unit. Pembicaraan ini masih akan kami bahas lagi pada sore ini, tapi indikasinya begitu," ujar Sudirman Maman Rusdi, Ketua Umum Gaikindo, di Kementerian Perindustrian, Kamis (30/4).
Sudirman menuturkan penurunan terparah terjadi untuk penjualan kendaraan roda empat jenis komersial. Ia pun memprediksi pelemahan masih akan berlanjut pada kuartal-kuartal berikutnya mengingat belum tampaknya perbaikan pada pasar komoditas nasional. "Terjadi pelemahan daya beli dari sisi pengguna kendaraan komersial karena kini pasar komoditas sedang lesu. Kini harga sawit sedang lesu, demikian juga harga karet lesu. Harga komoditas lesu kan karena permintaan lesu, ujung-ujungnya ya karena daya beli lagi," tambahnya.
Kendati demikian, Sudirman tetap berharap penjualan bisa membaik pada kuartal II. Aktivitas pembangunan infras yang mulai bergeliat diharapkan bisa menggariahkan pasar otomotif Indonesia. "Dengan adanya proyek-proyek infrastruktur yang dimulai pada bulan Mei mendatang, semoga hal tersebut juga bisa meningkatkan permintaan akan kendaraan-kendaraan berat," tuturnya.
Sebagai informasi, Gaikindo mencatat penjualan wholesale kendaraan roda empat sebesar 282.233 unit sepanjang kuartal I 2015. Angka ini lebih rendah 15 persen dibandingkan dengan penjualan mobil pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 328.500 unit.
Sementara itu, penjualan mobil di tingkat ritel juga menurun sebesar 15 persen ke angka 257.114 unit jika dibandingkan dengan perolehan kuartal I 2014 yang mencapai 303.776 unit. Pelaku industri otomotif menyambut gembira kebijakan pemerintah memasukkan industri otomotif dalam daftar penerima fasilitas keringanan pajak penghasilan (PPh) atau tax allowance. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) optimistis insentif ini akan menggiatkan kembali industri otomotif yang tengah lesu di tengah perlambatan ekonomi makro.
"Kalau industri otomotif diberi insentif sangat bagus karena Indonesia menjadi lebih menarik bagi investor untuk masuk," ujar Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto. Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Ketua III Gaikindo Jhonny Darmawan, yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Menurut Jhonny, sudah sejak lama pelaku otomotif meminta insentif fiskal ke pemerintah, tetapi baru di era pemerintahan Joko Widodo tuntutan itu dikabulkan.
"Ini permintaan sudah lama sekali, banyak sekali permintaan yang sudah kami sampaikan, tai baru direalisasikan sekarang," jelas Jhonny. Menurutnya, banyak sekali manfaat dari fasilitas keringanan pajak bagi industri kendaraan roda empat . Kebijakan ini diharapkannya bisa menstimulus industri otomotif yang tengah lesu karena dibayangi perlambatan ekonomi makro.
"Dengan adanya kemudahan-kemudahan ini akan banyak manfaatnya, karena kita tahu kondisi ekonomi sedang tidak mendukung (pasar otomotif), salah satunya nilai tukar dolar yang tinggi," tuturnya. Jhonny menilai persyaratan yang diwajibkan pemerintah bagi calon penerima tax allowance relatif lebih sederhana dan tidak terlalu memberatkan seperti sebelumnya. Kemudahan ini diharapkan bisa merangsang semakin banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.
"Kalau yang dulu kan kriterianya terlalu rigid. Yang sekarang setahu saya lebih sederhana," tuturnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pada 6 April 2015 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015, yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu. Dalam beleid yang diteken Presiden Joko Widodo itu, masuk 16 sektor usaha baru dalam daftar penerima tax allowance.
Beberapa sektor usaha baru tersebut adalah industri kendaraan roda empat dan industri karoseri. Sebelumnya, hanya industri suku cadang otomotif yang bisa mengklaim keringanan PPh. Dalam salinan beleid tersebut disebutkan, fasilitas keringanan pajak atau tax allowance yang dijanjikan pemerintah meliputi pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah investasi yang dibebankan selama enam tahun atau masing-masing 5 persen per tahun, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, pengenaan PPh atas deviden yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10 persen, dan kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun, tetapi tidak lebih dari 10 tahun.
Sebagai informasi, Gaikindo mencatat penjualan otomotif pada kuartal I 2015 sebesar 282.233 unit, turun sekitar 15 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 328.500 unit. Pelemahan daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi nasional. Gaikindo pesimistis penjualan otomotif nasional bisa tumbuh dari pencapaian tahun lalu yang menembus 1,2 juta unit. Sejauh ini Gaikindo masih memasang target penjualan yang sama dengan realisasi 2014, tetapi berpotensi direvisi turun menjadi 1 juta unit jika sampai pertengahan tahun tidak tampak adanya peningkatan.
"Pastinya kebijakan fuel economy ini akan mempengaruhi ekspor kita. Karena kita kan basis produksinya multi purpose vehicle (MPV), sedangkan permintaan di luar negeri kebanyakan mobil sedan. Jadi kita harus mencari negara mana yang bisa menyerap pasar kita selain Timur Tengah," ujar Ketua Umum Gaikindo Sudirman MR di Kementerian Perindustrian, Kamis (30/4).
Menurutnya, selama ini ekspor mobil completely build-up unit (CBU) dari Indonesia merupakan jenis mobil MPV yang sebagian besar diekspor ke negara-negara Timur Tengah. Selain mencari pasar baru, Sudirman mengatakan industri otomotif juga perlu mengganti pola produksinya demi menjaga pangsa pasar. "Kita memang sudah ada beberapa produk yang mengarah ke fuel economy. Hanya saja secara emisi gas buang, itu belum bisa mengikuti negara lain karena terkait dengan penggunaan bahan bakar. Sekarang kan kita standarnya masih Euro 2, negara-negara lain itu selain fuel efficiency, juga masuk Euro 3 dan Euro 4," jelasnya.
Sudirman menambahkan untuk mengembangkan kendaraan irit bahan bakar, industri otomotif nasional perlu dukungan kebijakan dari pemerintah. Menurutnya, industri kendaraan mobil di Indonesia siap untuk melakukan produksi tersebut asal mendapatkan insentif dan pasokan bahan bakar yang cocok memadai.
"Seperti kemarin kebijakan Low Cost Green Car (LCGC) ini bagus sekali, ada patokan harus 20 km per liter. Kalau memenuhi syarat itu, pemerintah memberikan insentif. Selain itu, jika Pertamina siap dalam dua tahun menyediakan bahan bakar yang cocok, kami akan mengikuti. Memang tren di dunia saat ini meminta mobil yg hemat bahan bakar dan ramah lingkungan," tuturnya.
Sebagai informasi, ekspor kendaraan roda empat pada 2014 mencapai 207 ribu unit, naik 21,7 persen dibandingkan dengan ekspor 2013 yang sebanyak 170 ribu unit. Gabungan Indutri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) memangkas proyeksi penjualan mobil nasional tahun ini sebesar 100 ribu unit, dari prediksi awal 1,2 juta unit menjadi 1,1 juta unit. Merosotnya daya beli masyarakat, yang tercermin pada penjualan otomotif kuartal I 2015, menjadi pemicu pesimisme Gaikindo.
"Kami tidak memasang angka 1,2 juta unit lagi untuk tahun ini, namun 1,1 juta unit. Pembicaraan ini masih akan kami bahas lagi pada sore ini, tapi indikasinya begitu," ujar Sudirman Maman Rusdi, Ketua Umum Gaikindo, di Kementerian Perindustrian, Kamis (30/4).
Sudirman menuturkan penurunan terparah terjadi untuk penjualan kendaraan roda empat jenis komersial. Ia pun memprediksi pelemahan masih akan berlanjut pada kuartal-kuartal berikutnya mengingat belum tampaknya perbaikan pada pasar komoditas nasional. "Terjadi pelemahan daya beli dari sisi pengguna kendaraan komersial karena kini pasar komoditas sedang lesu. Kini harga sawit sedang lesu, demikian juga harga karet lesu. Harga komoditas lesu kan karena permintaan lesu, ujung-ujungnya ya karena daya beli lagi," tambahnya.
Kendati demikian, Sudirman tetap berharap penjualan bisa membaik pada kuartal II. Aktivitas pembangunan infras yang mulai bergeliat diharapkan bisa menggariahkan pasar otomotif Indonesia. "Dengan adanya proyek-proyek infrastruktur yang dimulai pada bulan Mei mendatang, semoga hal tersebut juga bisa meningkatkan permintaan akan kendaraan-kendaraan berat," tuturnya.
Sebagai informasi, Gaikindo mencatat penjualan wholesale kendaraan roda empat sebesar 282.233 unit sepanjang kuartal I 2015. Angka ini lebih rendah 15 persen dibandingkan dengan penjualan mobil pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 328.500 unit.
Sementara itu, penjualan mobil di tingkat ritel juga menurun sebesar 15 persen ke angka 257.114 unit jika dibandingkan dengan perolehan kuartal I 2014 yang mencapai 303.776 unit. Pelaku industri otomotif menyambut gembira kebijakan pemerintah memasukkan industri otomotif dalam daftar penerima fasilitas keringanan pajak penghasilan (PPh) atau tax allowance. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) optimistis insentif ini akan menggiatkan kembali industri otomotif yang tengah lesu di tengah perlambatan ekonomi makro.
"Kalau industri otomotif diberi insentif sangat bagus karena Indonesia menjadi lebih menarik bagi investor untuk masuk," ujar Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto. Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Ketua III Gaikindo Jhonny Darmawan, yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Menurut Jhonny, sudah sejak lama pelaku otomotif meminta insentif fiskal ke pemerintah, tetapi baru di era pemerintahan Joko Widodo tuntutan itu dikabulkan.
"Ini permintaan sudah lama sekali, banyak sekali permintaan yang sudah kami sampaikan, tai baru direalisasikan sekarang," jelas Jhonny. Menurutnya, banyak sekali manfaat dari fasilitas keringanan pajak bagi industri kendaraan roda empat . Kebijakan ini diharapkannya bisa menstimulus industri otomotif yang tengah lesu karena dibayangi perlambatan ekonomi makro.
"Dengan adanya kemudahan-kemudahan ini akan banyak manfaatnya, karena kita tahu kondisi ekonomi sedang tidak mendukung (pasar otomotif), salah satunya nilai tukar dolar yang tinggi," tuturnya. Jhonny menilai persyaratan yang diwajibkan pemerintah bagi calon penerima tax allowance relatif lebih sederhana dan tidak terlalu memberatkan seperti sebelumnya. Kemudahan ini diharapkan bisa merangsang semakin banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.
"Kalau yang dulu kan kriterianya terlalu rigid. Yang sekarang setahu saya lebih sederhana," tuturnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pada 6 April 2015 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015, yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu. Dalam beleid yang diteken Presiden Joko Widodo itu, masuk 16 sektor usaha baru dalam daftar penerima tax allowance.
Beberapa sektor usaha baru tersebut adalah industri kendaraan roda empat dan industri karoseri. Sebelumnya, hanya industri suku cadang otomotif yang bisa mengklaim keringanan PPh. Dalam salinan beleid tersebut disebutkan, fasilitas keringanan pajak atau tax allowance yang dijanjikan pemerintah meliputi pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah investasi yang dibebankan selama enam tahun atau masing-masing 5 persen per tahun, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, pengenaan PPh atas deviden yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10 persen, dan kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun, tetapi tidak lebih dari 10 tahun.
Sebagai informasi, Gaikindo mencatat penjualan otomotif pada kuartal I 2015 sebesar 282.233 unit, turun sekitar 15 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 328.500 unit. Pelemahan daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi nasional. Gaikindo pesimistis penjualan otomotif nasional bisa tumbuh dari pencapaian tahun lalu yang menembus 1,2 juta unit. Sejauh ini Gaikindo masih memasang target penjualan yang sama dengan realisasi 2014, tetapi berpotensi direvisi turun menjadi 1 juta unit jika sampai pertengahan tahun tidak tampak adanya peningkatan.
Laba Bersih Perusahaan Gas Negara (PGN) Kuartal Pertama Turun 38 Persen
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) membukukan laba bersih senilai US$ 109,4 juta sepanjang kuartal I 2015, anjlok 38,07 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya US$ 176,67 juta menyusul penurunan pendapatan. Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso mengatakan pertumbuhan negatif laba sejalan dengan penurunan pendapatan bersih perseroan sebesar 17,25 persen menjadi US$ 696,4 juta. Pada kuartal I 2014 tercatat laba bersih PGN sebesar US$ 841,63 juta.
"Kondisi ekonomi global dan domestik mempengaruhi kinerja perseroan untuk periode 31 Maret 2015. Hal ini menyebabkan turunnya penyerapan pemakaian gas oleh pelanggan industri dan pembangkit listrik," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (30/4).
Selama tiga bulan pertama tahun ini, PGN mencatatkan laba operasi US$ 152,5 juta dan laba sebelum dikurangi beban bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) sebesar US$ 183,9 juta.
Perseroan menginformasikan untuk meningkatkan kehandalan bisnis gas bumi, PGN melalui anak usaha PT Saka Energi Indonesia (SEI) mengakuisisi 30 persen participating interest Blok West Bangkanai dari Salamander Energy pada 2 Pebruari 2015. Sementara itu, pada 15 April 2015, perseroan mengakuisisi 11,66 persen participating interest Blok Muara Bakau dari GDF SUEZ.
"Blok Muara Bakau merupakan blok dalam tahap pengembangan. Produksi gas dari lapangan Jangkrik dan Northeast Jangkrik yang dioperasikan oleh ENI diperkirakan akan first gas pada kuartal IV-2017," paparnya.
Pada Februari 2015, SEI dalam kegiatan eksplorasinya berhasil menemukan cadangan gas baru dengan perkiraan awal lebih dari 500 miliar kaki kubik di wilayah kerja South Sesulu, lepas pantai Kalimantan Timur, di mana blok tersebut 100 persen dimiliki oleh SEI. Hingga tiga bulan pertama tahun ini, SEI memberikan pendapatan bagi PGN sebesar US$ 47,5 juta.
“Kontribusi ini diperoleh dari produksi minyak dan gas bumi Blok Pangkah di Madura, Jawa Timur, Blok South East Sumatera di Sumatera Selatan dan dari Lapangan Gas Fasken di Texas,” jelas Hend
"Kondisi ekonomi global dan domestik mempengaruhi kinerja perseroan untuk periode 31 Maret 2015. Hal ini menyebabkan turunnya penyerapan pemakaian gas oleh pelanggan industri dan pembangkit listrik," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (30/4).
Selama tiga bulan pertama tahun ini, PGN mencatatkan laba operasi US$ 152,5 juta dan laba sebelum dikurangi beban bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) sebesar US$ 183,9 juta.
Perseroan menginformasikan untuk meningkatkan kehandalan bisnis gas bumi, PGN melalui anak usaha PT Saka Energi Indonesia (SEI) mengakuisisi 30 persen participating interest Blok West Bangkanai dari Salamander Energy pada 2 Pebruari 2015. Sementara itu, pada 15 April 2015, perseroan mengakuisisi 11,66 persen participating interest Blok Muara Bakau dari GDF SUEZ.
"Blok Muara Bakau merupakan blok dalam tahap pengembangan. Produksi gas dari lapangan Jangkrik dan Northeast Jangkrik yang dioperasikan oleh ENI diperkirakan akan first gas pada kuartal IV-2017," paparnya.
Pada Februari 2015, SEI dalam kegiatan eksplorasinya berhasil menemukan cadangan gas baru dengan perkiraan awal lebih dari 500 miliar kaki kubik di wilayah kerja South Sesulu, lepas pantai Kalimantan Timur, di mana blok tersebut 100 persen dimiliki oleh SEI. Hingga tiga bulan pertama tahun ini, SEI memberikan pendapatan bagi PGN sebesar US$ 47,5 juta.
“Kontribusi ini diperoleh dari produksi minyak dan gas bumi Blok Pangkah di Madura, Jawa Timur, Blok South East Sumatera di Sumatera Selatan dan dari Lapangan Gas Fasken di Texas,” jelas Hend
Laba Bersih Adira Finance Kuartal Pertama Anjlok 81,5 Persen
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk hanya mencatatkan laba bersih Rp 76 miliar pada kuartal I 2015, anjlok 81,5 persen dibandingkan dengan perolehan periode yang sama tahun lalu Rp 411 miliar. Merosotnya keuntungan perusahaan pembiayaan itu disinyalir akibat melemahnya ekonomi domestik, serta meningkatnya komponen biaya.
Penyaluran kredit baru Adira tercatat senilai Rp 7 triliun dalam tiga bulan pertama 2015. Angka tersebut turun 15,71 persen dari perolehan kuartal I 2014 yang sebesar Rp 8,1 triliun. Willy Suwandi Dharma, Direktur Utama Adira mengungkapkan, koreksi ini terutama disebabkan oleh adanya perubahan pengakuan pendapatan terkait Surat Edaran Nomor SE-06/D.05/2013 Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.
"Selain itu juga disebabkan oleh kenaikan pada beban pendanaan sehubungan dengan masih tingginya suku bunga pasar, peningkatan biaya kredit, penaikan biaya operasional dipicu penyesuaian gaji tahunan dan penaikan UMR," jelasnya di Jakarta, Kamis (30/4). Terkait kondisi ekonomi dalam negeri, Willy mengakui selama Januari-Maret 2015 ada tekanan yang membayangi hampir semua kinerja makro di Indonesia. Menurutnya, inflasi masih terbilang tinggi, yang ditutup pada level 6,38 persen kuartal I ini (year on year).
"Penyebabnya adalah naiknya harga bahan bakar pada akhir tahun lalu. Pada saat yang sama, panen komoditas pangan pun belum merata sehingga terjadi kenaikan harga bahan makanan," ujarnya. Sementara itu, lanjutnya, penguatan dolar AS terhadap hampir semua mata uang global termasuk rupiah juga turut menyebabkan kenaikan biaya impor. Hal ini juga berpengaruh pada kenaikan harga jual kendaraan bermotor.
"Karenanya, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun ini hanya berada di kisaran 5 persen yang disebabkan pelemahan harga komoditas dan turunnya pertumbuhan investasi," jelasnya.
Willy menjelaskan keseluruhan faktor tersebut telah menekan daya beli masyarakat sehingga mengakibatkan turunnya penjualan kendaraan bermotor pada kuartal I 2015. Penjualan wholesale nasional untuk sepeda motor baru mencapai 1,6 juta unit pada kuartal I 2015, turun 19 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
“Ini merupakan penjualan kuartalan pada level terendah dalam lima tahun terakhir ini. Sementara penjualan wholesale nasional mobil turun 14 persen menjadi 282 ribu unit pada kuartal I tahun ini,” katanya. Willy mengungkapkan pihaknya masih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan agar menjaga keseimbangan antara keuntungan dan kualitas aset perseroan.
“Saat ini, daya beli masyarakat masih tertekan dengan berbagai indikator makroekonomi Indonesia yang masih membebani,” jelasnya. Direktur Manajemen Resiko Adira, Ho Lioeng Min mengatakan pihaknya masih melanjutkan upaya pengelolaan kredit yang prudent dalam melakukan proses pembiayaan baru serta memperkuat sistem penagihan.
“Hasilnya, rasio kredit macet (non performing loan/NPL) berada pada level 1,6 persen pada akhir Maret 2015. Targetnya pada tahun ini akan terus kami jaga di bawah 2 persen,” jelasnya.
Penyaluran kredit baru Adira tercatat senilai Rp 7 triliun dalam tiga bulan pertama 2015. Angka tersebut turun 15,71 persen dari perolehan kuartal I 2014 yang sebesar Rp 8,1 triliun. Willy Suwandi Dharma, Direktur Utama Adira mengungkapkan, koreksi ini terutama disebabkan oleh adanya perubahan pengakuan pendapatan terkait Surat Edaran Nomor SE-06/D.05/2013 Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.
"Selain itu juga disebabkan oleh kenaikan pada beban pendanaan sehubungan dengan masih tingginya suku bunga pasar, peningkatan biaya kredit, penaikan biaya operasional dipicu penyesuaian gaji tahunan dan penaikan UMR," jelasnya di Jakarta, Kamis (30/4). Terkait kondisi ekonomi dalam negeri, Willy mengakui selama Januari-Maret 2015 ada tekanan yang membayangi hampir semua kinerja makro di Indonesia. Menurutnya, inflasi masih terbilang tinggi, yang ditutup pada level 6,38 persen kuartal I ini (year on year).
"Penyebabnya adalah naiknya harga bahan bakar pada akhir tahun lalu. Pada saat yang sama, panen komoditas pangan pun belum merata sehingga terjadi kenaikan harga bahan makanan," ujarnya. Sementara itu, lanjutnya, penguatan dolar AS terhadap hampir semua mata uang global termasuk rupiah juga turut menyebabkan kenaikan biaya impor. Hal ini juga berpengaruh pada kenaikan harga jual kendaraan bermotor.
"Karenanya, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun ini hanya berada di kisaran 5 persen yang disebabkan pelemahan harga komoditas dan turunnya pertumbuhan investasi," jelasnya.
Willy menjelaskan keseluruhan faktor tersebut telah menekan daya beli masyarakat sehingga mengakibatkan turunnya penjualan kendaraan bermotor pada kuartal I 2015. Penjualan wholesale nasional untuk sepeda motor baru mencapai 1,6 juta unit pada kuartal I 2015, turun 19 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
“Ini merupakan penjualan kuartalan pada level terendah dalam lima tahun terakhir ini. Sementara penjualan wholesale nasional mobil turun 14 persen menjadi 282 ribu unit pada kuartal I tahun ini,” katanya. Willy mengungkapkan pihaknya masih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan agar menjaga keseimbangan antara keuntungan dan kualitas aset perseroan.
“Saat ini, daya beli masyarakat masih tertekan dengan berbagai indikator makroekonomi Indonesia yang masih membebani,” jelasnya. Direktur Manajemen Resiko Adira, Ho Lioeng Min mengatakan pihaknya masih melanjutkan upaya pengelolaan kredit yang prudent dalam melakukan proses pembiayaan baru serta memperkuat sistem penagihan.
“Hasilnya, rasio kredit macet (non performing loan/NPL) berada pada level 1,6 persen pada akhir Maret 2015. Targetnya pada tahun ini akan terus kami jaga di bawah 2 persen,” jelasnya.
