Penjelasan Air Asia Tentang Modal Negatif dan Kesulitan Finansial

AirAsia Indonesia menyatakan tidak pernah mengalami kesulitan finansial sejak awal berdiri pada tahun 2004. AirAsia Indonesia mendapatkan pendanaan penuh dari pemegang saham. Permodalan tersebut didapat melalui komposisi ekuitas yang beragam, uang muka dari pemegang saham dan didukung laporan neraca keuangan AirAsia Berhad yang kuat. "Pemegang saham kami selalu dan akan senantiasa memberikan komitmen penuh terhadap operasional perusahaan," kata Sunu Widyatmoko, Presiden Direktur AirAsia Indonesia dalam siaran pers, Rabu (8/7/2015),

"Kami hendak menekankan bahwa kegiatan operasional AirAsia Indonesia tetap berjalan dengan normal dan adanya spekulasi bahwa izin operasional akan dibekukan tidaklah akurat. Tingkat ekuitas tidak pernah menjadi sebuah isu, mengingat perusahaan mendapatkan pendanaan penuh dari berbagai sumber. Hal ini tidak pernah menjadi suatu kompromi akan komitmen penuh kami terhadap standar keselamatan penerbangan global dan praktik terbaik dalam kegiatan operasional perusahaan," tambahnya.

AirAsia Indonesia akan terus melakukan komunikasi aktif dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk memastikan arahan kebijakan terpenuhi. Maskapai dengan induk di Malaysia itu mengaku punya fundamental bisnis yang kuat didukung dengan arus kas yang positif pada kuartal I-2015. Secara terpisah, AirAsia Berhad sebagai pemegang saham kami telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan modal saham AirAsia Indonesia, antara lain dengan melakukan penjualan saham perdana (IPO) dalam rangka memenuhi rencana pertumbuhan di Indonesia.

Lebih lanjut, AirAsia menegaskan bahwa dalam setiap waktu AirAsia Indonesia terus beroperasi dalam koridor hukum Indonesia. Sebagai maskapai yang telah menerbangkan penumpang internasional terbanyak selama lima tahun terakhir, AirAsia Indonesia berkomitmen terus menerbangkan lebih banyak lagi turis mancanegara ke Indonesia.

Sejak tahun 2004, AirAsia Indonesia telah menerbangkan lebih dari 20 juta turis mancanegara ke dalam negeri. AirAsia Indonesia juga mendukung pemerintah dalam menggerakan pariwisata sebagai salah satu strategi kunci pilar ekonomi Indonesia. AirAsia Indonesia mempekerjakan lebih dari 2.000 pilot, awak kabin dan staf yang merupakan warga negara Indonesia. Kementerian Perhubungan telah merilis 13 maskapai yang memiliki modal atau ekuitas negatif. Maskapai tersebut diberi batas waktu hingga 31 Juli 2015 untuk menyuntikkan dana segar, agar modalnya kembali positif.

Bila tidak menambah modal, Kemenhub akan menjatuhkan sanksi tegas berupa pembekuan izin usaha. "Kami beri tempo sampai 31 Juli 2015. Itu diberi waktu untuk menyelesaikan, kalau lewat maka 1 Agustus maka kita bekukan izin usaha. Kalau izin usaha dibekukan, ya semuanya tidak bisa operasi," kata Direktur Angkutan Udara Kemenhub, Muhamad Alwi di kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Pasca batas akhir penyerahan laporan keuangan, Kemenhub kemarin telah memanggil 13 maskapai yang modalnya negatif seperti, Indonesia AirAsia hingga Batik Air. Maskapai penerbangan berjadwal tersebut berjanji menyuntikkan tambahan modal dalam waktu dekat. "Batik janji selesaikan, AirAsia juga akan selesaikan. Kalau sudah janji, mereka akan selesaikan. Mereka kan perusahaan besar," ujarnya. Sisanya juga berkomitmen menambah modal sebelum masa tenggat 31 Juli 2015. Alwi menyebut penambahan modal diperlukan, agar maskapai memiliki dana membiayai operasional rutin.

"Kami tidak ingin tiba-tiba sekarang sehat terus minggu depan kolaps. Itu bisa terjadi. Kayak Batavia. Ini nggak harus terjadi maka kita harus dijaga dari depan. Aspek pembiayaan untuk aspek operasional," ujarnya. Dikonfirmasi secara terpisah, Manajer Humas Indonesia AirAsia Audrey Progastama Petriny, menyebut pihaknya sedang menyiapkan program penambahan modal seperti diminta oleh regulator.

"Saat ini kami tengah mempersiapkan langkah-langkah untuk melakukan rekapitalisasi terhadap ekuitas kami," kata Audrey. Sementara itu Chief Executive Officer (CEO) Lion Group, Edward Sirait, mengaku masih mempelajari permintaan Kemenhub.