Pertumbuhan Ekonomi Tetap Melambat Meskipun Investasi Cetak Rekor Tertinggi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2105 diprediksi sulit menembus 5%. Tentunya proyeksi ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, lesunya ekonomi karena belanja pemerintah yang belum terserap di Januari-Maret 2015. Sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 baru disahkan Februari.

"Belanja baru akan efektif di bulan April," tegas Bambang di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (28/4/2015) Sementara itu perlambatan ekonomi juga dialami negara-negara yang merupakan mitra perdagangan Indonesia. Sehingga berpengaruh terhadap ekspor barang dari dalam negeri. "Perlambatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia," sebutnya.

Penyebabnya adalah, rendahnya harga komoditas yang merupakan produk unggulan ekspor Indonesia. Ditambah persoalan harga minyak yang juga memperburuk keadaan. "Ini utamanya karena harga komoditas lagi rendah. Kemudian karena harga minyak rendah ini, akhirnya harga komoditas enggak pernah rebound (naik). Dengan harga komoditas rendah, di mana indonesia sangat bergantung, itu yang membuat pertumbuhan terganggu," paparnya.

Bambang masih berharap pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5% secara tahunan. "Pokoknya saya enggak mau bikin forecast (proyeksi). kita masih berharap di kisaran 5% sampai akhir tahun. Kita enggak punya proyeksi per kuartal," pungkasnya‎. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan realisasi investasi pada kuartal I-2015 mencapai Rp 124,6 triliun atau tumbuh sebesar 16,9%. Dari realisasi tersebut tenaga kerja yang terserap dalam tiga bulan mencapai 315.229 orang.

Jumlah serapan tenaga kerja tersebut terdiri dari proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 113.342 orang, dan dari proyek Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 201.887 orang.

"Penyerapan tenaga kerja kuartal I-2015 sebanyak 315.229 orang meningkat dibanding kuartal I-2014 sebanyak 200 ribu," ungkap Azhar Lubis, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM di Hotel Shangri-la, Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Peningkatan ini, kata Azhar merupakan bagian dari besarnya investasi di padat karya. Sehingga mampu mendorong tenaga kerja bertambah cukup besar dibandingkan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. "Tren investasi padat modal dan padat karya sudah mulai masuk. Padat karya masuk cukup besar," terangnya. BKPM juga mencatat investasi terbesar masih berada di pulau Jawa dengan nilai Rp 69,9 T atau 56,1%.

Kemudian Sumatera Rp 21,1 triliun atau 16,9%, Kalimantan Rp 20,4 triliun atau 16,4%, Sulawesi Rp 6,4 triliun atau 5,1%, Maluku dan Papua Rp 4,4 triliun atau 3,5% dan Bali dan Nusa Tenggara Rp 2,4 triliun atau 2%

Realisasi serapan anggaran pemerintah di awal 2015 relatif masih rendah, termasuk di kementerian yang mengurus infrastruktur. ‎Pada periode Januari-Maret 2015, realisasi penggunaan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat (PU dan PR) baru sekitar 2,4% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp 118,5 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan soal mundurnya proses pencairan anggaran. Ada beberapa penyebab proses pencairan anggaran ini mengalami kemunduran. "Pertama karena‎ adanya perubahan nomenklatur (Tata Nama) kementerian. Sehingga perlu penyesuaian dalam anggaran dasar kementerian," tutur Basuki

Pengesahaan nomenklatur kementerian ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum saat pencairan anggaran. Hal ini untuk memastikan siapa pihak penerima anggaran tersebut. Tanpa pengesahan ini maka tidak ada dasar dalam penyusunan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian.

Permasalah lainnya, adalah adanya tambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Dalam APBN-P 2015, Kementerian PUPR mendapat tambahan anggaran Rp 33,6 triliun anggaran dari Rp 84,91 triliun menjadi Rp 118,5 triliun.‎

"Karena ada tambahan anggaran, sehingga kita harus menyelesaikan dulu APBNP-nya untuk memasukkan anggaran yang tambahan itu," kata basuki. Ia cukup percaya diri catatan kementerian hasil gabungan dua kementerian terdahulu ini akan membaik pada periode berikutnya. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat digabungkan pada masa awal pemerintahan Presiden Jokowi.

"Karena paket-paket pekerjaan sebenarnya sudah kita lakukan lelang. Dan tinggal tahap tandatangan kontrak. Kalau tandatangan kontrak kan berarti anggaran bisa keluar. Jadi mudah-mudahan periode berikutnya akan lebih baik," kata Basuki.
‎