Ekspor Furniture Ke Korea Selatan Naik 200 Persen
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan nilai ekspor furnitur ke Korea Selatan (Korsel) bisa meningkat dua kali lipat dalam tiga tahun. Salah satu cara untuk bisa mencapai target tersebut adalah dengan memperbanyak produksi furnitur yang digemari oleh masyarakat negara gingseng tersebut. Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina selaku Pelaksana harian Dirjen Pengembangan Ekspor menjelaskan, upaya untuk mengenalkan jenis-jenis furnitur yang digemari masyarakat Korsel dilakukan Kemendag dengan menggandeng ASEAN-Korea Centre (AKC).
“Kami percaya melalui cara ini bisa memberikan pengetahuan lebih tentang tren konsumen, desain, dan kualitas furnitur di pasar Korea Selatan" ujar Srie saat membuka seminar 'Product Development Workshop for Indonesian Furniture Manufacturers' di Auditorium Kemendag, Jakarta, Kamis (30/4).
Seminar yang menampilkan pembicara perwakilan dari perusahaan furnitur Korsel seperti Livart, Emons, In the Furniture, Biztech Consulting, dan K.Design ini diikuti oleh pengusaha-pengusaha furnitur nasional. "Menurut AKC,apabila kualitas furnitur kita ditingkatkan dengan memperhatikan tren konsumen yang diinginkan pasar Korsel, maka nilai ekspor furnitur sebesar US$ 41 juta dapat menjadi dua kali lipat dalam 3 tahun," kata Srie.
Duta Besar Korsel Cho Tai-Young yang turut hadir dalam pembukaan acara tersebut berharap kegiatan ini dapat meningkatkan hubungan baik antara kedua negara. Dengan hadirnya para ahli furnitur dari Korsel, pelaku usaha lokal dapat meningkatkan kapabilitasnya yang pada akhirnya dapat menunjang peningkatan ekspor ke Korsel.
"Saya percaya acara seminar hari ini penting bagi kedua negara," kata Tai-Young. Sebagai informasi, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Korsel menurun 5,73 persen selama kurun waktu 2010 hingga 2014 dari US$ 6,87 miliar menjadi US$ 5,72 miliar. Khusus untuk produk furnitur, nilai ekspor Indonesia ke Korsel dalam periode yang sama tumbuh sebesar 10,95 persen dari US$ 31,997 juta pada 2010 menjadi US$ 51,434 juta pada 2014.
“Kami percaya melalui cara ini bisa memberikan pengetahuan lebih tentang tren konsumen, desain, dan kualitas furnitur di pasar Korea Selatan" ujar Srie saat membuka seminar 'Product Development Workshop for Indonesian Furniture Manufacturers' di Auditorium Kemendag, Jakarta, Kamis (30/4).
Seminar yang menampilkan pembicara perwakilan dari perusahaan furnitur Korsel seperti Livart, Emons, In the Furniture, Biztech Consulting, dan K.Design ini diikuti oleh pengusaha-pengusaha furnitur nasional. "Menurut AKC,apabila kualitas furnitur kita ditingkatkan dengan memperhatikan tren konsumen yang diinginkan pasar Korsel, maka nilai ekspor furnitur sebesar US$ 41 juta dapat menjadi dua kali lipat dalam 3 tahun," kata Srie.
Duta Besar Korsel Cho Tai-Young yang turut hadir dalam pembukaan acara tersebut berharap kegiatan ini dapat meningkatkan hubungan baik antara kedua negara. Dengan hadirnya para ahli furnitur dari Korsel, pelaku usaha lokal dapat meningkatkan kapabilitasnya yang pada akhirnya dapat menunjang peningkatan ekspor ke Korsel.
"Saya percaya acara seminar hari ini penting bagi kedua negara," kata Tai-Young. Sebagai informasi, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Korsel menurun 5,73 persen selama kurun waktu 2010 hingga 2014 dari US$ 6,87 miliar menjadi US$ 5,72 miliar. Khusus untuk produk furnitur, nilai ekspor Indonesia ke Korsel dalam periode yang sama tumbuh sebesar 10,95 persen dari US$ 31,997 juta pada 2010 menjadi US$ 51,434 juta pada 2014.
IHSG Jatuh Karena Kinerja Emiten Kuartal 1 2015 Mengecewakan
Beberapa laporan kinerja emiten yang mengecewakan sepanjang kuartal I 2015 membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi selama 3 hari belakangan. Bahkan pada sesi perdagangan Rabu (29/4) kemarin IHSG ditutup terkoreksi dan turun sebesar -136 poin (2,61 persen) dan bergerak di level 5.015-5.237.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan banyak faktor yang mempengaruhi buruknya kinerja beberapa emiten besar pada tiga bulan pertama tahun ini. Salah satunya adalah adanya ekspektasi investor yang berlebihan terhadap pertumbuhan ekonomi global di kuartal I.
"Tapi kami tetap meyakini kinerja emiten dan berharap terus membaik mulai kuartal II sejalan dengan perkiran semua bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkat di pertengahan tahun sehingga target perekonomian bisa dicapai. Saya tetap optimistis untuk jangka menengah panjang," kata Muliaman di Jakarta, Kamis (30/4).
Meski banyak yang memprediksi IHSG akan turun ke level di bawah 5.000, Muliaman yakin tidak akan ada reaksi berlebihan dari para pelaku pasar karena fenomena seperti ini sudah biasa terjadi pada kuartal I. "Saham yang diperjual belikan kan tergantung kinerja emiten. Kalau emiten baik pasti harga saham baik. Apalagi kalau didukung fundamental yang baik," katanya.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil tidak mau ambil pusing atas melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa hari terakhir. Menurutnya, terkoreksinya indeks saham hanya gejala sesaat yang dipengaruhi oleh sentimen negatif perlambatan ekonomi global. “(Terkoreksinya indeks saham) itu kan kalau di pasar modal adalah gejala sesaat yang harus kita lakukan adalah apa yang menjadi concern dari para investor,” kata Sofyan ketika ditemui di kantornya, Kamis (30/4).
Menurut Sofyan, yang dapat dilakukan pemerintah adalah mempercepat realisasi anggaran, pemberian insentif investasi, serta melakukan reformasi struktural. Dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut diakui Sofyan memang tidak akan langsung terasa, tetapi untuk jangka menengah dan panjang perekonomian Indonesia akan lebih solid.
“Misal mempercepat realisasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) supaya daya beli masyarakat melalui proyek berjalan. Dengan proyek berjalan maka daya beli masyarakat meningkat. Kemudian kita perbaiki sistem tax incentive dan lain-lain, lalu memudahkan investasi,” ujar Sofyan.
Untuk jangka pendek, Sofyan berharap dengan melemahnya bursa saham, pelaku pasar modal segera melihatnya sebagai kesempatan untuk kembali melakukan aksi beli sehingga kondisi pasar akan kembali menguat. “Yang paling penting apa yang bisa dilakukan di sini, yang within our control kalau yang di luar kita ya memang kita tidak bisa lakukan banyak,” katanya.
Sebagai informasi, IHSG hari ini kembali ditutup terkoreksi 19 poin di level 5.086. Sebanyak 167 saham naik, 143 saham turun, 67 saham tidak bergerak, dan 174 saham tidak ditransaksikan. Sentimen negatif menyelimuti pasar saham akibat kinerja sejumlah emiten yang di bawah ekspektasi pelaku pasar. Indeks Harga Saham (IHSG) mencatatkan penurunan yang cukup signifikan selama dua hari berturut-turut. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan tetap memantau kondisi pasar. “Kami akan pantau terus," ujar Bambang di kantornya, Rabu (29/4).
Bambang mengatakan memburuknya IHSG dikarenakan oleh laporan kinerja kuartal I beberapa emiten yang mengecawakan. "Kebanyakan investor yang punya ekspektasi peusahaan labanya lebih tinggi. Ternyata kuartal I banyak laba yang di bawah perkiraan jadi ya mereka mungkin tidak cocok dengan ekspektasi tersebut," ujar Bambang.
Mandiri Sekuritas mencatat, pada penutupan perdagangan Selasa (28/4), IHSG turun tipis 3,289 poin (0,06 persen) menjadi 5.242,157. Sementara indeks LQ45 turun 1,999 poin (0,22 persen) menjadi 908,650.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan banyak faktor yang mempengaruhi buruknya kinerja beberapa emiten besar pada tiga bulan pertama tahun ini. Salah satunya adalah adanya ekspektasi investor yang berlebihan terhadap pertumbuhan ekonomi global di kuartal I.
"Tapi kami tetap meyakini kinerja emiten dan berharap terus membaik mulai kuartal II sejalan dengan perkiran semua bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkat di pertengahan tahun sehingga target perekonomian bisa dicapai. Saya tetap optimistis untuk jangka menengah panjang," kata Muliaman di Jakarta, Kamis (30/4).
Meski banyak yang memprediksi IHSG akan turun ke level di bawah 5.000, Muliaman yakin tidak akan ada reaksi berlebihan dari para pelaku pasar karena fenomena seperti ini sudah biasa terjadi pada kuartal I. "Saham yang diperjual belikan kan tergantung kinerja emiten. Kalau emiten baik pasti harga saham baik. Apalagi kalau didukung fundamental yang baik," katanya.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil tidak mau ambil pusing atas melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa hari terakhir. Menurutnya, terkoreksinya indeks saham hanya gejala sesaat yang dipengaruhi oleh sentimen negatif perlambatan ekonomi global. “(Terkoreksinya indeks saham) itu kan kalau di pasar modal adalah gejala sesaat yang harus kita lakukan adalah apa yang menjadi concern dari para investor,” kata Sofyan ketika ditemui di kantornya, Kamis (30/4).
Menurut Sofyan, yang dapat dilakukan pemerintah adalah mempercepat realisasi anggaran, pemberian insentif investasi, serta melakukan reformasi struktural. Dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut diakui Sofyan memang tidak akan langsung terasa, tetapi untuk jangka menengah dan panjang perekonomian Indonesia akan lebih solid.
“Misal mempercepat realisasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) supaya daya beli masyarakat melalui proyek berjalan. Dengan proyek berjalan maka daya beli masyarakat meningkat. Kemudian kita perbaiki sistem tax incentive dan lain-lain, lalu memudahkan investasi,” ujar Sofyan.
Untuk jangka pendek, Sofyan berharap dengan melemahnya bursa saham, pelaku pasar modal segera melihatnya sebagai kesempatan untuk kembali melakukan aksi beli sehingga kondisi pasar akan kembali menguat. “Yang paling penting apa yang bisa dilakukan di sini, yang within our control kalau yang di luar kita ya memang kita tidak bisa lakukan banyak,” katanya.
Sebagai informasi, IHSG hari ini kembali ditutup terkoreksi 19 poin di level 5.086. Sebanyak 167 saham naik, 143 saham turun, 67 saham tidak bergerak, dan 174 saham tidak ditransaksikan. Sentimen negatif menyelimuti pasar saham akibat kinerja sejumlah emiten yang di bawah ekspektasi pelaku pasar. Indeks Harga Saham (IHSG) mencatatkan penurunan yang cukup signifikan selama dua hari berturut-turut. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan tetap memantau kondisi pasar. “Kami akan pantau terus," ujar Bambang di kantornya, Rabu (29/4).
Bambang mengatakan memburuknya IHSG dikarenakan oleh laporan kinerja kuartal I beberapa emiten yang mengecawakan. "Kebanyakan investor yang punya ekspektasi peusahaan labanya lebih tinggi. Ternyata kuartal I banyak laba yang di bawah perkiraan jadi ya mereka mungkin tidak cocok dengan ekspektasi tersebut," ujar Bambang.
Mandiri Sekuritas mencatat, pada penutupan perdagangan Selasa (28/4), IHSG turun tipis 3,289 poin (0,06 persen) menjadi 5.242,157. Sementara indeks LQ45 turun 1,999 poin (0,22 persen) menjadi 908,650.
Cegah Penurunan Rupiah Bank Indonesia Lakukan Razia Ditempat Penukaran Valuta Asing
Terkait penyalahgunaan bisnis Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) di Jawa Barat, terutama Kota Bandung, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat, Rosmaya Hadi dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Inspektur Jenderal M. Iriawan melakukan penandatanganan Pokok-pokok Kesepahaman (PPK), Kamis, 30 April 2015.
Penandatanganan itu disaksikan pula oleh Deputi Gubernur BI Ronald Waas serta Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Inspektur Jenderal Budi Waseso. Menurut Ronald, penandatanganan pokok kesepahaman tersebut adalah upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pelanggaran atas penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia yang berdampak kerugian bagi masyarakat maupun negara.
"Dengan ditandatanganinya Pokok-pokok Kesepahaman ini, kami berharap agar penegakan hukum di tanah air dapat berjalan lebih lancar dan efektif, sehingga tujuan bersama dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dapat segera terwujud," ujar Ronald kepada awak media di Kantor BI Jawa Barat, Jalan Braga, Bandung, Kamis, 30 April 2015.
PPK itu pun, ucap Ronald, merupakan langkah BI sebagai otoritas yang berwenang dalam mengurus masalah itu melalui penertiban ketentuan, pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukum yang bekerjasama dengan kepolosian. Menurut Budi, undang-undang tentang pelanggaran KUPVA itu sudah lama berlaku, namun akibat kurangnya sinergis antara kepolisian dengan BI makanya pelanggaran itu masih banyak terjadi. "Peredaran uang asing itu banyak di kota Bandung karena Bandung kan kota pariwisata," kata Budi.
Selain itu, menurut Budi, kurangnya sosialisasi dengan masyarakat dinilai menjadi pemicu maraknya peredaran uang asing. "Makanya penandatanganan PPK itu akan sangat membantu," katanya.
Menurut Rosmaya, PPK ini merupakan tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur BO Kapolri tentang kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan BI dengan Kepolisian RI pada 1 September 2014 lalu. Sebelum Jawa Barat, 6 KPw BI dan Kapolda telah terlebih dahulu menandatangani PPK serupa, diantaranya di Batam, Denpasar, Medan, Surabaya, Pontianak dan Banjarmasin.
Sebelumnya pun, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/15/PBI/2014 tentang kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Ketentuan itu mewajibkan setiap KUPVA bukan bank untuk mendapatkan izin dari BI selaku operator yang memiliki wewenang masalah penukaran valuta asing. Hal itu dinilai mampu mengurangi potensi risiko munculnya penyalahgunaan dan kejahatan.
Penandatanganan itu disaksikan pula oleh Deputi Gubernur BI Ronald Waas serta Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Inspektur Jenderal Budi Waseso. Menurut Ronald, penandatanganan pokok kesepahaman tersebut adalah upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pelanggaran atas penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia yang berdampak kerugian bagi masyarakat maupun negara.
"Dengan ditandatanganinya Pokok-pokok Kesepahaman ini, kami berharap agar penegakan hukum di tanah air dapat berjalan lebih lancar dan efektif, sehingga tujuan bersama dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dapat segera terwujud," ujar Ronald kepada awak media di Kantor BI Jawa Barat, Jalan Braga, Bandung, Kamis, 30 April 2015.
PPK itu pun, ucap Ronald, merupakan langkah BI sebagai otoritas yang berwenang dalam mengurus masalah itu melalui penertiban ketentuan, pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukum yang bekerjasama dengan kepolosian. Menurut Budi, undang-undang tentang pelanggaran KUPVA itu sudah lama berlaku, namun akibat kurangnya sinergis antara kepolisian dengan BI makanya pelanggaran itu masih banyak terjadi. "Peredaran uang asing itu banyak di kota Bandung karena Bandung kan kota pariwisata," kata Budi.
Selain itu, menurut Budi, kurangnya sosialisasi dengan masyarakat dinilai menjadi pemicu maraknya peredaran uang asing. "Makanya penandatanganan PPK itu akan sangat membantu," katanya.
Menurut Rosmaya, PPK ini merupakan tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur BO Kapolri tentang kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan BI dengan Kepolisian RI pada 1 September 2014 lalu. Sebelum Jawa Barat, 6 KPw BI dan Kapolda telah terlebih dahulu menandatangani PPK serupa, diantaranya di Batam, Denpasar, Medan, Surabaya, Pontianak dan Banjarmasin.
Sebelumnya pun, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/15/PBI/2014 tentang kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Ketentuan itu mewajibkan setiap KUPVA bukan bank untuk mendapatkan izin dari BI selaku operator yang memiliki wewenang masalah penukaran valuta asing. Hal itu dinilai mampu mengurangi potensi risiko munculnya penyalahgunaan dan kejahatan.
PP No 18 2015 Daftar Jenis Industri Yang Mendapatkan Fasilitas Tax Allowance
Pemerintah bakal mempersilakan investor atau perusahaan yang hendak mengajukan insentif diskon pajak atau tax allowance mulai 6 Mei 2015. Ada 143 bidang usaha yang tercakup dalam PP Peraturan Pemerintah (PP) No 18 tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu itu.
PP tersebut adalah Revisi dari PP No 52 Tahun 2011 sebelumnya yang hanya mencakup 129 perusahaa. Revisi tersebut sudah diteken Presiden Joko Widodo pada 6 April 2015, dan berlaku efektif 1 bulan setelah diundangkan. Itu berarti, 6 Mei 2015 nanti, tax allowance sudah bisa diajukan investor. Dikutip dari PP No. 18 Tahun 2015, Kamis (30/4/2015), berikut 143 bidang usaha yang berhak mendapatkantax allowance.
Bidang Usaha Tertentu
Sofyan mengatakan, perusahaan-perusahaan yang ingin mengajukan proposal tax allowance atau diskon pajak alias pengurangan pajak, kepada pemerintah harus memenuhi beberapa persyaratan. "Siapa yang bakal dapat tax allowance itu, siapa yang berinvestasi lebih besar, lebih besar mendapatkan tax allowance. Lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja juga. Kemudian lebih banyak perusahaan itu menggunakan komponen dalam negeri. Kalau ada komponen ekspor juga mendapatkan tax allowances. Itu intinya," papar Sofyan.
Dalam PP No 18 tahun 2015, fasilitas yang diberikan untuk perusahaan antara lain:
PP tersebut adalah Revisi dari PP No 52 Tahun 2011 sebelumnya yang hanya mencakup 129 perusahaa. Revisi tersebut sudah diteken Presiden Joko Widodo pada 6 April 2015, dan berlaku efektif 1 bulan setelah diundangkan. Itu berarti, 6 Mei 2015 nanti, tax allowance sudah bisa diajukan investor. Dikutip dari PP No. 18 Tahun 2015, Kamis (30/4/2015), berikut 143 bidang usaha yang berhak mendapatkantax allowance.
Bidang Usaha Tertentu
- Pembibitan dan budidaya sapi potong
- Pengusahaan hutan jati
- Gasifikasi batu bara di lokasi penambangan
- Pengusahaan tenaga panas bumi
- Pertambangan bijih tembaga
- Pertambangan emas dan perak
- Industri makanan dari cokelat dan kembang gula
- Industri makanan bayi
- Industri pemintalan benag
- Industri pertenunan
- Industri penyempuranaan kain dan industri pencetakan kain
- Industri kain rajutan
- Industri yang menghasilkan kain keperluan industri
- Industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi
- Industri pemurnian dan pengolahan gas alam
- Industri pembuatan minyak pelumas
- Industri kimia dasar anorgnaik khlor dan alkali
- Industri kimia dasar anorganik lainnya
- Industri kimia dasar aorganik yang bersumber dari hasil pertanian
- Industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen
- Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara
- Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus
- Industri damar buatan (resin) dan bahan baku plastik
- Industri karet buatan
- Industri bahan kosmetik dan kosmetik termasuk pasta gigi
- Industri setat/benang/strip filamen buatan
- Industri serat staple buatan
- Industri bahan farmasi
- Industri ban luar dan ban dalam
- Industri besi dan baja dasar
- Industri pembuatan logam dasar bukan besi
- Industri barang dari kawat
- Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya
- Industri komputer dan/atau perakitan komputer
- Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (wireless)
- Industri peralatan komunikasi lainnya
- Industri televisi dan/atau perakitan televisi
- Industri alat ukur dan alat uji elektronik
- Industri peralatan fotografi
- Industri pengubah tegangan pengubah arus dan pengontrol tegangan
- Industri batu baterai kering
- Industri lampu tabung gas
- Industri peralatan listrik rumah tangga
- Industri mesin uap, turbin, dan kincir
- Industri mesin fotokopi
- Industri mesin pendingin
- Industri mesin pertanian
- Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam
- Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi
- Industri mesin tekstil
- Industri mesin keperluan khusus YTDL (yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain)
- Industri kendaraan bermotor roda bempat atau lebih
- Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer
- Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih
- Industri kapal dan perahu
- Industri peralatan, perlengkapan dan bagian kapal
- Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga
- Jasa reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung
- Pembangkitan tenaga listrik
- Pengadaan gas alam dan buatan
- Penampungan, penjernihan dan penyaluran air bersih
- Angkutan Perkotaan
- Penangangan kargo
- Pemrograman komputer
- Kawasan Pariwisata
- Pertanian tanaman jagung
- Pertanian tanaman kedelai
- Pertanian Padi
- Pertanian Buah-buahan tropis
- Pertanian hutan pinus
- Pertanian hutan mahoni
- Pertanian hitan sonokeling
- Pengusahaan hidan albisia/jeunjing
- Pengusahaan hutan cendana
- Pengusahaan hutan akasia
- Pengusahaan hitan ekaliptus
- Pengusahaan hutan lainnya
- Penangkapan pisces/ikan bersirip di laut
- Penangkapan crustacea di laut
- Penamgkapan Mollusca di laut
- Pembesaran ikan laut
- Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung
- Pertambangan batubara
- Pertambangan bijih besi
- Pertambangan pasir besi
- Pertambangan bijih uranium dan thorium
- Pertambangan bijih timah
- Pertambangan bijih timah hitam
- Pertambangan bijih bauksit
- Pertambangan Bijih Tembaga
- Pertambangan Bijih Nikel
- Pertambangan bijih mangan
- Pertambangan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi
- Industri pembekuan ikan
- Industri berbasis daging lumatan dan surimi
- Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng
- Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng
- Industri pembekuan biota air lainnya
- Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya
- Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng
- Industri pengolahan sari buah dan sayuran
- Industri margarine
- Industri minyak goreng kelapa
- Industri minyak goreng kelapa sawit
- Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani lainnya
- Industri pengolahan susu segar dan krim
- Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental
- Industri berbagai macam tepung dari: padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya
- Industri berbagai macam pati palma
- Industri glukosa dan sejenisnya
- Industri tepung beras dan tepung jagung
- Industri gula pasir
- Industri kakao
- Industri pengolahan kopi dan teh
- Industri produk masak lainnya
- Industri persiapan serat tekstil
- Industri karpet dan permadani
- Industri non woven) bukan tenunan)
- Industri penyamakan kulit
- Industri alas kaku untuk keperluan sehari-hari
- Industri sepatu olahraga
- Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri
- Industri bubur kertas
- Industri kertas budaya
- Industri kertas berharga
- Industri kertas khusus
- Industri kertas dan papan kertas bergelombang
- Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton
- Industri kertas tissue
- Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali
- Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian
- Industri bahan peledak
- Industri sarung tangan karet karet
- Industri semen
- Industri besi dan baja
- Industri Penggilingan baja
- Industri pembuatan logam dasar mulia
- Industri pembuatan logam dasar bukan besi
- Industri penggilingan logam bukan besi
- Industri furnitur dari rotan dan atau bambu
- Jasa reparasi kapal, perahu, dan bangunan terapung
- Pengelolaan dan Pembuangan sampah yang tidak berbahaya.
