Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pesimistis pemerintahan Joko Widodo bisa mencapai target-target ambisius perekonomian, menyusul anjloknya kinerja sektor riil pada kuartal I 2015. “Saya belum mendapat laporan dari temen-temen di Apindo per sektor, yang mencatat kondisinya positif. Itu kok tidak ada,” kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani di Gedung Bank Indonesia, Rabu (29/4).
Hariyadi mengungkapkan kinerja beberapa sektor industri pada tiga bulan pertama 2015 mengecewakan. Sektor-sektor usaha yang mengalami pertumbuhan engatif antara lain industri otomotif turun 20 persen, sektor properti negatif 40 persen, sektor perhotelan minus 40 persen, dan retail terkoreksi 25 persen.
“Bahkan sektor yang biasanya paling kuat sebetulnya dalam menghadapai masalah krisis (perekonomian) seperti makanan dan minuman juga turun juga sampai 10 persen,” katanya. Kondisi demikian membuat Hariyadi pesimistis pemerintah dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Hariyadi berharap pemerintah segera merealisasikan belanja infrastruktur agar dapat menggerakkan perekonomian ke depan.
Hariyadi menilai kebijakan makro pemerintah pada saat diimplementasikan tidak seperti yang diharapkan. Dia mencontohkan realisasi penerimaan pajak yang turun 5,6 persen pada kuartal I 2015, dengan hanya membukukan pemasukan Rp 198,2 triliun. Hal ini dinilai tidak sinkron dengan ambisi belanja negara yang mencapai hampir Rp 2.000 triliun sepanjang tahun ini. Dengan ambisi belanja yang sedemikian besar tapi kenyataan bahwa kuartal pertama saja kita penerimaan pajaknya lebih kecil dari tahun lalu berarti ada yang perlu disinkronkan,” katanya.
Selain itu, Hariyadi juga tidak melihat konsistensi pemerintah dalam meimplementasikan kebijakan. Misalnya dalam implementasi rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat yang batal sebelum dieksekusi. “Kita tahu bahwa dari zaman pak SBY (Mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono), pelabuhan Cilamaya jadi satu prioritas untuk dibangun. Katanya tidak dibatalkan, tapi dipindahkan (lokasinya). Itu kan sama saja mulai dari nol,” ujarnya ketus.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk mempercepat eksekusi belanja infrastruktur guna memaksimalkan dampak anggaran negara terhadap perekonomian. Langkah ini dianggap penting untuk menstimulus perekonomian nasional di tengah perlambatan ekonomi global.
“Fokus kita jelas, fokus kita sekarang ini infrastruktur, baik berupa pertanian, irigasi, bendungan, jalan, jalan tol, maupun jalan-jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota. Baik yang berupa pelabuhan untuk konektivitas antar pulau, airport untuk konektivitas antar provinsi antar pulau. Konsentrasi anggaran kita akan mengarah ke situ,” ujar Jokowi ketika membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015 di Hotel Bidakara, Rabu (29/4).
Pada kesempatan itu, Jokowi kembali mengingatkan tugas dan fungsi K/L, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota sebagai agen pembangunan nasional. Penyerapan anggaran belanja modal dinilainya sebagai indikator kinerja K/L dan Pemda melaksanakan pembangunan.
"Kalau penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dipercepat, saya yakin pertumbuhan ekonomi akan bergerak. Karena daya beli rakyat itu banyak tergantung di APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota," tutur Jokowi.
Namun, Presiden mengakui ada prosedur dan proses administrasi yang harus dilalui oleh kuasa pengguna anggaran neagar sebelum mengeksekusi belanja. Dengan direvisinya Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBNP 2015 pada Januari lalu, praktis belanja modal baru akan terlihat agresif pada bulan April dan seterusnya.
Sebelumnya, Bank Indonesia mengkritik kualitas belanja pemerintah yang masih rendah pada tiga bulan pertama tahun ini. Bank sentral menilai kebiasaan lama pemerintah itu menjadi salah satu penyebab perlambatan ekonomi kuartal I 2015, yang diprediksi hanya tumbuh sekitar 5 persen.
Badan Kebijakan Fisksal (BKF) Kementerian Keuangan justru punya prediksi yang lebih pesemistis dibandingkan bank sentral. Kepala BKF Suahasil Nazara melihat potensi pertumbuhan ekonomi nasional kemungkinan di bawah 5 persen pada kuartal I 2015.
No comments:
Post a Comment