Daftar BUMN Yang Tidak Lagi Wajib Setor Deviden Pada Pemerintah

Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya setuju rencana pemangkasan dividen bagi perusahaan badan usaha milik negara asal benar-benar ditujukan untuk mendukung ekspansi perseroan. Selama bertahun-tahun, menurut Jokowi, BUMN tak bisa berkembang karena terbebani setoran dividen.
‎
"Kalau dividennya tak disetorkan ke pemerintah, mereka pasti bisa ekspansi ke mana-mana. Asal benar-benar digunakan untuk itu," kata Jokowi seusai membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di hotel Bidakara, Kamis, 18 Desember 2014.  Jokowi berharap, dengan dipangkasnya dividen, BUMN bisa lebih berkembang ‎sehingga mampu memberikan kebaikan bagi rakyat dan negara.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno sebelumnya mengatakan target dividen BUMN 2015 akan dipangkas sebesar Rp 1,5 triliun atau setara 3 persen dari Rp 41,37 triliun. "Tidak terlalu banyak," kata Rini bulan November lalu.

Menteri Rini mengatakan pemotongan dividen ini dilakukan karena ada beberapa BUMN yang merugi, seperti PT Perusahaan Listrik Negara dan PT Garuda Indonesia Tbk. Selain dua perusahaan tersebut, beberapa sektor di BUMN seperti perbankan, ‎infrastruktur, pertanian, perikanan, obat-obatan, serta energi juga akan dilakukan pemangkasan dividen.

Lebih jauh, Jokowi menyatakan, pemangkasan dividen juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap dividen. Dia berharap nantinya APBN tak menggantungkan pada dividen. “Melainkan menggenjot sumber lain seperti penerimaan dari pajak dan bukan pajak.” Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan akan memangkas dividen badan usaha milik negara pada tahun 2015. Pengurangan dividen akan dipangkas untuk semua BUMN tanpa terkecuali.

"Khususnya BUMN bidang infrastruktur," ujarnya di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Selasa, 9 Desember 2014. Bambang mengatakan BUMN bidang infrastruktur akan mendapat pengurangan dividen lebih banyak ketimbang BUMN bidang lainnya. Bambang menjelaskan BUMN bidang infrastruktur mendapat perlakuan khusus untuk menciptakan ruang laba yang lebih besar. Dalam konteks memperkuat permodalan untuk menambah proyek infrastruktur.

Contoh BUMN tersebut adalah PT Pelindo, PT Wijaya Karya, PT Adhi Karya, dan PT Angkasa Pura. Namun Bambang belum bisa menyebutkan angka pasti berapa persen pengurangan dividen tersebut. "Akan diputuskan di rapat kabinet mendatang," katanya.

Pekan lalu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan target setoran dividen BUMN sebesar Rp 40 triliun tidak bisa tercapai. Hal ini disebabkan oleh banyaknya BUMN yang merugi, seperti PT Garuda Indonesia Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk.

Bahkan Presiden Joko Widodo sempat berwacana untuk menghapus setoran dividen bagi BUMN. Musababnya, setoran ini menjadi beban bagi BUMN sehingga banyak proyek yang terhalang. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno sedang mengkaji kemungkinan mengurangi setoran dividen perusahaan negara pada lima sektor. Hal ini dilakukan untuk memperkuat modal perusahaan tersebut.

Menurut Rini, lima sektor yang akan mendapatkan pengurangan dividen adalah infrastruktur, pertanian, perikanan, obat-obatan, dan energi. "BUMN di sektor-sektor tersebut diminta untuk melakukan investasi," kata Rini di kantornya, Jakarta, Senin, 8 Desember 2014. Kelima sektor tersebut, kata Rini, adalah tumpuan utama untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun Rini belum bisa menyebutkan nilai penurunan dividen karena masih dibahas bersama Sekretaris Kabinet. Rini mengaku sudah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo mengenai peninjauan kembali setoran dividen BUMN. "Memang akan ada satu atau dua BUMN yang tidak menyetor, tetapi kebanyakan cuma diturunkan, bukan dibebaskan," ujarnya.

Sebelumnya, Rini memperkirakan target dividen BUMN pada tahun buku 2014 sebesar Rp 40 triliun tidak akan tercapai. Sebab, sejumlah perusahaan merugi dalam jumlah besar. Setoran dividen tahun 2014 hanya mencapai Rp 36,2 triliun atau kurang Rp 3,8 triliun dari target.

Khusus untuk Pertamina, Rini mengatakan, ada kemungkinan perusahaan minyak itu tidak menyetorkan dividen pada 2015. Sebab, kata Rini, Pertamina butuh tambahan modal. Selain Pertamina, beberapa BUMN energi lain yang saat ini sedang dikaji adalah PT Antam, PT Timah, serta PT PGN. "Misalnya PGN. Mereka membutuhkan investasi untuk meningkatkan saluran pipa sehingga masyarakat bisa mendapatkan gas langsung."