Sofyan mengatakan, perusahaan-perusahaan yang ingin mengajukan proposal tax allowance atau diskon pajak alias pengurangan pajak, kepada pemerintah harus memenuhi beberapa persyaratan. "Siapa yang bakal dapat tax allowance itu, siapa yang berinvestasi lebih besar, lebih besar mendapatkan tax allowance. Lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja juga. Kemudian lebih banyak perusahaan itu menggunakan komponen dalam negeri. Kalau ada komponen ekspor juga mendapatkan tax allowances. Itu intinya," papar Sofyan.
Dalam PP No 18 tahun 2015, fasilitas yang diberikan untuk perusahaan antara lain:
- Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal selama 6 tahun masing-masing selama 5% per tahun.
- Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.
- Pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% atau tarif lebih rendah.
Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun antara lain bagi:
- Perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri dan/atau Kawasan Berikat
- Perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur
- Perusahaan yang menggunakan bahan baku dalam negeri paling sedikit 70%.
- Perusahaan yang menyerap tenaga kerja 500-1.000 orang
- Perusahaan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D)
- Perusahaan yang melakukan reinvestasi
- Perusahaan yang melakukan ekspor paling sedikit 30% dari penjualan.
Dalam PP tersebut, bidang usaha yang berhak mengajukan insentif diskon pajak sebanyak 143 bidang usaha. Dalam PP nomor 52 tahun 2011 sebelumnya, terdapat 129 bidang usaha
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil memastikan tiga peraturan pendukung kebijakan keringanan pajak (tax allowance) akan terbit secara serempak pada hari ini. Hal itu untuk memastikan fasilitas tax allowance dapat dinikmati pelaku usaha per 6 Mei, sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu.
“Peraturan Menteri Keuangannya sudah keluar, peraturan menteri perindustrian tinggal ditandatangani hari ini, peraturan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) hari ini (ditandatangani), semua peraturan sudah oke,” kata Sofyan Djalil di kantornya, Kamis (30/4).
Sofyan menyatakan beberapa perusahaan sudah mengantri untuk mendapatkan fasilitas tersebut meski tidak disebutkan jumlahnya. Tahun lalu, sekitar 32 perusahaan yang mengajukan untuk mendapatkan fasilitas tersebut. “Tahun lalu peraturannya masih ketat, maka yang mendapatkan persetujuan sedikit sekali. Ini tentu (perusahaan) akan mengajukan ulang karena peraturannya kita bikin lebih flexible,” katanya.
Sedikitnya 16 sektor usaha baru masuk dalam daftar penerima insentif keringanan pajak penghasilan atau tax allowance. Sementara itu, tiga sektor usaha di bidang pengolahan sampah dan konstruksi pengolahan air minum dicoret dari daftar penerima fasilitas.
Hal itu tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, yang salinannya diterima, Rabu (22/4). Secara keseluruhan terdapat 66 sektor usaha yang bakal mendapat fasilitas keringanan pajak penghasilan (PPh), bertambah 14 sektor dari sebelumnya hanya 52 sektor usaha.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil memastikan tiga peraturan pendukung kebijakan keringanan pajak (tax allowance) akan terbit secara serempak pada hari ini. Hal itu untuk memastikan fasilitas tax allowance dapat dinikmati pelaku usaha per 6 Mei, sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu.
“Peraturan Menteri Keuangannya sudah keluar, peraturan menteri perindustrian tinggal ditandatangani hari ini, peraturan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) hari ini (ditandatangani), semua peraturan sudah oke,” kata Sofyan Djalil di kantornya, Kamis (30/4).
Sofyan menyatakan beberapa perusahaan sudah mengantri untuk mendapatkan fasilitas tersebut meski tidak disebutkan jumlahnya. Tahun lalu, sekitar 32 perusahaan yang mengajukan untuk mendapatkan fasilitas tersebut. “Tahun lalu peraturannya masih ketat, maka yang mendapatkan persetujuan sedikit sekali. Ini tentu (perusahaan) akan mengajukan ulang karena peraturannya kita bikin lebih flexible,” katanya.
Sedikitnya 16 sektor usaha baru masuk dalam daftar penerima insentif keringanan pajak penghasilan atau tax allowance. Sementara itu, tiga sektor usaha di bidang pengolahan sampah dan konstruksi pengolahan air minum dicoret dari daftar penerima fasilitas.
Hal itu tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, yang salinannya diterima, Rabu (22/4). Secara keseluruhan terdapat 66 sektor usaha yang bakal mendapat fasilitas keringanan pajak penghasilan (PPh), bertambah 14 sektor dari sebelumnya hanya 52 sektor usaha.
Wednesday, April 29, 2015
Anggaran Infrastruktur Naik Dua Kali Lipat Pada Tahun 2016
Alokasi anggaran untuk program infrastruktur diperkirakan meningkat dua kali lipat pada 2016. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengatakan anggaran naik karena program infrastruktur pemerintah tahun depan bertambah. "Keberadaan infrastruktur diperlukan untuk mendukung program kami yang akan berfokus ke sektor maritim, pangan, energi, dan pariwisata," kata Andrinof setelah menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Selasa, 28 April 2015.
Selain berfokus pada empat sektor yang menjadi program unggulan, Bappenas akan menyasar program pembangunan di wilayah perbatasan. Menurut Andrinof, banyak hal baru yang selama ini belum terdengar dari wilayah perbatasan. Semua masukan ini berasal dari kepala daerah.
Andrinof menjelaskan, proses Musrenbangnas telah berjalan selama dua bulan terakhir. Puncaknya ialah tujuh hari terakhir yang digelar di Jakarta. Dalam Musrenbangnas, program infrastruktur menjadi perhatian utama. Ia menilai keberadaan infrastruktur amat penting untuk mencapai keberhasilan di program-program unggulan pemerintah.
Sementara itu, pengamat ekonomi Siti Khoirun Nikmah mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu berfokus menjalankan program infrastruktur jumbo. Nikmah menilai pemerintah acap melupakan pembangunan infrastruktur sosial di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti sekolah dan rumah sakit. "Apakah masyarakat kecil benar-benar membutuhkan infrastruktur yang besar?" kata pengamat dari International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) ini.
Menurut Nikmah, pemerintah harus hati-hati dalam menjalankan pembangunan infrastruktur yang besar. Pasalnya, selain memanfaatkan APBN yang masih mengandalkan pajak, negara biasanya meminta bantuan luar negeri. Salah satu solusi yang ditawarkan Infid untuk mengurangi ketergantungan utang luar negeri, lanjut Nikmah, ialah menerapkan pajak global.
Ia memprediksi Indonesia berpeluang besar mendapatkan pemasukan dari pajak global. Berdasarkan studi integritas finansial global pada 2014, potensi pendapatan global yang hilang akibat praktek penghindaran pajak sebesar US$ 991,2 miliar di negara yang menjadi surga pajak. "Potensi Indonesia sendiri sebesar Rp 2.256 triliun," katanya.
Infid menyarankan pemerintah mulai meningkatkan kerja sama perpajakan internasional. Salah satunya dengan memanfaatkan pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pasifik untuk pembiayaan pembangunan di Jakarta pada 29-30 April nanti.
Selain berfokus pada empat sektor yang menjadi program unggulan, Bappenas akan menyasar program pembangunan di wilayah perbatasan. Menurut Andrinof, banyak hal baru yang selama ini belum terdengar dari wilayah perbatasan. Semua masukan ini berasal dari kepala daerah.
Andrinof menjelaskan, proses Musrenbangnas telah berjalan selama dua bulan terakhir. Puncaknya ialah tujuh hari terakhir yang digelar di Jakarta. Dalam Musrenbangnas, program infrastruktur menjadi perhatian utama. Ia menilai keberadaan infrastruktur amat penting untuk mencapai keberhasilan di program-program unggulan pemerintah.
Sementara itu, pengamat ekonomi Siti Khoirun Nikmah mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu berfokus menjalankan program infrastruktur jumbo. Nikmah menilai pemerintah acap melupakan pembangunan infrastruktur sosial di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti sekolah dan rumah sakit. "Apakah masyarakat kecil benar-benar membutuhkan infrastruktur yang besar?" kata pengamat dari International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) ini.
Menurut Nikmah, pemerintah harus hati-hati dalam menjalankan pembangunan infrastruktur yang besar. Pasalnya, selain memanfaatkan APBN yang masih mengandalkan pajak, negara biasanya meminta bantuan luar negeri. Salah satu solusi yang ditawarkan Infid untuk mengurangi ketergantungan utang luar negeri, lanjut Nikmah, ialah menerapkan pajak global.
Ia memprediksi Indonesia berpeluang besar mendapatkan pemasukan dari pajak global. Berdasarkan studi integritas finansial global pada 2014, potensi pendapatan global yang hilang akibat praktek penghindaran pajak sebesar US$ 991,2 miliar di negara yang menjadi surga pajak. "Potensi Indonesia sendiri sebesar Rp 2.256 triliun," katanya.
Infid menyarankan pemerintah mulai meningkatkan kerja sama perpajakan internasional. Salah satunya dengan memanfaatkan pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pasifik untuk pembiayaan pembangunan di Jakarta pada 29-30 April nanti.
Bank Indonesia : Inflasi Adalah Barometer Daya Saing Suatu Negara
Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardjojo, mengatakan tingkat inflasi berpengaruh terhadap daya saing suatu negara dari segi produk dan daya tarik bagi investor. Dia mengatakan, semakin tinggi angka inflasi, kian rendah daya saingnya.
Agus berujar, hingga Maret 2015, inflasi Indonesia masih 6,38 persen, sedangkan inflasi negara tetangga sudah di bawah 5 persen. "Thailand malah deflasi," kata dia di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu, 29 April 2015.
Menurut Agus, tingginya inflasi suatu negara membuat para pelaku bisnis enggan memulai aktifitas produksinya. Biaya produksi akan lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang berinflasi rendah. "Apalagi kalau tak stabil, pengusaha makin kesulitan memproyeksikan biaya produksinya," kata Agus.
Menurut Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, tak stabilnya inflasi membuat suku bunga tak seharusnya diturunkan. "Kalau suku bunga lebih rendah dari inflasi, uang yang ada akan tergerus inflasi," kata dia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2016. Andrinof mematok target pertumbuhan dari 5,8 menjadi 6,4-6,6 persen.
"Dengan asumsi faktor eksternal berjalan lancar," kata Andrinof di Jakarta, Rabu, 29 April 2015. Target itu juga dengan asumsi inflasi yang stabil di angka empat persen dan pembangunan infrastruktur berjalan lancar.
Ihwal pembangunan proyek infrastruktur yang terlambat akibat pengesahan RAPBNP 2015 yang baru selesai disahkan pertengahan Februari lalu, Andrinof tak ambil pusing. "Reformasi penyerapan anggaran baru bisa dievaluasi akhir tahun nanti," ujar Andrinof optimistis.
Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, target tersebut masih masuk akal untuk dicapai. JK mengatakan harga komoditas dan minyak dunia sudah mulai bergerak naik. "Otomatis harga lain dan pendapatan negara akan naik," kata JK. Investasi juga akan dijadikan pilar pembiayaan infrastruktur di masa depan. JK mengatakan minat investor asing untuk masuk ke Indonesia meningkat.
Jepang dan Cina, ujar JK, menjadi pematik bagi para investor asing lainnya untuk datang ke Tanah Air. "Karena itu kita bangun infrastruktur untuk mengurusnya."
Agus berujar, hingga Maret 2015, inflasi Indonesia masih 6,38 persen, sedangkan inflasi negara tetangga sudah di bawah 5 persen. "Thailand malah deflasi," kata dia di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu, 29 April 2015.
Menurut Agus, tingginya inflasi suatu negara membuat para pelaku bisnis enggan memulai aktifitas produksinya. Biaya produksi akan lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang berinflasi rendah. "Apalagi kalau tak stabil, pengusaha makin kesulitan memproyeksikan biaya produksinya," kata Agus.
Menurut Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, tak stabilnya inflasi membuat suku bunga tak seharusnya diturunkan. "Kalau suku bunga lebih rendah dari inflasi, uang yang ada akan tergerus inflasi," kata dia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2016. Andrinof mematok target pertumbuhan dari 5,8 menjadi 6,4-6,6 persen.
"Dengan asumsi faktor eksternal berjalan lancar," kata Andrinof di Jakarta, Rabu, 29 April 2015. Target itu juga dengan asumsi inflasi yang stabil di angka empat persen dan pembangunan infrastruktur berjalan lancar.
Ihwal pembangunan proyek infrastruktur yang terlambat akibat pengesahan RAPBNP 2015 yang baru selesai disahkan pertengahan Februari lalu, Andrinof tak ambil pusing. "Reformasi penyerapan anggaran baru bisa dievaluasi akhir tahun nanti," ujar Andrinof optimistis.
Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, target tersebut masih masuk akal untuk dicapai. JK mengatakan harga komoditas dan minyak dunia sudah mulai bergerak naik. "Otomatis harga lain dan pendapatan negara akan naik," kata JK. Investasi juga akan dijadikan pilar pembiayaan infrastruktur di masa depan. JK mengatakan minat investor asing untuk masuk ke Indonesia meningkat.
Jepang dan Cina, ujar JK, menjadi pematik bagi para investor asing lainnya untuk datang ke Tanah Air. "Karena itu kita bangun infrastruktur untuk mengurusnya."
Lion Air Bangun Kota Mandiri Seluas 30 Hektare Di Tangerang Khusus Buat Karyawan
Maskapai penerbangan Lion Air tengah membangun Kota Lion (Lion City) di kawasan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Lion City dibangun di atas lahan seluas 30 hektare dan akan diresmikan akhir 2015 nanti. "Progres pembangunan Lion City kini sudah 90 persen, peresmian akhir tahun ini," ujar Manager Communication Lion Group, Andi Muhammad Saladin, Rabu 29 April 2015
Lion City yang mulai dibangun tahun 2011 disiapkan untuk fasilitas kru dan karyawan Lion Air group. Di kawasan ini, telah dibangun pusat perkantoran, sekolah pilot Angkasa Aviation Academy dan training pramugari/pramugara, asrama kru, perumahan karyawan, Lion Boga."
Kedepannya akan dibangun sekolah gratis dari tingkat SD hingga SMP khusus karyawan Lion Group," kata Andi. Saat ini, kata Andi, perumahan dan asrama telah diisi 25 ribu pegawai, dari target 30 ribu orang. Berdasarkan gambar tapak atau Site Plan yang diajukan PT Lion Mentari, perusahaan yang menaungi Lion Air pada Agustus 2013 ke Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang, di kawasan itu akan dibangun 16 gedung bertingkat 2, 3 hingga 4.
Belasan gedung untuk perkantoran, pusat pendidikan hingga asrama pilot/co-pilot dan pramugari Lion Air tersebut berdiri diantara pemukiman warga. "Secara peruntukan sesuai sehingga Izin Pemanfaatan Ruangnya kami keluarkan," kata Kepala Bidang Perencanaan Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang, Ubaidillah.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan izin di lokasi seluas 30 hektare yang digarap Lion Air. "Tapi hanya 40 persen yang akan digunakan, sisa untuk ruang terbuka hijau," kata Kepala Bidang Perizinan II BP2T Kabupaten Tangerang, Indra Dharmawan.
Indra mengatakan Lion Air telah mengurus proses perizinan secara bertahap sejak 2011. "Kalau masalah perijinan sudah komplit, tidak ada masalah," kata Indra.
Direktur Umum Lion Air Edward Sirait kepada Tempo mengakui korporasi sengaja membangun kawasan tersebut untuk fasilitas pusat pendidikan dan perumahan karyawan dan kru Lion Air. "Kami fokuskan pengembangan di bagian barat Tangerang," katanya.
Lion City yang mulai dibangun tahun 2011 disiapkan untuk fasilitas kru dan karyawan Lion Air group. Di kawasan ini, telah dibangun pusat perkantoran, sekolah pilot Angkasa Aviation Academy dan training pramugari/pramugara, asrama kru, perumahan karyawan, Lion Boga."
Kedepannya akan dibangun sekolah gratis dari tingkat SD hingga SMP khusus karyawan Lion Group," kata Andi. Saat ini, kata Andi, perumahan dan asrama telah diisi 25 ribu pegawai, dari target 30 ribu orang. Berdasarkan gambar tapak atau Site Plan yang diajukan PT Lion Mentari, perusahaan yang menaungi Lion Air pada Agustus 2013 ke Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang, di kawasan itu akan dibangun 16 gedung bertingkat 2, 3 hingga 4.
Belasan gedung untuk perkantoran, pusat pendidikan hingga asrama pilot/co-pilot dan pramugari Lion Air tersebut berdiri diantara pemukiman warga. "Secara peruntukan sesuai sehingga Izin Pemanfaatan Ruangnya kami keluarkan," kata Kepala Bidang Perencanaan Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang, Ubaidillah.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan izin di lokasi seluas 30 hektare yang digarap Lion Air. "Tapi hanya 40 persen yang akan digunakan, sisa untuk ruang terbuka hijau," kata Kepala Bidang Perizinan II BP2T Kabupaten Tangerang, Indra Dharmawan.
Indra mengatakan Lion Air telah mengurus proses perizinan secara bertahap sejak 2011. "Kalau masalah perijinan sudah komplit, tidak ada masalah," kata Indra.
Direktur Umum Lion Air Edward Sirait kepada Tempo mengakui korporasi sengaja membangun kawasan tersebut untuk fasilitas pusat pendidikan dan perumahan karyawan dan kru Lion Air. "Kami fokuskan pengembangan di bagian barat Tangerang," katanya.
Kuartal Pertama, HTC Bukukan Laba Hanya 0,43 Dollars Taiwan
Produsen perangkat mobile HTC mengumumkan laba bersihnya kuartal pertama 2015 sebesar 0,36 miliar dolar Taiwan atau 0,43 dolar Taiwan per saham. Sementara pendapatan HTC pada Januari-Maret 2015 naik 25 persen dibanding periode sama tahun lalu menjadi 41,5 miliar dolar Taiwan, menurut HTC dalam siaran persnya, Rabu 29 April 2015.
HTC mengatakan bahwa pertumbuhan terkuat HTC kuartal pertama 2015 terjadi di Amerika Serikat, sedangkan pasar Eropa dan Timur Tengah menunjukkan momentum berkelanjutan untuk produk unggulan HTC One dan HTC Desire. Di Asia, HTC meraih kenaikan pangsa pasar di Taiwan, yang ditandai dengan tingkat penetrasi yang baik untuk produk kelas menengah di tengah kondisi produk premium yang cenderung stabil, dan di India dengan target pasar yang sama.
"Kami terus meningkatkan strategi kami selama beberapa bulan terakhir, dan hasil kuartal pertama mencerminkan kerja keras kami dalam mengkonsolidasikan proses dan operasional, sekaligus meningkatkan fokus utama untuk desain superlatif dan teknologi untuk gaya hidup mobile," ujar Cher Wang, Ketua dan CEO HTC.
Dalam kuartal pertama 2015, HTC telah meluncurkan HTC One M9 di ajang Mobile World Congress pada awal Maret lalu, kemudian merilis HTC One M9+ yang berlayar lebih besar di negara berkembang awal April. Di arena MWC, HTC juga mengenalkan produk kesehatan dan kebugaran melalui peluncuran HTC Grip yang merupakan produk pertama hasil kemitraannya dengan Under Armour, sebuah perusahaan olahraga terkemuka yang mendukung para atlet dan mempromosikan gaya hidup sehat. Kemudian HTC Vive bekerja sama dengan Valve.
HTC beberapa lalu juga mengangkat Cher Wang, Ketua dan pendiri HTC, sebagai Chief Executive Officer, menggantikan Peter Chou menjadi Kepala Bagian HTC Future Labs.
HTC mengatakan bahwa pertumbuhan terkuat HTC kuartal pertama 2015 terjadi di Amerika Serikat, sedangkan pasar Eropa dan Timur Tengah menunjukkan momentum berkelanjutan untuk produk unggulan HTC One dan HTC Desire. Di Asia, HTC meraih kenaikan pangsa pasar di Taiwan, yang ditandai dengan tingkat penetrasi yang baik untuk produk kelas menengah di tengah kondisi produk premium yang cenderung stabil, dan di India dengan target pasar yang sama.
"Kami terus meningkatkan strategi kami selama beberapa bulan terakhir, dan hasil kuartal pertama mencerminkan kerja keras kami dalam mengkonsolidasikan proses dan operasional, sekaligus meningkatkan fokus utama untuk desain superlatif dan teknologi untuk gaya hidup mobile," ujar Cher Wang, Ketua dan CEO HTC.
Dalam kuartal pertama 2015, HTC telah meluncurkan HTC One M9 di ajang Mobile World Congress pada awal Maret lalu, kemudian merilis HTC One M9+ yang berlayar lebih besar di negara berkembang awal April. Di arena MWC, HTC juga mengenalkan produk kesehatan dan kebugaran melalui peluncuran HTC Grip yang merupakan produk pertama hasil kemitraannya dengan Under Armour, sebuah perusahaan olahraga terkemuka yang mendukung para atlet dan mempromosikan gaya hidup sehat. Kemudian HTC Vive bekerja sama dengan Valve.
HTC beberapa lalu juga mengangkat Cher Wang, Ketua dan pendiri HTC, sebagai Chief Executive Officer, menggantikan Peter Chou menjadi Kepala Bagian HTC Future Labs.
