Dibawah Presiden Jokowi Upah Buruh Indonesia Ciptakan Rekor Baru

Nasib buruh di Indonesia masih jauh dari sejahtera. Dari sisi upah, buruh di Indonesia menerima bayaran jauh di bawah rekan senasib di negara-negara lain di Asia. Seperti dilansir dari Yahoo Finance yang mengutip Bloomberg, dibandingkan dengan beberapa negara Asia, upah yang diterima buruh Indonesia jauh lebih rendah.

Berdasarkan hasil analisis The Economist Intelligence Unit (EIU), meskipun tahun ini upah buruh di Indonesia diperkirakan naik 48 persen, mereka hanya menerima 74 sen per jam. Sedangkan buruh di Cina menerima US$ 4,79 per jam, Filipina US 3,15 per jam, dan Vietnam US$ 3,16. EIU menyebutkan pemerintah Indonesia menghadapi tekanan untuk menaikkan upah buruh. Pada Desember tahun lalu, ribuan buruh turun ke jalan memprotes keputusan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM membuat kehidupan buruh pada era Presiden Joko Widodo semakin nelangsa.

Para buruh hingga saat ini masih belum menerima penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada masing-masing pemerintah daerah. Contohnya, DKI Jakarta. Buruh tetap menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk merevisi UMP sesuai pengajuan mereka, yakni Rp3,7 juta setelah sebelumnya Jokowi telah menetapkan UMP sebesar Rp2,44 juta.

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi meminta para buruh untuk menerima kesepakatan tersebut dan tidak melakukan demonstrasi penolakan karena penetapan itu merupakan kesepakatan tripartit antara pemda, dewan pengupahan dan perwakilan perusahaan setempat. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyayangkan aksi buruh yang meminta kenaikan upah hingga 50 persen lebih. Kondisi tersebut hanya akan menjadi efek buruk terhadap iklim investasi.

Ketua Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, mengatakan bahwa tuntutan kenaikan upah buruh sebesar itu akan merusak citra Indonesia sebagai tujuan investasi. "Kejadian ini hanya akan membuat investor takut. Investor luar negeri yang ingin berbisnis di Indonesia jadi batal," ujarnya.

Dan apabila investor batal investasi maka peluang untuk meraup keuntungan dan menambah kekayaan bagi pengusaha akan menguap. Hal ini tentu akan sangat disayangkan karena akan menurunkan kesejahteraan para pemilik modal. Apabila rendahnya produktivitas yang dikeluhkan dari buruh di Indonesia mungkin cara pemerintah meningkatkan produktivitas PNS perlu pemerintah terapkan pada buruh, yaitu dengan menaikan upah setiap kali target produktivitas gagal tercapai.

Baca : Daftar Kenaikan Gaji Pegawai Pajak Setelah 12 Tahun Gagal Mencapai Target

Berdasarkan data statistik upah minimum di negara-negara Asia pada 2013 yang didapatkan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Indonesia justru menduduki peringkat ketiga upah buruh terendah. Upah buruh di Indonesia pada 2013 yakni untuk upah terendah sebesar Rp 830.756 dan tertinggi Rp 2,2 juta. Kondisi ini hanya lebih baik dari Vietnam dengan upah buruh terendah sebesar Rp 646.349 dan tertinggi sebesar Rp 923.300 serta Kamboja dengan upah buruh tertinggi sebesar Rp 592.981.

Sementara itu, posisi tertinggi negara di Asia ditempati oleh Jepang yang mampu menggaji buruh dengan upah terendah sebesar Rp 16,38 juta dan upah tertinggi Rp 21,26 juta. Diikuti Korea Selatan dengan upah tertinggi Rp 10,43 juta dan Hongkong dengan upah tertinggi Rp 8,4 juta.

Peringkat keempat negara di Asia yang mampu menggaji buruh dengan upah tinggi yakni Taiwan dengan upah tertinggi Rp 5,85 juta. Selanjutnya Filipina dengan upah terendah sebesar Rp 2,99 juta dan upah tertinggi Rp 3,25 juta. Posisi keenam yakni Thailand yang mampu menggaji buruh dengan upah terendah Rp 2,16 juta dan trtinggi Rp 2,81 juta. Disusul China dengan upah tertinggi sebear Rp 2,52 juta.

Sementara itu, untuk negara maju seperti dikutip VIVAnews dari International Labour Organization (ILO) dalam risetnya bertajuk laporan upah global 2012/2013 dijelaskan pada 2010 pada sektor manufaktur Denmark mampu menggaji buruh sebesar US$ 34,78/jam atau Rp 75,75 juta per bulan (dengan asumsi bekerja 9 jam/hari selama 22 hari dalam 1 bulan dan dengan kurs Rp 11.000 per Dollar).  Diikuti kemudian Switzerland sebesar US$ 34,29/jam atau Rp 74,68 juta dan Australia sebesar US$ 28,55/jam atau Rp 62,18 juta. Negara tetangga, Singapura, mampu membayar gaji buruh sebesar US$ 12,68/jam atau R p27,61 juta.

KSPI mempunyai sikap yang konsisten untuk terus memperjuangkan upah secara terus menerus kepada pemerintah. Menurut kami, untuk upah yang sekarang ini masih belum memenuhi standar upah nasional bahkan internasional. Dari waktu ke waktu kebutuhan terus meningkat, seperti kebutuhan rumah yang merupakan kebutuhan primer. Nantinya, kita akan masuk dalan pasar bebas ASEAN. Selain dituntut barang kita juga akan di tuntut masalah SDM, Sehingga akan terjadi kesejahteraan. Hingga saat ini, kita kalah dengan upah negara tetangga seperti

Filipina dan Thailand. Ironisnya, kita hanya bersaing dengan Kamboja dan Vietnam dalam hal upah murah. Dalam pasar tunggal ASEAN adalah tingkat kemakmuran, maka dari itu kita harus menaikan menjadi 86 item. Negara kita memang mengalami krisis ekonomi meskipun ada pertumbuhan ekonomi di sebesar 5,7 % kurang dari peningkatan negara yang sudah bersaing di ASEAN.

