Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan tarif moda transportasi ini tidak akan disubsidi oleh pemerintah. Sehingga dalam penghitungannya tarif LRT berkisar Rp 1.000 per km. "Tarif masih difinalisasi. Kalau dihitung kemaren Rp 1.000 per km. Rencananya nggak ada subsidi," ungkap Rini usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/6/2015)
Sebelumnya, Direktur Keuangan Adhi Joko Prabowo, mengatakan tarif tiket LRT masih terjangkau oleh masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat yang biasa menggunakan kendaraan pribadi bisa beralih ke transportasi massal ini. "Teman-teman yang rumahnya di Cibubur dengan tarif Rp 30.000, akan shifting (beralih) ke LRT," kata Joko beberapa waktu lalu.
Diketahui total investasi yang dibutuhkan adalah Rp 10 triliun. Sebanyak Rp 7 triliun akan ditarik melalui pinjaman dan sisanya melalui penerbitan saham kembali atau rights issue sebesar Rp 3 triliun. Pemerintah sedang mematangkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) untuk penunjukan langsung pembangunan Light Rail Transit (LRT) kawasan Jabodetabek. Pekan depan akan diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditandatangani.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, usai Perpres diterbitkan maka pada 17 Agustus mendatang proyek siap untuk groundbreaking. Rutenya adalah Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang kemudian dari Cawang-Dukuh Atas.
"Targetnya sih kalau semua lancar Agustus ini (groundbreaking). Perpresnya target akan diajukan ke Presiden minggu depan," ujarnya usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (3/6/2015) Rini menuturkan, lamanya penerbitan Perpres karena adanya penyesuaian dengan tata kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Khususnya dalam penempatan stasiun. "Semua pada dasarnya setuju dibàngun LRT dan MRT secepatnya. Cuma ada satu dua hal yang masih difinalisasi dengan DKI sehubungan dengan stasiun-stasiun," jelasnya.
Ia menambahkan, ada beberapa jalur yang akan dilewati oleh LRT merupakan jalur hijau. Sehingga ada sedikit pergeseran dari rencana. "Mengenai ruang yang perlu dipakai di satsiun karena mungkin ada jalur hijau di DKI yang mesti dilihat kita ubah sedikit. Tapi yang penting di dalam Perpres ini kan garis besarnya bahwa pembangunan LRT ini disetujui semua pihak," terang Rini
PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menargetkan pembangun kereta ringan berbasis rel atau Light Rail Transit (LRT) Tahap I bisa dimulai tahun ini. Rutenya, Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang kemudian dari Cawang-Dukuh Atas. Pengembangan angkutan massal oleh perusahaan pelat merah ini tidak berhenti begitu saja, tapi dilanjutkan dengan Tahap II. Adhi Karya akan menyambungkan rute LRT itu sampai ke Bogor.
"Fase II itu ada rute Cibubur-Bogor," kata Direktur Operasi V Adhi Karya, Pundjung Setya Brata di Kemenhub, Jakarta, Rabu (3/5/2015). Saat ditanya kapan pembangunan Fase II dimulai, Pundjung belum mau berkomentar. Namun Pundjung menyebut pembangunan proyek LRT Fase I dimulai pada 17 Agustus 2015. Proses konstruksi berjalan selama 3 tahun.
"Groundbreaking 17 Agustus," ujarnya.
Untuk menuju proses groundbreaking, Adhi Karya sudah bertemu dengan Pemprov DKI hingga Kementerian Perhubungan. ADHI masih meminta restu pemanfaatan lahan kepada Pemprov DKI. Lahan dalam jumlah besar diperlukan oleh Adhi Karya untuk membangun depo raksasa di Cibubur, Jakarta Timur. Perseroan juga masih menyelesaikan dan menunggu turunnya Peraturan Presiden (Perpres) penugasan.
"Pembangunan tinggal tunggu Perpres. Ini sedang berjalan," sebutnya.Pemerintah siang ini menggelar rapat terkait proyek pembangunan transportasi di kawasan Jabodetabek. Khususnya untuk pembangunan Light Rail Transit (LRT). Rapat dilangsungkan di Kantor Kemenko Perekonomian Sofyan Djalil. Dimulai dari pukul 14.00 WIB dan dihadiri oleh beberapa menteri terkait. "Rapat membahas LRT," kata Sofyan sebelum rapat dimulai di kantornya, Jakarta, Rabu (3/6/2015)
Hadir di antaranya adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Kemudian juga hadir Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko.PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mengusung konsep angkutan massal berbasis rel, Light Rail Transit (LRT) untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta. Rute yang diusulkan seperti Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas, Cibubur-Bogor.
Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri Perrdagangan dan Transportasi Sutanto, menjelaskan pihaknya menyambut baik ide membangun moda angkutan massal berbasis rel ini, tapi namun Pemrov DKI masih mengevaluasi untuk memberi izin pemanfaatan lahan. Lahan tersebut akan dipakai untuk membangun depo kereta di daerah Cibubur, Jakarta Timur.
"Yang paling krusial buat kami dalam Perpres itu seolah kewajiban DKI. DKI memberikan tanah itu yang harus dibahas dulu karena apapun itu aset negara kita enggak bisa berikan itu begitu saja," kata Sutanto usai bertemu membahas program LRT di Kemenhub, Jakarta, Rabu (3/5/2015).