Bank BCA Cetak Laba Bersih Rp. 4,1 Triliun Atau Naik 10,7 Persen Kuartal 1 Tahun 2015
PT Bank Central Asia Tbk membukukan kinerja keuangan pada triwulan I 2015 dengan laba bersih meningkat 10,7 persen menjadi 4,1 triliun dari Rp 3,7 triliun pada periode yang sama di 2014. Pendapatan operasional BCA naik 13,2 persen menjadi Rp 11,0 triliun selama triwulan I 2015 dibandingkan Rp 9,7 triliun triwulan I 2014.
Kendati telah membukukan peningkatan laba bersih, Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja, mengatakan telah terjadi perlambatan pertumbuhan kredit pada triwulan I 2015 dibandingkan pada periode yang sama pada 2014. Total kredit yang disalurkan BCA sampai akhir Maret 2015 tercatat Rp 335,6 triliun atau tumbuh 5,8 persen dari periode yang sama pada 2014 yaitu Rp 317,2 triliun. Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan pencapaian kuartal I 2014 yang tumbuh 19,7 persen.
“Ini terjadi karena adanya penurunan aktivitas bisnis telah memperlambat pertumbuhan kredit pada triwulan I 2015,” ujar Jahja saat ditemui dalam acara pemaparan kinerja BCA di Jakarta, Rabu, 29 April, 2015.
Di samping itu, pertumbuhan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) pada triwulan I 2015 juga naik dibandingkan pada periode yang sama pada 2014. Pada triwulan I 2014 NPL tercatat sebesar 0,5 persen dengan rasio cadangan kerugian 388 persen. Sedangkan pada rasio nonperforming loan (NPL) pada Maret 2015 meningkat sebesar 0,7 persen dengan rasio cadangan kerugian kredit sebesar 297,6 persen.
Melihat kondisi tersebut, kata Jahja, BCA berupaya mengamati mana saja industri yang berpotensi mengalami kenaikan roda ekonomi. Menurut Jahja, saat ini hampir seluruh sektor industri mengalami kelesuan ekonomi dari mulai industri ritel, makanan, hingga properti. “Kita akan melihat dan meneliti likuiditas dan mengamati industri mana yang sehat,” ujar Jahja.
Jahja mengatakan meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, BCA akan terus berinvestasi guna memperkuat franchise value bank. Jahja berharap hal tersebut dapat membawa BCA pada posisi yang kokoh untuk menangkap peluang dari pertumbuhan industri dan ekonomi jangka panjang.
Adapun Kredit komersial dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih mendominasi portofolio kredit yang disalurkan BCA sepanjang triwulan pertama 2015. Dari total kredit yang disalurkan pada periode tersebut, sebanyak Rp 134,4 triliun atau 40,1 persennya merupakan kredit komersial dan UKM. Pertumbuhannya meningkat 8,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut mendukung pertumbuhan keseluruhan portofolio kredit.
Selanjutnya, kredit korporasi pada periode yang sama tercatat Rp 109,19 triliun atau sebanyak 32,5 persen dari total kredit. Sebanyak Rp 87,1 triliun sisanya merupakan kredit konsumer.
Kendati telah membukukan peningkatan laba bersih, Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja, mengatakan telah terjadi perlambatan pertumbuhan kredit pada triwulan I 2015 dibandingkan pada periode yang sama pada 2014. Total kredit yang disalurkan BCA sampai akhir Maret 2015 tercatat Rp 335,6 triliun atau tumbuh 5,8 persen dari periode yang sama pada 2014 yaitu Rp 317,2 triliun. Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan pencapaian kuartal I 2014 yang tumbuh 19,7 persen.
“Ini terjadi karena adanya penurunan aktivitas bisnis telah memperlambat pertumbuhan kredit pada triwulan I 2015,” ujar Jahja saat ditemui dalam acara pemaparan kinerja BCA di Jakarta, Rabu, 29 April, 2015.
Di samping itu, pertumbuhan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) pada triwulan I 2015 juga naik dibandingkan pada periode yang sama pada 2014. Pada triwulan I 2014 NPL tercatat sebesar 0,5 persen dengan rasio cadangan kerugian 388 persen. Sedangkan pada rasio nonperforming loan (NPL) pada Maret 2015 meningkat sebesar 0,7 persen dengan rasio cadangan kerugian kredit sebesar 297,6 persen.
Melihat kondisi tersebut, kata Jahja, BCA berupaya mengamati mana saja industri yang berpotensi mengalami kenaikan roda ekonomi. Menurut Jahja, saat ini hampir seluruh sektor industri mengalami kelesuan ekonomi dari mulai industri ritel, makanan, hingga properti. “Kita akan melihat dan meneliti likuiditas dan mengamati industri mana yang sehat,” ujar Jahja.
Jahja mengatakan meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, BCA akan terus berinvestasi guna memperkuat franchise value bank. Jahja berharap hal tersebut dapat membawa BCA pada posisi yang kokoh untuk menangkap peluang dari pertumbuhan industri dan ekonomi jangka panjang.
Adapun Kredit komersial dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih mendominasi portofolio kredit yang disalurkan BCA sepanjang triwulan pertama 2015. Dari total kredit yang disalurkan pada periode tersebut, sebanyak Rp 134,4 triliun atau 40,1 persennya merupakan kredit komersial dan UKM. Pertumbuhannya meningkat 8,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut mendukung pertumbuhan keseluruhan portofolio kredit.
Selanjutnya, kredit korporasi pada periode yang sama tercatat Rp 109,19 triliun atau sebanyak 32,5 persen dari total kredit. Sebanyak Rp 87,1 triliun sisanya merupakan kredit konsumer.
TOA Paint Lakukan Ekspansi Bisnis Ke Indonesia
Produsen cat terbesar di Thailand akan meningkatkan ekspansi bisnisnya di Indonesia dan Kamboja.
"Kami akan menambah produksi untuk pasar Indonesia pada awal tahun depan," kata Pongcherd Jameekornkul, President TOA di Bangkok seperti dilansir Bangkok Post, Rabu 29 April 2015.
Menurut dia, perusahaan juga akan menambah produksi untuk pasar Kamboja yang direncanakan akhir tahun ini. Penambahan produksi di Indonesia dan Kamboja diharapkan bisa mendongkrak pendapatan perseroan menjadi 18,6 miliar bath atau sekitar Rp 7,4 triliun, meningkat 12 persen dari tahun 2014 sebesar 16,6 miliar bath (Rp 6,6 triliun).
TOA Paint pada tahun ini menargetkan bisa meraih pendapatan sebesar 16,2 miliar bath (Rp 6,4 triliun) di pasar lokal dan 2,4 miliar bath (Rp 954,3 miliar).
Pongcherd mengatakan perusahaan akan membangun pabrik baru di Indonesia dan Kamboja pada akhir tahun ini untuk meningkatkan kapasitas produksi. "Kami siap untuk masuk dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN akhir tahun 2015."
Ia mengklaim TOA Paint merupakan produsen cat terbesar di ASEAN dari sisi volume produksi dan nomor kesebelas untuk Asia Pasifik pada tahun lalu. TOA sudah membuka pabrik di Laos, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Indonesia dan Kamboja.
"Kami juga berencana membuka pabrik di Filipina," kata Pongcherd.
"Kami akan menambah produksi untuk pasar Indonesia pada awal tahun depan," kata Pongcherd Jameekornkul, President TOA di Bangkok seperti dilansir Bangkok Post, Rabu 29 April 2015.
Menurut dia, perusahaan juga akan menambah produksi untuk pasar Kamboja yang direncanakan akhir tahun ini. Penambahan produksi di Indonesia dan Kamboja diharapkan bisa mendongkrak pendapatan perseroan menjadi 18,6 miliar bath atau sekitar Rp 7,4 triliun, meningkat 12 persen dari tahun 2014 sebesar 16,6 miliar bath (Rp 6,6 triliun).
TOA Paint pada tahun ini menargetkan bisa meraih pendapatan sebesar 16,2 miliar bath (Rp 6,4 triliun) di pasar lokal dan 2,4 miliar bath (Rp 954,3 miliar).
Pongcherd mengatakan perusahaan akan membangun pabrik baru di Indonesia dan Kamboja pada akhir tahun ini untuk meningkatkan kapasitas produksi. "Kami siap untuk masuk dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN akhir tahun 2015."
Ia mengklaim TOA Paint merupakan produsen cat terbesar di ASEAN dari sisi volume produksi dan nomor kesebelas untuk Asia Pasifik pada tahun lalu. TOA sudah membuka pabrik di Laos, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Indonesia dan Kamboja.
"Kami juga berencana membuka pabrik di Filipina," kata Pongcherd.
Ketua IMF Nyatakan Bahwa Indonesia Tidak Lagi Punya Hutang Terhadap IMF
Ribut-ribut soal utang Indonesia ke International Monetary Fund membuat lembaga ini akhirnya menjawab polemik dengan resmi. Dalam penjelasan tertulisnya yang diterima, Rabu 29 April 2015, Kepala Kantor Perwakilan IMF untuk Indonesia, Benedict Bingham menyatakan, saat ini Indonesia tak memiliki kewajiban apapun kepada lembaga itu. Yang ada, adalah dana iuran wajib yang disetorkan ke seluruh anggota IMF.
Iuran yang dipungut IMF dari negara anggota, dialokasikan dalam mata uang special drawing rights (SDR). Jadi, SDR ini merupakan mata uang khusus anggota IMF yang setara dengan dolar Amerika Serikat. " Dalam poin-poin ketentuan ada bagian yang menyatakan bahwa IMF mengalokasikan SDR untuk seluruh anggota sesuai dengan porsi kuotanya, dalam rangka menjamin tersedianya likuditas," kata Bingham dalam penjelasan resminya.
Menurut Benedict, iuran yang dipungut tersebut akan menentukan berapa besar pinjaman untuk memenuhi likuditas moneter negara anggota pada saat memerlukan pinjaman atau sedang dalam masa krisis. Iuran Indonesia sendiri tercatat sebesar SDR 1,98 miliar atau setara dengan US $ 2,8 miliar atau sekitar Rp 36,4 triliun. Fasilitas ini merupakan kewajiban Bank Indonesia dan dicatat sebagai aset yang dimiliki bank sentral.
Berdasarkan perhitungan standar akuntansi, alokasi SDR diperlakukan sebagai kewajiban pembiayaan luar negeri Bank Indonesia. Kepemilikan sesuai SDR diperlakukan sebagai aset asing Bank Indonesia . "Selama tidak digunakan, SDR itu sebagai aset luar negeri Bank Indonesia. Jadi saat SDR dialokasikan, tidak ada hubungannya dengan utang anggota kepada IMF. Indonesia sudah bersih dari hutang," kata Benedict.
Polemik utang bermula ketika Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya sesaat sebelum berangkat ke Kuala Lumpur yang menyebutkan bahwa Indonesia masih butuh IMF. Bahkan, masih utang ke lembaga itu. Jokowi juga menyatakan Indonesia tidak anti dengan IMF, Bank Dunia dan ADB. "Siapa yang bilang Indonesia anti-IMF. Siapa? Kita kan masih minjem uang ke sana ," katanya di Bandara Halim Perdanakusumah sebelum berangkat ke Malaysia.
Pernyataan itu kemudian direspon Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden keenam Indonesia ini angkat bicara terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Indonesia masih memiliki utang kepada IMF. Melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, Yudhoyono menyatakan, dia terpaksa mengoreksi pernyataan Jokowi mengenai IMF karena Indonesia sudah melunasi ke lembaga tersebut.
"Sejak 2006, Indonesia tidak jadi pasien IMF. Tidak lagi didikte IMF. Kita merdeka & berdaulat utk merancang pembangunan ekonomi kita," tulis SBY dalam tweet-nya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia tak memiliki utang lagi kepada lembaga donor keuangan International Monetary Fund (IMF). Dia mengakui Indonesia memang sempat berutang kepada IMF sebesar US$ 25 miliar pada saat krisis moneter 1998.
"Tapi sudah jelas, akhirnya lunas pada 2006. Saya sendiri waktu itu menjadi wakil presiden," kata Jusuf Kalla saat ditemui di kantornya, Rabu, 29 April 2015. Saat itu, kata Jusuf Kalla, Indonesia memiliki ruang fiskal yang cukup besar setelah menaikkan harga bahan bakar minyak. Karena itu, pembayaran utang yang seharusnya jatuh tempo pada 2010 diputuskan dipercepat.
Ihwal data yang ditunjukkan oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Jusuf Kalla mengatakan Bank Indonesia sudah melakukan konfirmasi. "Utang pemerintah tidak ada lagi. Ini hanya hubungan antara IMF sebagai lembaga keuangan dan BI sebagai central bank."
Kalla membantah jika Presiden Joko Widodo disebut salah menerima informasi tentang utang kepada IMF. Menurut dia, yang terjadi hanyalah salah tafsir. Bahkan, menurut dia, Andi tak sepenuhnya salah dalam memberikan data. "Karena di sana tertulis ada, walaupun harus dibaca sebagai kewajiban perbankan, bukan utang pemerintah."
Sebelumnya, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah pernyataan Presiden Joko Widodo tentang utang Indonesia kepada IMF. Namun bantahan SBY dimentahkan oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Menurut Andi, pada 2006 Indonesia memang tidak lagi memiliki utang kepada IMF. Namun, pada 2009, utang kepada IMF muncul lagi sebesar US$ 3,09 miliar.
Bank Indonesia pun angkat bicara. Menurut BI, angka tersebut bukanlah jumlah utang Indonesia kepada IMF dalam bentuk pinjaman, tapi alokasi penempatan dana atau special drawing rights (SDR). Sebagai anggota IMF, Indonesia harus membayar iuran agar memperoleh alokasi SDR sesuai dengan kuota. Alokasi ini dicatat sebagai cadangan devisa.
Iuran yang dipungut IMF dari negara anggota, dialokasikan dalam mata uang special drawing rights (SDR). Jadi, SDR ini merupakan mata uang khusus anggota IMF yang setara dengan dolar Amerika Serikat. " Dalam poin-poin ketentuan ada bagian yang menyatakan bahwa IMF mengalokasikan SDR untuk seluruh anggota sesuai dengan porsi kuotanya, dalam rangka menjamin tersedianya likuditas," kata Bingham dalam penjelasan resminya.
Menurut Benedict, iuran yang dipungut tersebut akan menentukan berapa besar pinjaman untuk memenuhi likuditas moneter negara anggota pada saat memerlukan pinjaman atau sedang dalam masa krisis. Iuran Indonesia sendiri tercatat sebesar SDR 1,98 miliar atau setara dengan US $ 2,8 miliar atau sekitar Rp 36,4 triliun. Fasilitas ini merupakan kewajiban Bank Indonesia dan dicatat sebagai aset yang dimiliki bank sentral.
Berdasarkan perhitungan standar akuntansi, alokasi SDR diperlakukan sebagai kewajiban pembiayaan luar negeri Bank Indonesia. Kepemilikan sesuai SDR diperlakukan sebagai aset asing Bank Indonesia . "Selama tidak digunakan, SDR itu sebagai aset luar negeri Bank Indonesia. Jadi saat SDR dialokasikan, tidak ada hubungannya dengan utang anggota kepada IMF. Indonesia sudah bersih dari hutang," kata Benedict.
Polemik utang bermula ketika Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya sesaat sebelum berangkat ke Kuala Lumpur yang menyebutkan bahwa Indonesia masih butuh IMF. Bahkan, masih utang ke lembaga itu. Jokowi juga menyatakan Indonesia tidak anti dengan IMF, Bank Dunia dan ADB. "Siapa yang bilang Indonesia anti-IMF. Siapa? Kita kan masih minjem uang ke sana ," katanya di Bandara Halim Perdanakusumah sebelum berangkat ke Malaysia.
Pernyataan itu kemudian direspon Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden keenam Indonesia ini angkat bicara terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Indonesia masih memiliki utang kepada IMF. Melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, Yudhoyono menyatakan, dia terpaksa mengoreksi pernyataan Jokowi mengenai IMF karena Indonesia sudah melunasi ke lembaga tersebut.
"Sejak 2006, Indonesia tidak jadi pasien IMF. Tidak lagi didikte IMF. Kita merdeka & berdaulat utk merancang pembangunan ekonomi kita," tulis SBY dalam tweet-nya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia tak memiliki utang lagi kepada lembaga donor keuangan International Monetary Fund (IMF). Dia mengakui Indonesia memang sempat berutang kepada IMF sebesar US$ 25 miliar pada saat krisis moneter 1998.
"Tapi sudah jelas, akhirnya lunas pada 2006. Saya sendiri waktu itu menjadi wakil presiden," kata Jusuf Kalla saat ditemui di kantornya, Rabu, 29 April 2015. Saat itu, kata Jusuf Kalla, Indonesia memiliki ruang fiskal yang cukup besar setelah menaikkan harga bahan bakar minyak. Karena itu, pembayaran utang yang seharusnya jatuh tempo pada 2010 diputuskan dipercepat.
Ihwal data yang ditunjukkan oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Jusuf Kalla mengatakan Bank Indonesia sudah melakukan konfirmasi. "Utang pemerintah tidak ada lagi. Ini hanya hubungan antara IMF sebagai lembaga keuangan dan BI sebagai central bank."
Kalla membantah jika Presiden Joko Widodo disebut salah menerima informasi tentang utang kepada IMF. Menurut dia, yang terjadi hanyalah salah tafsir. Bahkan, menurut dia, Andi tak sepenuhnya salah dalam memberikan data. "Karena di sana tertulis ada, walaupun harus dibaca sebagai kewajiban perbankan, bukan utang pemerintah."
Sebelumnya, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah pernyataan Presiden Joko Widodo tentang utang Indonesia kepada IMF. Namun bantahan SBY dimentahkan oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Menurut Andi, pada 2006 Indonesia memang tidak lagi memiliki utang kepada IMF. Namun, pada 2009, utang kepada IMF muncul lagi sebesar US$ 3,09 miliar.
Bank Indonesia pun angkat bicara. Menurut BI, angka tersebut bukanlah jumlah utang Indonesia kepada IMF dalam bentuk pinjaman, tapi alokasi penempatan dana atau special drawing rights (SDR). Sebagai anggota IMF, Indonesia harus membayar iuran agar memperoleh alokasi SDR sesuai dengan kuota. Alokasi ini dicatat sebagai cadangan devisa.
51 Persen Saham AC Milan Dibeli Pengusaha Thailand Senilai Rp 7,1 Triliun
Sebanyak 51 persen saham AC Milan ditawar US$ 550 juta atau sekitar Rp 7,1 triliun oleh pengusaha asal Thailand, Bee Taechaubol. Hal ini diungkapkan sumber yang mengetahui penawaran tersebut seperti dikutip dari Reuters. Pengusaha itu berkunjung ke Milan akhir pekan lalu untuk bertemu dengan pemilik AC Milan, Silvio Berlusconi. Pertemuan lanjutan pada Rabu, 29 April 2015, digelar untuk mematangkan negosiasi jual-beli tersebut.
Menurut sumber itu, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan, tapi akan menentukan kelanjutan negosiasi jual-beli klub yang sudah berusia 115 tahun itu. Klub itu dimiliki mantan Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi, sejak 1986.
AC Milan telah 18 kali menjuarai Liga Seri A Italia, juara Coppa Italia 5 kali, dan juara Piala Super Italia 6 kali. Selain itu, AC Milan telah 7 kali menjuarai Liga Champions Eropa, juara Piala Super UEFA 5 kali, serta Piala Winners UEFA 2 kali. AC Milan juga telah menjuarai Piala Intercontinental 3 kali dan Piala Dunia Antarklub 1 kali.
Saat ini klub itu tengah terpuruk dan hanya berada di urutan kesepuluh di klasemen. Penurunan performa ini diduga karena sang pemilik tak lagi mau mengucurkan duit banyak untuk belanja pemain berkualitas. Rencana penjualan klub sepak bola AC Milan kian mendekati kenyataan menyusul kedatangan saudagar Thailand, Bee Taechaubol, ke Milan, Italia, pada Minggu, 26 April 2015.
Taechaubol dilaporkan sudah menyatakan setuju membeli AC Milan saat bertemu dengan presiden klub itu, Silvio Berlusconi. Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan pertemuan mereka pada awal tahun ini. Sejumlah pihak dari Asia juga dilaporkan berminat membeli AC Milan. Itu sebabnya Taechaubol menuju Milan. Dia hendak mempercepat pencapaian kesepakatan jual-beli klub yang sudah 18 kali menjuarai kompetisi Liga Seri A Italia itu.
Besok, 28 April 2015, Taechaubol dan Berlusconi akan kembali bertemu. Berlusconi sudah 30 tahun menjadi pemilik klub berusia 115 tahun itu. "Ini menjadi saat yang penting bagi AC Milan, dan kami akan menjaga segala sesuatunya tetap tenang," tutur Marina Berlusconi, putri Silvio, yang menjadi Presiden Fininvest, induk perusahaan yang menaungi AC Milan. Melalui grup perusahaan inilah keluarga Berlusconi menjadi pemilik AC Milan. "Sejumlah hal yang ditulis di media massa tidak tepat."
Menurut sumber itu, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan, tapi akan menentukan kelanjutan negosiasi jual-beli klub yang sudah berusia 115 tahun itu. Klub itu dimiliki mantan Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi, sejak 1986.
AC Milan telah 18 kali menjuarai Liga Seri A Italia, juara Coppa Italia 5 kali, dan juara Piala Super Italia 6 kali. Selain itu, AC Milan telah 7 kali menjuarai Liga Champions Eropa, juara Piala Super UEFA 5 kali, serta Piala Winners UEFA 2 kali. AC Milan juga telah menjuarai Piala Intercontinental 3 kali dan Piala Dunia Antarklub 1 kali.
Saat ini klub itu tengah terpuruk dan hanya berada di urutan kesepuluh di klasemen. Penurunan performa ini diduga karena sang pemilik tak lagi mau mengucurkan duit banyak untuk belanja pemain berkualitas. Rencana penjualan klub sepak bola AC Milan kian mendekati kenyataan menyusul kedatangan saudagar Thailand, Bee Taechaubol, ke Milan, Italia, pada Minggu, 26 April 2015.
Taechaubol dilaporkan sudah menyatakan setuju membeli AC Milan saat bertemu dengan presiden klub itu, Silvio Berlusconi. Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan pertemuan mereka pada awal tahun ini. Sejumlah pihak dari Asia juga dilaporkan berminat membeli AC Milan. Itu sebabnya Taechaubol menuju Milan. Dia hendak mempercepat pencapaian kesepakatan jual-beli klub yang sudah 18 kali menjuarai kompetisi Liga Seri A Italia itu.
