Hasil survei Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) pada 2014 menyebutkan bahwa 73 persen masyarakat Indonesia mendukung pemanfaatan nuklir untuk energi listrik selama reaktornya tidak dibangun diwilayahnya. Sayangnya, dalam program kelistrikan 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, pemanfaatan nuklir sama sekali tidak disinggung.
Selain isu lingkungan dan keamanan, pemanfaatan nuklir untuk energi listrik diakui juga terkendala isu finansial. Sebenarnya, berapakah investasi yang dibutuhkan untuk membangun PLTN?
“Kalau PLTN didirikan di daerah yang memiliki resiko gempa tinggi, seperti di Jepang, maka investasinya bisa mencapai Rp 50 triliun per reaktor dengan kapasitas pembangkit 1.000-1.400 MW. Tapi, kalau didirikan di daerah yang relatif aman dari resiko gempa seperti Korea, investasinya antara Rp 25 triliun – Rp 30 triliun,” ujar Djarot S Wisnubroto, Kepala Batan, dalam sebuah diskusi, Minggu (12/4/2015).
Djarot bahkan memperkirakan, potensi cadangan bahan nuklir tidak hanya 50.000 ton, melainkan mencapai 70.000 ton. Namun, dia menegaskan diperlukan jalan panjang untuk memanfaatkan potensi sebesar itu. Yang jelas, kebutuhan untuk satu PLTN berukuran 1.000 MW ditaksir hanya sekitar 200 ton uranium per tahun. Artinya, dari cadangan uranium yang ada di Kalimantan Barat saja, yakni sebanyak 29.000 ton uranium, jika dimanfaatkan maka bisa untuk mencukupi kebutuhan pembangkit berkapasitas 1.000 MW hingga 145 tahun.
Djarot mengatakan, permintaan PLTN di dunia makin besar. Uni Emirate Arab akan membangun PLTN pada 2017, begitu juga dengan Turki, Vietna, Yordania, Bangladesh. “Pelopornya adalah Tiongkok yang membangun 28 PLTN,” imbuh Djarot.
Sementara itu, Indonesia baru bisa membangun 3 unit mini reaktor yakni di Serpong dengan kapasitas 30 MW (tahun 1983), Bandung yang awalnya dibangun 250 kilowatt (tahun 1965), dan Yogyakarta dengan kapasitas 100 kilowatt (tahun 1974).
Meski pemanfaatan tenaga nuklir tidak ada dalam rencana pembangunan kelistrikan 35.000 megawatt yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun Kementerian Risetk, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) terus melakukan upaya sosialisasi pemanfaatan nuklir di masyarakat. Salah satunya adalah melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) mini non-komersial di Serpong, Tangerang Selatan.
“Saya coba mengenalkan PLTN ini kepada masyarakat. Saya coba bangun PLTN sebagai edukasi untuk masyarakat, bahwa nuklir ini aman dan efisien,” kata Menristekdikti, Muhammad Nasir, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Minggu (12/4/2015). Nasir mengakui, sosialisasi sebelumnya gagal yaitu pembangunan PLTN di semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah. Namun, pemerintah melanjutkan pembangunan PLTN Bangka Belitung (Babel) yang rencananya akan selesai pada 2016 mendatang.
Nasir menjelaskan, pembangunan PLTN di Serpong diharapkan selesai pada 2018. Saat ini, Kemenristekdikti sudah menganggarkan PLTN Serpong dalam APBN Perubahan 2015, untuk studi kelayakan termasuk design engineering. “Kami sekarang bangun PLTN, kami wujudkan barangnya, reaktor daya eksperimen. Ini penting bagi saya. Bangsa Indonesia tidak bisa percaya begitu saja tanpa melihat wujud fisik, selalu dihantui Chernobyl dan di Fukushima, Jepang,” jelas Nasir.
Sementara itu terkait dengan program kelistrikan 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah, Nasir mengakui target tersebut cukup berat jika tanpa didukung pemanfaatan tenaga nuklir. Nasir mengungkapkan, kebutuhan energi listrik yang tersedia saat ini 25.000 MW. Diperkirakan, sampai 2025 kebutuhan energi mencapai 60.000 MW.
“Sehingga dibutuhkan tambahan 35.000 MW itu. Pemerintah sendiri sanggup 15.000 MW, sisanya swasta. Problemnya selain pendanaan, semua itu berorientasi batubara, panas bumi, dan energi fosil. Kalau hanya mengandalkan ini, kalau 35.000 MW akan dipenuhi 2025, saya prediksikan cukup berat,” ucap Nasir.