Secara makro ekonomi, posisi Indonesia sangat baik yaitu pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Indonesia menduduki peringkat no 2 diseluruh dunia walaupun turun di 2014 menjadi 5,7% – 5.9% tapi tetap tumbuh , GDP no 15 terkaya di dunia, invesment grade AAA-. Presiden SBY dalam pidato kenegaraannya tentang APBN tahun 2014 /2015 mengatakan Indonesia tetap tujuan utama investasi dan APBN hampir Rp 1857 T. Tetapi kehidupan rakyat dan buruhnya bertolak belakang , yaitu Gini ratio tiap tahun meningkat 0,39 (2012) dan 0,41(2013) serta 2014 bertambah lagi, ini berarti Gap pendapatan melebar dan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati kelas menengah atas dan menengah bawah (buruh) dibayar dengan upah murah,yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin.

Upah buruh Indonesia terendah no 69 dari 196 negara (ILO). Oleh karenanya, KSPI ingin memperkecil angka gini ratio yaitu dengan melawan kebijakan upah murah dan pengusaha harus memberikan upah layak dengan seiring meningkatkan produktivitas dan key performance index pekerja, dengan harapan ketika upah layak maka purchasing power masyarakat naik yang berarti konsumsi domestik meningkat dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (jadi tidak hanya bertumpu pada investasi saja) dengan harapan lapangan kerja baru akan tercipta,ini yang dilakukan oleh China dan Brazil dimana ekonomi mereka tumbuh dan investasi masuk tapi daya beli buruhnya juga meningkat.

Strategi peningkatan upah layak yg dilakukan oleh kspi adalah :

• Merubah nilai KHL dari 60 menjadi 84 item sebagai dasar perhitungan upah minimum,
• Mengejar ketertinggalan upah di ASEAN, seperti upah minimum Thailand Rp 3,2 Juta, Philipina Rp 3,6 Juta, Malaysia Rp 3,2 Juta apalagi kita akan masuk pasar tunggal asean (AFTA/MEA) yang membutuhkan daya saing SDM tidak sekedar upah murah tapi kualitas SDM yang bergantung pada perbaikan pendidikan,produktifitas,dan penghapusan penyelundupan,serta perbaikan infra struktur dan sistem pajak/kepabeanan,
• Merelokasi industri padat karya/labour intensive ke daerah/propinsi yang KHL nya rendah sehingga upah minimumnya bisa bersaing dengan Kamboja,Vietnam, Myanmar (seperti di Subang,Boyolali,Jombang, Deli dll), bukan malah mempertahankan labour intensive di Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Batam dll,
• Menolak penangguhan upah minimum perusahaan labour intensive multinational karena upah minimum adalah safety net buruh lajang, tapi kenapa harus ditangguhkan padahal mereka mampu bayar ?. Bayangkan harga 1 piece baju H&M senilai UMP buruh sebulan atau harga 1 pasang sepatu NIKE setara upah minimum buruhnya. 

EIU memperkirakan upah buruh manufaktur di Amerika Serikat bakal naik 12% menjadi US$ 42,82 per jam pada 2019, sedangkan di Indonesia kenaikannya memang lebih pesat atau melonjak 48% meskipun masih hanya 74 sen dolar per jam dalam lima tahun. Dengan lonjakan upah buruh sedemikian besarnya, tetap saja biaya tenaga kerja manufaktur di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan China yang mencapai US$ 4,79 per jam, Filipina US$ 3,15 per jam, dan bahkan Vietnam yang baru muncul sebagai pemain baru sektor manufaktur dengan menawarkan upah US$ 3,16 per jam.

Indonesia memang sedang berusaha menjadikan sektor manufakturnya semakin menarik bagi para investor di tengah persaingan kawasan yang semakin ketat. Negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina juga berusaha keras menarik investasi asing di bidang ini sehingga bisa menjadi alternatif terhadap China yang upah buruhnya semakin tinggi. Namun, Pemerintah Indonesia sudah mendapatkan tekanan untuk menaikkan tingkat upah minimal, terutama setelah dijalankannya kebijakan pengurangan subsidi energi secara besar-besaran oleh Presiden Joko Widodo.

Keunggulan yang menarik hari para pemanufaktur global adalah populasi Indonesia yang tergolong muda dan jumlahnya besar yang bisa menyediakan tenaga kerja melimpah sekaligus sebagai pasar produk mereka. Sedangkan,Vietnam dan Filipina juga bakal mengalami kenaikan upah buruh yang signifikan namun kemungkinan akan berusaha mempertahankan agar pertumbuhannya tetap terkendali.

"Biaya tenaga kerja manufaktur sudah telanjur tinggi di China dibandingkan di India, Indonesia, dan Vietnam.... negara-negara yang kerap disebut-sebut bakal menikmati manfaat dari semakin tingginya biaya tenaga kerja di China," tulis IEU dalam laporan yang dirilis Minggu 5 April. "Kesenjangan ini akan semakin melebar dalam beberapa tahun mendatang mengingat pertumbuhan upah bakal ditekan oleh kuatnya pasokan tenaga kerja."