Besok, 28 April 2015, Taechaubol dan Berlusconi akan kembali bertemu. Berlusconi sudah 30 tahun menjadi pemilik klub berusia 115 tahun itu. "Ini menjadi saat yang penting bagi AC Milan, dan kami akan menjaga segala sesuatunya tetap tenang," tutur Marina Berlusconi, putri Silvio, yang menjadi Presiden Fininvest, induk perusahaan yang menaungi AC Milan. Melalui grup perusahaan inilah keluarga Berlusconi menjadi pemilik AC Milan. "Sejumlah hal yang ditulis di media massa tidak tepat."
Pertumbuhan Industri Di Semua Sektor Riil Alami Pertumbuhan Negatif
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pesimistis pemerintahan Joko Widodo bisa mencapai target-target ambisius perekonomian, menyusul anjloknya kinerja sektor riil pada kuartal I 2015. “Saya belum mendapat laporan dari temen-temen di Apindo per sektor, yang mencatat kondisinya positif. Itu kok tidak ada,” kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani di Gedung Bank Indonesia, Rabu (29/4).
Hariyadi mengungkapkan kinerja beberapa sektor industri pada tiga bulan pertama 2015 mengecewakan. Sektor-sektor usaha yang mengalami pertumbuhan engatif antara lain industri otomotif turun 20 persen, sektor properti negatif 40 persen, sektor perhotelan minus 40 persen, dan retail terkoreksi 25 persen.
“Bahkan sektor yang biasanya paling kuat sebetulnya dalam menghadapai masalah krisis (perekonomian) seperti makanan dan minuman juga turun juga sampai 10 persen,” katanya. Kondisi demikian membuat Hariyadi pesimistis pemerintah dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Hariyadi berharap pemerintah segera merealisasikan belanja infrastruktur agar dapat menggerakkan perekonomian ke depan.
Hariyadi menilai kebijakan makro pemerintah pada saat diimplementasikan tidak seperti yang diharapkan. Dia mencontohkan realisasi penerimaan pajak yang turun 5,6 persen pada kuartal I 2015, dengan hanya membukukan pemasukan Rp 198,2 triliun. Hal ini dinilai tidak sinkron dengan ambisi belanja negara yang mencapai hampir Rp 2.000 triliun sepanjang tahun ini. Dengan ambisi belanja yang sedemikian besar tapi kenyataan bahwa kuartal pertama saja kita penerimaan pajaknya lebih kecil dari tahun lalu berarti ada yang perlu disinkronkan,” katanya.
Selain itu, Hariyadi juga tidak melihat konsistensi pemerintah dalam meimplementasikan kebijakan. Misalnya dalam implementasi rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat yang batal sebelum dieksekusi. “Kita tahu bahwa dari zaman pak SBY (Mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono), pelabuhan Cilamaya jadi satu prioritas untuk dibangun. Katanya tidak dibatalkan, tapi dipindahkan (lokasinya). Itu kan sama saja mulai dari nol,” ujarnya ketus.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk mempercepat eksekusi belanja infrastruktur guna memaksimalkan dampak anggaran negara terhadap perekonomian. Langkah ini dianggap penting untuk menstimulus perekonomian nasional di tengah perlambatan ekonomi global.
“Fokus kita jelas, fokus kita sekarang ini infrastruktur, baik berupa pertanian, irigasi, bendungan, jalan, jalan tol, maupun jalan-jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota. Baik yang berupa pelabuhan untuk konektivitas antar pulau, airport untuk konektivitas antar provinsi antar pulau. Konsentrasi anggaran kita akan mengarah ke situ,” ujar Jokowi ketika membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015 di Hotel Bidakara, Rabu (29/4).
Pada kesempatan itu, Jokowi kembali mengingatkan tugas dan fungsi K/L, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota sebagai agen pembangunan nasional. Penyerapan anggaran belanja modal dinilainya sebagai indikator kinerja K/L dan Pemda melaksanakan pembangunan.
"Kalau penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dipercepat, saya yakin pertumbuhan ekonomi akan bergerak. Karena daya beli rakyat itu banyak tergantung di APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota," tutur Jokowi.
Namun, Presiden mengakui ada prosedur dan proses administrasi yang harus dilalui oleh kuasa pengguna anggaran neagar sebelum mengeksekusi belanja. Dengan direvisinya Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBNP 2015 pada Januari lalu, praktis belanja modal baru akan terlihat agresif pada bulan April dan seterusnya.
Sebelumnya, Bank Indonesia mengkritik kualitas belanja pemerintah yang masih rendah pada tiga bulan pertama tahun ini. Bank sentral menilai kebiasaan lama pemerintah itu menjadi salah satu penyebab perlambatan ekonomi kuartal I 2015, yang diprediksi hanya tumbuh sekitar 5 persen.
Badan Kebijakan Fisksal (BKF) Kementerian Keuangan justru punya prediksi yang lebih pesemistis dibandingkan bank sentral. Kepala BKF Suahasil Nazara melihat potensi pertumbuhan ekonomi nasional kemungkinan di bawah 5 persen pada kuartal I 2015.
Hariyadi mengungkapkan kinerja beberapa sektor industri pada tiga bulan pertama 2015 mengecewakan. Sektor-sektor usaha yang mengalami pertumbuhan engatif antara lain industri otomotif turun 20 persen, sektor properti negatif 40 persen, sektor perhotelan minus 40 persen, dan retail terkoreksi 25 persen.
“Bahkan sektor yang biasanya paling kuat sebetulnya dalam menghadapai masalah krisis (perekonomian) seperti makanan dan minuman juga turun juga sampai 10 persen,” katanya. Kondisi demikian membuat Hariyadi pesimistis pemerintah dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Hariyadi berharap pemerintah segera merealisasikan belanja infrastruktur agar dapat menggerakkan perekonomian ke depan.
Hariyadi menilai kebijakan makro pemerintah pada saat diimplementasikan tidak seperti yang diharapkan. Dia mencontohkan realisasi penerimaan pajak yang turun 5,6 persen pada kuartal I 2015, dengan hanya membukukan pemasukan Rp 198,2 triliun. Hal ini dinilai tidak sinkron dengan ambisi belanja negara yang mencapai hampir Rp 2.000 triliun sepanjang tahun ini. Dengan ambisi belanja yang sedemikian besar tapi kenyataan bahwa kuartal pertama saja kita penerimaan pajaknya lebih kecil dari tahun lalu berarti ada yang perlu disinkronkan,” katanya.
Selain itu, Hariyadi juga tidak melihat konsistensi pemerintah dalam meimplementasikan kebijakan. Misalnya dalam implementasi rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat yang batal sebelum dieksekusi. “Kita tahu bahwa dari zaman pak SBY (Mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono), pelabuhan Cilamaya jadi satu prioritas untuk dibangun. Katanya tidak dibatalkan, tapi dipindahkan (lokasinya). Itu kan sama saja mulai dari nol,” ujarnya ketus.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk mempercepat eksekusi belanja infrastruktur guna memaksimalkan dampak anggaran negara terhadap perekonomian. Langkah ini dianggap penting untuk menstimulus perekonomian nasional di tengah perlambatan ekonomi global.
“Fokus kita jelas, fokus kita sekarang ini infrastruktur, baik berupa pertanian, irigasi, bendungan, jalan, jalan tol, maupun jalan-jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota. Baik yang berupa pelabuhan untuk konektivitas antar pulau, airport untuk konektivitas antar provinsi antar pulau. Konsentrasi anggaran kita akan mengarah ke situ,” ujar Jokowi ketika membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015 di Hotel Bidakara, Rabu (29/4).
Pada kesempatan itu, Jokowi kembali mengingatkan tugas dan fungsi K/L, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota sebagai agen pembangunan nasional. Penyerapan anggaran belanja modal dinilainya sebagai indikator kinerja K/L dan Pemda melaksanakan pembangunan.
"Kalau penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dipercepat, saya yakin pertumbuhan ekonomi akan bergerak. Karena daya beli rakyat itu banyak tergantung di APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota," tutur Jokowi.
Namun, Presiden mengakui ada prosedur dan proses administrasi yang harus dilalui oleh kuasa pengguna anggaran neagar sebelum mengeksekusi belanja. Dengan direvisinya Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBNP 2015 pada Januari lalu, praktis belanja modal baru akan terlihat agresif pada bulan April dan seterusnya.
Sebelumnya, Bank Indonesia mengkritik kualitas belanja pemerintah yang masih rendah pada tiga bulan pertama tahun ini. Bank sentral menilai kebiasaan lama pemerintah itu menjadi salah satu penyebab perlambatan ekonomi kuartal I 2015, yang diprediksi hanya tumbuh sekitar 5 persen.
Badan Kebijakan Fisksal (BKF) Kementerian Keuangan justru punya prediksi yang lebih pesemistis dibandingkan bank sentral. Kepala BKF Suahasil Nazara melihat potensi pertumbuhan ekonomi nasional kemungkinan di bawah 5 persen pada kuartal I 2015.
Tuesday, April 28, 2015
Laba Dharma Satya Kuartal 1 2015 Turun 61,63 Persen Menjadi Rp. 58 Milyar
Perusahaan perkebunan sawit, PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) hanya berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 58 miliar sepanjang kuartal I 2015, atau anjlok 61,63 persen dari periode yang sama di 2014 senilai Rp 151 miliar. Pada kuartal I 2015, perseroan membukukan laba kotor sebesar Rp 272 miliar. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 20,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 341 miliar.
Baca : Bank BCA Gelontorkan Pinjaman Senilai Rp. 800 Milyar Pada Dharma Satya
Di sisi lain, untungnya perseroan masih mampu mempertahankan margin laba kotor konsolidasian pada level 27 persen, relatif sama dengan margin laba kotor periode yang sama tahun lalu. Selain itu, margin laba operasi tercatat sebesar 16,5 persen, atau relatif sama dengan kuartal I tahun lalu, meskipun laba operasi perseroan pada kuartal I 2015 mengalami penurunan sebesar 17,8 persen menjadi Rp 169 miliar.
Wakil Direktur Utama Dharma Satya Nusantara, Andrianto Oetomo, mengatakan pada kuartal I tahun ini, volume produksi dan penjualan CPO perseroan memang mengalami penurunan akibat adanya kemarau panjang. “Namun, perseroan tetap mampu menjaga efisiensi yang ditunjukkan dengan margin laba yang relatif stabil,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (29/4).
Dia menjelaskan, margin laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) perseroan meningkat dari 21,8 persen pada kuartal I 2014 menjadi 23,9 persen pada kuartal I tahun ini. Meski begitu, pada kuartal I 2015, perseroan membukukan EBITDA sebesar Rp 245 miliar, turun 9,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 270 miliar. Sedangkan laba bersih kuartal I tahun ini mencapai Rp 58 miliar.
Produksi dan Penjualan
Dalam tiga bulan pertama tahun ini, perseroan membukukan penjualan bersih sebesar Rp 1,02 triliun atau turun 17,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 1,24 triliun. “Penurunan penjualan bersih tersebut disebabkan dampak dari turunnya volume produksi dan penjualan CPO perseroan,” jelas Andrianto.
Tiga bulan pertama tahun ini, produksi Tandan Buah Segar (TBS) perseroan turun sebesar 1,4 persen. Sedangkan volume produksi CPO perseroan mencapai 78,3 ribu ton, turun sebesar 11,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 88,4 ribu ton.
Andrianto menjelaskan, harga rata-rata CPO dalam tiga bulan terakhir ini juga turun menjadi Rp 7,7 juta per ton, dibandingkan harga rata-rata CPO tiga bulan pertama tahun lalu yang mencapai Rp 8,8 juta per ton. “Namun kami optimistis memasuki kuartal kedua, produksi TBS dan CPO perseroan akan membaik. Hal ini sudah terlihat pada bulan Maret 2015, di mana produksi TBS maupun CPO sudah lebih tinggi daripada produksi Maret 2014,” kata Andrianto.
Dia mengungkapkan, sampai dengan Maret 2015, jumlah lahan tertanam DSNG mencapai 81.142 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 63.486 hektar merupakan lahan tertanam kebun inti, dengan rata-rata usia tanam kebun inti mencapai 8,1 tahun
Baca : Bank BCA Gelontorkan Pinjaman Senilai Rp. 800 Milyar Pada Dharma Satya
Di sisi lain, untungnya perseroan masih mampu mempertahankan margin laba kotor konsolidasian pada level 27 persen, relatif sama dengan margin laba kotor periode yang sama tahun lalu. Selain itu, margin laba operasi tercatat sebesar 16,5 persen, atau relatif sama dengan kuartal I tahun lalu, meskipun laba operasi perseroan pada kuartal I 2015 mengalami penurunan sebesar 17,8 persen menjadi Rp 169 miliar.
Wakil Direktur Utama Dharma Satya Nusantara, Andrianto Oetomo, mengatakan pada kuartal I tahun ini, volume produksi dan penjualan CPO perseroan memang mengalami penurunan akibat adanya kemarau panjang. “Namun, perseroan tetap mampu menjaga efisiensi yang ditunjukkan dengan margin laba yang relatif stabil,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (29/4).
Dia menjelaskan, margin laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) perseroan meningkat dari 21,8 persen pada kuartal I 2014 menjadi 23,9 persen pada kuartal I tahun ini. Meski begitu, pada kuartal I 2015, perseroan membukukan EBITDA sebesar Rp 245 miliar, turun 9,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 270 miliar. Sedangkan laba bersih kuartal I tahun ini mencapai Rp 58 miliar.
Produksi dan Penjualan
Dalam tiga bulan pertama tahun ini, perseroan membukukan penjualan bersih sebesar Rp 1,02 triliun atau turun 17,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 1,24 triliun. “Penurunan penjualan bersih tersebut disebabkan dampak dari turunnya volume produksi dan penjualan CPO perseroan,” jelas Andrianto.
Tiga bulan pertama tahun ini, produksi Tandan Buah Segar (TBS) perseroan turun sebesar 1,4 persen. Sedangkan volume produksi CPO perseroan mencapai 78,3 ribu ton, turun sebesar 11,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 88,4 ribu ton.
Andrianto menjelaskan, harga rata-rata CPO dalam tiga bulan terakhir ini juga turun menjadi Rp 7,7 juta per ton, dibandingkan harga rata-rata CPO tiga bulan pertama tahun lalu yang mencapai Rp 8,8 juta per ton. “Namun kami optimistis memasuki kuartal kedua, produksi TBS dan CPO perseroan akan membaik. Hal ini sudah terlihat pada bulan Maret 2015, di mana produksi TBS maupun CPO sudah lebih tinggi daripada produksi Maret 2014,” kata Andrianto.
Dia mengungkapkan, sampai dengan Maret 2015, jumlah lahan tertanam DSNG mencapai 81.142 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 63.486 hektar merupakan lahan tertanam kebun inti, dengan rata-rata usia tanam kebun inti mencapai 8,1 tahun
Peringatan Dini Dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kejatuhan pasar saham ibarat alarm bagi Indonesia. Meski penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jadi peluang mengakumulasi saham yang sudah murah, investor harus ekstra waspada. Tekanan IHSG kali ini bukan sekadar efek strategi sell on may and go away, tapi sudah menyenggol fundamental ekonomi Indonesia. Kemarin, IHSG jebol 3,49 persen menjadi 5.245,45. Asing ikut angkat koper dari bursa saham dan aksi penjualan bersih (net sell) mencapai Rp 2,2 triliun.
Seluruh sektor dan indeks konstituen di Bursa Efek Indonesia (BEI) merah terpicu penurunan kinerja kuartal I-2015 sejumlah emiten besar. Misalnya, kinerja emiten raksasa, PT Astra International Tbk (ASII) dan PT Bank Mandiri Indonesia Tbk (BMRI), di bawah harapan. Saat bersamaan, ekonomi Indonesia diramalkan melambat.
Sebastian Tobing, Kepala Riset Trimegah Securities, mengatakan, potensi pelambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2015, berandil menekan IHSG. Kepala Riset Sucorinvest Central Gani Maxi Liesyaputra, menghitung, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2015 cuma 4,75 persen-4,9 persen. Investor asing kecewa, belanja pemerintah masih minim. Pelaksanaan proyek infrastruktur, daya tarik utama bagi investor asing, juga mulai diragukan. Sementara penyerapan anggaran belanja negara juga lambat.
Faktor lain yang menjadi penyebab IHSG sempoyongan adalah kemungkinan lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) tidak menaikkan rating Indonesia akibat ekonomi masih labil. Nah, peringatan dini dari pelaku pasar yang kecewa dengan kinerja ekonomi kabinet baru ini masih menghantui pasar. Beberapa analis yang dihubungi KONTAN memprediksikan, jangka pendek, IHSG bisa turun ke 5.150-5.200. "Secara teknikal potensi rebound ada, tapi jangka menengah masih tren turun," kata Angelo Michel, seorang praktisi pasar saham.
Masa krusial IHSG baru di kuartal III. Jika proyek infrastruktur benar-benar terlaksana, IHSG tancap gas. Nah, melihat potensi IHSG turun lagi, "Menahan diri dulu, jangan transaksi dalam jumlah banyak," kata Sebastian. Ia dan Analis BNI Securities, Thendra Chrisnanda, menyarankan, jika sedikit menghijau, saham yang sudah jatuh seperti BMRI, BBNI dan BBRI bisa dibeli sedikit.
Maxi menilai, di jangka pendek, IHSG dalam tren turun dan ke 5.150. Sementara prediksi Thendra di 5.180-5.200. Harry Su, Kepala Riset Bahana Securities melihat, price earning ratio (PER) IHSG masih mahal. Dalam situasi seperti ini, ia menyarankan investor mengakumulasi saham sangat defensif. "Sektor konsumer, misalnya UNVR, INDF dan KLBF," saran Hary
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal perdagangan Selasa (28/4/2015) makin tenggelam di zona merah. IHSG bahkan melorot hingga di bawah level 5.200. IHSG dibuka turun34,31 poin ke posisi 5.211,14. Hingga sekitar pukul 09.35 WIB, indeks melemah 48,89 poin (0,93 persen) menjadi 5.196,55. Tercatat 65 saham naik, 153 saham turun, dan 51 saham stagnan. Adapun nilai transaksi mencapai Rp 1,48 triliun dengan volume 967,19 juta lot saham.
Riset Mandiri Sekuritas, menyebutkan, secara teknikal IHSG membentuk pola double top dan terkonfirmasi kemarin menembus support/garis neckline di level 5.350. "Target harga teoritis untuk penurunan adalah di kisaran 5.200. Pola double top ini merupakan pola reversal yang memberikan sinyal pembalikan arah," demikian Riset Mandiri Sekuritas pagi ini.
Sentimen dari eksternal masih variatif di tengah penantian hasil FOMC Meeting The Federal Reserve tengah pekan ini. Bursa Wall Street ditutup memerah, sementara bursa di kawasan Asia pagi ini bergerak menghijau. "Strategi yang dapat dilakukan pemodal saat ini adalah menunggu terjadinya pullback (technical rebound) di kisaran garis support/neckline di 5.350 untuk mengurangi posisi. Jika tidak terjadi pullback, posisi buy untuk averaging menunggu di kisaran area target double top yaitu di kisaran 5.200. Potensi pembalikan arah secara teknikal terlihat pada saham-saham perbankan," tulisnya.
Kemarin, IHSG ditutup anjlok 189,90 poin (3,49 persen) pada ke 5.245,44. Pasar menunggu sinyal pembalikan arah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari penurunan lebih lanjut, Selasa (28/4/2015). Variatifnya sentimen diperkirakan mewarnai perdagangan saham hari ini di tengah penantian angka produk domestik brutto Indonesia.
Kemarin, IHSG ditutup turun signifikan ke 5.245,44 atau anjlok 189,90 poin (3,49 persen. Indeks LQ45 ditutup terkoreksi 39,83 poin (4,19 persen) ke 910,64. Menurut Riset Mandiri Sekuritas, secara teknikal IHSG membentuk pola double top dan terkonfirmasi kemarin menembus support/garis neckline di level 5.350. "Target harga teoritis untuk penurunan adalah di kisaran 5.200. Pola double top ini merupakan pola reversal yang memberikan sinyal pembalikan arah," demikian Riset Mandiri Sekuritas pagi ini.
Sentimen dari eksternal masih variatif di tengah penantian hasil FOMC Meeting The Federal Reserve tengah pekan ini. Bursa Wall Street ditutup memerah, sementara bursa di kawasan Asia pagi ini bergerak menghijau. "Strategi yang dapat dilakukan pemodal saat ini adalah menunggu terjadinya pullback (technical rebound) di kisaran garissupport/neckline di 5.350 untuk mengurangi posisi. Jika tidak terjadi pullback, posisi buy untuk averaging menunggu di kisaran area target double top yaitu di kisaran 5.200. Potensi pembalikan arah secara teknikal terlihat pada saham-saham perbankan," tulisnya.
Rentang untuk indeks hari ini diproyeksikan berada pada kisaran 5.200 - 5.350. Saham-saham pilihan hari ini adalah AALI, ASII dan ADHI.
Seluruh sektor dan indeks konstituen di Bursa Efek Indonesia (BEI) merah terpicu penurunan kinerja kuartal I-2015 sejumlah emiten besar. Misalnya, kinerja emiten raksasa, PT Astra International Tbk (ASII) dan PT Bank Mandiri Indonesia Tbk (BMRI), di bawah harapan. Saat bersamaan, ekonomi Indonesia diramalkan melambat.
Sebastian Tobing, Kepala Riset Trimegah Securities, mengatakan, potensi pelambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2015, berandil menekan IHSG. Kepala Riset Sucorinvest Central Gani Maxi Liesyaputra, menghitung, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2015 cuma 4,75 persen-4,9 persen. Investor asing kecewa, belanja pemerintah masih minim. Pelaksanaan proyek infrastruktur, daya tarik utama bagi investor asing, juga mulai diragukan. Sementara penyerapan anggaran belanja negara juga lambat.
Faktor lain yang menjadi penyebab IHSG sempoyongan adalah kemungkinan lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) tidak menaikkan rating Indonesia akibat ekonomi masih labil. Nah, peringatan dini dari pelaku pasar yang kecewa dengan kinerja ekonomi kabinet baru ini masih menghantui pasar. Beberapa analis yang dihubungi KONTAN memprediksikan, jangka pendek, IHSG bisa turun ke 5.150-5.200. "Secara teknikal potensi rebound ada, tapi jangka menengah masih tren turun," kata Angelo Michel, seorang praktisi pasar saham.