Tak mengikuti jejak India, ternyata pemerintah Indonesia menolak dengan tegas tawaran dari Rusia untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil menuturkan, alasannya sumber energi tenaga nuklir masih kontroversial di masyarakat kita. “Mereka (Rusia) bicara tentang kapasitas listrik nuklir. Saya bilang itu masih jauh, kita belum pikirkan hal tersebut,” kata Sofyan kepada wartawan, Senin (22/12/2014).
Sofyan mengatakan, dalam pertemuannya dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, pihak Rusia menjelaskan sudah memiliki teknologi yang bagus dalam bidang nuklir. Mereka pun sudah kerjasama di banyak negara. Namun, Sofyan melanjutkan, pemerintah Indonesia menjelaskan sumber energi tenaga nuklir tidak menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.
“Sebenarnya adalah ini lebih kepada domain di Batan. Tetapi saat ini belum menjadi prioritas hal tersebut, karena dari program 35.000 MW kita menganggap batubara, gas, geothermal, hydro, minihydro, dan lain-lain itu yang paling cepat dan tidak kontroversial. Sedangkan misalnya nuklir tentunya kita harus melakukan studi lebih lanjut untuk masalah itu,” tegas Sofyan.
“Saya coba mengenalkan PLTN ini kepada masyarakat. Saya coba bangun PLTN sebagai edukasi untuk masyarakat, bahwa nuklir ini aman dan efisien,” kata Menristekdikti, Muhammad Nasir, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Minggu (12/4/2015). Nasir mengakui, sosialisasi sebelumnya gagal yaitu pembangunan PLTN di semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah. Namun, pemerintah melanjutkan pembangunan PLTN Bangka Belitung (Babel) yang rencananya akan selesai pada 2016 mendatang.
Nasir menjelaskan, pembangunan PLTN di Serpong diharapkan selesai pada 2018. Saat ini, Kemenristekdikti sudah menganggarkan PLTN Serpong dalam APBN Perubahan 2015, untuk studi kelayakan termasuk design engineering. “Kami sekarang bangun PLTN, kami wujudkan barangnya, reaktor daya eksperimen. Ini penting bagi saya. Bangsa Indonesia tidak bisa percaya begitu saja tanpa melihat wujud fisik, selalu dihantui Chernobyl dan di Fukushima, Jepang,” jelas Nasir.
Sementara itu terkait dengan program kelistrikan 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah, Nasir mengakui target tersebut cukup berat jika tanpa didukung pemanfaatan tenaga nuklir. Nasir mengungkapkan, kebutuhan energi listrik yang tersedia saat ini 25.000 MW. Diperkirakan, sampai 2025 kebutuhan energi mencapai 60.000 MW.
“Sehingga dibutuhkan tambahan 35.000 MW itu. Pemerintah sendiri sanggup 15.000 MW, sisanya swasta. Problemnya selain pendanaan, semua itu berorientasi batubara, panas bumi, dan energi fosil. Kalau hanya mengandalkan ini, kalau 35.000 MW akan dipenuhi 2025, saya prediksikan cukup berat,” ucap Nasir.
Tak mengikuti jejak India, ternyata pemerintah Indonesia menolak dengan tegas tawaran dari Rusia untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil menuturkan, alasannya sumber energi tenaga nuklir masih kontroversial di masyarakat kita. “Mereka (Rusia) bicara tentang kapasitas listrik nuklir. Saya bilang itu masih jauh, kita belum pikirkan hal tersebut,” kata Sofyan kepada wartawan, Senin (22/12/2014).
Sofyan mengatakan, dalam pertemuannya dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, pihak Rusia menjelaskan sudah memiliki teknologi yang bagus dalam bidang nuklir. Mereka pun sudah kerjasama di banyak negara. Namun, Sofyan melanjutkan, pemerintah Indonesia menjelaskan sumber energi tenaga nuklir tidak menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.
“Sebenarnya adalah ini lebih kepada domain di Batan. Tetapi saat ini belum menjadi prioritas hal tersebut, karena dari program 35.000 MW kita menganggap batubara, gas, geothermal, hydro, minihydro, dan lain-lain itu yang paling cepat dan tidak kontroversial. Sedangkan misalnya nuklir tentunya kita harus melakukan studi lebih lanjut untuk masalah itu,” tegas Sofyan.
No comments:
Post a Comment