Pemprov DKI masih mengevaluasi pelepasan lahan karena rute Adhi Karya ada yang menyentuh jalur terbuka hijau. Pemprov DKI berkomitmen menyediakan lahan terbuka hijau yang belum memenuhi standar minimal. Ini menjadi dasar bagi DKI belum melepaskan lahan yang diminta Adhi Karya. "Secara undang-undang dinginkan DKI punya 30% (RTH) saat ini baru punya 11%-12%. Kan masih jauh sedangkan beberapa tanah yang diminta ruang terbuka hijau sebenarnya, misalkan Cibubur-Cawang, di Cawang itu digunakan sebagai depo stasiun dan sebagainya. Itu yang perlu dibahas," sebutnya.
Pada kesempatan itu, Sutanto menjelaskan rencana Pemprov DKI membangun LRT khusus untuk rute di dalam kota Jakarta. DKI akan membangun 7 koridor, seperti rute Kemayoran Lama-Kelapa Gading. Untuk membangun LRT, setiap 1 km Pemprov DKI memerlukan dana Rp 10 triliun. "Kita kalau lihat hitungan koridor 1 mungkin biaya itu akan mencapai sekitar Rp10 triliun. Semuanya termasuk rel-nya, infrastrukturnya, termasuk holding stock-nya, termasuk sistem signaling-nya," ujarnya.
"Fase II itu ada rute Cibubur-Bogor," kata Direktur Operasi V Adhi Karya, Pundjung Setya Brata di Kemenhub, Jakarta, Rabu (3/5/2015). Saat ditanya kapan pembangunan Fase II dimulai, Pundjung belum mau berkomentar. Namun Pundjung menyebut pembangunan proyek LRT Fase I dimulai pada 17 Agustus 2015. Proses konstruksi berjalan selama 3 tahun.
"Groundbreaking 17 Agustus," ujarnya.
Untuk menuju proses groundbreaking, Adhi Karya sudah bertemu dengan Pemprov DKI hingga Kementerian Perhubungan. ADHI masih meminta restu pemanfaatan lahan kepada Pemprov DKI. Lahan dalam jumlah besar diperlukan oleh Adhi Karya untuk membangun depo raksasa di Cibubur, Jakarta Timur. Perseroan juga masih menyelesaikan dan menunggu turunnya Peraturan Presiden (Perpres) penugasan.
"Pembangunan tinggal tunggu Perpres. Ini sedang berjalan," sebutnya.Pemerintah siang ini menggelar rapat terkait proyek pembangunan transportasi di kawasan Jabodetabek. Khususnya untuk pembangunan Light Rail Transit (LRT). Rapat dilangsungkan di Kantor Kemenko Perekonomian Sofyan Djalil. Dimulai dari pukul 14.00 WIB dan dihadiri oleh beberapa menteri terkait. "Rapat membahas LRT," kata Sofyan sebelum rapat dimulai di kantornya, Jakarta, Rabu (3/6/2015)
Hadir di antaranya adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Kemudian juga hadir Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko.PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mengusung konsep angkutan massal berbasis rel, Light Rail Transit (LRT) untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta. Rute yang diusulkan seperti Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas, Cibubur-Bogor.
Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri Perrdagangan dan Transportasi Sutanto, menjelaskan pihaknya menyambut baik ide membangun moda angkutan massal berbasis rel ini, tapi namun Pemrov DKI masih mengevaluasi untuk memberi izin pemanfaatan lahan. Lahan tersebut akan dipakai untuk membangun depo kereta di daerah Cibubur, Jakarta Timur.
"Yang paling krusial buat kami dalam Perpres itu seolah kewajiban DKI. DKI memberikan tanah itu yang harus dibahas dulu karena apapun itu aset negara kita enggak bisa berikan itu begitu saja," kata Sutanto usai bertemu membahas program LRT di Kemenhub, Jakarta, Rabu (3/5/2015).
Pemprov DKI masih mengevaluasi pelepasan lahan karena rute Adhi Karya ada yang menyentuh jalur terbuka hijau. Pemprov DKI berkomitmen menyediakan lahan terbuka hijau yang belum memenuhi standar minimal. Ini menjadi dasar bagi DKI belum melepaskan lahan yang diminta Adhi Karya. "Secara undang-undang dinginkan DKI punya 30% (RTH) saat ini baru punya 11%-12%. Kan masih jauh sedangkan beberapa tanah yang diminta ruang terbuka hijau sebenarnya, misalkan Cibubur-Cawang, di Cawang itu digunakan sebagai depo stasiun dan sebagainya. Itu yang perlu dibahas," sebutnya.
Pada kesempatan itu, Sutanto menjelaskan rencana Pemprov DKI membangun LRT khusus untuk rute di dalam kota Jakarta. DKI akan membangun 7 koridor, seperti rute Kemayoran Lama-Kelapa Gading. Untuk membangun LRT, setiap 1 km Pemprov DKI memerlukan dana Rp 10 triliun. "Kita kalau lihat hitungan koridor 1 mungkin biaya itu akan mencapai sekitar Rp10 triliun. Semuanya termasuk rel-nya, infrastrukturnya, termasuk holding stock-nya, termasuk sistem signaling-nya," ujarnya.
No comments:
Post a Comment