Masa krusial IHSG baru di kuartal III. Jika proyek infrastruktur benar-benar terlaksana, IHSG tancap gas. Nah, melihat potensi IHSG turun lagi, "Menahan diri dulu, jangan transaksi dalam jumlah banyak," kata Sebastian. Ia dan Analis BNI Securities, Thendra Chrisnanda, menyarankan, jika sedikit menghijau, saham yang sudah jatuh seperti BMRI, BBNI dan BBRI bisa dibeli sedikit.
Maxi menilai, di jangka pendek, IHSG dalam tren turun dan ke 5.150. Sementara prediksi Thendra di 5.180-5.200. Harry Su, Kepala Riset Bahana Securities melihat, price earning ratio (PER) IHSG masih mahal. Dalam situasi seperti ini, ia menyarankan investor mengakumulasi saham sangat defensif. "Sektor konsumer, misalnya UNVR, INDF dan KLBF," saran Hary
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal perdagangan Selasa (28/4/2015) makin tenggelam di zona merah. IHSG bahkan melorot hingga di bawah level 5.200. IHSG dibuka turun34,31 poin ke posisi 5.211,14. Hingga sekitar pukul 09.35 WIB, indeks melemah 48,89 poin (0,93 persen) menjadi 5.196,55. Tercatat 65 saham naik, 153 saham turun, dan 51 saham stagnan. Adapun nilai transaksi mencapai Rp 1,48 triliun dengan volume 967,19 juta lot saham.
Riset Mandiri Sekuritas, menyebutkan, secara teknikal IHSG membentuk pola double top dan terkonfirmasi kemarin menembus support/garis neckline di level 5.350. "Target harga teoritis untuk penurunan adalah di kisaran 5.200. Pola double top ini merupakan pola reversal yang memberikan sinyal pembalikan arah," demikian Riset Mandiri Sekuritas pagi ini.
Sentimen dari eksternal masih variatif di tengah penantian hasil FOMC Meeting The Federal Reserve tengah pekan ini. Bursa Wall Street ditutup memerah, sementara bursa di kawasan Asia pagi ini bergerak menghijau. "Strategi yang dapat dilakukan pemodal saat ini adalah menunggu terjadinya pullback (technical rebound) di kisaran garis support/neckline di 5.350 untuk mengurangi posisi. Jika tidak terjadi pullback, posisi buy untuk averaging menunggu di kisaran area target double top yaitu di kisaran 5.200. Potensi pembalikan arah secara teknikal terlihat pada saham-saham perbankan," tulisnya.
Kemarin, IHSG ditutup anjlok 189,90 poin (3,49 persen) pada ke 5.245,44. Pasar menunggu sinyal pembalikan arah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari penurunan lebih lanjut, Selasa (28/4/2015). Variatifnya sentimen diperkirakan mewarnai perdagangan saham hari ini di tengah penantian angka produk domestik brutto Indonesia.
Kemarin, IHSG ditutup turun signifikan ke 5.245,44 atau anjlok 189,90 poin (3,49 persen. Indeks LQ45 ditutup terkoreksi 39,83 poin (4,19 persen) ke 910,64. Menurut Riset Mandiri Sekuritas, secara teknikal IHSG membentuk pola double top dan terkonfirmasi kemarin menembus support/garis neckline di level 5.350. "Target harga teoritis untuk penurunan adalah di kisaran 5.200. Pola double top ini merupakan pola reversal yang memberikan sinyal pembalikan arah," demikian Riset Mandiri Sekuritas pagi ini.
Sentimen dari eksternal masih variatif di tengah penantian hasil FOMC Meeting The Federal Reserve tengah pekan ini. Bursa Wall Street ditutup memerah, sementara bursa di kawasan Asia pagi ini bergerak menghijau. "Strategi yang dapat dilakukan pemodal saat ini adalah menunggu terjadinya pullback (technical rebound) di kisaran garissupport/neckline di 5.350 untuk mengurangi posisi. Jika tidak terjadi pullback, posisi buy untuk averaging menunggu di kisaran area target double top yaitu di kisaran 5.200. Potensi pembalikan arah secara teknikal terlihat pada saham-saham perbankan," tulisnya.
Rentang untuk indeks hari ini diproyeksikan berada pada kisaran 5.200 - 5.350. Saham-saham pilihan hari ini adalah AALI, ASII dan ADHI.
Astra International Rekrut 2 Menteri Kabinet Jokowi Untuk Jadi Komisaris
Dua menteri kabinet Indonesia Bersatu, yakni Muhamad Chatib Basri dan Mari Elka Pangestu masuk ke dalam jajaran komisaris PT Astra International Tbk (ASII). Selain mereka, ada juga Kyoichi Tanada. Ketiganya menduduki jabatan sebagai komisaris independen. Presiden Direktur ASII Prijono Sugiarto mengatakan, ketiga komisaris independen baru itu menggantikan Erry Firmansyah, Siemandi D.M Brotodiningrat dan Hisayuki Inoeue.
"Masa jabatan terhitung sejak perubahan anggaran dasar (AD) terkait jabatan dewan komisaris belraku efektif sampai berakhirnya jangka waktu ditentukan AD perseroan," ujarnya, Selasa (28/4/2014). Adapun, masa jabatan tiga komisaris baru ASII tersebut habis pada 2018 mendatang. Selain itu, rapat umum pemegang saham (RUPS) juga mengangkat Gunawan Geniusahardja dan Djony Bunarto masing-masing sebagai Direktur Independen dan Direktur ASII.
Berikut susunan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan:
Dewan Komisaris:
1. Presiden Komisaris: Budi Setiadharma
2. Komisaris Independen: Sidharta Utama
3. Komisaris Independen: Mari Elka Pangestu
4. Komisaris Independen: Muhamad Chatib Basri
5. Komisaris Independen: Kyoichi Tanada
6. Komisaris: Anthony John Liddell Nightingale
7. Komisaris: Benjamin William Keswick
8. Komisaris: Mark Spencer Greenberg
9. Komisaris: Chiew Sin Cheok
10. Komisaris: Jonathan Chang
11. Komisaris: David Alexander Newbigging.
Dewan Direksi:
1. Presiden Direktur: Prijono Sugiarto
2. Direktur Independen: Gunawan Geniushardja
3. Direktur: Djoko Pranoto
4. Direktur: Widya Wiryawan
5. Direktur: Sudirman Maman Rusdi
6. Direktur: Simon Collier Dixon
7. Direktur: Johannes Loman
8. Direktur: Suparno Djasmin
9. Direktur: Bambang Widjanarko Santoso
10. Direktur: Djony Bunarto Tjondro.
"Sehingga selebihnya sebesar Rp 152 setiap saham akan dibayarkan pada tanggal 29 Mei 2015 kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 11 Mei 2015 pada pukul 16:00 WIB," tulis manajemen. Sementara itu, sisa laba bersih sebesar Rp 10,43 triliun dibukukan sebagai laba ditahan perseroan.
PT Astra International Tbk (ASII) terlihat konservatif di seluruh lini bisnisnya. Hal ini tercermin dari realisasi belanja modal perseroan. Head of Investor Relations Astra International, Tira Ardianti mengatakan, hingga Kuartal III 2014, ASII baru menyerap belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 9,6 triliun dari target belanja modal akhir tahun sebesar Rp 16 triliun.
Karena itulah, Tira tak yakin ASII akan menyerap belanja modal seluruhnya. Pasalnya, beberapa bisnis ASII seperti bisnis alat berat juga tengah mengalami perlambatan. Dalam dua tahun terakhir ASII juga tak menghabiskan seluruh anggaran modal. Perseroan hanya menyerap capex sebesar Rp 11,9 triliun pada tahun 2013. Sehingga, pada tahun ini, ASII diperkirakan hanya menyerap belanja modal sebesar Rp 12 triliun.
Belanja modal tahun ini lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, seperti penyelesaian jalan tol Mojokerto-Kertosono. Sementara sebesar 24 persen dipakai untuk mengembangkan bisnis otomotif. "Jadi belanja modal akan dialihkan ke tahun depan," jelasnya, akhir pekan lalu. Informasi saja, belum lama ini ASII resmi mengoperasikan ruas tol Mojokerto-Kertosono. Ruas ini dibagi menjadi empat seksi. Per akhir September 2014, lahan yang telah dibebaskan untuk seksi II sekitar 82,53 persen dan yang sudah dalam tahap pembangunan sekitar 47,5 persen.
Sementara, untuk seksi III dan IV masing-masing lahan yang telah dibebaskan sekitar 86,75 persen dan 79,41 persen. Adapun, proses konstruksi di seksi III baru sekitar 7,7 persen. ASII mengestimasi, pembangunan ruas tol sepanjang 40,5 km ini menghabiskan biaya sekitar 350 juta dollar AS
"Masa jabatan terhitung sejak perubahan anggaran dasar (AD) terkait jabatan dewan komisaris belraku efektif sampai berakhirnya jangka waktu ditentukan AD perseroan," ujarnya, Selasa (28/4/2014). Adapun, masa jabatan tiga komisaris baru ASII tersebut habis pada 2018 mendatang. Selain itu, rapat umum pemegang saham (RUPS) juga mengangkat Gunawan Geniusahardja dan Djony Bunarto masing-masing sebagai Direktur Independen dan Direktur ASII.
Berikut susunan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan:
Dewan Komisaris:
1. Presiden Komisaris: Budi Setiadharma
2. Komisaris Independen: Sidharta Utama
3. Komisaris Independen: Mari Elka Pangestu
4. Komisaris Independen: Muhamad Chatib Basri
5. Komisaris Independen: Kyoichi Tanada
6. Komisaris: Anthony John Liddell Nightingale
7. Komisaris: Benjamin William Keswick
8. Komisaris: Mark Spencer Greenberg
9. Komisaris: Chiew Sin Cheok
10. Komisaris: Jonathan Chang
11. Komisaris: David Alexander Newbigging.
Dewan Direksi:
1. Presiden Direktur: Prijono Sugiarto
2. Direktur Independen: Gunawan Geniushardja
3. Direktur: Djoko Pranoto
4. Direktur: Widya Wiryawan
5. Direktur: Sudirman Maman Rusdi
6. Direktur: Simon Collier Dixon
7. Direktur: Johannes Loman
8. Direktur: Suparno Djasmin
9. Direktur: Bambang Widjanarko Santoso
10. Direktur: Djony Bunarto Tjondro.
PT Astra International Tbk membagikan dividen sebesar Rp 8,74 triliun kepada pemegang saham, atau Rp 216 per saham. Jumlah itu setara dengan 45,56 persen dari total laba bersih tahun lalu Rp 19,18 triliun. Manajemen Astra International dalam keterangan resminya, Selasa (28/4/2015) menyebutkan, jumlah itu memperhitungkan dividen interim sebesar Rp 64 setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2014.
"Sehingga selebihnya sebesar Rp 152 setiap saham akan dibayarkan pada tanggal 29 Mei 2015 kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 11 Mei 2015 pada pukul 16:00 WIB," tulis manajemen. Sementara itu, sisa laba bersih sebesar Rp 10,43 triliun dibukukan sebagai laba ditahan perseroan.
PT Astra International Tbk (ASII) terlihat konservatif di seluruh lini bisnisnya. Hal ini tercermin dari realisasi belanja modal perseroan. Head of Investor Relations Astra International, Tira Ardianti mengatakan, hingga Kuartal III 2014, ASII baru menyerap belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 9,6 triliun dari target belanja modal akhir tahun sebesar Rp 16 triliun.
Karena itulah, Tira tak yakin ASII akan menyerap belanja modal seluruhnya. Pasalnya, beberapa bisnis ASII seperti bisnis alat berat juga tengah mengalami perlambatan. Dalam dua tahun terakhir ASII juga tak menghabiskan seluruh anggaran modal. Perseroan hanya menyerap capex sebesar Rp 11,9 triliun pada tahun 2013. Sehingga, pada tahun ini, ASII diperkirakan hanya menyerap belanja modal sebesar Rp 12 triliun.
Belanja modal tahun ini lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, seperti penyelesaian jalan tol Mojokerto-Kertosono. Sementara sebesar 24 persen dipakai untuk mengembangkan bisnis otomotif. "Jadi belanja modal akan dialihkan ke tahun depan," jelasnya, akhir pekan lalu. Informasi saja, belum lama ini ASII resmi mengoperasikan ruas tol Mojokerto-Kertosono. Ruas ini dibagi menjadi empat seksi. Per akhir September 2014, lahan yang telah dibebaskan untuk seksi II sekitar 82,53 persen dan yang sudah dalam tahap pembangunan sekitar 47,5 persen.
Sementara, untuk seksi III dan IV masing-masing lahan yang telah dibebaskan sekitar 86,75 persen dan 79,41 persen. Adapun, proses konstruksi di seksi III baru sekitar 7,7 persen. ASII mengestimasi, pembangunan ruas tol sepanjang 40,5 km ini menghabiskan biaya sekitar 350 juta dollar AS
BCA Beri Pinjaman Rp 806 Miliar ke Dharma Satya Nusantara
Perusahaan perkebunan, PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) dan 11 anak usahanya memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 806,12 miliar dari PT Bank Central Asia Tbk.
Djojo Boentoro, Direktur Utama Dharma Satya Nusantara, mengatakan fasilitas pinjaman BCA tersebut memiliki jangka waktu pengembalian maksimal 10 tahun. “Fasilitas pinjaman yang diberikan Bank BCA rencananya akan digunakan untuk investasi oleh perseroan dan anak usaha,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Bursa Efek Indonesia, Selasa (28/4).
Sebelas anak usaha perseroan yang ikut menandatangani fasilitas pinjaman BCA tersebut meiliputi PT Swakarsa Sinarsentosa, PT Dharma Agrotama Nusantara, PT Dharma Intisawit Nugraha, PT Dewata Sawit Nusantara, PT Pilar Wanapersada, PT Karya Prima Agro Sejahtera, PT Dharma Intisawit Lestari, PT Putra Utama Lestari, PT Dharma Persada Sejahtera, PT Kencana Alam Permai, dan PT Prima Sawit Andalan.
Sebagai informasi, Dharma Satya meraih laba bersih Rp 649,69 miliar sepanjang 2014 atau tumbuh 219,77 persen dari perolehan 2013 yang sebesar Rp 203,17 miliar. Penjualan perseroan pada tahun lalu tercatat sebesar Rp 4,89 triliun, tumbuh 27,34 persen dibanding perolehan Rp 3,84 triliun.
Kenaikan laba bersih tersebut selaras dengan peningkatan beban pokok perseroan yang naik 20 persen menjadi Rp 3,18 triliun pada tahun lalu, dari beban pokok 2013 yang sebesar Rp 2,65 triliun.
Dari sisi kekayaan, total aset perseroan per 31 Desember 2014 sebesar 7,17 triliun, melonjak dari periode tahun sebelumnya Rp 5,92 triliun. Liabilitas mencapai Rp 4,88 triliun dari Rp 4,24 triliun dengan ekuitas Rp 2,29 triliun dari Rp 1,67 triliun.
Djojo Boentoro, Direktur Utama Dharma Satya Nusantara, mengatakan fasilitas pinjaman BCA tersebut memiliki jangka waktu pengembalian maksimal 10 tahun. “Fasilitas pinjaman yang diberikan Bank BCA rencananya akan digunakan untuk investasi oleh perseroan dan anak usaha,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Bursa Efek Indonesia, Selasa (28/4).
Sebelas anak usaha perseroan yang ikut menandatangani fasilitas pinjaman BCA tersebut meiliputi PT Swakarsa Sinarsentosa, PT Dharma Agrotama Nusantara, PT Dharma Intisawit Nugraha, PT Dewata Sawit Nusantara, PT Pilar Wanapersada, PT Karya Prima Agro Sejahtera, PT Dharma Intisawit Lestari, PT Putra Utama Lestari, PT Dharma Persada Sejahtera, PT Kencana Alam Permai, dan PT Prima Sawit Andalan.
Sebagai informasi, Dharma Satya meraih laba bersih Rp 649,69 miliar sepanjang 2014 atau tumbuh 219,77 persen dari perolehan 2013 yang sebesar Rp 203,17 miliar. Penjualan perseroan pada tahun lalu tercatat sebesar Rp 4,89 triliun, tumbuh 27,34 persen dibanding perolehan Rp 3,84 triliun.
Kenaikan laba bersih tersebut selaras dengan peningkatan beban pokok perseroan yang naik 20 persen menjadi Rp 3,18 triliun pada tahun lalu, dari beban pokok 2013 yang sebesar Rp 2,65 triliun.
Dari sisi kekayaan, total aset perseroan per 31 Desember 2014 sebesar 7,17 triliun, melonjak dari periode tahun sebelumnya Rp 5,92 triliun. Liabilitas mencapai Rp 4,88 triliun dari Rp 4,24 triliun dengan ekuitas Rp 2,29 triliun dari Rp 1,67 triliun.
Garuda Indonesia Bermitra Dengan 4 Bank Besar Untuk Lakukan Cash Management
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. bekerja sama cash management dengan empat bank besar. Kerjasama itu dilakukan dengan penandatanganan perjanjian oleh Direktur Utama Garuda Indonesia M. Arif Wibowo, bersama sama Deputi Presiden Direktur BRI Sunarso , Presiden Direktur BII, Taswin Zakaria, Chief Executive Officer Standard Chartered Bank, Shee Tse Koon, dan Head of Corporate & Investment Banking Citi Indonesia, Gioshia Ralie di Gedung Garuda Indonesia, jalan Kebon Sirih, No. 44, Jakarta pada Selasa (28/4/2015).
Melalui kerjasama ini, Garuda Indonesia menunjuk keempat institusi perbankan tersebut untuk melakukan pengelolaan kas perseroan secara real time, online dan terintegrasi, yang meliputi penyediaan sistem fasilitas ca sh management berupa fasilitas Automatic Payment & Automatic Posting (host to host system), Electronic Payment Tax (e-tax), dan fasilitas perbankan lainnya.
Direktur Utama Garuda Indonesia M. Arif Wibowo mengatakan bahwa penunjukan keempat institusi perbankan tersebut didasarkan pada komitmen, dukungan, serta kontribusi yang telah terjalin dengan baik antar-korporasi, baik melalui berbagai pengembangan kerjasama perbankan seperti fasilitas pinjaman bilateral, sindikasi hingga kerjasama hedging cross currency swap.
Kerja sama tersebut akan dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun, dan implementasi kerjasama tersebut meliputi pengelolaan cash management Garuda Indonesia di kantor pusat maupun kantor cabang.
"Penandatanganan kerjasama cash management dengan keempat institusi perbankan tersebut merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk secara berkelanjutan melaksanakan strategi Quick Win untuk kembali rebound di tengah tantangan yang dihadapi industri penerbangan saat ini," ujarnya dalam siaran pers yang diterima . Garuda Indonesia melaksanakan strategi jangka pendek yakni Quick Wins untuk rebound pada 2015 di tengah kondisi industri penerbangan-bukan saja domestik namun juga global yang dewasa ini sedang mengalami turbulensi.
Dia menuturkan dalam upaya mengatasi berbagai kondisi tersebut serta sebagai bagian dari program pengembangan perusahaan ke depan, program Quick Wins dilakukan melalui tiga strategi utama, yakni dengan meningkatan revenue generator di mana seluruh potensi yang dapat meningkatkan revenue perusahaan akan dimaksimalkan.
Selain itu, melakukan restrukturisasi cost driver, di mana Garuda akan melakukan penataan dan restrukturisasi biaya sehingga dapat dicapai efisiensi yang tinggi tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan. "Yang terakhir kami lakukan kegiatan reprofiling, melalui berbagai langkah dan strategi menyangkut aspek keuangan sehingga kondisi finansial perusahaan terjaga," kata Arif.
Direktur Keuangan, Risiko, dan Teknologi Informasi Garuda Indonesia I.G.N. Askhara Danadiputra menuturkan adanya kerjasama ini dapat mendukung upaya perseroan dalam penataan pengelolaan kas yang lebih terkontrol secara real time, online dan terintegrasi, melalui sistem fasilitas cash management yang dimiliki keempat institusi perbankan tersebut.
"Dengan keunggulan platform dan sistem fasilitas cash management yang dimiliki masing-masing institusi perbankan tersebut, kami harapkan akan semakin mempermudah proses transaksi bisnis secara efektif dan efisien," ucapnya. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan PT Garuda Indonesia (Persero) memiliki prospek bisnis yang cerah di bawah kendali Arif Wibowo selaku Direktur Utama yang baru. Pekerjaan rumah Arif, kata Said, adalah melakukan efisiensi untuk memperkecil biaya produksi.
"Beberapa waktu terakhir, biaya produksi dan revenue Garuda tidak seimbang. Itu karena tidak efisien," kata Said. Hal pertama yang perlu dilakukan Arif, kata Said, adalah meningkatkan utilitas pesawat milik Garuda. Saat ini, Garuda memiliki 160 pesawat yang melayani 600 penerbangan. Menurut Said armada tersebut tidak efisien karena tingkat pemuatan penumpang (load factor) Garuda masih rendah. "Sehingga biaya pengangkutan penumpang lebih besar daripada pendapatan," ujarnya.
Langkah efisiensi kedua, kata Said, adalah menata rute sesuai dengan jenis pesawat. Saat ini, Garuda Indonesia mendatangkan pesawat Boeing 777 yang berbadan lebar (wide body) dan beberapa pesawat yang berbadan kecil (narrow body). Said menyarankan agar Garuda tidak terburu-buru mendatangkan pesawat baru sebelum biaya produksi dan pendapatan seimbang. Pengadaan pesawat perlu ditunda jika belum ada pengaturan rute yang baru.
"Jika Boeing 737 sehari tidak beroperasi, perusahaan kehilangan uang Rp 3 miliar. Jika Boeing 777 tidak beroperasi, perusahaan kehilangan uang Rp 9 miliar," kata Said.
Melalui kerjasama ini, Garuda Indonesia menunjuk keempat institusi perbankan tersebut untuk melakukan pengelolaan kas perseroan secara real time, online dan terintegrasi, yang meliputi penyediaan sistem fasilitas ca sh management berupa fasilitas Automatic Payment & Automatic Posting (host to host system), Electronic Payment Tax (e-tax), dan fasilitas perbankan lainnya.
Direktur Utama Garuda Indonesia M. Arif Wibowo mengatakan bahwa penunjukan keempat institusi perbankan tersebut didasarkan pada komitmen, dukungan, serta kontribusi yang telah terjalin dengan baik antar-korporasi, baik melalui berbagai pengembangan kerjasama perbankan seperti fasilitas pinjaman bilateral, sindikasi hingga kerjasama hedging cross currency swap.
