Anggaran Infrastruktur Naik Dua Kali Lipat Pada Tahun 2016

Alokasi anggaran untuk program infrastruktur diperkirakan meningkat dua kali lipat pada 2016. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengatakan anggaran naik karena program infrastruktur pemerintah tahun depan bertambah.  "Keberadaan infrastruktur diperlukan untuk mendukung program kami yang akan berfokus ke sektor maritim, pangan, energi, dan pariwisata," kata Andrinof setelah menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Selasa, 28 April 2015.

Selain berfokus pada empat sektor yang menjadi program unggulan, Bappenas akan menyasar program pembangunan di wilayah perbatasan. Menurut Andrinof, banyak hal baru yang selama ini belum terdengar dari wilayah perbatasan. Semua masukan ini berasal dari kepala daerah.

Andrinof menjelaskan, proses Musrenbangnas telah berjalan selama dua bulan terakhir. Puncaknya ialah tujuh hari terakhir yang digelar di Jakarta. Dalam Musrenbangnas, program infrastruktur menjadi perhatian utama. Ia menilai keberadaan infrastruktur amat penting untuk mencapai keberhasilan di program-program unggulan pemerintah.

Sementara itu, pengamat ekonomi Siti Khoirun Nikmah mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu berfokus menjalankan program infrastruktur jumbo. Nikmah menilai pemerintah acap melupakan pembangunan infrastruktur sosial di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti sekolah dan rumah sakit. "Apakah masyarakat kecil benar-benar membutuhkan infrastruktur yang besar?" kata pengamat dari International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) ini.

Menurut Nikmah, pemerintah harus hati-hati dalam menjalankan pembangunan infrastruktur yang besar. Pasalnya, selain memanfaatkan APBN yang masih mengandalkan pajak, negara biasanya meminta bantuan luar negeri. Salah satu solusi yang ditawarkan Infid untuk mengurangi ketergantungan utang luar negeri, lanjut Nikmah, ialah menerapkan pajak global.

Ia memprediksi Indonesia berpeluang besar mendapatkan pemasukan dari pajak global. Berdasarkan studi integritas finansial global pada 2014, potensi pendapatan global yang hilang akibat praktek penghindaran pajak sebesar US$ 991,2 miliar di negara yang menjadi surga pajak. "Potensi Indonesia sendiri sebesar Rp 2.256 triliun," katanya.

Infid menyarankan pemerintah mulai meningkatkan kerja sama perpajakan internasional. Salah satunya dengan memanfaatkan pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pasifik untuk pembiayaan pembangunan di Jakarta pada 29-30 April nanti.