Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan sungguh-sungguh membangun sektor usaha kecil dan menengah di wilayahnya. Berbagai program bantuan sudah disiapkan untuk menumbuhkan sektor ini. Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Pemprov Kalimantan Timur Rusmadi mengatakan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi tumpuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berbagai bantuan telah disiapkan, di antaranya bantuan alat produksi, kemudahan izin usaha, dan akses ke perbankan. "Kami akan prioritaskan UKM padat karya. Kami akan beri kemudahan izin, bantuan alat, dan akses finansial lewat PT Jamkrida," ucapnya, Kamis, 16 April 2015.
Rusmadi menuturkan UKM yang bakal mendapat prioritas bantuan adalah pada sektor yang menonjolkan keunggulan lokal dan sektor padat karya. Dia mencontohkan usaha kerajinan rotan dan kerajinan tangan yang unik dan bercirikan kedaerahan.
Selain sektor itu, yang mendapat prioritas adalah sektor pariwisata. Menurut Rusmandi, sektor ini perlu didorong karena memiliki multiple effect yang dapat menggerakkan roda perekonomian suatu daerah wisata dan sekitarnya. "Arah kami adalah sektor-sektor yang memiliki ciri khas lokal dan memiliki multiple effect bagi daerah itu."
Untuk sektor usaha mikro, Rusmadi menjelaskan bahwa kewenangan dalam membina sektor usaha ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah kota atau kabupaten masing-masing.
Pembagian tugas ini, tutur dia, sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, yakni pemerintah provinsi bertanggung jawab membina usaha kecil dan menengah. Sedangkan pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab membina usaha mikro.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga menilai Kalimantan Timur memiliki program yang baik dalam mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah di wilayahnya.
“Saya lihat perhatian pemda di sini sudah bagus sekali, seperti pelatihan, bantuan peralatan, dan akses perbankan lewat Jamkrida,” ujarnya.
Meski demikian, Puspayoga mengingatkan pemda agar menyiapkan langkah-langkah pendampingan dan monitoring ke pelaku UKM. Upaya ini, ucap dia, harus dilakukan agar berbagai bantuan dan kemudahan yang disiapkan pemda itu dapat dimaksimalkan sesuai dengan tujuan awal.
“Masalahnya tinggal bagaimana pelaksanaan di lapangan, harus ada pendampingan. Kalau tidak ada, tidak akan efektif,” tuturnya.
Sebagai catatan, dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), Pemprov Kalimantan Timur menargetkan mampu menumbuhkan 10.000 wirausahawan baru. Wirausahawan ini diharapkan akan menjadi pendorong roda perekonomian masyarakat Kalimantan Timur.
No comments:
Post a Comment