Kerja sama tersebut akan dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun, dan implementasi kerjasama tersebut meliputi pengelolaan cash management Garuda Indonesia di kantor pusat maupun kantor cabang.
"Penandatanganan kerjasama cash management dengan keempat institusi perbankan tersebut merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk secara berkelanjutan melaksanakan strategi Quick Win untuk kembali rebound di tengah tantangan yang dihadapi industri penerbangan saat ini," ujarnya dalam siaran pers yang diterima . Garuda Indonesia melaksanakan strategi jangka pendek yakni Quick Wins untuk rebound pada 2015 di tengah kondisi industri penerbangan-bukan saja domestik namun juga global yang dewasa ini sedang mengalami turbulensi.
Dia menuturkan dalam upaya mengatasi berbagai kondisi tersebut serta sebagai bagian dari program pengembangan perusahaan ke depan, program Quick Wins dilakukan melalui tiga strategi utama, yakni dengan meningkatan revenue generator di mana seluruh potensi yang dapat meningkatkan revenue perusahaan akan dimaksimalkan.
Selain itu, melakukan restrukturisasi cost driver, di mana Garuda akan melakukan penataan dan restrukturisasi biaya sehingga dapat dicapai efisiensi yang tinggi tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan. "Yang terakhir kami lakukan kegiatan reprofiling, melalui berbagai langkah dan strategi menyangkut aspek keuangan sehingga kondisi finansial perusahaan terjaga," kata Arif.
Direktur Keuangan, Risiko, dan Teknologi Informasi Garuda Indonesia I.G.N. Askhara Danadiputra menuturkan adanya kerjasama ini dapat mendukung upaya perseroan dalam penataan pengelolaan kas yang lebih terkontrol secara real time, online dan terintegrasi, melalui sistem fasilitas cash management yang dimiliki keempat institusi perbankan tersebut.
"Dengan keunggulan platform dan sistem fasilitas cash management yang dimiliki masing-masing institusi perbankan tersebut, kami harapkan akan semakin mempermudah proses transaksi bisnis secara efektif dan efisien," ucapnya. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan PT Garuda Indonesia (Persero) memiliki prospek bisnis yang cerah di bawah kendali Arif Wibowo selaku Direktur Utama yang baru. Pekerjaan rumah Arif, kata Said, adalah melakukan efisiensi untuk memperkecil biaya produksi.
"Beberapa waktu terakhir, biaya produksi dan revenue Garuda tidak seimbang. Itu karena tidak efisien," kata Said. Hal pertama yang perlu dilakukan Arif, kata Said, adalah meningkatkan utilitas pesawat milik Garuda. Saat ini, Garuda memiliki 160 pesawat yang melayani 600 penerbangan. Menurut Said armada tersebut tidak efisien karena tingkat pemuatan penumpang (load factor) Garuda masih rendah. "Sehingga biaya pengangkutan penumpang lebih besar daripada pendapatan," ujarnya.
Langkah efisiensi kedua, kata Said, adalah menata rute sesuai dengan jenis pesawat. Saat ini, Garuda Indonesia mendatangkan pesawat Boeing 777 yang berbadan lebar (wide body) dan beberapa pesawat yang berbadan kecil (narrow body). Said menyarankan agar Garuda tidak terburu-buru mendatangkan pesawat baru sebelum biaya produksi dan pendapatan seimbang. Pengadaan pesawat perlu ditunda jika belum ada pengaturan rute yang baru.
"Jika Boeing 737 sehari tidak beroperasi, perusahaan kehilangan uang Rp 3 miliar. Jika Boeing 777 tidak beroperasi, perusahaan kehilangan uang Rp 9 miliar," kata Said.
Daftar Low Budget Hotel Untuk Pebisnis Di Sudirman Thamrin Dengan Tarif Dibawah 1 Juta Per Malam
Harus ke Jakarta karena ada acara di sekitar Sudirman-Thamrin? Jika uang bukan masalah, langsung saja pesan kamar di hotel-hotel terkemuka di sepanjang jalan itu. Namun, jika mencari hotel yang lebih murah, berfasilitas lengkap dan berlokasi di sekitar Sudirman-Thamrin, Anda bisa melirik beberapa hotel low budget di bawah ini. Berikut daftar hotel di Sudirman-Thamrin bertarif sekitar 500 ribu rupiah dengan fasilitas bisnis seperti ruang meeting dan layanan fax/fotocopy:
1. CLay Hotel Jakarta
Ini yang termurah tapi tidak murahan. Clay Hotel Jakarta berdesain mewah, elegan serta memiliki pelayanan sekelas hotel bintang lima. Cukup berjalan kaki 10 menit dari hotel, Anda bisa mencapai Stasiun Sudirman atau Bundaran Hotel Indonesia. Tiba-tiba harus kirim fax atau email? Tersedia WiFi gratis dan komputer siap pakai di lobi hotel. Tidak perlu repot cari kafe untuk meeting karena di dalam Clay Hotel Jakarta terdapat ruangmeeting dan Kedai Clay yang buka setiap hari. Hanya 530 ribu rupiah per malam (termasuk sarapan), Anda mendapat kamar berdesain modern dengan jendela berukuran besar dan fasilitas WiFi gratis, TV kabel LCD, AC, air mineral serta brankas.
2. Maxonehotels Sabang
Inilah hotel yang terdekat dengan Monas, hanya berjarak sekitar 5 menit jalan kaki. Dalam jarak 10 menit jalan kaki, Anda bisa mencapai Stasiun Gambir, Museum Nasional, kawasan Sarinah dan Balai Kota DKI Jakarta. Maxonehotels Sabang mengutamakan kenyamanan para tamu. Hal tersebut tercermin dari desain minimalis dan tata lampu redup di dalam kamar. Fasilitas antar-jemput bandara (dengan biaya tambahan) bisa disediakan sesuai permintaan Anda. Hanya dengan 550 ribu rupiah per malam, Anda bisa mendapat fasilitas kamar seperti WiFi gratis, TV kabel LCD, AC dan air mineral.
3. Amaris Hotel Thamrin City Jakarta
Murah dan strategis, lokasi hotel ini berada di pusat belanja batik terbesar, yaitu Thamrin City dan terdekat (10 menit jalan kaki) dengan Bundaran Hotel Indonesia, Mall Grand Indonesia dan Plaza Indonesia. Butuh ruang meeting? Amaris Hotel Thamrin City Jakarta bisa menyiapkannya. Tambahannya, disediakan parkir gratis jika Anda berencana membawa kendaraan ke hotel. Cukup 550 ribu rupiah per malam (termasuk sarapan), Anda mendapat banyak fasilitas di Amaris Hotel Thamrin City Jakarta, seperti WiFi gratis, TV kabel LCD, AC dan brankas di dalam kamar.
4. Prasada Mansion
Ini yang terlengkap fasilitasnya. Lokasinya berada sekitar 15 menit berkendara dari kawasan Senayan dan Stasiun Sudirman. Dengan waktu tempuh sama, Anda juga bisa mencapai Universitas Atmajaya dan Plaza Semanggi. Semuanya ada di Prasada Mansion, seperti layanan antar-jemput bandara (dengan biaya tambahan), laundry, salon, pijat refleksi, ruang fitness, ruang meeting, layanan fax/photocopy, brankas, layanan tur, restoran dan pusat mesin ATM. WiFi dan parkir tersedia gratis di dalam hotel. Dengan 569 ribu rupiah per malam (termasuk sarapan), Anda bisa menikmati berbagai fasilitas di dalam kamar seperti WiFi gratis, TV kabel LCD, AC dan meja kerja.
5. Cemara Hotel
Cemara Hotel adalah yang terdekat dengan kawasan Sarinah, hanya sekitar 5 menit berjalan kaki. Dengan berkendara sekitar 10 menit, Anda bisa mencapai Bundaran Hotel Indonesia atau Monumen Nasional (Monas). Di samping berbagai layanan yang sama dengan hotel lain, Cemara Hotel menawarkan layanan tambahan yang berbeda, yaitu spa dan pijat. Plus! Dentingan piano secara live akan menemani Anda di saat bersantai di kafe Cemara Hotel. Untuk tarif 587 ribu rupiah per malam, Anda mendapat fasilitas WiFi gratis, TV kabel LCD, air mineral, AC, brankas, minibar, mesin pembuat teh/kopi, pengering rambut dan sandal. Mau lebih murah? Jika waktu bukan masalah, hindari memesan kamar untuk akhir pekan dan hari libur panjang. Selain itu, pesanlah kamar setidaknya sebulan sebelumnya. Dengan begitu, Anda bisa mendapat harga termurah dari setiap hotel.
Untuk tahu tarif termurah tanpa tambahan ini itu, gunakan aplikasi situs seperti Traveloka, Agoda atau Tiket.com. Bahkan, tarif yang tertera di aplikasi tersebut bisa lebih murah dari harga resmi hotel. Apalagi sedang ada promo App-solutely, yang menjadikan semua hotel di Jakarta menjadi jauh lebih murah lagi.
1. CLay Hotel Jakarta
Ini yang termurah tapi tidak murahan. Clay Hotel Jakarta berdesain mewah, elegan serta memiliki pelayanan sekelas hotel bintang lima. Cukup berjalan kaki 10 menit dari hotel, Anda bisa mencapai Stasiun Sudirman atau Bundaran Hotel Indonesia. Tiba-tiba harus kirim fax atau email? Tersedia WiFi gratis dan komputer siap pakai di lobi hotel. Tidak perlu repot cari kafe untuk meeting karena di dalam Clay Hotel Jakarta terdapat ruangmeeting dan Kedai Clay yang buka setiap hari. Hanya 530 ribu rupiah per malam (termasuk sarapan), Anda mendapat kamar berdesain modern dengan jendela berukuran besar dan fasilitas WiFi gratis, TV kabel LCD, AC, air mineral serta brankas.
2. Maxonehotels Sabang
Inilah hotel yang terdekat dengan Monas, hanya berjarak sekitar 5 menit jalan kaki. Dalam jarak 10 menit jalan kaki, Anda bisa mencapai Stasiun Gambir, Museum Nasional, kawasan Sarinah dan Balai Kota DKI Jakarta. Maxonehotels Sabang mengutamakan kenyamanan para tamu. Hal tersebut tercermin dari desain minimalis dan tata lampu redup di dalam kamar. Fasilitas antar-jemput bandara (dengan biaya tambahan) bisa disediakan sesuai permintaan Anda. Hanya dengan 550 ribu rupiah per malam, Anda bisa mendapat fasilitas kamar seperti WiFi gratis, TV kabel LCD, AC dan air mineral.
3. Amaris Hotel Thamrin City Jakarta
Murah dan strategis, lokasi hotel ini berada di pusat belanja batik terbesar, yaitu Thamrin City dan terdekat (10 menit jalan kaki) dengan Bundaran Hotel Indonesia, Mall Grand Indonesia dan Plaza Indonesia. Butuh ruang meeting? Amaris Hotel Thamrin City Jakarta bisa menyiapkannya. Tambahannya, disediakan parkir gratis jika Anda berencana membawa kendaraan ke hotel. Cukup 550 ribu rupiah per malam (termasuk sarapan), Anda mendapat banyak fasilitas di Amaris Hotel Thamrin City Jakarta, seperti WiFi gratis, TV kabel LCD, AC dan brankas di dalam kamar.
4. Prasada Mansion
Ini yang terlengkap fasilitasnya. Lokasinya berada sekitar 15 menit berkendara dari kawasan Senayan dan Stasiun Sudirman. Dengan waktu tempuh sama, Anda juga bisa mencapai Universitas Atmajaya dan Plaza Semanggi. Semuanya ada di Prasada Mansion, seperti layanan antar-jemput bandara (dengan biaya tambahan), laundry, salon, pijat refleksi, ruang fitness, ruang meeting, layanan fax/photocopy, brankas, layanan tur, restoran dan pusat mesin ATM. WiFi dan parkir tersedia gratis di dalam hotel. Dengan 569 ribu rupiah per malam (termasuk sarapan), Anda bisa menikmati berbagai fasilitas di dalam kamar seperti WiFi gratis, TV kabel LCD, AC dan meja kerja.
5. Cemara Hotel
Cemara Hotel adalah yang terdekat dengan kawasan Sarinah, hanya sekitar 5 menit berjalan kaki. Dengan berkendara sekitar 10 menit, Anda bisa mencapai Bundaran Hotel Indonesia atau Monumen Nasional (Monas). Di samping berbagai layanan yang sama dengan hotel lain, Cemara Hotel menawarkan layanan tambahan yang berbeda, yaitu spa dan pijat. Plus! Dentingan piano secara live akan menemani Anda di saat bersantai di kafe Cemara Hotel. Untuk tarif 587 ribu rupiah per malam, Anda mendapat fasilitas WiFi gratis, TV kabel LCD, air mineral, AC, brankas, minibar, mesin pembuat teh/kopi, pengering rambut dan sandal. Mau lebih murah? Jika waktu bukan masalah, hindari memesan kamar untuk akhir pekan dan hari libur panjang. Selain itu, pesanlah kamar setidaknya sebulan sebelumnya. Dengan begitu, Anda bisa mendapat harga termurah dari setiap hotel.
Untuk tahu tarif termurah tanpa tambahan ini itu, gunakan aplikasi situs seperti Traveloka, Agoda atau Tiket.com. Bahkan, tarif yang tertera di aplikasi tersebut bisa lebih murah dari harga resmi hotel. Apalagi sedang ada promo App-solutely, yang menjadikan semua hotel di Jakarta menjadi jauh lebih murah lagi.
Presiden Jokowi Sebut Indonesia Punya Hutang Pada IMF Padahal Sudah Tidak Ada
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia masih mempunyai utang IMF salah kutip. Indonesia, kata dia, sudah tidak mempunyai utang dengan lembaga pendanaan dunia itu sejak 2006.
"Salah kutip pernyataan itu. Indonesia sudah tidak mempunyai utang di IMF," kata Bambang seusai Forum Riset Ekonomi Keuangan Syariah (FREKS) 2015 dengan tema “Menata Sistem Keuangan Syariah Nasional yang Kokoh, Stabil, dan Inklusif” di Balai Sidang UI, Selasa, 28 April 2015.
Seperti diketahui, pernyataan Presiden Joko Widodo soal ketergantungan Indonesia pada Dana Moneter Internasional (IMF) membuat Susilo Bambang Yudhoyono berkomentar. Dalam akun Twitter-nya, mantan presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu berkomentar mengoreksi kesalahan data Presiden Jokowi.
Sambil minta maaf, SBY berkata, "Maaf Maaf, saya terpaksa mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi ttg utang IMF yg dimuat di harian Rakyat Merdeka kemarin, tgl 27 April 2015." "Pak Jokowi mengatakan yang intinya Indonesia masih pinjam uang ke IMF. Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF," kicau SBY beberapa waktu lalu.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia sudah tak punya utang luar negeri dari Dana Moneter Internasional (IMF). Bahkan, Bambang dengan tegas mengatakan Indonesia sudah bebas dari utang IMF sejak 2006. "Sudah tak ada utang (IMF)," ujar Bambang di Universitas Indonesia, Selasa, 28 April 2015. Bambang mengklaim tak pernah meminjam utang baru sama sekali dalam kurun sembilan tahun terakhir.
Ia tetap meyakini jika Indonesia memang sudah tak memiliki utang lagi kepada IMF. Bila ada pihak yang mengatakan Indonesia masih memiliki utang keliru. "Siapa pun yang bilang Indonesia masih memiliki utang, berarti mereka salah kutip," ujar Bambang. Pernyataan Bambang tersebut menguatkan cuit Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyatakan Indonesia telah bebas utang dari IMF.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menampik pernyataan mantan Presiden SBY yang mengatakan Indonesia telah bebas utang IMF. Sebab, hingga saat ini Indonesia masih membayar cicilan utang untuk dana iuran wajib keanggotaan setiap tahunnya. "Total pembayaran cicilan iuran ini dari 1999-2013 adalah Rp 35 triliun. Setiap tahun pasti ada dan dibayarkan oleh Bank Indonesia," ujar Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Soetjipto, saat dihubungi, Selasa, 28 April 2015.
Yenny menambahkan, setiap tahun IMF, Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia, dan lembaga keuangan Jepang untuk infrastruktur atau Japan International Cooperation Agency (JICA) datang ke Indonesia untuk menyerahkan draf perjanjian pembayaran iuran yang bernama promisory note. Besarannya dibanderol Rp 2-3 triliun dan IMF adalah penerima sekitar 80 persen dana tersebut.
Pernyataan Presiden Joko Widodo soal ketergantungan Indonesia pada Dana Moneter Internasional (IMF) membuat Susilo Bambang Yudhoyono berkomentar. Dalam akun Twitter-nya, mantan presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu berkomentar mengoreksi kesalahan data Presiden Jokowi.
Sambil minta maaf, SBY berkata, "Maaf Maaf, saya terpaksa mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi ttg utang IMF yg dimuat di harian Rakyat Merdeka kemarin, tgl 27 April 2015." "Pak Jokowi mengatakan yang intinya Indonesia masih pinjam uang ke IMF. Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF," kicau SBY beberapa waktu lalu.
Ada sebelas kicauan SBY
"Yang mengatakan persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang," kata Presiden. Ini, Presiden melanjutkan, merupakan salah satu langkah untuk mengubah ketidakadilan global karena segelintir negara enggan mengakui perubahan realitas dunia.
Bank Indonesia membenarkan adanya kewajiban pembayaran US$ 2,8 miliar atau sekitar Rp 36 triliun kepada Dana Moneter Internasional (IMF) oleh Indonesia. Namun, menurut BI, utang ini bukan dalam bentuk pinjaman, melainkan special drawing rights atau alokasi pinjaman yang timbul jika negara membayar iuran wajib sebagai anggota IMF.
"Itu memang konsekuensi jika ingin bergabung dengan IMF. Semua negara juga seperti itu," ujar juru bicara Bank Indonesia, Peter Jacobs, Selasa, 28 April 2015. Menurut Peter, anggota IMF yang sudah membayar iuran mendapat alokasi dana sesuai dengan kuota. Oleh pemerintah Indonesia, alokasi dari IMF itu akan dicatat sebagai bagian dari cadangan devisa.
Mekanisme ini, kata Jacobs, sudah menjadi kewajiban bagi anggota IMF sejak 2009. Karena termasuk kewajiban, alokasi itu dicatat BI di dalam pos utang luar negeri. Sebelumnya, mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengklarifikasi ucapan Presiden Joko Widodo yang mengatakan Indonesia masih berutang kepada IMF. Menurut SBY, utang Indonesia lunas pada 2006. Keterangan utang luar negeri Indonesia ke IMF tertera dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia per April 2015. Data itu merangkum seluruh catatan utang oleh pemerintah, Bank Indonesia, dan swasta.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menampik pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan Indonesia telah bebas utang dari Dana Moneter Internasional (IMF). Sebab, hingga saat ini Indonesia masih membayar cicilan utang untuk dana iuran wajib keanggotaan setiap tahunnya. "Total pembayaran cicilan iuran ini dari 1999-2013 adalah Rp 35 triliun. Setiap tahun pasti ada, dan dibayarkan oleh Bank Indonesia," ujar Sekretaris Jenderal Fitra, Yenny Soetjipto, saat dihubungi, Selasa, 28 April 2015.
Menurut Yenny, setiap tahun IMF, Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia, dan Lembaga Keuangan Jepang untuk Infrastruktur (JICA) datang ke Indonesia untuk menyerahkan draf perjanjian pembayaran iuran yang bernama promisory note. Besarannya Rp 2-3 triliun dan IMF adalah penerima sekitar 80 persen dana tersebut.
Namun, pos ini di APBN tidak masuk dalam pengeluaran untuk pembayaran cicilan utang luar negeri. Pembayaran promisory note masuk dalam pos penyertaan modal ke lembaga keuangan internasional. Menurut Yenny, secara pos anggaran, Indonesia memang sudah tidak membayar cicilan utang luar negeri beserta bunganya ke IMF. Namun, pembiayaan seperti ini tetap dianggap Fitra sebagai utang.
Fitra berasumsi, tujuan iuran wajib adalah untuk kepentingan Indonesia supaya mendapat kemudahan pinjaman di waktu yang akan datang. Saat ini, asumsi terbukti dengan meningkatnya pinjaman luar negeri Indonesia, yang dalam APBNP 2015 mencapai Rp 700 triliun, dari 2014 sebanyak Rp 614 triliun. Pinjaman luar negeri pemerintah terbesar tahun 2015 berasal dari ADB dengan porsi 70 persen dari total pinjaman. "ADB itu kan punya dana di IMF. Jadi tetap saja, secara tidak langsung, Indonesia memang tergantung pada IMF," ucap Yenny.
"Salah kutip pernyataan itu. Indonesia sudah tidak mempunyai utang di IMF," kata Bambang seusai Forum Riset Ekonomi Keuangan Syariah (FREKS) 2015 dengan tema “Menata Sistem Keuangan Syariah Nasional yang Kokoh, Stabil, dan Inklusif” di Balai Sidang UI, Selasa, 28 April 2015.
Seperti diketahui, pernyataan Presiden Joko Widodo soal ketergantungan Indonesia pada Dana Moneter Internasional (IMF) membuat Susilo Bambang Yudhoyono berkomentar. Dalam akun Twitter-nya, mantan presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu berkomentar mengoreksi kesalahan data Presiden Jokowi.
Sambil minta maaf, SBY berkata, "Maaf Maaf, saya terpaksa mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi ttg utang IMF yg dimuat di harian Rakyat Merdeka kemarin, tgl 27 April 2015." "Pak Jokowi mengatakan yang intinya Indonesia masih pinjam uang ke IMF. Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF," kicau SBY beberapa waktu lalu.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia sudah tak punya utang luar negeri dari Dana Moneter Internasional (IMF). Bahkan, Bambang dengan tegas mengatakan Indonesia sudah bebas dari utang IMF sejak 2006. "Sudah tak ada utang (IMF)," ujar Bambang di Universitas Indonesia, Selasa, 28 April 2015. Bambang mengklaim tak pernah meminjam utang baru sama sekali dalam kurun sembilan tahun terakhir.
Ia tetap meyakini jika Indonesia memang sudah tak memiliki utang lagi kepada IMF. Bila ada pihak yang mengatakan Indonesia masih memiliki utang keliru. "Siapa pun yang bilang Indonesia masih memiliki utang, berarti mereka salah kutip," ujar Bambang. Pernyataan Bambang tersebut menguatkan cuit Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyatakan Indonesia telah bebas utang dari IMF.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menampik pernyataan mantan Presiden SBY yang mengatakan Indonesia telah bebas utang IMF. Sebab, hingga saat ini Indonesia masih membayar cicilan utang untuk dana iuran wajib keanggotaan setiap tahunnya. "Total pembayaran cicilan iuran ini dari 1999-2013 adalah Rp 35 triliun. Setiap tahun pasti ada dan dibayarkan oleh Bank Indonesia," ujar Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Soetjipto, saat dihubungi, Selasa, 28 April 2015.
Yenny menambahkan, setiap tahun IMF, Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia, dan lembaga keuangan Jepang untuk infrastruktur atau Japan International Cooperation Agency (JICA) datang ke Indonesia untuk menyerahkan draf perjanjian pembayaran iuran yang bernama promisory note. Besarannya dibanderol Rp 2-3 triliun dan IMF adalah penerima sekitar 80 persen dana tersebut.
Pernyataan Presiden Joko Widodo soal ketergantungan Indonesia pada Dana Moneter Internasional (IMF) membuat Susilo Bambang Yudhoyono berkomentar. Dalam akun Twitter-nya, mantan presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu berkomentar mengoreksi kesalahan data Presiden Jokowi.
Sambil minta maaf, SBY berkata, "Maaf Maaf, saya terpaksa mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi ttg utang IMF yg dimuat di harian Rakyat Merdeka kemarin, tgl 27 April 2015." "Pak Jokowi mengatakan yang intinya Indonesia masih pinjam uang ke IMF. Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF," kicau SBY beberapa waktu lalu.
Ada sebelas kicauan SBY
- "@SBYudhoyono: Maaf, saya terpaksa mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi ttg utang IMF yg dimuat di harian Rakyat Merdeka kemarin, tgl 27 April 2015. *SBY*"
- "@SBYudhoyono: Pak Jokowi mengatakan yg intinya Indonesia masih pinjam uang ke IMF. Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF. *SBY*"
- "@SBYudhoyono: Saya harus mengatakan bahwa pernyataan Pak Jokowi tsb salah. Indonesia sudah melunasi semua utang kpd IMF pada th 2006 lalu. *SBY*"
- "@SBYudhoyono: Sejak 2006, Indonesia tidak jadi pasien IMF. Tidak lagi didikte IMF. Kita merdeka & berdaulat utk merancang pembangunan ekonomi kita. *SBY*
- "@SBYudhoyono: Utang Indonesia ke IMF yg keseluruhannya berjumlah US $ 9,1 milyar, sisanya telah kita lunasi th 2006, 4 th lebih cepat dari jadwal. *SBY*
- "@SBYudhoyono: Dulu, sebagai Presiden Indonesia, keputusan utk percepat pelunasan utang IMF itu saya ambil atas dasar 3 alasan penting. *SBY*
- "@SBYudhoyono: (1) Ekonomi kita sudah tumbuh relatif tinggi; sektor riil mulai bergerak; fiskal kita aman; & cadangan devisa kita cukup kuat. *SBY*
- "@SBYudhoyono: (2) Kita tidak lagi didikte & minta persetujuan kpd IMF & negara-negara donor (CGI) dlm pengelolaan ekonomi, tmsk penyusunan APBN. *SBY*
- "@SBYudhoyono: (3) Rakyat Indonesia tidak lagi dipermalukan & merasa terhina, karena kita tidak lagi menjadi pasien IMF. Bebas dari trauma masa lalu. *SBY*
- "@SBYudhoyono: Sejak th 2007, saya (dulu sbg Presiden) menerima kunjungan 3 pemimpin IMF dgn kepala tegak. Kehormatan Indonesia telah pulih. *SBY*
- "@SBYudhoyono: Pd kunjungan pemimpin IMF th 2012, kita diminta utk menaruh dana di IMF, utk bantu negara yg alami krisis. Tangan kita berada di atas. *SBY*"
"Yang mengatakan persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang," kata Presiden. Ini, Presiden melanjutkan, merupakan salah satu langkah untuk mengubah ketidakadilan global karena segelintir negara enggan mengakui perubahan realitas dunia.
Bank Indonesia membenarkan adanya kewajiban pembayaran US$ 2,8 miliar atau sekitar Rp 36 triliun kepada Dana Moneter Internasional (IMF) oleh Indonesia. Namun, menurut BI, utang ini bukan dalam bentuk pinjaman, melainkan special drawing rights atau alokasi pinjaman yang timbul jika negara membayar iuran wajib sebagai anggota IMF.
"Itu memang konsekuensi jika ingin bergabung dengan IMF. Semua negara juga seperti itu," ujar juru bicara Bank Indonesia, Peter Jacobs, Selasa, 28 April 2015. Menurut Peter, anggota IMF yang sudah membayar iuran mendapat alokasi dana sesuai dengan kuota. Oleh pemerintah Indonesia, alokasi dari IMF itu akan dicatat sebagai bagian dari cadangan devisa.
Mekanisme ini, kata Jacobs, sudah menjadi kewajiban bagi anggota IMF sejak 2009. Karena termasuk kewajiban, alokasi itu dicatat BI di dalam pos utang luar negeri. Sebelumnya, mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengklarifikasi ucapan Presiden Joko Widodo yang mengatakan Indonesia masih berutang kepada IMF. Menurut SBY, utang Indonesia lunas pada 2006. Keterangan utang luar negeri Indonesia ke IMF tertera dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia per April 2015. Data itu merangkum seluruh catatan utang oleh pemerintah, Bank Indonesia, dan swasta.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menampik pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan Indonesia telah bebas utang dari Dana Moneter Internasional (IMF). Sebab, hingga saat ini Indonesia masih membayar cicilan utang untuk dana iuran wajib keanggotaan setiap tahunnya. "Total pembayaran cicilan iuran ini dari 1999-2013 adalah Rp 35 triliun. Setiap tahun pasti ada, dan dibayarkan oleh Bank Indonesia," ujar Sekretaris Jenderal Fitra, Yenny Soetjipto, saat dihubungi, Selasa, 28 April 2015.
Menurut Yenny, setiap tahun IMF, Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia, dan Lembaga Keuangan Jepang untuk Infrastruktur (JICA) datang ke Indonesia untuk menyerahkan draf perjanjian pembayaran iuran yang bernama promisory note. Besarannya Rp 2-3 triliun dan IMF adalah penerima sekitar 80 persen dana tersebut.
Namun, pos ini di APBN tidak masuk dalam pengeluaran untuk pembayaran cicilan utang luar negeri. Pembayaran promisory note masuk dalam pos penyertaan modal ke lembaga keuangan internasional. Menurut Yenny, secara pos anggaran, Indonesia memang sudah tidak membayar cicilan utang luar negeri beserta bunganya ke IMF. Namun, pembiayaan seperti ini tetap dianggap Fitra sebagai utang.
Fitra berasumsi, tujuan iuran wajib adalah untuk kepentingan Indonesia supaya mendapat kemudahan pinjaman di waktu yang akan datang. Saat ini, asumsi terbukti dengan meningkatnya pinjaman luar negeri Indonesia, yang dalam APBNP 2015 mencapai Rp 700 triliun, dari 2014 sebanyak Rp 614 triliun. Pinjaman luar negeri pemerintah terbesar tahun 2015 berasal dari ADB dengan porsi 70 persen dari total pinjaman. "ADB itu kan punya dana di IMF. Jadi tetap saja, secara tidak langsung, Indonesia memang tergantung pada IMF," ucap Yenny.
Pertumbuhan Ekonomi Tetap Melambat Meskipun Investasi Cetak Rekor Tertinggi
Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2105 diprediksi sulit menembus 5%. Tentunya proyeksi ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, lesunya ekonomi karena belanja pemerintah yang belum terserap di Januari-Maret 2015. Sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 baru disahkan Februari.
"Belanja baru akan efektif di bulan April," tegas Bambang di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (28/4/2015) Sementara itu perlambatan ekonomi juga dialami negara-negara yang merupakan mitra perdagangan Indonesia. Sehingga berpengaruh terhadap ekspor barang dari dalam negeri. "Perlambatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia," sebutnya.
Penyebabnya adalah, rendahnya harga komoditas yang merupakan produk unggulan ekspor Indonesia. Ditambah persoalan harga minyak yang juga memperburuk keadaan. "Ini utamanya karena harga komoditas lagi rendah. Kemudian karena harga minyak rendah ini, akhirnya harga komoditas enggak pernah rebound (naik). Dengan harga komoditas rendah, di mana indonesia sangat bergantung, itu yang membuat pertumbuhan terganggu," paparnya.
Bambang masih berharap pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5% secara tahunan. "Pokoknya saya enggak mau bikin forecast (proyeksi). kita masih berharap di kisaran 5% sampai akhir tahun. Kita enggak punya proyeksi per kuartal," pungkasnya. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan realisasi investasi pada kuartal I-2015 mencapai Rp 124,6 triliun atau tumbuh sebesar 16,9%. Dari realisasi tersebut tenaga kerja yang terserap dalam tiga bulan mencapai 315.229 orang.
Jumlah serapan tenaga kerja tersebut terdiri dari proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 113.342 orang, dan dari proyek Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 201.887 orang.
"Penyerapan tenaga kerja kuartal I-2015 sebanyak 315.229 orang meningkat dibanding kuartal I-2014 sebanyak 200 ribu," ungkap Azhar Lubis, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM di Hotel Shangri-la, Jakarta, Selasa (28/4/2015).
Peningkatan ini, kata Azhar merupakan bagian dari besarnya investasi di padat karya. Sehingga mampu mendorong tenaga kerja bertambah cukup besar dibandingkan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. "Tren investasi padat modal dan padat karya sudah mulai masuk. Padat karya masuk cukup besar," terangnya. BKPM juga mencatat investasi terbesar masih berada di pulau Jawa dengan nilai Rp 69,9 T atau 56,1%.
Kemudian Sumatera Rp 21,1 triliun atau 16,9%, Kalimantan Rp 20,4 triliun atau 16,4%, Sulawesi Rp 6,4 triliun atau 5,1%, Maluku dan Papua Rp 4,4 triliun atau 3,5% dan Bali dan Nusa Tenggara Rp 2,4 triliun atau 2%
Realisasi serapan anggaran pemerintah di awal 2015 relatif masih rendah, termasuk di kementerian yang mengurus infrastruktur. Pada periode Januari-Maret 2015, realisasi penggunaan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat (PU dan PR) baru sekitar 2,4% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp 118,5 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan soal mundurnya proses pencairan anggaran. Ada beberapa penyebab proses pencairan anggaran ini mengalami kemunduran. "Pertama karena adanya perubahan nomenklatur (Tata Nama) kementerian. Sehingga perlu penyesuaian dalam anggaran dasar kementerian," tutur Basuki
Pengesahaan nomenklatur kementerian ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum saat pencairan anggaran. Hal ini untuk memastikan siapa pihak penerima anggaran tersebut. Tanpa pengesahan ini maka tidak ada dasar dalam penyusunan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian.
Permasalah lainnya, adalah adanya tambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Dalam APBN-P 2015, Kementerian PUPR mendapat tambahan anggaran Rp 33,6 triliun anggaran dari Rp 84,91 triliun menjadi Rp 118,5 triliun.
"Karena ada tambahan anggaran, sehingga kita harus menyelesaikan dulu APBNP-nya untuk memasukkan anggaran yang tambahan itu," kata basuki. Ia cukup percaya diri catatan kementerian hasil gabungan dua kementerian terdahulu ini akan membaik pada periode berikutnya. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat digabungkan pada masa awal pemerintahan Presiden Jokowi.
"Karena paket-paket pekerjaan sebenarnya sudah kita lakukan lelang. Dan tinggal tahap tandatangan kontrak. Kalau tandatangan kontrak kan berarti anggaran bisa keluar. Jadi mudah-mudahan periode berikutnya akan lebih baik," kata Basuki.
"Belanja baru akan efektif di bulan April," tegas Bambang di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (28/4/2015) Sementara itu perlambatan ekonomi juga dialami negara-negara yang merupakan mitra perdagangan Indonesia. Sehingga berpengaruh terhadap ekspor barang dari dalam negeri. "Perlambatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia," sebutnya.
Penyebabnya adalah, rendahnya harga komoditas yang merupakan produk unggulan ekspor Indonesia. Ditambah persoalan harga minyak yang juga memperburuk keadaan. "Ini utamanya karena harga komoditas lagi rendah. Kemudian karena harga minyak rendah ini, akhirnya harga komoditas enggak pernah rebound (naik). Dengan harga komoditas rendah, di mana indonesia sangat bergantung, itu yang membuat pertumbuhan terganggu," paparnya.
Bambang masih berharap pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5% secara tahunan. "Pokoknya saya enggak mau bikin forecast (proyeksi). kita masih berharap di kisaran 5% sampai akhir tahun. Kita enggak punya proyeksi per kuartal," pungkasnya. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan realisasi investasi pada kuartal I-2015 mencapai Rp 124,6 triliun atau tumbuh sebesar 16,9%. Dari realisasi tersebut tenaga kerja yang terserap dalam tiga bulan mencapai 315.229 orang.
Jumlah serapan tenaga kerja tersebut terdiri dari proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 113.342 orang, dan dari proyek Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 201.887 orang.
"Penyerapan tenaga kerja kuartal I-2015 sebanyak 315.229 orang meningkat dibanding kuartal I-2014 sebanyak 200 ribu," ungkap Azhar Lubis, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM di Hotel Shangri-la, Jakarta, Selasa (28/4/2015).
Peningkatan ini, kata Azhar merupakan bagian dari besarnya investasi di padat karya. Sehingga mampu mendorong tenaga kerja bertambah cukup besar dibandingkan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. "Tren investasi padat modal dan padat karya sudah mulai masuk. Padat karya masuk cukup besar," terangnya. BKPM juga mencatat investasi terbesar masih berada di pulau Jawa dengan nilai Rp 69,9 T atau 56,1%.
Kemudian Sumatera Rp 21,1 triliun atau 16,9%, Kalimantan Rp 20,4 triliun atau 16,4%, Sulawesi Rp 6,4 triliun atau 5,1%, Maluku dan Papua Rp 4,4 triliun atau 3,5% dan Bali dan Nusa Tenggara Rp 2,4 triliun atau 2%
Realisasi serapan anggaran pemerintah di awal 2015 relatif masih rendah, termasuk di kementerian yang mengurus infrastruktur. Pada periode Januari-Maret 2015, realisasi penggunaan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat (PU dan PR) baru sekitar 2,4% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp 118,5 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan soal mundurnya proses pencairan anggaran. Ada beberapa penyebab proses pencairan anggaran ini mengalami kemunduran. "Pertama karena adanya perubahan nomenklatur (Tata Nama) kementerian. Sehingga perlu penyesuaian dalam anggaran dasar kementerian," tutur Basuki
Pengesahaan nomenklatur kementerian ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum saat pencairan anggaran. Hal ini untuk memastikan siapa pihak penerima anggaran tersebut. Tanpa pengesahan ini maka tidak ada dasar dalam penyusunan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian.
Permasalah lainnya, adalah adanya tambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Dalam APBN-P 2015, Kementerian PUPR mendapat tambahan anggaran Rp 33,6 triliun anggaran dari Rp 84,91 triliun menjadi Rp 118,5 triliun.
"Karena ada tambahan anggaran, sehingga kita harus menyelesaikan dulu APBNP-nya untuk memasukkan anggaran yang tambahan itu," kata basuki. Ia cukup percaya diri catatan kementerian hasil gabungan dua kementerian terdahulu ini akan membaik pada periode berikutnya. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat digabungkan pada masa awal pemerintahan Presiden Jokowi.
"Karena paket-paket pekerjaan sebenarnya sudah kita lakukan lelang. Dan tinggal tahap tandatangan kontrak. Kalau tandatangan kontrak kan berarti anggaran bisa keluar. Jadi mudah-mudahan periode berikutnya akan lebih baik," kata Basuki.
Ekonomi Lesu ... Jumlah Pengunjung Pusat Perbelanjaan Meningkat Tapi Penjualan Menurun 30 Persen
Kondisi perekonomian dalam negeri yang lesu di awal tahun, juga dirasakan oleh para pengelola pusat perbelanjaan. Selain kinerja keuangan para perusahaan besar yang banyak melorot di awal 2015, pelaku usaha ritel di mal juga kena imbas lesunya perekonomian. Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan mengatakan, sejak Januari hingga akhir April 2015, para pedagang termasuk ritel di mal mengalami penurunan penjualan rata-rata 20-30% per bulan.
"Dari laporan-laporan yang saya terima. Bulan-bulan ini pusat perbelanjaan turun 20%-30%, ini sudah serius, butuh stimulus," kata Ridwan
Namun penurunan penjualan ini tak berbanding lurus dengan jumlah kunjungan masyarakat ke mal. Alasannya masyarakat tetap berkunjung ke mal, namun membatasi jumlah pembelian mereka. "Kunjungan ke mal masih ramai sedikit berkurang, tapi yang beli nggak banyak-banyak, atau beli barang-barang yang murah. Sekarang toko yang kualitas bagus tapi harga nggak mahal, itu sekarang yang laku, kayak Uniqlo," katanya.
Ridwan mengungkapkan, penyebab melemahnya daya beli masyarakat ini setidaknya dipicu beberapa faktor. Pertama, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, elpiji berdampak pada pengeluaran masyarakat. Selain itu, yang paling terasa adalah belum cairnya anggaran pemerintah pusat termasuk di daerah seperti di DKI terkait proyek-proyek infrastruktur. Hal ini berdampak pada berkurangnya perputaran uang yang beredar di masyarakat
"Uang yang beredar sedikit sehingga mempengaruhi pendapatan seseorang yang berdampak pada daya beli," katanya. Ia mengilustrasikan, para kontraktor-kontraktor proyek yang mengandalkan proyek pemerintah belum bisa menikmati kucuran anggaran proyek. Namun ia berharap mulai Mei ini perputaran uang kembali pulih sejalan mulai bergulirnya proyek-proyek pemerintah.
"Uangnya yang berputar sedikit proyek-proyek belum jalan semua. Misalnya di DKI gaji karyawan belum jalan semua, supplier proyek juga berhenti karena belum cair anggaran," katanya. Ekonomi Indonesia bergerak lesu pada kuartal I-2015. Proyeksinya, pertumbuhan ekonomi bahkan tak lebih dari 5%, atau lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai 5,21%.
Bobby Hamzar Rafinus, Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian mengatakan, di kuartal I-2015 memang cenderung tumbuh lebih rendah dibandingkan kuartal selanjutnya. Karena belanja pemerintah masih kecil.
"Pertumbuhan kuartal satu memang biasanya lebih rendah dari kuartal lainnya, karena belanja pemerintah rendah. Periode ini risiko perlambatan semakin besar, karena penurunan laju konsumsi masyarakat, ekspor, dan investasi." kata Bobby.
Pemerintah tetap optimis kuartal II-2015 ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi. Karena belanja sudah mulai berjalan. Apalagi dengan proyek infrastruktur yang bisa berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan investasi. "Pemerintah optimistis pertumbuhan akan meningkat kembali pada kuartal II-2015 dari kenaikan belanja pemerintah dan iklim investasi yang membaik," tegasnya.
Target keseluruhan tahun, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,4%-5,7%. Ada beberapa kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah untuk mendorong target tersebut teralisasi di akhir tahun. "Pemerintah akan mendorong, peningkatan belanja, diversifikasi negara tujuan dan macam
"Dari laporan-laporan yang saya terima. Bulan-bulan ini pusat perbelanjaan turun 20%-30%, ini sudah serius, butuh stimulus," kata Ridwan
Namun penurunan penjualan ini tak berbanding lurus dengan jumlah kunjungan masyarakat ke mal. Alasannya masyarakat tetap berkunjung ke mal, namun membatasi jumlah pembelian mereka. "Kunjungan ke mal masih ramai sedikit berkurang, tapi yang beli nggak banyak-banyak, atau beli barang-barang yang murah. Sekarang toko yang kualitas bagus tapi harga nggak mahal, itu sekarang yang laku, kayak Uniqlo," katanya.
Ridwan mengungkapkan, penyebab melemahnya daya beli masyarakat ini setidaknya dipicu beberapa faktor. Pertama, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, elpiji berdampak pada pengeluaran masyarakat. Selain itu, yang paling terasa adalah belum cairnya anggaran pemerintah pusat termasuk di daerah seperti di DKI terkait proyek-proyek infrastruktur. Hal ini berdampak pada berkurangnya perputaran uang yang beredar di masyarakat
"Uang yang beredar sedikit sehingga mempengaruhi pendapatan seseorang yang berdampak pada daya beli," katanya. Ia mengilustrasikan, para kontraktor-kontraktor proyek yang mengandalkan proyek pemerintah belum bisa menikmati kucuran anggaran proyek. Namun ia berharap mulai Mei ini perputaran uang kembali pulih sejalan mulai bergulirnya proyek-proyek pemerintah.
"Uangnya yang berputar sedikit proyek-proyek belum jalan semua. Misalnya di DKI gaji karyawan belum jalan semua, supplier proyek juga berhenti karena belum cair anggaran," katanya. Ekonomi Indonesia bergerak lesu pada kuartal I-2015. Proyeksinya, pertumbuhan ekonomi bahkan tak lebih dari 5%, atau lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai 5,21%.
Bobby Hamzar Rafinus, Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian mengatakan, di kuartal I-2015 memang cenderung tumbuh lebih rendah dibandingkan kuartal selanjutnya. Karena belanja pemerintah masih kecil.
"Pertumbuhan kuartal satu memang biasanya lebih rendah dari kuartal lainnya, karena belanja pemerintah rendah. Periode ini risiko perlambatan semakin besar, karena penurunan laju konsumsi masyarakat, ekspor, dan investasi." kata Bobby.
Pemerintah tetap optimis kuartal II-2015 ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi. Karena belanja sudah mulai berjalan. Apalagi dengan proyek infrastruktur yang bisa berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan investasi. "Pemerintah optimistis pertumbuhan akan meningkat kembali pada kuartal II-2015 dari kenaikan belanja pemerintah dan iklim investasi yang membaik," tegasnya.
Target keseluruhan tahun, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,4%-5,7%. Ada beberapa kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah untuk mendorong target tersebut teralisasi di akhir tahun. "Pemerintah akan mendorong, peningkatan belanja, diversifikasi negara tujuan dan macam
Subscribe to:
Posts (Atom)